Penyusunan Sop Dputr 2025 (Pemutakhiran Dan Penambahan)

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                            
 Konsultansi Penyusunan SOP DPUTR 2025 (Pemutakhiran dan Penambahan)    
     Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat        
                                                                        
                                                                        
Sistem pelayanan pemerintahan saat ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk
meningkatkan kualitasnya, meningkatkan partisipasi aktif dalam informasi bagi
masyarakat dituntut untuk lebih efektif dalam pelayanan publik, serta berperan penting
                                                                        
bagi semua pengambil keputusan. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah bidang
pekerjaan umum (ke PU-an) dan Penataan Ruang.                           
Dalam hal pelayanan publik hal ini semakin dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 38 Tahun 2012 tentang
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, dimana dalam rangka pembinaan
                                                                        
aparatur negara yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, diperlukan
adanya upaya mendorong kinerja dalam rangka percepatan reformasi birokrasi unit
pelayanan publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan
publik.                                                                 
                                                                        
Kerangka dasar dalam pelayanan publik bidang pekerjaan umum (ke PU-an), khusus nya
terkait dengan sumber daya manusia dan kelembagaan adalah kebijakan reformasi
birokrasi yang diterapkan oleh Pemerintah. Dimana reformasi birokrasi dijadikan sebagai
kerangka fundamental yang diharapkan bias meningkatkan kinerja organisasi dan
aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dalam
                                                                        
melaksanakan aktivitas kegiatannya sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.
Salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja, dimana upaya mencapai kinerja
organisasi yang efektif dan efisien harus didukung oleh adanya SOP yang terstruktur dan
terintegrasi.                                                           
                                                                        
Standard Operating Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi
prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan
untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-
fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien
dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.                         
                                                                        
Dengan adanya sistem manual standar atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi DPUTR Kabupaten Bandung Barat. Dengan
adanya instruksi kerja yang terstandarisasi maka semua kegiatan layanan akan dapat
dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan 
                                                                        
kegiatan/aktivitas tuganya. Kegiatan/aktivitas tugas yang berbelit-belit dan tidak jelas
prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain
yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan prosedur yang
terstandar setiap orang baik pengguna maupun staf yang memberi dalam melaksanakan
aktivitas/tugas akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan tugas/kegiatan yang
                                                                        
semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran
yang secara terus menerus terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan/tugas. Dengan
demikin dapat dipastikan melalui SOP ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan
efektifitas kerja