Pengadaan Sarana Kelompok Masyarakat Pengawas Dikawasan Konservasi Kab. Aceh Besar - Kkpd Kab. Aceh Besar

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                            

     PENGADAAN   SARANA  KELOMPOK   MASYARAKAT   PENGAWAS               
             DIKAWASAN  KONSERVASI  KAB. ACEH BESAR                     

1. LATAR BELAKANG                                                       

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sering kali dihadapkan pada berbagai

tantangan, termasuk praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan,
pelanggaran wilayah tangkap, dan potensi kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia.

Permasalahan ini berdampak langsung pada penurunan populasi ikan, kerusakan habitat,
dan akhirnya mengancam keberlanjutan kehidupan nelayan tradisional di Aceh Besar.

Menyikapi hal tersebut, peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan menjadi krusial. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) mendorong pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas  

(POKMASWAS) sebagai mitra strategis di lapangan. POKMASWAS, yang terdiri dari unsur
masyarakat setempat, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan,
pengawasan, dan pelaporan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan sektor

kelautan dan perikanan di wilayahnya.                                   

Di Aceh, peran lembaga adat seperti Panglima Laot juga telah aktif dalam pengelolaan

dan pengawasan sumber daya kelautan. Sinergi antara POKMASWAS yang berbasis
regulasi nasional dan kearifan lokal Panglima Laot di Aceh Besar sangat potensial untuk
menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.           

Oleh karena itu, pembentukan dan penguatan POKMASWAS di Aceh Besar menjadi
sangat mendesak. Melalui inisiatif ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat

meningkat dan pengawasan sumber daya perikanan dapat berjalan optimal, demi
menjamin kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan

2. DASAR HUKUM                                                          
      Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
       Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

       2014, yang menjadi dasar hukum utama penetapan dan pengelolaan kawasan
       konservasi pesisir dan laut;                                     

      Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/Kepmen-
       Kp/2020 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Besar dan

       Perairan Sekitarnya di Provinsi Aceh;                            
      Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau Pulau

       Kecil Aceh Tahun 2020-2040.                                      

3. TUJUAN                                                               
     Meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan

      perikanan oleh POKMASWAS.                                         

     Mengurangi praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal di wilayah
      perairan Aceh Besar                                               

     Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir tentangpengelolaan sumber
      daya perikanan yang berkelanjutan.                                

     Memperkuat kelembagaan dan kemandirian POKMASWAS di Kabupaten Aceh

      Besar.                                                            

4. MANFAAT KEGIATAN                                                     
     Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penjagaan

      sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal Fishing   

     Mendukung praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh
      Besar.                                                            

     Meningkatkan pemantauan terhadap perairan di wilayah kerja Pokmaswas.

     Menjadi stimulus dan pemacu bagi Pokmaswas untuk meningkatkan keaktifan
      mereka dalam membantu pengawasan.                                 

     Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga
      kelestarian sumber daya alam.                                     

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN                                               
     Status Kelembagaan:                                               

      Pokmaswas penerima bantuan harus merupakan kelompok yang telah dibentuk

      secara resmi, seringkali melalui Surat Keputusan (SK) dari Dinas Kelautan dan
      Perikanan setempat atau lembaga terkait lainnya, dan terdaftar dalam sistem data
       pemerintah (seperti yang disyaratkan dalam juknis bantuan pemerintah pusat).

     Wilayah Kerja                                                     

      Bantuan ditujukan untuk Pokmaswas yang beroperasi di wilayah perairan atau
      pesisir Kabupaten Aceh Besar.                                     

     Pengajuan Proposa                                                 

      Pemberian bantuan seringkali didasari oleh proposal kebutuhan yang diajukan oleh
      Pokmaswas kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar atau

      Provinsi Aceh.                                                    

     Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Penerima bantuan wajib melaporkan hasil
      pemanfaatan bantuan secara berkala (misalnya setiap 3 atau 6 bulan) kepada Dinas

      terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban.                        

6. METODOLOGI                                                           

     Kriteria : Bantuan diberikan kepada Pokmaswas yang telah terdaftar resmi, aktif, dan
      memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki dokumen kelembagaan yang sah.

     Verifikasi dan Validasi: Dinas Perikanan Kabupaten/Kota membantu proses verifikasi

      dan validasi data calon penerima bantuan, seringkali terintegrasi dalam sistem basis
      data seperti modul KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

     Penetapan Penerima: Penerima bantuan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang
      berwenang, berdasarkan hasil verifikasi dan alokasi anggaran yang tersedia.

7. LOKASI DAN WAKTU                                                     

     Lokasi :Pulo Aceh Kab. Aceh Besar                                 
     Waktu pelaksanaan : 30 hari