Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Samarinda

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                        

    Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan
penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan
efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun

sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, serta sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional agar diambil

langkah-langkah penggunaan energi alternatif sebagai substitusi BBM dalam rangka
mengurangi subsidi BBM khususnya minyak tanah dan/atau LPG yang digunakan oleh

sektor rumah tangga.                                                
    Menyadari ketergantungan terhadap minyak bumi yang semakin meningkat, sejak

beberapa tahun yang lalu, Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk
menekan pertumbuhan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengalihkan

ke energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.  
    Langkah-langkah strategis Pemerintah dalam upaya pemanfaatan energi alternatif

pengganti BBM adalah peningkatan penggunaan bahan bakar gas bumi untuk sektor
rumah tangga dalam rangka percepatan program diversifikasi energi, tercapainya target
bauran energi dan penurunan subsidi minyak tanah dan/atau LPG untuk mewujudkan

ketahanan energi nasional.                                          
    Sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan BPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan
Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Pasal 1 yang

dimaksud dengan Rumah Tangga adalah konsumen Gas Bumi untuk kebutuhan rumah
tangga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.                      

    Untuk itulah Pemerintah mengambil peran dengan menyediakan infrastruktur
jaringan distribusi gas bumi melalui pipa gas hingga ke rumah tangga dalam rangka

mendukung program pemanfaatan energi alternatif pengganti BBM dan/atau LPG di
wilayah-wilayah yang memiliki potensi gas bumi yang belum dimanfaatkan secara

optimal dengan menggunakan dana APBN.                               
    Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis
guna mengembangkan jaringan gas bumi, khususnya pembangunan fasilitas dan

infrastruktur gas bumi yang handal, berkualitas, berkesinambungan dan tepat sasaran,
diatur dalam Perpres Nomor 6 tahun 2019. Infrastruktur yang dibangun dengan dana

APBN ini dapat dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian ESDM atau
diserahkan kepada BUMN PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Gas Negara Tbk.,
serta anak perusahaan/afiliasinya dengan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah

Pusat (PMP) agar pengelolaan dan pengembangannya menjadi lebih optimal.
    Pemasangan jaringan gas bumi program pemerintah ini diprioritaskan pada
golongan Rumah Tangga 1 (RT-1) dan sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor

22/P/BPH Migas/VII/2011 Pasal 6 dan 7 golongan RT 1 meliputi rumah susun, rumah
sederhana, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya.                  

    Saat ini penggunaan bahan bakar gas bumi melalui pipa di sektor rumah tangga
di Indonesia masih sangat terbatas, dikarenakan kurangnya infrastruktur gas bumi yang

terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, kondisi ini disebabkan
terbatasnya jumlah Badan Usaha yang tertarik melakukan bisnis gas bumi untuk sektor

rumah tangga melalui pipa dikarenakan investasi pembangunan infrastruktur pipa
membutuhkan biaya yang sangat besar dan biaya balik modal membutuhkan waktu yang

cukup lama, sehingga untuk saat ini dinilai tidak efektif dan efisien dari sisi keekonomian
bisnis pada umumnya, maka dari itu Pemerintah berinisiatif mengambil peran dengan

menyediakan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi melalui pipa gas hingga ke rumah
tangga di wilayah-wilayah yang memiliki potensi gas bumi yang belum dimanfaatkan
secara optimal dengan menggunakan dana APBN yang untuk pengoperasian dan

pengembangannya dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian
ESDM atau dengan Penugasan Khusus kepada BUMN sebagai pihak yang memiliki

tugas fungsi, kemampuan teknis, pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan
penyediaan dan pendistribusian gas bumi.                            

    Perencanaan Pembangunan Jargas Tahun 2024 dimulai dengan Pra-studi
kelayakan (Pra FS) dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap wilayah yang

berpotensi untuk dibangun Jargas Rumah Tangga (Jargas). Penilaian pada tahapan Pra
FS dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, aspek teknis, dan aspek non-

teknis terhadap kelayakan pembangunan infrastruktur Jargas bumi bagi rumah tangga.
Studi ini menjadi dasar keputusan lebih lanjut terkait pembangunan Jargas, apakah

proyek dapat dilanjutkan ke tahap Feasibility Study (FS) dan implementasi, atau
memerlukan revisi dalam perencanaan.                                
    Kemudian dilanjutkan oleh Feasibility Studi, Dimana Studi ini dilakukan untuk

memberikan peringkat terhadap 21 Kabupaten/Kota yang memiliki potensi untuk
dibangunnya Jargas Rumah Tangga (Jargas). Tahap ini dimulai dengan pengumpulan

data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara teknis, ekonomi, dan
non-teknis. Hasil ketiga analisis tersebut diperoleh urutan 21 Kabupaten/Kota. Selain itu
nilai pemeringkatan juga mempetimbangkan masukan dari Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait analisis kebijakan dan rekam jejak Pemda terkait
juga menjadi salah satu kriteria dalam tahap perangkingan ini.      
    Berdasarkan analisis dan peringkat terhadap 21 Kabupaten/Kota tersebut,

diperoleh 15 besar Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap
Front End Engineering Design-Detail Engineering Design and Construction (FEED-

DEDC). Proses ini memastikan bahwa pembangunan Jargas dapat dilakukan dengan
efisien dan optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Kabupaten/kota

terpilih.                                                           
    Setelah dilakukan analisa dari aspek teknis, non teknis, dan ekonomi, serta

penilaian terhadap aspek kebijakan, maka diperoleh 15 kabupaten/kota berdasarkan
hasil penilaian tertinggi. Berdasarkan pertimbangan pemerataan di wilayah Indonesia,

dibagi menjadi kluster Jawa, Sumatera dan Kalimantan- Sulawesi, maka disepakati
untuk kluster Jawa sejumlah 6 kabupaten/kota, Kluster Sumatera sejumlah 5

kabupaten/kota dan Kalimantan-Sulawesi sejumlah 4 kabupaten/kota. Dari 15
Kabupaten/Kota hasil penjaringan studi diatas, untuk tiap paket pengadaan
Pembangunan Jargas terdiri dari 3 kabupaten/kota yang dipilih mempertimbangkan

Kemampuan Dasar calon penyedia, Sebaran Lokasi dan jumlah SR pada tiap paketnya.
Untuk Kabupaten yang termasuk dalam paket ini adalah sebagai berikut:

 NO.       Provinsi             Kab./Kota        Jumlah SR          
  1        Jawa Timur    Kab. Gresik               7.013            

  2        Jawa Timur    Kab. Sidoarjo             7.223            

  3      Kalimantan Timur Kota Samarinda           7.619            
                      Total                       21.855