Tugas dan tanggung Jawab field staff yaitu:
1) Melakukan pendampingan kepada masyarakat dan kelompok
masyarakat terkait dengan Penataan Kelembagaan Penanganan
Akses Reforma Agraria;
2) Membantu petugas Kantor Pertanahan dalam penyusunan
perencanaan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;
3) Membantu petugas Kantor Pertanahan dalam setiap kegiatan yang
berkaitan dengan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria;
4) Melakukan input data terkait seluruh rangkaian kegiatan
Penanganan Akses Reforma Agraria ke dalam Aplikasi dan/atau
instrumen lain;
5) Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh
kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan tanah
masyarakat;
6) Menyusun laporan bulanan kepada Kepala Seksi Penataan dan
Pemberdayaan di Kantor Pertanahan;
7) Menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan
kegiatan Penataan Kelembagaan Penanganan Akses Reforma
Agraria yang diketahui oleh minimal Koordinator Substansi pada
seksi Penataan dan Pemberdayaan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen.
Dalam pelaksanaan tugasnya, jika field staff mengalami hambatan
dan/atau kendala, dapat disampaikan dan didiskusikan bersama
dengan Konsultan Perorangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional.
Persyaratan Administratif:
1) Surat Lamaran yang ditandatangani oleh pelamar;
2) Salinan e-KTP yang masih berlaku atau surat keterangan
perekaman e-KTP;
3) Salinan Ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dan transkrip
nilai yang dilegalisasi;
4) Pasfoto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah
sebanyak 2 (dua) lembar;
5) Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan keterangan
pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dan lain–
lain) bila ada;
6) Surat keterangan kerja jika ada (Rekomendasi tempat kerja
sebelumnya);
7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
(setelah dinyatakan lulus seleksi);
8) Surat Keterangan Sehat dari Dokter (setelah dinyatakan lulus
seleksi);
9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening (setelah
dinyatakan lulus seleksi).
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh field staff wajib dilaporkan
kepada Kantor Pertanahan yang meliputi:
1) Laporan Bulanan;
2) Rencana Kegiatan Pendampingan.
3) Laporan Akhir Laporan akhir secara khusus disiapkan berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan Penataan Kelembagaan sebagai
pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi dan perbaikan.
Setiap pelaporan kegiatan tenaga pendukung mengacu pada semua
perkembangan (progress) kegiatan yang dilakukan kepada subjek
Penanganan Akses Reforma Agraria di lokasi untuk diserahkan ke
Kantor Pertanahan sesuai dengan kebijakan agenda pelaksanaan
Penanganan Akses Reforma Agraria.