RANCANGAN KONTRAK
I. SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cidadap II
Nomor : ........................
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan
ditandatangani di Bandung Barat pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun
.............., berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., antara:
Nama : YOGI MAXI ANTONY, ST
NIP : 19831123 201001 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Bandung Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Bandung Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor
800.1.11.1/Kep.1317-DPUTR/2025 tanggal Maret 2025 tentang Perubahan Penunjukan
Pejabat Pembuat Komitmen [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK
ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan
Kontrak”, dengan:
Nama : ………….. [nama wakli Penyedia]
Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris]
Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta]
Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta]
yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut
“Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
– Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang
Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak
ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cidadap II
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan
Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui
untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat
dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cidadap II I dengan syarat dan ketentuan sebagai
berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cidadap II
[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai
dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan
Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode
akun kegiatan ……….;
(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas
nama Penyedia : ............... .
[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-
masing Tahun Anggarannya]
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat
Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus
Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial,
dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis,
gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan,
Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil
negosiasi apabila ada negosiasi); dan
h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga).
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan selama 45 (Empat Puluh Lima ) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia ............. [diisi nama badan usaha] Pejabat Penandatangan Kontrak .............
[diisi sesuai SK Pengangkatan]
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp
maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)] 10.000,00)]
[nama lengkap] YOGI MAXI ANTONY, ST
[jabatan]
NIP. 19831123 201001 1 006
II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah
bagian pekerjaan utama atau bagian
pekerjaan bukan utama yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan
kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan
disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
1.2 Daftar Keluaran dan Harga adalah daftar
keluaran yang telah diisi harga satuan
keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran.
1.3 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu)
orang atau lebih, untuk mengelola
administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.
1.4 Harga Kontrak adalah total harga
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak.
1.5 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan olehPPK yang
telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
HSP adalah harga satu jenis pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.
1.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah
kerangka waktu yang sudah terinci
berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama
dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak.
1.7 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
1.8 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.9 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar
Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.
1.10 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan
jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan
konstruksi.
1.11 Kontrak Lumsum adalah kontrak dengan
ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga
yang pasti dan tetap dalam batas waktu
tertentu, dengan semua risiko sepenuhnya
ditanggung oleh Penyedia, berorientasi
kepada keluaran, dan pembayaran
didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
1.12 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA/
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
1.14 Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.15 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung
sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.16 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu
untuk melaksanakan kewajiban
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan.
Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran
yang pokok dan penting yang nilai bobot
kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh
persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai
bobotnya terbesar.
1.17 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan
utama yang dapat dipertanggung jawabkan
secara teknis.
1.18 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara.
1.19 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan
atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.
1.20 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan
dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
konstruksi dan secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu
konstruksi sesuai peruntukannya
sebagaimana tercantum dalam rancangan
kontrak.
1.21 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau
perseorangan yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
1.22 Pengawas Pekerjaan adalah tim
pendukung/badan usaha yang
ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.23 Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/perangkat
daerah.
Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang
memiliki kewenangan untuk mengikat
perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA,
atau PPK.
1.24 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan
Kontrak.
1.25 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sesuai
penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.26 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu
tertentu.
1.27 Subkontraktor adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
1.28 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada
Penyedia untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.29 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
1.30 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
adalah tanggal serah terima pertama
pekerjaan selesai (Provisional Hand
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang
diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
1.31 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
1.32 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja
yang bekerja di sektor konstruksi yang
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa
Indonesia.
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,
e-mail dan/atau faksimili dengan alamat
tujuan para pihak yang tercantum dalam
SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil
Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat dan/atau
faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum
dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan
atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau
pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali
untuk melakukan perubahan kontrak.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan
ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak, maka selain
melaksanakan pengelolaan administrasi
kontrak dan pengendalian pelaksanaan
pekerjaan, Direksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan/atau pemerintah, para pihak dilarang untuk :
Nepotisme,
1) menawarkan, menerima atau
Penyalahgunaan
menjanjikan untuk memberi atau
Wewenang serta
menerima hadiah atau imbalan berupa
Penipuan
apa saja atau melakukan tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;
2) mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
3) membuat dan/atau menyampaikan
secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang
bersangkutan termasuk semua anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan
Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang
pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat
Penandatangan Kontrak terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan
sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
1) pemutusan Kontrak;
2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK;
3) sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada PA/KPA.
6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat
dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal
material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen
impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain tempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.
7.3 Kendaraan yang digunakan untuk
pengiriman dan pengangkutan
material/bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi
kendaraan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga
Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung
jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan
Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan
Pelaksanaan Pekerjaan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat
berasal dari personel Pejabat Penandatangan
Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa
Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya,
Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat bertindak
sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan
Kontrak.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen
maupun pekerjaan sementara mendapatkan
persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai
pelimpahan wewenang dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan
sementara yang tidak tercantum dalam Daftar
Keluaran dan Harga di dalam Kontrak maka
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan
sementara tersebut untuk mendapatkan
pernyataan tidak berkeberatan (no objection)
untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:
1) mengevaluasi dan menyetujui rencana
mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;
2) memberikan ijin dimulainya setiap
tahapan pekerjaan;
3) memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;
4) memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil
akhir pekerjaan;
5) menghentikan setiap pekerjaan yang
tidak memenuhi persyaratan;
6) bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;
7) memberikan laporan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 15.3 yang akan
mempengaruhi ketentuan atau persyaratan
dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan
dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang
berwenang semua penemuan benda/barang yang
mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di
lokasi pekerjaan yang menurut peraturan
perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas
Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin
dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi
kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini
sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses
menuju lapangan. Penyedia harus berupaya
menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas
Penyedia atau akibat personel Penyedia.
Kecuali ditentukan lain maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan
oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul akibat penggunaan jalur
akses.
17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan
akses tersebut membutuhkan biaya yang
lebih besar dari biaya umum (overhead)
dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat
mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur
akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang mungkin
timbul selain penggunaan jalur akses
tersebut.
PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan
dan Personel peninjauan lapangan bersama para pihak.
19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan lokasi
kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang
tercantum dalam rencana kerja yang telah
disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatangananan Kontrak,
untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada
hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam
Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang
selanjutnya akan dituangkan dalam adendum
kontrak.
19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja
pada Tanggal Mulai Kerja untuk
melaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hambatan yang disebabkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka
kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. bukti sertifikat kompetensi:
1) personel manajerial pada Pekerjaan
Konstruksi; atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi
Konstruksi;
b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan
dengan menghadirkan personel yang
bersangkutan;
c. perubahan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dikarenakan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan
sebelumnya akan melewati batas tahun
anggaran;
d. melakukan sertifikasi bagi operator,
teknisi, atau analis yang belum
bersertifikat pada saat pelaksanaan
pekerjaan; dan
e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian
bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang, membahas paling
sedikit terkait jumlah peserta, durasi
pelaksanaan, dan jenis keahlian.
Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan
bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan
Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti
personel yang memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Penggantian personel
harus dilakukan dalam jangka waktu
mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan
Kerja (SPMK) SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal penandatangananan
Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak
penyerahan lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work
Method Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subkontraktor dan
Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara
konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK
pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas
dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RKK secara
konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi
pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat
persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:
a. Penerapan SMKK;
1) RKK;
2) RMPK;
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
(apabila ada); dan
4) Rencana Manajemen Lalu Lintas
(RMLL) (apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan
pekerjaan termasuk permohonan
persetujuan memulai pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang
diikuti uraian tentang metode kerja yang
memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
f. Subkontraktor yang akan melaksanakan
bagian pekerjaan dengan ketentuan
berdasarkan daftar pekerjaan yang
disubkontrakkan dan subkontraktor
dalam syarat-syarat khusus kontrak :
1) Untuk pekerjaan utama, maka
dilakukan klarifikasi terhadap
kesesuaian pekerjaan yang
disubkontrakkan dan kesesuaian
subklasifikasi SBU subpenyedia jasa
spesialis yang dinominasikan;
dan/atau
2) Untuk pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama, maka dilakukan
klarifikasi terhadap kesesuaian
pekerjaan yang disubkontrakkan,
kesesuaian kualifikasi usaha, dan
kesesuaian lokasi/domisili usaha
subpenyedia jasa usaha kualifikasi
kecil yang dinominasikan.
Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan
ketidak sesuaian, Penyedia wajib
mengganti subkontraktor dan/atau
bagian pekerjaan yang di subkontrakkan
dengan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak; dan
g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang
disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan
terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan, termasuk
instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi
kendaraan.
24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
Pemeriksaan Bersama Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan
Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap keluaran (output),
Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan
Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan
dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
Dalam Negeri berkewajiban mengutamakan material/
bahan produksi dalam negeri dan tenaga
kerja Indonesia untuk pekerjaan yang
dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang
disampaikan pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:
a. formulir Penyampaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN),
untuk Penyedia yang mendapat
preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk
barang yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan
ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen
pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk
dilaksanakan lebih awal, Penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling
lambat selama Masa Pelaksanaan yang
dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dengan disertai bukti-bukti yang dapat
disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut
sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah
bagian pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus
mendapatkan persetujuan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri
rapat tersebut. Rapat pemantauan
diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan
atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan
oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara
rapat, dan rekamannya diserahkan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-
pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah
rapat melalui pernyataan tertulis kepada
semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin Pengawas
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu
yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Harga Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas
terhadap Harga Kontrak dan Masa
Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus
sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau
kondisi tersebut.
31. Keterlambatan 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat
dan Kontrak Kritis Penandatangan Kontrak harus memberikan
peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik
pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan
melampaui tahun anggaran berjalan.
31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,
Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan laporan dari Pengawas
Pekerjaan memberikan peringatan secara
tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya
Pejabat Penandatangan Kontrak
menyelenggarakan Rapat Pembuktian
(SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat
Penandatangan Kontrak, Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam
periode waktu tertentu (uji coba
pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan
Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
kedua) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
kedua, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan
Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan
Kontrak Kritis III dan Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak dengan mengesampingkan Pasal
1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
31.4 Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak
dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan
SCM dari awal.
32. Pemberian Kesempatan 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan.
32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaannya
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada
Penyedia menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan
kesempatan sebagaimana angka 1
diatas, Penyedia masih belum dapat
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat:
a) Memberikan kesempatan kedua
untuk penyelesaian sisa pekerjaan
dengan jangka waktu sesuai
kebutuhan; atau
b) Melakukan pemutusan Kontrak
dalam hal Penyedia dinilai tidak
akan sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.
3) Pemberian kesempatan kepada
Penyedia sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dan angka 2) huruf a),
dituangkan dalam adendum kontrak
yang didalamnya mengatur
pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia dan
perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan (apabila ada).
4) Pemberian kesempatan kepada
Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat melampaui tahun
anggaran.
b. Tidak memberikan kesempatan kepada
Penyedia dan dilanjutkan dengan
pemutusan kontrak serta pengenaan
sanksi administratif dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi
dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.
32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:
1) waktu pemberian kesempatan
penyelesaian pekerjaan;
2) pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;
3) perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
4) sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran
berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun
Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan
selesai, sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk serah terima pertama
pekerjaan.
33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian
terhadap hasil pekerjaan.
33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan
terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam
Kontrak.
33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari
Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila
dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak dan/atau
cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau
pengujian hasil pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95%
(sembilan puluh lima perseratus) dari Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen)
merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan
sebesar 100% (seratus persen) dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.
33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.
33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir,
Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah
menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan (dan pengujian
apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan.
33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib
melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pemeliharaan.
33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam pasal 44.3.
33.14 Setelah penandatangananan Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA/KPA.
33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah
terima pekerjaan sebagian atau secara parsial
yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung
satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.
33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan
secara parsial, maka cara pembayaran,
ketentuan denda dan kewajiban
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah serah terima pertama pekerjaan
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)
tersebut dilaksanakan sampai Masa
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut
berakhir sebagaimana yang tercantum dalam
SSKK.
33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan
dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil
alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As-built dan 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada
Pedoman Pengoperasian Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar As-
dan Perawatan / built dan pedoman pengoperasian dan
Pemeliharaan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan
SSKK.
35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan
pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak berhak menahan
uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
adendum Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
3) perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
4) perubahan personel manajerial dan/atau
peralatan utama; dan/atau
5) perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.
36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta pertimbangan dari Pengawas
Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meneliti kelayakan perubahan kontrak.
37. Perubahan Pekerjaan 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang
meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi
jenis/jumlah keluaran;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan.
37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal
37.1 namun ada perintah perubahan dari
Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama Penyedia
dapat menyepakati perubahan pekerjaan,
sebagaimana pasal 37.1 huruf a , b dan c
37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan
harga dengan tetap mengacu pada ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak awal.
37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.
37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga yang tercantum dalam Kontrak awal
dan tersedianya anggaran.
38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan
oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa
Kompensasi.
38.2 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka
penentuan harga baru dilakukan dengan
negosiasi
38.3 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
dan/atau Masa
1) perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan;
dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan
wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya
Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal
39.2 huruf a atau b
39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan
atas Kontrak setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini
tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan.
39.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama,
39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak
untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang.
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan
harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
40. Perubahan personel 40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai
manajerial dan/atau bahwa Personel Manajerial :
peralatan utama
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
b. tidak menerapkan prosedur SMKK;
dan/atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
Personel Manajerial tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak
40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai
bahwa Peralatan Utama :
a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan
spesifikasi peralatan; dan/atau
b. tidak sesuai peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan
tanpa biaya tambahan apapun.
40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menyetujui penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut
kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat
rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan
Kontrak dan dituangkan dalam adendum
kontrak.
40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul
akibat perubahan Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung
jawab Penyedia.
B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-
hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.
41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis
dengan ketentuan:
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar;
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban
dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
dan/atau akan terhambat akibat Keadaan
Kahar tersebut.
41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
1) pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila
ada).
41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud
pada pasal 41.4 dan 41.5.
41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan
salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai
pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud
adalah hanya kewajiban dan kinerja
pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan
terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar,
pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan.
Penghentian pekerjaan karena Keadaan
Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar
berakhir apabila akibat Keadaan Kahar
masih memungkinkan dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan;
c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/
atau
d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaan.
41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar
sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan dan
dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja
Penyedia.
41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup
seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun
permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga
keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila
akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan.
41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal
41.10 dilakukan melalui perintah tertulis
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
disertai alasan penghentian kontrak dan
dituangkan dalam adendum kontrak
41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun
Anggaran.
41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat
mungkin meneruskan pekerjaan, maka
Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.
41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan
pengakhiran pekerjaan, pengakhiran
Kontrak, dan menyelesaikan hak dan
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal
41.
43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Penyedia.
43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan surat
peringatan dari salah satu pihak ke pihak
yang lain yang melakukan tindakan
wanprestasi kecuali telah ada putusan
pidana.
43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali
kecuali pelanggaran tersebut berdampak
terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan dan ditindaklanjuti dengan
surat pernyataan wanprestasi dari pihak
yang dirugikan
43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pejabat Penandatangan
Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
oleh salah satu pihak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dikurangi denda
yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik
Pejabat Penandatangan Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Pejabat Penandatangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi
yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit
yang diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi
Daftar Hitam sebelum penandatanganan
Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja
setelah mendapat Surat Peringatan
Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3
(tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan
selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu
dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
2) sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
terlebih dahulu dicairkan (apabila
diberikan);
3) Penyedia membayar denda (apabila ada);
dan
4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
untuk tidak mengembalikan retensi atau
terlebih dahulu mencairkan Jaminan
Pemeliharaan sebelum pemutusan
kontrak untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan
uang retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan kontrak; dan
b. dokumen pendukung
44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
1) Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui
Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang
bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan
perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua
puluh delapan) hari kalender;
2) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran
Pekerjaan dalam hal terjadi
a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
b. pelaksanaan kontrak tidak dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1
dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak
47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban
para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah
terkait dengan pembayaran yang seharusnya
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut
oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan
menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai
dalam rangka memberi perlindungan kepada
setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi
dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
Informasi lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan
Intelektual Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh
Penyedia.
52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat Pejabat Penandatangan Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subkontraktor
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat
Penandatangan Kontrak.
52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal
pertanggungan asuransi tidak mencukupi
maka biaya yang timbul dan/atau selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban
Kerja atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan
Tenaga Kerja Konstruksinya pada program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya
untuk mematuhi peraturan keselamatan
konstruksi. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja
Konstruksinya dianggap telah membaca dan
memahami peraturan keselamatan konstruksi
tersebut.
53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subkontraktor, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia
untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan
hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh
empat) jam setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan
dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi
55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk
pekerjaan/barang/peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap:
a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam
pelaksanaan pekerjaan atas:
i. segala risiko terhadap kecelakaan;
ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. risiko lain yang tidak dapat diduga.
55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di
lokasi kerja.
55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam Harga
Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat
Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan
Penandatangan Kontrak tindakan-tindakan berikut:
atau Pengawas
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
Pekerjaan
dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan RMPK
dan SMKK;
d. selain tindakan lain yang diatur dalam
SSUK.
56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode
kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSUK.
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan
56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.
57. Laporan Hasil Pekerjaan 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi
rencana dan realisasi pekerjaan harian.
57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di
lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi
untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir
dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan.
57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto
dokumentasi dan video pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai
kebutuhan.
57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak/ pihak Pejabat Penandatangan
Kontrak.
58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,
laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta
piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak
milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia
paling lambat pada waktu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan
piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)
mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara 59.1 Persyaratan pekerjaan yang
Penyedia dan disubkontrakkan harus memperhatikan:
Subkontraktor
a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah), jenis pekerjaan yang
wajib disubkontrakkan dicantumkan
dalam dokumen pemilihan
berdasarkan penetapan PPK dalam
dokumen persiapan pengadaan; dan
b. Bagian pekerjaan yang wajib
disubkontrakkan yaitu:
1) Sebagian pekerjaan utama yang
disubkontrakkan kepada penyedia
jasa spesialis, dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua)
pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a) sesuai
dengan subklasifikasi SBU;
2) Sebagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub
penyedia jasa usaha kualifikasi kecil
dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua)
pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a) tidak
mensyaratkan subklasifikasi
SBU.
3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku
Usaha Papua mengikuti tender
pekerjaan konstruksi yang
diperuntukkan bagi percepatan
pembangunan kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut
tidak melakukan KSO dengan Pelaku
Usaha Papua maka harus melakukan
subkontrak kepada Pelaku Usaha
Papua;
4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku
Usaha Papua mengikuti tender
pekerjaan konstruksi yang
diperuntukkan bagi percepatan
pembangunan kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat dengan nilai pagu anggaran di
atas Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah), maka
peserta selain mengikuti ketentuan
pada angka 3) juga wajib mengikuti
ketentuan pada angka 1) atau 2).
59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
tersebut.
59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak
lain.
59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya
boleh melaksanakan sesuai dengan daftar
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
(apabila ada) yang dituangkan dalam
Lampiran A SSKK.
59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor diawasi oleh Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara
periodik kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak.
59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau
59.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi
kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia
Lain di lokasi kerja.
61. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia memenuhi ketentuan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah
peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang
disepakati pada saat Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak.
62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan
Kontrak mengenakan denda dengan memotong
angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung
jawab kontraktual Penyedia.
63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat,
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah surat perintah
pencairan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.
63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan
sebagai berikut:
a. Diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Penjaminan;
3) Perusahaan Asuransi; atau
4) Lembaga khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
Lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia;
b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah
ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan
Penandatanganan Kontrak dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
atau
b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk
harga penawaran atau penawaran
terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh
persen) nilai HPS.
63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal penandatangananan
Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (Provisional Hand
Over/PHO).
63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai dan diganti
dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan
uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari
Harga Kontrak;
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
rangka pengambilan uang muka yang
besarannya paling kurang sama dengan
besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak setelah
pekerjaan dinyatakan selesai.
63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan
dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai
dengan ketentuan Kontrak.
63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO).
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
64. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Pejabat Penandatangan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat
Kontrak Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam
SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia yaitu:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak
mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak
menginstruksikan kepada pihak Penyedia
untuk melakukan pengujian tambahan
yang setelah dilaksanakan pengujian
ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;
g. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi
dan/atau memberikan perpanjangan Masa
Pelaksanaan.
66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan
kerugian nyata.
66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang
dan perhitungan kompensasi yang diajukan
oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.
TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.
67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa
Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan yang
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.
68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
adalah peralatan yang laik dan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Lampiran A
SSKK.
68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-
waktu disyaratkan untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga
Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan
meliputi :
a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya tidak langsung;
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.
69.3 Harga Kontrak sesuai dengan Daftar
Keluaran dan Harga.
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kali sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
70. Pembayaran 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, serta Koperasi:
1) nilai pagu anggaran/kontrak paling
sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai sampai
dengan paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) diberikan uang muka paling
rendah 50% (lima puluh persen);
2) nilai pagu anggaran/kontrak paling
sedikit di atasRp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah)
dapat diberikan uang muka paling
rendah 30% (tiga puluh persen); dan
3) nilai pagu anggaran/kontrak paling
sedikit di atas Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta
rupiah)sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah) diberikan uang muka
paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
c. Besaran uang muka untuk nilai pagu
anggaran/kontrak lebih dari
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) diberikan uang muka paling
tinggi 20% (dua puluh persen).
d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun
jamak diberikan Uang muka paling
tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai
Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka
paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani
Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak
dan rencana pengembaliannya.
g. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak harus
mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100% (seratus persen).
70.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai dan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;
c. pembayaran dilakukan terhadap
pekerjaan yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem
termin yang ketentuan lebih lanjut diatur
dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) denda (apabila ada);
3) pajak; dan/atau
4) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh Subkontraktor sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subkontraktor dilakukan sesuai
prestasi pekerjaan yang selesai
dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih
dahulu dari Pejabat Penandatangan
Kontrak;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesaidan Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari
Penyedia diterima harus sudah
mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan
menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
70.3 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat
Mutu, denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak maupun
Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga
bagian Kontrak yang tercantum
dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰
(satu perseribu) per hari keterlambatan
perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu..
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga dari nilai tagihan yang
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia,
sepanjang telah diputuskan oleh
lembaga yang berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran
prestasi pekerjaan.
h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai perhitungan dan data-data.
71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7
(tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam
istirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai hari libur atau
di luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak
memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia harus
segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas
Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan
Kontrak.
71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
dan berita acara serah terima pertama
pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua
pihak.
72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan perhitungan
nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo.
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
hasil penelitian tagihan oleh Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan
SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan dokumen
penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan 73.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia
gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap
Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan.
73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis memberitahukan kepada Penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran,
disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada
Penyedia.
PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan dan Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang
Pemeriksaan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan 75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa
Sementara oleh Pejabat Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
Penandatangan Kontrak penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia.
75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan 76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Pengujian Cacat Mutu Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap
hasil pekerjaan dan memberitahukan
Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat
Mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia
untuk menemukan dan mengungkapkan
Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan
yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
mengandung Cacat Mutu . Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat
Mutu selama Masa Kontrak.
76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan memerintahkan
Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat
Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi
Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya cacat mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba
tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi
77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia
segera setelah ditemukan Cacat Mutu
tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas
Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.
77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak
untuk secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima klaim Pejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang
jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang
telah jatuh tempo.
77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa
pelaksanaan maka penyedia wajib
memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat
Penandatangan Kontrak tidak melakukan
pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu
tersebut selesai diperbaiki.
77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa
pemeliharaan maka penyedia wajib
memperbaiki cacat mutu tersebut dalam
jangka waktu yang ditentukan dan
mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan
dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi
daftar hitam.
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan perkiraan waktu yang diperlukan
untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam
hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan
melampaui Masa Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan
78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari
10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan
apabila rencana Umur Konstruksi kurang
dari 10 (sepuluh) tahun.
78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak
bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan
yang terjadi setelah jangka waktu yang
ditetapkan dalam SSKK
78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
Pejabat Penandatangan Kontrak)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul
dari kegagalan bangunan.
78.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun
Penyedia berkewajiban untuk menyimpan
dan memelihara semua dokumen yang
digunakan dan terkait dengan pelaksanaan
ini selama Umur Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
79. Penyelesaian 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.
79.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak
dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan atau sengketa
antara para pihak ditempuh melalui tahapan
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2
penyelesaian perselisihan/sengketa para
pihak dapat dilakukan melalui:
a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. dewan sengketa konstruksi; atau
c. Pengadilan.
Pilihan penyelesaian sengketa tercantum
dalam SSKK.
79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi maka nama anggota dewan
sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh
para pihak sebelum penandatanganan
kontrak.
80. Itikad Baik 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak
yang terdapat dalam Kontrak.
80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak :
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Bandung Barat
Nama : YOGI MAXI ANTONY, ST
Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab.
Bandung Barat Jl. Padalarang-
Cisarua Km.2 Mekarsari,
Ngamprah
Website : -
E-mail : -
Faksimili : -
Penyedia : ........................ [diisi nama badan
usaha/nama KSO]
Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat
perjanjian]
Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia]
E-mail : .......... [diisi email Penyedia]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili
Penyedia]
4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak]
Berdasarkan Surat Keputusan
Pejabat Penandatangan Kontrak
…… nomor .…. tanggal …….
[diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak]
Untuk Penyedia:
Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedia]
Berdasarkan Surat Keputusan
…… nomor .…. tanggal …….
[diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah
Penyedia]
6.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
6.3.c Jaminan
44.4 &
44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 30 (Tiga Puluh ) hari
Pelaksanaan kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK.
27.4 Masa 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian
Pelaksanaan kontrak)…………… [diisi bagian pekerjaannya]
untuk Serah selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
Terima angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak
Sebagian Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
Pekerjaan SPMK.
(Bagian
2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian
Kontrak)
kontrak)…………… [diisi bagian pekerjaannya]
selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
SPMK.
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah
terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai
dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan
(rancangan kontrak)]
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 90 (Sembilan
Pemeliharaan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19 Serah Terima Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima
Sebagian pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian
Pekerjaan kontrak sebagai berikut:
(Bagian
1. ............
Kontrak)
2. ............
3. Dst
[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah
terima sebagian pekerjaan (secara parsial)] sesuai
dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan
(rancangan kontrak)]
33.18 Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian
Pemeliharaan Kontrak)…………… [diisi bagian pekerjaannya]
untuk Serah selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
Terima angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak
Sebagian tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan
Pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya].
(Bagian
2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian
Kontrak)
Kontrak)…………… [diisi bagian pekerjaannya]
selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak
tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan
…………… [diisi bagian pekerjaannya].
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah
terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
35.1 Gambar As Gambar ”As built” diserahkan paling lambat ..... (......
Built dan dalam huruf .........)
Pedoman
Pengoperasian dan/atau pedoman pengoperasian dan
dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling
Perawatan/ lambat ..... (...... dalam huruf .........) hari kalender
Pemeliharaan setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
Tagihan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 2 (Dua) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.i Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban
1. ……….
Penyedia
2. ……….
3. Dst
[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat
lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam
SSUK]
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:
Mensyaratkan Addendum Waktu Pekerjaan dan Biaya
Persetujuan
Pejabat
Penandatanga
n Kontrak
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Kualitas
Mensyaratkan Bahan, Jenis Bahan, Peralatan, dan Metoda
Persetujuan Pelaksanaan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut: Harus diketahui dan disetujui oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
65 Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan
fasilitas berupa : Addendum waktu pekerjaan dan biaya
apabila benar benar diperlukan dan tidak menyalahi
kontrak
66.1.h Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan
Kompensasi kepada Penyedia adalah Sesuai yang tertuang dalam
SSUK
70.1.d Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (Tiga
Muka Puluh Persen) dari Harga Kontrak.
70.2.d Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
Prestasi Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran
Pekerjaan sebagai berikut:
No Tahapan Besaran % Keterangan
pembayaran pembayaran
(milestone) dari Harga
Kontrak
1 ………… ………… [diisi …………
[diisi dengan dengan
satu atau ketentuan
gabungan persentase yang
keluaran/su dibayarkan
bkeluaran maksimal
yang akan senilai
dibayarkan] pekerjaan yang
sudah
terpasang]
2 ………… …………
3 dst
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Back Up Data Sesuai Progress
2. Dokumentasi Foto
3. Berita Acara Hasil Pekerjaan
70.3.c Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari ................... (sebelum PPN) [diisi dengan
memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga
bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan
belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah
terima pekerjaan secara parsial]
78.2 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur
Konstruksi dan Konstruksi selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal
Pertanggungan Penyerahan Akhir Pekerjaan.
terhadap
Kegagalan
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
Bangunan
ditetapkan selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3 Penyelesaian Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak
Perselisihan/ dilakukan melalui Panitra Pengadilan Kelas I B Bale
Sengketa Bandung
BENTUK DOKUMEN LAIN
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
[kop surat K/L/PD]
Nomor : __________ __________, ____________ 20__
Lampiran : __________
Kepada Yth.
__________
di __________
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Daerah Irigasi Cidadap II
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal
__________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar
Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ………. (………..
Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai
dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS]
dengan masa berlaku selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dan menandatangani
Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi
terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan
Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk
teknisnya.
Satuan Kerja __________
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]
YOGI MAXI ANTONY, ST
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 19831123 201001 1 006
Tembusan Yth. :
1. ____________ [PA/KPA K/L/PD]
2. ____________ [APIP K/L/PD]
3. ____________ [Pokja Pemilihan]
......... dst
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
[kop surat satuan kerja K/L/PD]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: __________
Paket Pekerjaan: Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cidadap II
Yang bertanda tangan di bawah ini:
YOGI MAXI ANTONY, ST
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama
ini memerintahkan:
_______________[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
_______________[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh: __________
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup pekerjaan: __________;
2. Tanggal mulai kerja: __________;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal __________
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari
Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
__________, __ __________ 20__
Untuk dan atas nama __________ Menerima dan menyetujui:
Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk dan atas nama ________
[tanda tangan] [tanda tangan]
YOGI MAXI ANTONY, ST [nama lengkap wakil sah badan usaha]
Pejabat Pembuat Komitmen [jabatan]
NIP: 19831123 201001 1 006| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 6 March 2018 | - Pembuatan Dan Rasionalisasi Saluran Kanan Dan Kiri Runway 04 | Kementerian Perhubungan | Rp 3,066,123,000 |
| 14 March 2023 | Peningkatan Jalan Turi - Kalenkalong | Kab. Karawang | Rp 3,000,000,000 |
| 27 May 2019 | Belanja Modal Pembangunan Terminal Lembang | Kab. Bandung Barat | Rp 1,620,000,000 |
| 22 June 2015 | Rehabilitasi Situ Cianjing, Kabupaten Bandung | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | Rp 1,500,000,000 |
| 13 September 2021 | Pembangunan Penguat Tebing Persemaian Modern Rumpin Di Bpdashl Citarum-Ciliwung Tahun 2021 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp 1,400,000,000 |
| 20 December 2018 | - Pembuatan Saluran Terbuka Sisi Udara Type III | Kementerian Perhubungan | Rp 1,339,581,000 |
| 26 May 2017 | Pembangunan Gedung Negara Bertingkat (Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Lingkar Selatan) | Kota Bandung | Rp 1,211,423,920 |
| 14 August 2015 | Pembangunan Ruang Kelas Sdn Melong Mandiri 1 | Bagian Pengadaan Barangjasa Sekretariat Daerah Kota Cimahi | Rp 1,000,000,000 |
| 22 June 2023 | Rehabilitasi Smpn 4 Satap Tirtayasa | Kab. Serang | Rp 991,000,000 |
| 31 October 2016 | Pemeliharaan Berkala Sungai Cikao - Kab. Purwakarta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 980,763,000 |