Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Penunjang Dermaga (Konstruksi Fisik)

URAIAN SINGKAT                                   
    Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang Dermaga        

                         Konstruksi Fisik                              
I.  INFORMASI LAIN                                                     
    1. Latar Belakang                                                  
          Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu sebagai bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta
      merupakan wilayah yang unik dibanding dengan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta, dengan
      sebagian besar wilayahnya yang merupakan perairan, mayoritas masyarakat di Kabupaten
      Administrasi Kepulauan Seribu berprofesi sebagai nelayan dan pemilik Kapal Angkutan Tradisional

      baik antar pulau maupun penghubung ke daratan Jakarta.           
          Sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
      Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu untuk memperbaiki dan menyediakan Prasarana dan
      Sarana transportasi perairan yang layak, nyaman dan aman bagi para penggunannya.Hal ini
      dikarenakan tingkat pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu yang terus
      meningkat pada masa yang akan datang, dan tentunya akan mengakibatkan terjadinya peningkatan
      terhadap mobilitas perjalanan orang dan barang. Isu Mobilitas orang dan barang merupakan satu
      diantara isu strategis transformasi Jakarta sebagai Kota Global (Jakarta Global City) Untuk itu
      dibutuhkan prasarana dan sarana transportasi yang memadai guna menunjang keselamatan,
      kelancaran dan kenyamanan.                                       
          Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 57 Tahun
      2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Menyiapkan perencanaan,
      mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan pelabuhan adalah bagian dari tugas Suku
      Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang meliputi antara lain
      melaksanakan penyediaan, dan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana di wilayah
      Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut antara lain penyediaan dermaga dan
      kolam labuh serta alur masuk dermaga. Upaya yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan
      Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah dengan melaksanakan kegiatan Penyediaan
      Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang Dermaga                 
          Spesifikasi Teknis ini disajikan sebagai dasar acuan bagi para penyedia jasa konstruksi.
      Adapun pekerjaan konstruksi yang dimaksud dalam spesifikasi teknis ini adalah suatu paket

      pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi terhadap kegiatan sebagaimana
      tersebut di atas.                                                
          Dasar jasa konsultan perencanaan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas
      Penunjang Dermaga (Konstruksi Fisik) di susun oleh PT. Yodya Karya

    2. Ruang Lingkup                                                   
      Ruang lingkup/ batasan lingkup pekerjaan konstruksi bagi penyedia Penyediaan Sarana dan
      Prasarana Fasilitas Penunjang Dermaga (Konstruksi Fisik), Pekerjaan yang harus dilaksanakan :
      Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang Dermaga (Konstruksi Fisik) :
       a. Pekerjaan Persiapan, meliputi :                              
          - Pemasangan papan nama kegiatan                             
          - Pekerjaan pengukuran/pemasangan bowplank                   
          - Administrasi, dokumentasi dan Pembuatan gambar Shof drawing/As built
          - Pembuatan Direksi keet dan gudang material                 
       b. Pekerjaan Pelaksanaan, meliputi;                             
             Pekerjaan Pos Jaga                                       
      c. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi                             
    3. Maksud dan Tujuan                                               
         Maksud dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Penyediaan Sarana dan
      Prasarana Fasilitas Penunjang Dermaga (Konstruksi Fisik) adalah membantu dan mendukung Suku

      Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam merealisasikan pelaksanaan
      pekerjaan konstruksi yang dimaksud.                              
         Sedangkan tujuan dari Pengadaan Jasa Konstruksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas
      Penunjang Dermaga (Konstruksi Fisik) adalah terlaksananya perawatan dermaga sehingga
      diharapkan kegiatan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan batasan waktu, biaya dan mutu
      persyaratan dalam kontrak.                                       

    4. Metode Pengadaan                                                
      Metode pengadaan barang/jasa kegiatan ini menggunakan e-Tender, metode kualifikasi
      menggunakan Metode Tender Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah

    5. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran                               
      Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan dan Pembayaran dilakukan dengan cara
      Sekaligus.                                                       

    6. Standar Teknis                                                  
       a. SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung
         dan Struktur Lain;                                            
       b. SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan
         Gedung dan Non-Gedung;                                        
       c. SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktur untuk Bangunan Gedung;
       d. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton;                   
       e. Standar Nasional Indonesia lain yang relevan terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana
         Fasilitas Penunjang Dermaga (Konstruksi Fisik)                

    7. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                     
      Jangka waktu kegiatan Pengawasan Teknis untuk kegiatan ini, harus dapat diselesaikan dalam waktu
      135 hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pemberi Tugas.