Penyusunan Klhs Rpjmd

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         

              Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD   

     Mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah,

salah satunya dokumen RPJMD.                                              
     Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan

bahwa salah satu cakupan kegiatan dalam menyusuan RPJMD dan RPJMD adalah penyusunan
laporan KLHS yang dinaksudakan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui
penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan / atau kompensasi

program dan kegiatan.                                                     
     Penyusunan KLHS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan untuk dokumen

perencanaan pembangunan juga merujuk pada Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu KLHS juga menjadi

dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan
Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu instrumen
mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang
bersifat strategis, yakni pada arah Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan (KRP).

     Salah satu muatan analisis Laporan KLHS RPJMD adalah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional
yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development

Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194
negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat
untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan
perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global yang akan
dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat
tercapai pada tahun 2030. Di Indonesia tujuan dan target dalam TPB tersebut dikelompokkan
dalam 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar

lingkungan hidup, serta pilar hukum dan tata kelola. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Indonesia
mengeluarkan kebijakan dalam pencapaian TPB melalui Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan perubahan atas
Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

     Dalam menyususn KLHS RPJMD selain menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa
Tujuan Berkelanjutan termuat dalaam rencana pembangunan jangka menengah, tetap
memberikan peranan penting aspek lingkungan hidup melalui instrumen daya dukung dan daya

tampung linmgkungan hidup. Konsep pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan berbasis jasa lingkungan merupakan pembangunan yang    
mempertimbangkan kondisi sumber daya yang dimiliki, kebutuhan generasi akan datang dan

kepentingan multi urusan selain mempertimbangkan tujuan pembangunan itu sendiri.
     Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
telah berakhir dan saat ini berada dalam masa transisi sambil menunggu pelaksanaan RPJMD
baru melalui periode masa kerja Kepala Daerah hasil Pilkada serentak yang direncanakan

dilaksanakan pada tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut dan berpedoman pada Permendagri
7 Tahun 2018, maka sebelum ditetapkanya KRP RPJMD perlu dilakukan penyusunan KLHS RPJMD
(es-ante).                                                                

Lingkup kegiatan yang ditetapkan dalam penyusunan KLHS RPJMD ini terdiri atas :

1) Sosialisasi.                                                           

2) Identifikasi dan Pengumpulan Data                                      

3) Analisis data                                                          

4) Konsultasi Publik I                                                    

5) Alternatif Proyeksi                                                    

6) Konsultasi Publik II                                                   

7) Pembuatan Laporan                                                      

     Tim Pembuat KLHS menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan penyusunan KLHS
   RPJMD berupa:                                                          

   a. Laporan Pendahuluan berisi metode dan kerangka pikir dalam melaksanakan kajian
      KLHS                                                                

   b. Laporan Antara                                                      
   c. Laporan Akhir berupa laporan induk KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap .   

   d. Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap.                   

   e. Dokumen tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap.      
8) Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, Tahapan dan Validasi Dokumen KLHS RPJMD

   Kabupaten Cilacap sesuai pedoman penyusuanan KLHS RPJMD.               

Seluruh hasil pekerjaan akan dibuat pelaporan dalam Bahasa Indonesia yang terdiri dari sebagai
berikut:                                                                  

 a. Laporan pendahuluan                                                   
   Berisikan alasan dan dasar pelaksanaan KLHS, proses KLHS, identifikasi pemangku

   kepentingan, rencana pelaksanaan konsultasi publik.                    
   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah jadwal pendahuluan
   sebanyak 5 (lima) buku laporan pendahuluan.                            

 b. Laporan antara                                                        
   Berisikan deskripsi kegiatan, data dan analisis data derts pembahasan metode proyeksi ysng

   digunakan untuk memproyeksikan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
   untuk mendapatkan skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah jadwal antara sebanyak
   5 (lima ) buku laporan antara.                                         

 c. Laporan akhir / Buku Induk KLHS                                       
   Berisi hasil dari pembahasan pada tahap sebelumnya yang dilaksanakan dalam rangka

   menyepakati rekomendasi hasil penyusunan skenario pencapaian tujuan pembangunan
   berkelanjutan dan integrasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian

   pembiayaan daerah, kajian mitra pemenrintah dan perumusan skenario serta rekomendasi.
   Sistematika/kerangka laporan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
   Tahun 2028 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

   Penyusunan RPJMD beserta pedoman turunannya.                           
   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 120 (seratus dua puluh ) hari kalender sejak

   SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku laporan akhir                 
 d. Ringkasan eksekutif dan pendokumentasian tahapan proses pembuatan KLHS.

   Ringkasan eksekutif dan pendokumentasian tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD harus
   diserahkan selambat-lambatnya: 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak SPMK
   diterbitkan, masing sebanyak 5 (lima) buku untuk Ringkasan eksekutif dan 5 (lima) untuk
   dokumentasi tahapan proses pembuatan KLHS.                             

 e. Flashdisk berisi tentang softcopy seluruh produk yang dihasilkan sebanyak 2 buah.