Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Lo Penyusunan Gugatan Perkara Perdata Nomor 180/G/2024/Ptun.Bdg

Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 10148294000
Date: 20 May 2025
Year: 2025
KLPD: Kab. Bandung Barat
Work Unit: Sekretariat Daerah
Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Method: Pengadaan Langsung
Contract Type: Lumsum
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 63,208,500
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 63,097,950
Winner (Pemenang): CV Trias Sarana Mulia
NPWP: 00*2**2****29**0
RUP Code: 57163388
Work Location: Bagian Hukum Setda - Bandung Barat (Kab.)
Participants: 1
Attachment
Uraian Singkat                                                          
                                                                        
Kajian terhadap gugatan ini disusun untuk memberikan analisis yuridis dan pertimbangan
hukum atas perkara sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tedi Heryadi terhadap
Bupati Bandung Barat sebagai Tergugat dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat
sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut berkaitan dengan keputusan mutasi jabatan dari
posisi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Batujajar Barat Kecamatan
Batujajar ke posisi Pengelola Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Bandung Barat.                                         
                                                                        
Kajian ini diperlukan untuk:                                            
                                                                        
  1. Menilai keabsahan tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha
     Negara, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan ASN.
                                                                        
  2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran prosedur dan asas-asas umum pemerintahan
     yang baik, seperti asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
  3. Memberikan rekomendasi strategis terkait upaya hukum, mitigasi risiko hukum, dan
     penyusunan kebijakan kepegawaian yang lebih baik ke depan.         
                                                                        
Kajian ini juga menjadi bagian penting dalam dokumentasi kelembagaan dan pengembangan
kapasitas kelembagaan hukum daerah dalam menyikapi permasalahan hukum administrasi
yang melibatkan aparatur sipil negara.