| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0012243556508000 | Rp 667,803,750 | 88.13 | 90.5 | - | |
| 0731144473401000 | Rp 750,249,000 | 79.7 | 81.56 | - | |
| 0015555477429000 | Rp 778,692,750 | 93.48 | 91.93 | - | |
| 0848754271428000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0032606972061000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0702831264429000 | - | - | - | Tidak menyampaikan bukti memiliki sertifikat standar untuk KBLI 71101 yang telah terverifikasi atau bukti tangkapan layar untuk KBLI 71101 laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan | |
| 0011188190429000 | - | - | - | - | |
| 0315528190423000 | - | - | - | Tidak Lulus ambang batas pengalaman sejenis dan pengalaman sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir | |
| 0027002369609000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0315392357542000 | - | - | - | Tidak menyampaikan bukti memiliki sertifikat standar untuk KBLI 71101 yang telah terverifikasi atau bukti tangkapan layar untuk KBLI 71101 laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan | |
| 0033107913017000 | - | - | - | Tidak menyampaikan/memiliki bukti Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sesuai persyaratan Dokumen Kualifikasi | |
| 0210752861424000 | - | - | - | - | |
| 0026550533412000 | - | - | - | Tidak menyampaikan bukti memiliki SBU PR102 atau AL002 sesuai persyaratan Dokumen Kualifikasi | |
| 0013280938061000 | - | - | - | - | |
PT Tagama Suma Ivaro | 0317085983002000 | - | - | - | - |
| 0023192289005000 | - | - | - | - | |
| 0822625638803000 | - | - | - | - | |
| 0026454256323000 | - | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT
UNIT : 1.04.0.00.0.00.01.0004
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROGRAM : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)
KEGIATAN : 1.04.05.1.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU
PERMUKIMAN
PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU
SUB KEGIATAN : 1.04.05.1.01.0001
PERMUKIMAN
RINCIAN AKTIVITAS : PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN
KODE REKENING : 5.1.02.02.08.0015 BELANJA JASA KONSULTANSI
PERENCANAAN PENATAAN RUANG-
JASA PERENCANAAN WILAYAH
NAMA PAKET : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENYEDIAAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN LOKASI 3
LOKASI KEGIATAN : KELURAHAN BANGKA
TAHUN ANGGARAN : 2025
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Komplek Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Blok B, Lantai 9
Jl. Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru – Jakarta selatan
Telp/Fax. 021-7247504
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
KERANGKA ACUAN KERJA
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS (PSU) DI PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN LOKASI 3
TAHUN ANGGARAN 2025
1. PENDAHULUAN
Jakarta disamping sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan pusat
pemerintahan juga menjadi pusat perdagangan, perkembangan teknologi, budaya
dan pariwisata, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk provinsi
lain untuk berurbanisasi ke Jakarta dengan harapan perbaikan tingkat
kehidupannya. Namun harapan ini tidaklah mudah diwujudkan, karena latar
belakang pendidikan, modal dan keterampilan para urban terbatas dan dihadapkan
pada ketatnya persaingan.
Akibatnya mereka bekerja serabutan dengan pendapatan minim yang hanya
cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, sedangkan kebutuhan
papan diusahakan seadanya dengan cara menumpang pada sanak familinya,
kontrak, atau mendirikan gubuk-gubuk di atas tanah negara, atau tanah orang lain,
tanpa memperhatikan faktor kesehatan lingkungan dan rencana kota. Sehingga
tumbuh dan berkembang permukiman kumuh di tengah kota Jakarta.
Demikian halnya dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak luput
dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh yang
dibangun oleh para urban. Walaupun Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta telah berupaya meminimalisir permukiman kumuh tengah kota dengan
pelaksanaan berbagai kegiatan seperti perbaikan jalan Lingkungan (MHT) dan
perbaikan saluran, namun hasilnya belum dapat sepenuhnya menghapus
keberadaan seluruh RW Kumuh yang ada di Wilayah Kota Adminsitrasi Jakarta
Selatan.
Adapun 11 indikator RW Kumuh menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun
2017, meliputi kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, konstruksi bangunan
tempat tinggal, keadaan ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal,
tempat buang air besar, cara membuang sampah, pengangkutan sampah, keadaan
drainase/saluran air, keadaan jalan lingkungan, penerangan jalan umum, dan tata
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 2 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
letak bangunan. Berdasarkan hasil Evaluasi Direktori RW Kumuh Tahun 2017 oleh
BPS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di Kota Administrasi Jakarta Selatan
terdapat 90 (sembilan puluh) RW, yang termasuk dalam kategori RW kumuh berat
1 (satu) RW, kumuh sedang 14 (empat belas) RW, kumuh ringan 37 (tiga puluh
tujuh) RW, kumuh sangat ringan 38 (tiga puluh delapan) RW.
Dengan mengacu kepada ilustrasi keadaan tersebut, maka dalam rangka
mengantisipasi perkembangan penduduk yang secara langsung akan berpengaruh
terhadap tingkat kebutuhan hunian yang layak, sehat, dan nyaman maka
diperlukan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3 yang
diharapkan dapat menghasilkan konsep yang optimal sesuai dengan kondisi dan
potensi wilayah dan penduduk terutama wilayah RW kumuh yang ada di wilayah
Kelurahan Bangka RW 01, RW 03, RW 04 dan RW 05, serta yang menjadi lokasi
kegiatan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di Tahun Anggaran 2025.
Hasil Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3 ini akan
dijadikan rujukan bagi elemen masyarakat, Pemerintah dan pihak-pihak lain yang
akan melakukan kegiatan pembangunan baik parsial maupun simultan terhadap
wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya untuk lokasi yang menjadi
prioritas penataan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
dimaksudkan untuk memperoleh dokumen mengenai permasalahan dan potensi,
program pilihan dalam penanggulangan kawasan kumuh di lingkungan
perumahan dan permukiman baik dari aspek fisik lingkungan maupun aspek
sosial dan budaya serta ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 3 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
b. Tujuan
Melalui Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
Lokasi 3 ini diharapkan dapat tercipta Kawasan Perumahan dan Permukiman
yang tertata di Kelurahan Bangka sesuai dengan peruntukannya serta
peningkatan kondisi sosial dan budaya maupun ekonomi masyarakat sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun
kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dalam membangun
kampungnya melalui :
a. Tersedianya program kerja di lokasi sasaran berdasarkan hasil kesepakatan
bersama warga dalam rangka penataan kawasan perumahan dan
permukiman yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat dan
sesuai dengan tata ruang wilayah.
b. Tersedianya dokumen perencanaan dalam rangka penataan kawasan
permukiman dari aspek fisik, sosial dan budaya, serta ekonomi masyarakat.
3. TARGET/SASARAN
a. Tersosialisasinya program kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
Lokasi 3 kepada masyarakat di lokasi Kelurahan Bangka;
b. Tersedianya data luasan wilayah berupa data luas RT dan RW;
c. Tersedianya data kondisi fisik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi
masyarakat berdasarkan analisa kondisi eksisting;
d. Teridentifikasinya isu dan permasalahan lingkungan, sosial, budaya dan
ekonomi masyarakat;
e. Tersusunnya analisa potensi kawasan baik secara geografis, kondisi fisik
lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi serta rencana pengembangannya untuk
meningkatkan kualitas kawasan;
f. Tersusunnya analisa kondisi bangunan hunian sebagai gambaran kelayakan
bangunan hunian untuk rencana perbaikan rumah tidak layak huni;
g. Tersusunnya analisa ketersediaan lahan potensial yang dapat dikembangkan
untuk meningkatkan kualitas kawasan;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 4 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
h. Tersusunnya penilaian indikator kekumuhan berdasarkan analisa kondisi
eksisting dengan mengacu kepada 11 indikator RW Kumuh menurut Badan
Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14
Tahun 2018;
i. Tersusunnya hasil identifikasi harapan dan kebutuhan masyarakat yang
dituangkan dalam perencanaan penataan kawasan permukiman yang mencakup
tiga komponen pembangunan (fisik lingkungan, sosial, dan budaya serta
ekonomi masyarakat);
j. Tersusunnya strategi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan
usulan program perbaikan lingkungan dari masyarakat, khususnya pada lokasi
sasaran dengan keterlibatan pihak pemerintah bersama warga/ komunitas yang
diwakili oleh institusi/ lembaga lokal yang telah dipersiapkan secara demokratis;
k. Tersusunnya suatu model kawasan permukiman untuk skala kelurahan
khususnya RW kantong berdasarkan kondisi fisik lingkungan, sosial dan budaya
serta ekonomi masyarakat;
l. Tersusunnya masterplan dan konsep desain penataan kawasan yang ideal
sesuai dengan peruntukan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh di
kelurahan sasaran;
m. Tersedianya dokumen perencanaan (gambar, RAB, RKS) dalam rangka
penataan kawasan permukiman dari aspek fisik lingkungan dan usulan program
pada aspek sosial dan budaya serta ekonomi masyarakat;
n. Tersusunnya hasil analisa perhitungan dimensi saluran drainase;
o. Tersusunnya proyeksi pengurangan tingkat kekumuhan terhadap implementasi
rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan;
p. Terbentuknya model kelembagaan komunitas (Kelompok Swadaya Masyarakat/
KSM atau Pokmas atau Koperasi dan sebagainya) yang dapat dijadikan rujukan
dalam implementasi penataan perumahan dan permukiman pada skala RW
lokasi sasaran (apabila belum ada KSM). Apabila telah ada, untuk kawasan
yang ada ditingkatkan peran serta fungsinya.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 5 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
4. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Penyedia;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa
Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi
Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 6 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024
tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di
Bidang Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi DKI Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun
2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun
2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman;
20. Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0027/PU.10.01
tanggal 7 Februari 2023 Hal Rekomendasi Lokasi Prioritas Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Permukiman;
21. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025
Nomor 088/DPA/2025 tanggal 31 Desember 2024;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta Nomor 781 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 7 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam
Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Provinsi DKI Jakarta;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 205 Tahun 2019 tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Community Action Plan (CAP)
Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan
Permukiman Terpadu di Provinsi DKI Jakarta;
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Lima Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, Unit Pengelola Dana Perumahan, Pusat Data dan Informasi serta Unit
Pengelola Rumah Susun I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII di Wilayah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
26. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran
2025;
27. Surat Edaran Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32/SE/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Standardisasi Format Keluaran Community Action Plan
dalam rangka Peningkatan Kualitas Permukiman di Provinsi DKI Jakarta.
5. ANGGARAN PELAKSANAAN
a. Sumber dana untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta
Selatan Lokasi 3 Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Nomor : 088/DPA/2025, tanggal 31 Desember 2024
dengan uraian sebagai berikut :
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 8 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0004 Suku Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Program : 1.04.05 Program Peningkatan
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
Kegiatan : 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU
Permukiman
Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU
Permukiman
Rincian Aktivitas : Perencanaan Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas
(PSU) di Permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Kode Rekening : 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Penataan Ruang –
Jasa Perencanaan Wilayah
Tahun Anggaran : 2025
b. Besaran anggaran untuk Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 adalah
sebesar Rp2.191.830.370,00 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
c. Calon penyedia tidak menuntut ganti rugi dan secara hukum kepada PA, KPA,
PPK, Pejabat Penandatangan Kontrak, PPTK dan Pokja UPPBJ apabila paket
pekerjaan ini dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 9 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
a. Pengguna Anggaran (PA)
Nama : Kelik Indriyanto
NIP : 197409301998031004
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nama : Agus Ruhiyat
NIP : 197608261997031003
Jabatan : Plt. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Nama : Agus Ruhiyat
NIP : 197608261997031003
Jabatan : Plt. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nama : Tinna Eka Yanita
NIP : 198401312010012034
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
e. Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
UKPBJ Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balai Kota
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 10 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
7. LINGKUP PEKERJAAN
Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3 ini
dilaksanakan oleh Konsultan Perencana yang memiliki kemampuan di bidangnya,
adapun lingkup pekerjaannya sebagai berikut:
a. Persiapan
Melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan;
Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan berdasarkan
kesepakatan bersama;
Menyiapkan peta dasar;
Inventarisasi dan overview peraturan, kebijakan, data dan informasi pada
lokasi sasaran kegiatan;
Melaksanakan sosialisasi mengenai kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3 kepada masyarakat;
b. Survey, Identifikasi dan Penyusunan Data dan Fakta
Melaksanakan survey dan identifikasi wilayah untuk memahami kondisi
permukiman, melakukan verifikasi lokasi permukiman kumuh, area kumuh
yang bersinggungan dengan RW kumuh yang sudah ditetapkan, delineasi
kawasan, dan cakupan pelayanan infrastruktur pada lokasi permukiman
kumuh tersebut. Metode yang dipakai adalah metode observasi, wawancara,
kajian teori, dan penyebaran kuisioner;
Membuat profil wilayah untuk menjabarkan keadaan eksisting, permasalahan
dan kondisi eksisting dari :
1. Kondisi Fisik Lingkungan :
- Bangunan gedung (hunian/rumah);
- Jalan lingkungan;
- Penyediaan air minum;
- Drainase lingkungan;
- Pengelolaan air limbah;
- Pengelolaan persampahan;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 11 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
- Proteksi kebakaran; dan
- Sarana prasarana serta utilitas lain di lokasi penataan.
2. Kondisi Sosial dan Budaya :
- Pendidikan;
- Kesehatan masyarakat;
- Perlindungan sosial;
- Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan
keluarga;
- Pengembangan dan pembinaan olahraga;
- Pengembangan budaya lokal; dan
- Kegiatan/kondisi sosial dan budaya di lokasi penataan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat :
- Jenis pekerjaan dan jumlah pendapatan masyarakat;
- Pembinaan dan penempatan tenaga kerja;
- Pembinaan kewirausahaan terpadu; dan
- Kondisi dan kegiatan ekonomi lainnya di lokasi penataan.
Mengidentifikasi isu strategis pada area penataan.
Melibatkan partisipasi aktif masyarakat di lokasi penataan dalam melakukan
survey/pemetaan swadaya di kawasan permukiman kumuh;
Mengidentifikasi hubungan lokasi penataan terhadap ruang kota;
Mengidentifikasi dan memfasilitasi pembentukan model kelembagaan
komunitas (Kelompok Swadaya Masyarakat/ KSM atau Pokmas atau
Koperasi dan sebagainya) yang dapat dijadikan rujukan dalam implementasi
penataan perumahan dan permukiman pada skala RW lokasi Kumuh
(apabila belum ada KSM) serta merumuskan potensi kegiatan untuk
dilaksanakan oleh kelembagaan komunitas (KSM/Pokmas/Koperasi dan
sebagainya). Apabila telah ada, untuk kawasan yang ada ditingkatkan peran
serta fungsinya.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 12 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
c. Analisa dan Perumusan
Melakukan overview terhadap kebijakan, program, dan studi penanganan
kumuh seperti rencana tata ruang, serta profil kawasan kumuh pada lokasi
penataan;
Melaksanakan diskusi-diskusi bersama masyarakat untuk mengidentifikasi
permasalahan dan potensi dari hasil pemetaan kondisi kawasan permukiman
dilihat dari 3 (tiga) aspek fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi
masyarakat.
Merumuskan prioritas kebutuhan bersama masyarakat;
Merumuskan konsep dan strategi penanganan penataan permukiman;
Mendetailkan konsep dan strategi yang terdiri dari rencana program dan
kegiatan;
Melakukan perencanaan partisipatif bersama masyarakat berbekal daftar
program dan rencana kegiatan yang telah disusun;
Mendampingi lembaga masyarakat dalam identifikasi harapan kebutuhan,
masalah untuk dituangkan tertulis dalam perencanaan implementasi
penataan perumahan dan permukiman yang mencakup tiga komponen
pembangunan :
- Pembangunan fisik lingkungan
- Pengembangan program sosial yang berorientasi pengembangan SDM
dan penguatan institusi/lembaga lokal
- Pembangunan ekonomi usaha skala kecil/usaha rakyat
Bersama masyarakat melakukan perumusan memorandum program;
Menyusun konsepsi perancangan;
Menyusun analisa perhitungan dimensi saluran air;
Menyusun gambar pra-rancangan (untuk aspek fisik);
Penyusunan draft Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
(PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan
Bangka;
Selain itu dapat juga dilakukan pengkajian data berdasarkan peraturan –
peraturan yang sudah ada dengan tata guna lahan lokasi penataan wilayah;
Membuat masterplan, konsep desain, jadwal pelaksanaan dan estimasi biaya
penataan perumahan dan permukiman khususnya di lokasi sasaran untuk
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 13 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
menunjang program unggulan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
d. Focus Group Discussion (FGD)
Melaksanakan FGD untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan
kebijakan, penetapan kawasan prioritas kumuh, kesadaran terhadap
lingkungan kumuh, dukungan infrastruktur permukiman, strategi dan pola
penanganan permukiman kumuh, penyusunan kertas kerja kelompok
swadaya masyarakat, dan metode dokumentasi kegiatan;
Memfasilitasi adanya usulan program dari komunitas tentang pembangunan
penataan perumahan dan permukiman, khususnya pada lokasi kantong
sasaran bersama-sama antara pihak pemerintah dengan warga/komunitas
yang diwakili oleh institusi/lembaga lokal yang telah dipersiapkan secara
demokratis;
Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat (Kelompok Swadaya
Masyarakat/ KSM atau Pokmas atau Koperasi dan sebagainya) agar dapat
berperan sebagai pelaksana/pengelola dan penerima program Pekerjaan
Konstruksi Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di
Permukiman melalui kegiatan swakelola tipe IV selama tahap perencanaan
sampai dengan pelaksanaan;
Merumuskan draft dokumen perencanaan masyarakat;
Melaksanakan FGD bersama Pokja PKP, Bappeda, Walikota/Lurah/Camat,
dan SKPD/UKPD lainnya untuk mendukung penyusunan dokumen
Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan Bangka dan
penyelarasan program;
Mendapatkan rekomendasi teknis SKPD/UKPD terkait.
e. Konsultasi Publik dan Finalisasi Draft
Melaksanakan konsultasi publik kepada masyarakat terhadap draft
Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan Bangka yang
telah disusun untuk penanganan kawasan permukiman kumuh yang
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 14 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
bertujuan untuk menajamkan dan memperoleh kesepakatan bersama
program dan kegiatan dalam draft Perencanaan Penyediaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
di Kelurahan Bangka. Konsultasi publik dilaksanakan di Kelurahan setempat;
Penajaman pasca konsultasi publik;
Penyusunan DED khusus untuk pola penataan pemugaran sarana dan
prasarana;
Menyusun rangkuman (summary executive) yang merupakan hasil kegiatan
ini.
f. Supervisi Tingkat Provinsi
Merupakan kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh
Pokja PKP Provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat. Tenaga ahli wajib
mengikuti kegiatan tersebut dan memberikan pelaporan kemajuan
pencapaian kegiatan ini;
g. Pasca Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
- Mendampingi proses pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Permukiman dengan membantu
panitia pengadaan pada waktu tahapan lelang penjelasan pekerjaan
(aanwijzing) termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan,
menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang
sama apabila terjadi lelang ulang;
- Mengadakan pengawasan berkala, monitoring dan bimbingan teknis selama
pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan
apabila ada perubahan.
Memberikan penjelasan / solusi terhadap persoalan-persoalan yang timbul
selama masa pelaksanaan konstruksi.
Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada
PPK.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 15 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
- Mendampingi, melakukan pemeriksaan, dan mengesahkan perubahan
perencanaan dalam proses CCO (Contract Change Order) atas perubahan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil Jasa
Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3.
8. JENIS KONTRAK DAN METODE PEMBAYARAN
Pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi
3 ini menggunakan kontrak lumsum dengan metode pembayaran secara
berkala/termin yang akan diatur dalam Kontrak Kerja.
9. LOKASI PEKERJAAN
Lokasi kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
dilaksanakan di Kelurahan Bangka RW 01, RW 03, RW 04 dan RW 05, Kelurahan
serta Kelurahan dengan tingkat kekumuhan sebagai berikut:
Tabel Tingkat kekumuhan RW
RW
RW
RW Kumuh RW Kumuh Kumuh
Nomor Kecamatan Kelurahan Kumuh
Sedang Ringan Sangat
Berat
Ringan
1 Mampang Prapatan Bangka - RW 05 RW 01, RW 04 RW 03
10. JADWAL PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta
Selatan Lokasi 3 dilakukan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari terhitung
sejak tanggal ditetapkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 16 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
Tabel Jadwal Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 Bulan ke-6
No Item Pekerjaan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Survey Lokasi
Sosialisasi
2
Kelurahan
Sosialisasi RW/
3
FGD
Laporan
4
Pendahuluan
5 Laporan Antara
Laporan Draft
6
Akhir
Laporan Teknis
7
(DED)
8 Laporan Akhir
11. KELUARAN YANG DIINGINKAN
Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3 ini adalah sebagai berikut :
1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan
Bangka dilengkapi matriks indikasi program hasil identifikasi kebutuhan
masyarakat yang dituangkan dalam perencanaan dan program penataan
kawasan permukiman, yakni mencakup tiga komponen pembangunan :
a. Pembangunan fisik lingkungan
b. Pengembangan program sosial dan budaya yang berorientasi
pengembangan SDM dan penguatan institusi/lembaga lokal.
c. Pembangunan ekonomi usaha skala kecil/usaha rakyat
Matriks indikasi program merupakan usulan program dari masyarakat tentang
pembangunan penataan perumahan dan permukiman, khususnya pada lokasi
RW sasaran bersama-sama antara pihak pemerintah dengan warga/komunitas
yang diwakili oleh institusi/lembaga lokal yang telah dipersiapkan secara
demokratis. Indikasi program disusun untuk jangka panjang dan jangka pendek
serta berdasarkan sifat temporer dan permanen, dituangkan dalam timeline
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 17 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
rencana aksi. Secara detail, keluaran yang diinginkan pada tiap lingkup
pekerjaan adalah sebagai berikut:
a) Persiapan
Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan;
Peta dasar (merujuk pada peta jakartasatu);
Data dan informasi yang diperlukan;
Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan Perencanaan
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan Bangka.
b) Survey, Identifikasi dan Penyusunan Data dan Fakta
Verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Penetapan
Kawasan Kumuh, diantaranya;
1) Deliniasi area penataan (peta dan koordinat, dimungkinkan delineasi
lintas RW);
2) Luasan Area Kumuh;
3) Data cakupan pelayanan;
4) Tipologi kawasan permukiman kumuh kota;
5) Peta Sebaran kawasan permukiman kumuh dan Peta permukiman
skala lingkungan dan delineasi.
Profil Kondisi fisik lingkungan, yang meliputi sedikitnya:
1) Bangunan gedung (hunian/rumah), termasuk rumah tidak layak huni
sesuai kriteria BSPS dan Rumah Deret;
2) Jalan lingkungan;
3) Penyediaan air minum;
4) Drainase lingkungan;
5) Pengelolaan air limbah;
6) Pengelolaan persampahan;
7) Proteksi kebakaran;
8) Sarana prasarana serta utilitas lain di lokasi penataan (penyusunan
profil mengikuti metode pendataan Permen PUPR No. 14 Tahun
2018);
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 18 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
9) Kapasitas ruang (perbandingan antara luas permukiman dengan
kebutuhan ruang untuk permukiman).
Profil Kondisi sosial dan budaya, yang meliputi;
1) Pendidikan;
2) Kesehatan masyarakat;
3) Perlindungan sosial;
4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
5) Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan
pembangunan keluarga;
6) Pengembangan dan pembinaan olahraga;
7) Pengembangan budaya lokal;
8) Kegiatan/kondisi sosial dan budaya di lokasi penataan.
Profil kondisi ekonomi masyarakat, yang meliputi:
1) Jenis pekerjaan dan jumlah pendapatan masyarakat;
2) Pembinaan dan penempatan tenaga kerja;
3) Pembinaan kewirausahaan terpadu;
4) Kondisi dan kegiatan ekonomi lainnya di lokasi penataan.
Isu-isu strategis permukiman kumuh kota potensi dan permasalahan
(karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik dan kelembagaan);
Potensi pelibatan aktif partisipatif masyarakat;
Gambaran hubungan lokasi penataan terhadap ruang kota;
Terbentuknya pembentukan model kelembagaan komunitas (Kelompok
Swadaya Masyarakat/ KSM atau Pokmas atau Koperasi dan sebagainya)
serta terpetakannya potensi kegiatan yang dapat dilaksanakan.
c) Analisa dan Perumusan
Overview profil kawasan kumuh pada lokasi penataan;
Sinkronisasi antara kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota
terkait dengan penyusunan dokumen rencanaan peningkatan kualitas
permukiman;
Hasil konfirmasi masyarakat terhadap profil permukiman
Hasil identifikasi permasalahan dan potensi pada lokasi penataan dilihat
dari 3 aspek;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 19 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
Daftar prioritas kebutuhan/ prioritas penataan;
Menentukan visi penataan permukiman di lokasi penataan;
Rekomendasi kebijakan penataan permukiman;
Menentukan pola penanganan yang akan digunakan: pola pemugaran,
peremajaan, atau pemukiman kembali;
Konsep dan strategi penanganan serta konsep pembangunan
permukiman kumuh dilihat dari 3 aspek (fisik, sosial budaya, dan
ekonomi);
Daftar program dan rencana kegiatan peningkatan kualitas pada lokasi
penataan dilihat dari 3 aspek;
Daftar program dan rencana kegiatan peningkatan kualitas pada lokasi
penataan berdasarkan hasil perencanaan partisipatif dengan melihat
faktor sebagai berikut:
1) Berisi program dan kegiatan yang paling tepat dan implementatif;
2) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3) Sektor keterpaduan pelaksanaan program;
4) Mempertimbangkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari
kegiatan tersebut.
Memorandum program (rencana aksi) yang telah dilengkapi:
1) Pelaksana kegiatan/stakeholder yang terlibat dalam daftar program;
2) Sasaran program/kegiatan berupa volume pekerjaan (untuk aspek
fisik) dan jumlah serta daftar peserta/penerima manfaat (untuk aspek
non fisik);
3) Rencana pembiayaan (sumber dana);
4) Waktu pelaksanaan.
Konsepsi perancangan aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, berupa:
1) Data dan informasi;
2) Analisis (termasuk di dalamnya data hidrologi dan analisis
perhitunga n dimensi saluran air);;
3) Dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 20 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
Gambar pra-rancangan berisi:
1) Pola, gubahan, dan bentuk arsitektur (rencana massa, rencana
tapak/area perencanaan, denah, tanpak, potongan, visualisasi tiga
dimensi);
2) Nilai fungsional sesuai kebutuhan masyarakat;
3) Aspek kualtatif dan kuantitatif (perkiraan luas/volume pekerjaan),
rencana penggunaan bahan, sistem konstruksi, perkiraan biaya dan
waktu pekerjaan, penerapan prinsip bangunan hijau (untuk
bangunan).
Tersusunnya draft Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di
Kelurahan Bangka.
d) Focus Group Discussion (FGD)
Berita Acara FGD yang berisi kesepakatan usulan Bersama dengan
masyarakat sampai dengan tahap ini;
Sinkronisasi kesepahaman program penanganan kumuh dengan Program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
Kesepakatan lintas pemangku kepentingan (aspek fisik, sosial, budaya,
dan ekonomi) terhadap strategi dan indikasi program/kegiatan
penanganan kumuh di lokasi penataan dalam bentuk draft dokumen
momerandum program;
Rekomendasi teknis SKPD/UKPD terkait.
Diperolehnya usulan kegiatan yang dilaksanakan oleh model
kelembagaan komunitas (Kelompok Swadaya Masyarakat/ KSM atau
Pokmas atau Koperasi dan sebagainya).
e) Konsultasi Publik dan Finalisasi Draft
Berita Acara masukan atau persetujuan hasil konsultasi publik;
Draft Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan Bangka final
sedikitnya memuat:
1) Data dan fakta profil lokasi penataan;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 21 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
2) Analisis keunggulan, permasalahan dan potensi lokasi penataan;
3) Visi penataan permukiman;
4) Strategi penataan permukiman;
5) Program dan kegiatan;
6) Rencana permukiman jangka pendek, menengah dan panjang;
7) Konsepsi perancangan / desain skematik;
8) Pra rancangan;
9) Rekomendasi kebijakan;
10) Pembiayaan;
11) Waktu pelaksanaan;
12) Perkiraan pengurangan tingkat kekumuhan pasca penataan;
Peta perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh skala
1;5000 dan 1;1000 untuk jangka waktu tahun 2024-2025 dan/atau hingga
selesai sesuai waktu yang dibutuhkan;
Penyusunan detail desain teknis dalam tahapan prioritas penanganan
untuk komponen infratruktur yang dibutuhkan (skala 1:100, 1:50) dan draft
dokumen RKS;
Daftar rencana komponen pemenuhan kebutuhan infrastruktur;
Penyusunan peta rinci kawasan (Site Plan);
Executive Summary Dokumen Perencanaan.
2. Catatan lainnya
- Dalam hal dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED) yang
dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi fisik sarana prasarana
permukiman (jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan
umum, septictank komunal, instalasi pengolahan air limbah komunal, instalasi
hydrant kering / alat pemadam api ringan (APAR), penghijauan,
persampahan, dan sarana prasarana serta utilitas lain yang dibutuhkan) yang
memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku untuk lokasi tersebut di atas,
terdiri dari :
Gambar Site Plan;
Konsepsi perancangan kawasan permukiman secara keseluruhan;
Gambar denah, tampak, potongan yang diklasifikasikan sebagai berikut :
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 22 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
a. Pekerjaan saluran air lingkungan;
b. Pekerjaan jalan lingkungan;
c. Pekerjaan penerangan jalan lingkungan;
d. Pekerjaan jembatan antar kampung;
e. Pekerjaan lain-lain;
f. Pekerjaan melalui pendanaan lainnya;
g. Pekerjaan swakelola.
Gambar sistem sarana dan prasarana serta gambar-gambar detailnya
lengkap dengan perhitungan back up volume;
Membantu penyusunan Analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta
analisa harga satuan pekerjaan;
Membantu penyusunan Riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta
daftar harga dan sumber harga;
Membantu penyusunan analisa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
dan Produk Dalam Negeri (PDN);
Membantu penyusunan mata pembayaran umum (MPU);
Spesifikasi Teknis;
Foto lokasi penempatan;
Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS);
Dokumen persyaratan administrasi;
Dokumen persyaratan umum;
Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) dan jadwal waktu
pelaksanaan.
Animasi yang direkam dalam External Harddisk 1 TB yang berdurasi
selama minimal 3 menit dengan program 3D Max Studio dalam format AVI
dan program Cinema 4D (kompatibel dalam OS Maverick Apple Macbook)
yang terdiri dari :
o Man Eye View dan Bird Eye View Kawasan
o Main Building
o Main Corridor
o Still Image
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 23 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
- Berita Acara berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, antara
lain:
Berita Acara Sosialisasi program kegiatan kepada komunitas di lokasi
kelurahan/ Berita Acara Focus Group Discussion (FGD) yang dilengkapi
dengan undangan, daftar absen, dan dokumentasi;
Berita Acara dan Resume Hasil Koordinasi dengan Unit Perangkat Kerja
Daerah (UKPD) lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jasa
Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
(PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3 yang
dilengkapi dengan dokumentasi;
Berita Acara Penyerahan Aset baik dari masyarakat maupun pihak lain
yang berkepentingan yang masuk ke dalam kegiatan Jasa Konsultansi
Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3;
Berita Acara Pembentukan dan dokumen kelembagaan yang diperlukan
untuk model kelembagaan komunitas (kelompok Swadaya masyarakat/
KSM) yang dapat dijadikan rujukan dalam implementasi penataan
perumahan dan permukiman pada skala RW lokasi kantong (apabila belum
ada KSM). Apabila telah ada, untuk kawasan yang ada ditingkatkan peran
serta fungsinya;
- Dalam kaitannya perencanaan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Permukiman yang dilaksanakan
secara swakelola oleh masyarakat, maka dibutuhkan hasil perencanaan
berupa DED yang akan dikerjakan oleh kelompok masyarakat.
- Rancangan model penataan perumahan dan permukiman untuk skala
kelurahan khususnya RW Kumuh berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan
fisik permukiman;
- Tersedianya dokumen perencanaan analisa risiko Keselamatan dan
Kesehatan Kerja melalui matriks identifikasi risiko K3 untuk setiap kegiatan
konstruksi fisik hasil perencanaan dan biaya RK3;
- Tersedianya rekomendasi tentang perbaikan rumah menggunakan dana non-
APBD beserta daftar rumah yang tidak layak pada lokasi sesuai RW Kumuh
BPS.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 24 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
- Tersusunnya penilaian tingkat kekumuhan berdasarkan analisa kondisi
eksisting dengan mengacu kepada 11 indikator RW kumuh menurut Badan
Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018;
- Tersedianya rekomendasi lahan potensial dan rencana pengembangannya
untuk meningkatkan kualitas kawasan;
- Tersedianya proyeksi pengurangan tingkat kekumuhan terhadap
implementasi rencana Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
Lokasi 3;
- Tersedianya data geografis lokasi penataan berupa luasan wilayah (data luas
RW dan RT);
- Rekomendasi program aspek pemberdayaan sosial dan budaya, serta aspek
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang direncanakan secara menyeluruh
dan menjadi satu kesatuan. Dalam hal kaitannya dalam aspek pemberdayaan
ekonomi masyarakat, untuk dapat menyajikan data dan nama dari masyarakat
yang membutuhkan pelatihan di lokasi terkait.
12. PELAPORAN
Penyedia barang/jasa diharuskan membuat dan menyampaikan laporan
kepada Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari :
1. Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan berisi rencana kegiatan, metodologi pelaksanaan,
jadwal pelaksanaan dan personil yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan
ini. Dalam laporan pendahuluan ini, diharuskan sudah tersusun konsep awal
Site Plan Perencanaan Penataan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di
Kota Administrasi Jakarta Selatan Laporan dibuat sebanyak 5 (lima) buku
beserta soft copy yang dimasukkan ke dalam External Harddisk 1 TB.
Laporan ini harus dipresentasikan di hadapan Tim Pendamping pekerjaan
ini.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 25 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
2. Laporan Antara
Laporan antara ini berisi kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu
hasil kegiatan analisis terhadap kondisi lapangan dikaitkan dengan
Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan Bangka minimal
50 % lengkap dengan hasil-hasilnya serta tindak lanjut penyelesaian
pekerjaan. Laporan dibuat sebanyak 5 (lima) buku beserta soft copy yang
yang dimasukkan ke dalam External Harddisk 1 TB. Laporan ini harus
dipresentasikan di hadapan Tim Pendamping pekerjaan ini.
3. Laporan Draft Akhir
Laporan draft akhir ini berisi kemajuan pekerjaan yang telah 100 %
dilaksanakan lengkap dengan hasil-hasilnya. Laporan dibuat sebanyak 5
(lima) buku beserta soft copy yang yang dimasukkan ke dalam External
Harddisk 1 TB. Laporan ini harus dipresentasikan di hadapan Tim
Pendamping pekerjaan ini.
4. Laporan Teknis
Laporan teknis ini merupakan hasil dari seluruh laporan yang berisikan Detail
Engineering Design (DED) hasil perencanaan yang diserahkan sebanyak 5
(lima) buku beserta soft copy yang dimasukkan ke dalam External Harddisk 1
TB.
5. Laporan Akhir
Laporan akhir ini merupakan perbaikan laporan Draft Akhir setelah
mendapatkan masukan dari Tim Pendamping dibuat sebanyak 5 (lima)
buku. Selain dalam bentuk buku, dokumentasi foto dan video serta soft copy
laporan akhir akan dibuat dan diunggah ke dalam External Harddisk 1 TB
yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan dilengkapi
dengan :
a. Site Plan skala 1 : 1000 kawasan penataan.
b. Urban Design Kawasan Permukiman.
c. Dokumen Action Plan beserta estimasi pembiayaannya.
d. DED Sarana Prasarana.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 26 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
6. Executive Summary
Executive Summary merupakan intisari dari laporan akhir Perencanaan
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota
Administrasi Jakarta Selatan di Kelurahan Bangka. Executive Summary ini
dibuat sebanyak 5 (lima) buku berikut soft copy yang dimuat dalam External
Harddisk 1 TB dan diserahkan bersamaan dengan penyerahan buku laporan
akhir.
13. PERSYARATAN PENYEDIA
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib
memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut:
A. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS
1) Peserta kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan Berusaha
dengan KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur yang dikeluarkan oleh Online Single
Submission (OSS) yang telah berlaku efektif dengan klasifikasi bidang Jasa
Pengembangan Wilayah yang masih berlaku sampai dengan
penandatanganan kontrak dan kualifikasi kecil;
2) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)
dengan Kualifikasi Usaha Kecil dan sub klasifikasi SBU Jasa Pengembangan
Wilayah (AL002) atau Jasa Perencanaan Wilayah (PR102) yang masih
berlaku;
3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
4) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi
Status Wajib Pajak;
5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
yang dibuktikan dengan:
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
dikuasakan); dan
d. Kartu Tanda Penduduk.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 27 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
6) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka
bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
7) Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi daftar hitam lain;
d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan;
e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;
f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti
diluar tanggungan Negara;
g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam
Dokumen Kualifikasi;
h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan
bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan
maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala
cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi
administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 28 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian
Kemitraan.
B. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS
1) Memiliki Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa
konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
2) Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
a. untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
b. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis
berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
3) Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun terakhir.
4) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan
pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3
untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5) Dalam hal peserta melakukan KSO, maka:
a. setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO harus memenuhi
persyaratan kualifikasi administrasi legalitas sebagaimana dimaksud pada
poin A, kecuali angka 2.
b. Persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana
dimaksud poin A angka 2 dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh
anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang
disyaratkan.
14. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan harus menyediakan tenaga ahli,
tenaga penunjang dan sarana penunjang yang dibutuhkan dengan jumlah,
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 29 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
klasifikasi dan kualifikasi sesuai kebutuhan. Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam
pekerjaan ini adalah:
a. Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah:
Tabel Kebutuhan Tenaga Ahli Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
Lokasi 3
Jangka
Pendidikan
No Tenaga Ahli SKA Pengalaman Jumlah Waktu
Minimal
Penugasan
SKA 502
(Ahli Muda
Perencanaan
S2 – Planologi/
Perencanaan Wilayah dan Kota)
Perencanaan
1 Wilayah (Team atau minimal 2 (dua) Tahun 1 6 Bulan
Wilayah dan
Leader) Jenjang 7 Ahli
Kota
Muda Perencana
Tata Ruang
Wilayah dan Kota
Tenaga Ahli tidak S1 – Ilmu 4 (empat)
2 Sosial 1 2 Bulan
ber-SKA/SKK Sosial Tahun
SKA 211 (Ahli
Muda Sumber
Daya Air) atau
Air Tanah dan S1 – Teknik 4 (empat)
3 minimal jenjang 7 1 2 Bulan
Air Baku Sipil Tahun
Ahli Muda Bidang
Keahlian Teknik
Sumber Daya Air
SKA 501 (Ahli
Muda Teknik
Lingkungan) atau
Teknik S1 – Teknik 4 (empat)
4 minimal jenjang 7 1 1 Bulan
Lingkungan Lingkungan Tahun
Ahli Muda Teknik
Lingkungan Bidang
Jasa Konstruksi
Tenaga Ahli tidak S1 – Ilmu 4 (empat)
5 Ekonomi 1 1 bulan
ber-SKA/SKK Ekonomi Tahun
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 30 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
Jangka
Pendidikan
No Tenaga Ahli SKA Pengalaman Jumlah Waktu
Minimal
Penugasan
SKA 103 (Ahli
Muda Arsitektur
S1 – Teknik
Arsitektur Lansekap) atau 4 (empat)
6 Arsitektur / 1 1 bulan
Lanskap minimal jenjang 7 Tahun
Arsitektur
Perancang
Lanskap Muda
SKA 603 (Ahli
Muda K3
Keselamatan Konstruksi) atau S1 – Teknik 4 (empat)
7 1 1 bulan
Konstruksi minimal jenjang 7 Sipil Tahun
Ahli Muda K3
Konstruksi
Tenaga Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Perencanaan Wilayah / Team Leader (1 orang) :
a. Mengkoordinir anggota tim, menginisiasi dan memimpin penyelenggaraan
rapat tim tenaga ahli maupun tenaga penunjang serta memantau hasilnya,
memimpin jalannya proses dari awal hingga akhir bersama dengan tim tenaga
ahli dan tenaga penunjang;
b. Team leader bertugas mengidentifikasi permasalahan makro terkait dengan
penataan kawasan di lokasi yang dimaksud beserta solusi berdasarkan
bidang keahlian dan dipadukan dengan tenaga ahli lain;
c. Berkoordinasi mengenai progres pekerjaan secara berkala kepada Suku
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi
Jakarta Selatan;
d. Mengkoordinir kinerja seluruh tenaga ahli dan tenaga penunjang agar sesuai
dengan timeline dan kerangka acuan kerja;
e. Menentukan keputusan terakhir penyelesaian masalah-masalah yang timbul
selama proses perencanaan.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 31 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
2. Sosial (1 orang) :
a. Mengidentifikasi permasalahan sosial dan sumber daya manusia serta
pemberdayaan masyarakat di perkotaan terutama di lingkungan kumuh dan
alternatif pengembangan maupun perbaikan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
b. Memberikan masukan kepada team leader dalam rangka mencari pemecahan
masalah yang terkait dengan permasalahan sosial;
c. Membantu team leader memecahkan permasalahan di bidang sosial
khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Air Tanah dan Air Baku (1 orang) :
a. Menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang terkait dengan
pembangunan fisik lingkungan, seperti: perbaikan jalan lingkungan, perbaikan
saluran air, penerangan jalan lingkungan, dan sebagainya yang termasuk
dalam domain keahlian Ahli Sumber Daya Air;
b. Merancang struktur jalan dan struktur drainase pada kawasan permukiman
atau wilayah perkotaan untuk peningkatan kualitas perumahan dan
permukiman wilayah kumuh;
c. Menganalisis kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan mengusulkan
solusi yang dapat dilaksanakan.
4. Teknik Lingkungan (1 orang) :
a. Mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan sanitasi lingkungan perkotaan
khususnya di wilayah kumuh beserta solusi untuk mengatasinya;
b. Menganalisis potensi peningkatan kesehatan lingkungan yang berkaitan
dengan saluran lingkungan, penerangan jalan lingkungan, rumah komposting,
dan sebagainya;
c. Membantu team leader memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan
kesehatan dan sanitasi lingkungan.
5. Ekonomi (1 orang) :
a. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi
masyarakat dengan melakukan pendampingan khususnya dalam aspek
ekonomi mikro serta mengetahui permasalahan kredit mikro di perkotaan;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 32 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
b. Menganalisis kondisi ekonomi masyarakat beserta usaha dan potensi yang
dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Memberikan masukan kepada team leader dalam rangka mencari pemecahan
masalah yang terkait dengan permasalahan ekonomi;
d. Membantu team leader memecahkan permasalahan di bidang ekonomi
khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Arsitektur Lanskap (1 orang) :
a. Mengidentifikasi permasalahan dari sisi arsitektur dan tata letak lingkungan
perkotaan khususnya di wilayah permukiman kumuh beserta solusi untuk
mengatasinya;
b. Menganalisis penataan lingkungan wilayah kota untuk meningkatkan kualitas
perumahan dan permukiman wilayah kumuh;
c. Bersama surveyor mengolah data dan informasi lapangan;
d. Membuat rencana program kerja dan perencanaan teknis yang diusulkan
kepada team leader mengenai rencana aksi penanganan permasalahan tata
letak lingkungan yang baik di perkotaan terutama lingkungan permukiman
kumuh, seperti : perencanaan sarana dan prasarana kawasan, arsitektur
kawasan dan lain-lain yang berhubungan dengan penataan lingkungan
permukiman di perkotaan; dan
e. Melakukan pengawasan berkala selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi /
fisik dari penataan kawasan tersebut sesuai dengan yang tercantum pada
kontrak dan KAK.
7. Keselamatan Konstruksi (1 orang) :
a. Menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang dan terkait K3
Konstruksi;
b. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi;
c. Merencanakan dan menyusun program K3;
d. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3;
e. Melakukan sosialisasi terkait penerapan dan pengawasan pelaksanaan
program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3;
f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman
teknis K3 Konstruksi;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 33 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
g. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3,
jika diperlukan;
h. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta
keadaan darurat; dan
i. Membantu menyusun laporan yang diperlukan team leader.
b. Tenaga penunjang yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah:
Tabel Kebutuhan Tenaga Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi
Jakarta Selatan Lokasi 3
Jangka
Tenaga Pendidikan
No SKT Pengalaman Jumlah Waktu
Penunjang Minimal
Penugasan
S1 Semua
1 Fasilitator - 0-3 Tahun 4 3 Bulan
jurusan
Juru Ukur/
Teknisi
Survey
Pemetaan
2 Surveyor (TS004) atau D3 Sipil >3 Tahun 8 3 Bulan
Jenjang 2
Operator
Muda Survei
Terestris
D3 Semua
3 Secretary - 5 < Tahun 1 1 Bulan
Jurusan
Sertifikat
Operator Pelatihan D3 Semua
4 5-10 Tahun 1 1 Bulan
CAD/CAM Operator Jurusan
CAD/CAM
Catatan :
1. Bersedia memperlihatkan dokumen asli pada saat rapat persiapan
penandatanganan kontrak.
2. Pengalaman tenaga pendukung dibuktikan dengan referensi pemberi kerja
(pihak pemerintah atau swasta).
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 34 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
Tenaga Penunjang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Fasilitator (1 orang) :
a. Mengidentifikasi permasalahan sosial, budaya dan ekonomi serta
aspirasi/usulan dari masyarakat melalui diskusi dengan terjun langsung ke
lapangan;
b. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan bersama masyarakat untuk memberikan
pemahaman terkait program yang akan dilaksanakan;
c. Menjaring kemitraan dengan stakeholders baik internal wilayah maupun
eksternal dengan unit/badan di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Selatan maupun Pemerintah Pusat bahkan swasta;
d. Membuat laporan sebagai bahan dasar pertimbangan tenaga ahli.
2. Surveyor (2 orang) :
a. Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan
sebagai bahan analisis dan diskusi. Data yang perlu untuk didapatkan antara
lain adalah luas wilayah, panjang jalan dan saluran yang memerlukan
perbaikan, data hidrologi yang dibutuhkan untuk perhitungan dimensi saluran
drainase, dan sarana/prasarana lain yang memerlukan peningkatan;
b. Mengumpulkan dan mengolah data lapangan bersama tenaga ahli.
3. Secretary (1 orang):
a. Mengurus administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan seperti surat-
menyurat dan sebagainya;
b. Membuat pembukuan;
c. Mendampingi team leader dan tenaga ahli lainnya dalam urusan yang terkait
dengan administrasi pekerjaan.
4. Operator CAD/CAM (1 orang):
a. Mendokumentasikan kondisi lingkungan di sekitar daerah penataan;
b. Membuat gambar kerja sesuai dengan kebutuhan;
c. Membuat/drafting peta eksisting lingkungan berdasarkan hasil survei
lapangan untuk menjadi bahan pelaporan dan analisis permasalahan;
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 35 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
d. Membuat animasi yang direkam dalam External Harddisk 1 TB yang berdurasi
selama minimal 3 menit dengan program 3D Max Studio dalam format AVI
dan program Cinema 4D (kompatibel dalam OS Maverick Apple Macbook)
yang terdiri dari :
o Man Eye View dan Bird Eye View Kawasan
o Main Building
o Main Corridor
o Still Image
e. Membantu tenaga ahli dalam pembuatan desain.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang akan
bekerja dengan jadwal sebagai berikut,
Tabel Timeline Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta
Selatan Lokasi 3
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 Bulan ke-6
No Kualifikasi
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TENAGA AHLI
Ahli Perencanaan
1 Wilayah dan Kota (
Team Leader)
2 Ahli Sosial
3 Ahli Sumber Daya Air
4 Ahli Teknik Lingkungan
5 Ahli Ekonomi
6 Arsitek
7 Ahli K3 Konstruksi
TENAGA PENUNJANG
1 Fasilitator
2 Surveyor
3 Secretary
4 Operator CAD/CAM
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 36 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2025
c. Bahan penunjang yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah:
NO. PELAPORAN JUMLAH
1. Laporan Pendahuluan 5 Buku
5 Buku
2. Laporan Antara
5 Buku
3. Laporan Draft Akhir
5 Buku
4. Laporan Akhir
5 Buku
5. Laporan Teknis/ Khusus
5 Buku
6. Ringkasan eksekutif (Executive summary)
NO. DOKUMENTASI JUMLAH
Soft file laporan dan data pendukung dimasukan
1. 1 Buah
ke dalam hard disk eksternal 1 Tb
15. PENUTUP
1. Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman
dan kebijakan pemerintah yang berlaku maka segala sesuatu yang termaksud di
dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diteliti dan ditinjau kembali.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, jika dianggap
perlu akan ditetapkan kemudian.
3. DaIam hal keraguan, Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pangguna Anggaran
(KPA) akan memberikan keputusan mengenai ketentuan teknis yang harus
dipenuhi oIeh Konsultan.
4. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Hal. 37 dari 38
dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi 3