KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PEKERJAAN : PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG
RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD
I. PENDAHULUAN
A. U M U M.
1. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh
kontraktor pelaksana harus mendapatkan perencanaan secara teknis , agar
rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan
konstruksi dapat berlangsung dengan baik.
2. Pelaksanaan perencanaan harus dilakukan oleh Konsultan Perencana yang
kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli
perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Konsultan perencana bertujuan secara umum memberikan hasil gambar yang
akurat agar mendapatkan hasil yang bagus pada saat pelaksanaan, dari segi
biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan.
4. Kinerja perencanaan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas Tenaga Ahli ,
yang berpengalaman di bidangnya masing-masing serta yang secara menyeluruh
dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang
telah disepakati.
B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana
yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi
dan diperhatikan serta di interpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas
perencanaan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi
sesuai KAK ini.
C. LATAR BELAKANG.
1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup dari Kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
2. Pemegang Mata Anggaran adalah Dinas Pendidkan Kabupaten Bandung Barat
II. KEGIATAN PERENCANAAN
A. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah :
a. Membuat denah rencana bangunan paud yang akan direhab
b. Menampilkan gambar dari masing-masing bentuk tampak item pekerjaan
yang akan dikerjakan.
c. Membuat Potongan dari masing-masing gambar
d. Membuat detail-detail dari masing-masing gambar
e. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan yang diharapkan oleh
Owner sebelum Serah Terima Pekerjaan.
g. Menjelaskan kepada owner,PPK secara gambar keseluruhan sehingga
didapatkan hasil yang maximal sesuai dengan kebutuhan
III. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN.
A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara professional atas jasa
perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang
berlaku.
B Penanggung jawab professional perencanaan adalah tidak hanya konsultan sebagai
suatu perusahaan, tetapi juga bagi para Tenaga Ahli profesional perencanaan yang
terlibat.
IV. BIAYA
A. BIAYA PERENCANAAN.
a. Besarnya biaya pekerjaan perencanaan mengikuti pedoman dalam Surat Keputusan
Menkimpraswil. Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara dan Standar BIaya Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Tahun
2021,tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
tahun anggran 2021
b. Untuk pekerjaan standard berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam Tabel
B1,B2,B3.
c. Besarnya biaya Konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti,
1. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen .Biaya pekerjaan perencanaan dan tata
cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut:
a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
b. materi dan penggandaan gambar dokumen,
c. pembelian dan atau sewa peralatan,
d. sewa kendaraan,
e. biaya rapat-rapat,
f. perjalanan (lokal maupun luar kota),
g. jasa dan overhead Perencanaan,
2. Pembayaran biaya Konsultan Perencana adalah berdasarkan prestasi kemajuan
pekerjaan Perencanaan.
B. SUMBER DANA.
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada DPA DINAS
PENDIDIKAN , Tahun Anggaran 2025
V. KELUARAN.
Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian Perencanaan, yang
minimal meliputi :
a. Membuat denah Rencana Bangunan PAUD
b. Menampilka gambar dari masing-masing bentuk tampak item pekerjaan
yang akan dibangun.
c. Membuat Potongan dari masing-masing gambar
d. Membuat detail-detail dari masing-masing gambar
e. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan yang diharapkan oleh
Owner sebelum Serah Terima Pekerjaan.
g. Menjelaskan kepada owner,PPK secara gambar keseluruhan sehingga
didapatkan hasil yang maximal sesuai dengan kebutuhan
VI. KRITERIA
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana pada Kerangka Acuan
Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN
Setiap bagian dari pekerjaan perencanaan harus dilaksanakan secara benar dan
tuntas sampai dengan member! hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik
oleh Pejabat pembuat Komitmen.
B. PERSYARATAN OBYEKTIF.
Pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian
pekerjaan sesuai standar hasil kerja perencanaan yang berlaku.
C. PERSYARATAN FUNGSIONAL
Pekerjaan perencanaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme
yang tinggi sebagai konsultan Perencana yang secara fungsional dapat mendorong
peningkatan kinerja kegiatan.
D. PERSYARATAN PROSEDURAL
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA
Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan perencanaan berlaku pula ketentuan-
ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain:
1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan yang bersangkutan, yaitu Surat
Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapan dan ketentuan-ketentuan
sebagai dasar perjanjiannya.
2. Yang termuat dalam Surat Keputusan Menkimpraswil. Nomor : 45/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
4. Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan
gedung.
VII. PROSES PEKERJAAN PERENCANAAN
A. U M U M
Konsultan Perencana dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola
Proyek agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Perencana dapat terlaksana
dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen.
B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PERENCANA.
Konsultan Perencana harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai
dengan setiap bagian pekerjaan perencana pelaksanaan yang dihadapi di lapangan,
yang secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan Persiapan.
Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan perencana.
2. Konsultasi.:
a. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas
segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa perencanaan
berlangsung.
b. Mengadakan rapat-rapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen membahas yang
berhubungan dengan perencanaan dalam hal ini dengan user sehingga gambar
yang dihasilkan sesuai dengan syarat-syarat yang ada Mengadakan rapat
diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
3 Laporan.
a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologi
kepada Pejabat Pembuat Komitmen, mengenai Bentuk –Bentuk gambar yang
akan dilaksanakan dengan jadwal yang telah disetujui.
b. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang akan dipakai dengan
mempertimbangkan biaya yang ada.
4 Dokumen.
a. Membuat dokumen gambar perencanaan yang disetujui oleh Pejabat
Pembuat Komitmen
VIII. MASUKAN
A. INFORMASI.
1. Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Perencana harus mencari sendiri informasi
yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun
dari diri sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan sebagai akibat dan kesalahan
informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan Perencana.
B. T E N A G A
Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga
yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup kegiatan maupun tingkat
kekomplekan pekerjaan.
Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan ini minimal terdiri
dari :
I. Biaya Personil Langsung
1. Team Leader : 1 orang (S-1 Teknik Sipil/Sederajat)
2. Drafter : 1 orang (SLTA/Sederajat)
II. Biaya Non Personil
1. ATK
2. Biaya Komunikasi
3. Transportasi/Sewa Kendaraan
4. Biaya Konsultasi/Rapat
5. Penggandaan Gambar
IX. PROGRAM KERJA.
A. Sebelum melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus segera menyusun:
1 Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail.
2 Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga-tenaga yang
diusulkan oleh konsultan Perencana harus mendapatkan persetujuan dari
Pejabat Pembuat Komitmen.
3 Konsep penanganan pekerjaan Konsultan Perencana
B. Progran kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat
Pembuat Komitmen, setelah sebelumnya dipersentasikan oleh konsultan Perencana
dan mendapatkan pendapat teknis dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
C. Waktu Pelaksanaan 15 HK
X. PENUTUP.
A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua
bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjulnya konsultan agar segera
menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
Ditetapkan Di : Bandung Barat
PADA TANGGAL : 1 November 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ERI TRI KURNIADI,ST,M.Si
NIP. 197102202009011002