Pembuatan Dokumen Klhs Rpjmd

URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                              

Proses Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Barito Kuala telah menunjukkan hasil yang positif diberbagai segi kehidupan masyarakat,
meskipun dibeberapa hal masih terdapat isu-isu Lingkungan yang terus menerus

menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal. Melalui Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kebijakan
lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada Pasal 15 disebutkan instrument

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu Wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk    
membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip

pembanqunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dengan perkataan lain,

hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya

dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan
segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya

tampung Iingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Disamping itu diamanatkan
bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan kedalam penyusunan atau

evaluasi Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) termasuk         
mensesuaikan kebijakan, Rencana dan Program yang berpotensi menimbulkan

dampak atau resiko Iingkungan hidup, fungsi daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.                                    
Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah proses untuk menelaah suatu dampak
kegiatan, rencana dan program terhadap lingkungan atau sebaliknya menelaah kondisi
dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan kebijakan rencana atau

program. Kesemuanya ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan
konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana atau program

dimana output KLHS adalah suatu dokumen telah yang disertai dengan suatu saran
kebijakan, rencana atau program yang tergantung pada kedudukan dan sarana

penyelenggaraan KLHS. Kedudukan itu perlu ditegaskan karena apa yang disebut
kebijakan, rencana atau program mempunyai aneka kedudukan dalam berbagai tingkat.

Misalnya ditingkat Kota/Kabupaten ada kebijakan dan Rencana Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ada juga kebijakan, rencana dan program Bupati

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kedudukan inilah yang menentukan bagaimana
proses penyelenggaraan KLHS, siapa yang harus dilibatkan dan dimana serta

bagaimana bentuk keterlibatannya tersebut.                             
Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala     

melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Barito Kuala
tahun 2024-2029, dan diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2025-2030 dengan harapan menjadi pedoman bagi pengembangan pembangunan
wilayah Kabupaten Barito Kuala, sehingga mampu mendorong terwujudnya   

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.