Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya - Penyusunan Data Penunjang Spm Bidang Air Limbah Di Kabupaten Badung

URAIAN SINGKAT                                   
                                                                            
                              KEGIATAN:                                     
   PENGELOLAAN  DAN PENGEMBANGAN    SISTEM PENYEDIAAN  AIR LIMBAH           
                    DI DAERAH KABUPATEN  BADUNG                             
                                                                            
                            PEKERJAAN   :                                   
                                                                            
   BELANJA  JASA KONSULTANSI  PERENCANAAN   REKAYASA-JASA  DESAIN           
 REKAYASA  LAINNYA-PENYUSUNAN   DATA PENUNJANG  STANDAR  PELAYANAN          
       MINIMAL  (SPM) BIDANG AIR LIMBAH DI KABUPATEN  BADUNG                
                                                                            
   Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan
ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
berpedoman pada Standar Pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman
pelaksanaan SPM yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Mnimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.                                
                                                                            
   SPM disusun sebagai alat pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk
seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Dalam teknis
penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta
kemampuan kelembagaan dan personil daerah oleh yang bersangkutan dalam bidang air limbah.
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                       Mangupura, 14 Mei 2024               
                                       Pejabat Pembuat Komitmen             
                                 Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum    
                                   dan Penataan Ruang Kabupaten Badung      
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                       Ir. Kadek Dwi Lantari, ST.           
                                      NIP. 19761116 200604 2 018