Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Bangunan Pendukung Kantor

A. RUANG LINGKUP                                                           
                                                                           
  I.   Lingkup Pekerjaan                                                   
       1.  Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi yang selanjutnya
                                                                           
           disebut Konsultan Pengawas merupakan Penyedia Jasa Konsultansi  
           Konstruksi yang memberikan layanan usaha pengawasan.            
                                                                           
       2.  Tanggung Jawab Konsultan Pengawas meliputi:                     
                                                                           
           a. pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam rangka mendukung
             terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;           
                                                                           
           b. pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak; dan
           c. pemeriksaan kesesuaian proses dan hasil pekerjaan konstruksi dengan
                                                                           
             persyaratan mutu, waktu, biaya dan keselamatan konstruksi yang
             tercantum dalam kontrak pekerjaan konstruksi.                 
                                                                           
       3.  Tugas Konsultan Pengawas, terbagi menjadi:                      
                                                                           
          a. Tahap Persiapan, paling sedikit:                              
             1) memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka   
                                                                           
               Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan 
               Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);             
                                                                           
             2) memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan  
                                                                           
               pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.
          b. Tahap Pelaksanaan, paling sedikit:                            
                                                                           
             1) melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan
               pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
                                                                           
             2) melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;  
                                                                           
             3) memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-      
               perubahan pelaksanaan pekerjaan;                            
                                                                           
             4) melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan
               peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
                                                                           
             5) melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan     
                                                                           
               persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan     
               konstruksi;                                                 
                                                                           
             6) mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan
               rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang
                                                                           
               terjadi selama pekerjaan konstruksi;                        
                                                                           
             7) membantu PPK  dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat    
               lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;
             8) membantu PPK  dalam menyusunan berita acara persetujuan    
               kemajuan pekerjaan; dan                                     
                                                                           
             9) membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan
                                                                           
               pelaksanaan pekerjaan pengawasan.                           
          c. Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over), paling sedikit:
                                                                           
             1) menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum
               serah terima pertama (provisional hand over);               
                                                                           
             2) memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen
                                                                           
               dan  gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di 
               lapangan sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
                                                                           
             3) melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai
               jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;                     
                                                                           
             4) membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus   
                                                                           
               persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
             5) membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima    
                                                                           
               Pertama (Provisional Hand Over); dan                        
             6) menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.      
                                                                           
          d. Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over) hanya dapat dilaksanakan
                                                                           
             oleh Konsultan Pengawas apabila dinyatakan pada kontrak.      
          e. Tugas Konsultan Pengawas Konstruksi pada Tahap Serah Terima Akhir
                                                                           
             (Final Hand Over) sebagaimana dimaksud pada hurud d, paling sedikit:
             1) Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan; dan
                                                                           
             2) Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara
                                                                           
               Serah Terima Akhir (Final Hand Over).                       
       4.  Wewenang Konsultan Pengawas Konstruksi, meliputi:               
                                                                           
          a. pemberian persetujuan izin kerja (request of work) atas rencana
             pelaksanaan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan; dan/atau
                                                                           
          b. pemberian rekomendasi kepada PPK untuk menghentikan setiap    
             pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan
                                                                           
             dokumen SMKK.                                                 
                                                                           
                                                                           
   XI. Keluaran                                                            
       Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan
                                                                           
       Kerja ini minimal yaitu Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.         
   XII. Peralatan, Material, Personel dan fasilitas dari PPK               
       1. Dokumen Gambar dan RAB Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi.         
                                                                           
       2. Staf pengawas / pendamping :                                     
                                                                           
          Pejabat Pembuat Komitmen akan menunjuk pejabat/petugas selaku direksi
          atau staf pendamping yang akan mendampingi dan mengawasi secara  
                                                                           
          langsung pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi                  
                                                                           
                                                                           
   XIII. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi             
       Penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk menyiapkan semua peralatan
                                                                           
       berupa :                                                            
          No         Uraian           Jumlah        Keterangan             
                                                                           
          1   Komputer/Laptop         2 unit        Milik Sendiri          
          2   Printer                 1 unit        Milik Sendiri          
                                                                           
                                                                           
   XIV. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                 
                                                                           
       Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Bangunan  
                                                                           
       Pendukung Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
       selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah
                                                                           
       Mulai Kerja (SPMK) dan penandatanganan kontrak.                     
                                                                           
   XV. Kebutuhan Personel Minimal                                          
                                                                           
                                                                           
       Penyedia jasa harus menyediakan sejumlah kebutuhan Tenaga Ahli dan  
       pendukung sesuai dengan lingkup pekerjaan, sehingga mampu untuk     
                                                                           
       melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis dan lingkup pekerjaan jasa
       Konsultan Pengawasan Teknis.                                        
                                                                           
       A. Tenaga Ahli                                                      
          Jabatan Dalam Bidang                                             
       No                    Pendidikan Pengalaman Kualifikasi SKK Konstruksi
             Tim     Keahlian                                              
                      Teknik                                               
                              S1 Teknik        Ahli Madya Ahli Teknik Bangunan
       1  Team Leader Bangunan          5                                  
                               Sipil                    Gedung (Jenjang 8) 
                     Gedung                                                
          Supervision                                                      
          Engineer/ Ahli Ahli Elektrikal                                   
           Elektrikal Konstruksi                                           
                              S1 Teknik                   Ahli Elektrikal  
       2   Konstruksi Bangunan          4      Ahli Muda                   
                              Elektro                     (Jenjang 7)      
           Bangunan  Gedung                                                
           Gedung                                                          
     B. Tugas                                                              
        1. Tugas Team Leader mencakup hal-hal sebagai berikut:             
         a. Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap
            pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia
                                                                           
            Jasa Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada PPK  
                                                                           
            sehingga dapat segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk
            pekerjaan pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului
                                                                           
            pekerjaan utama dan rekayasa terperinci lainnya;               
                                                                           
         b. Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas secara teratur
                                                                           
            dan memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan
            tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang
                                                                           
            sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan
            konstruksi hanya dinyatakan secara umum;                       
                                                                           
         c. Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami   
            Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan
                                                                           
            pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan
                                                                           
            menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan kondisi lapangan untuk
            setiap pelaksanaan pekerjaan;                                  
                                                                           
         d. Memeriksa dengan   teliti setiap gambar-gambar kerja dan       
            analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh
                                                                           
            Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan;
                                                                           
         e. Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua
            lokasi pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan kepada PPK
                                                                           
            terhadap hasil inspeksi lapangan.                              
         f. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil
                                                                           
            pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan
                                                                           
            spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan
            Konstruksi;                                                    
                                                                           
         g. Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai Penyedia
            Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar kemajuan pekerjaan
                                                                           
            (progress schedule) yang telah disetujui;                      
                                                                           
         h. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera melaporkan
            kepada PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan
                                                                           
            Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap
            jadwal penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Dalam kondisi tersebut,
                                                                           
            maka Team Leader membuat rekomendasi kepada PPK secara tertulis
                                                                           
            untuk mengatasi keterlambatan;                                 
         i. Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap pekerjaan
            yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer;    
                                                                           
         j. Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diizinkan
                                                                           
            untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan
            sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah
                                                                           
            diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak
            Pekerjaan Konstruksi;                                          
                                                                           
         k. Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume dan jumlah
                                                                           
            pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti
            pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;         
                                                                           
         l. Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar kepada
            PPK di setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam  
                                                                           
            pengampilan keputusan/persetujuan;                             
                                                                           
         m. Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu dan hasil
            pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi
                                                                           
            atas usulan pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan   
            Konstruksi;                                                    
                                                                           
         n. Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan
                                                                           
            keuangan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangannya dan   
            menyerahkannya kepada PPK;                                     
                                                                           
         o. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Terbangun/Terpasang (as-
            built drawings) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat
                                                                           
            diselesaikan sebelum serah terima pertama (provisional hand over); dan
                                                                           
         p. Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan,
            laporan harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan
                                                                           
            pengukuran pembayaran.                                         
                                                                           
                                                                           
        2. Tugas Supervision Engineer (Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan 
          Gedung) mencakup hal-hal sebagai berikut:                        
         a. Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan gambar   
                                                                           
            pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi di lapangan;
                                                                           
         b. Memastikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menerapkan ketentuan
                                                                           
            keselamatan konstruksi;                                        
         c. Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam
                                                                           
            pekerjaan konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi (SKK);
         d. Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah memiliki Surat
            Izin Laik Operasi (SILO);                                      
                                                                           
         e. Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin Operator (SIO);
                                                                           
         f. Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan produksi dalam negeri
            dan barang impor sesuai dengan formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri
                                                                           
            (TKDN) dan daftar barang yang diimpor sebagaimana tercantum dalam
            kontrak pekerjaan konstruksi;                                  
                                                                           
         g. Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang dihasilkan
                                                                           
            Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Dokumen Kontrak
            Pekerjaan Konstruksi;                                          
                                                                           
         h. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan
            Konstruksi, apabila metode konstruksi dinilai tidak benar atau 
                                                                           
            membahayakan dan dicatat dalam buku harian (log book) serta segera
                                                                           
            melaporkannya kepada Team Leader;                              
         i. Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan yang diajukan oleh
                                                                           
            Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;                            
         j. Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh perubahan dan
                                                                           
            ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan serta   
                                                                           
            melaporkannya kepada Team Leader; dan                          
         k. Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh Penyedia Jasa
                                                                           
            Pekerjaan Konstruksi.                                          
                                                                           
                                                                           
   XVI. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan                               
       Pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini dilakukan dengan rincian kegiatan
                                                                           
       sebagai berikut :                                                   
      1.   Persiapan, meliputi :                                           
                                                                           
          a. Koordinasi dengan direksi pekerjaan.                          
          b. Pengumpulan data awal, data primer dan sekunder, buku-buku referensi
             yang berhubungan dengan pekerjaan ini sebagai bahan referensi 
             medan/lapangan dan untuk penyempurnaan program kerja sehingga akan
                                                                           
             dicapai suatu hasil pekerjaan yang maksimal.                  
          c. Diskusi awal dengan Pengguna Jasa                             
          d. Pembuatan dan penyusunan program kerja, pembagian tugas dan   
             pengarahan                                                    
          e. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi           
                                                                           
          f. pekerjaan pengawasan.                                         
          g. Memeriksa Time Schedule, S-Curve, dan Net Work Planning yang  
             diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada
             Pengelola Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan              
      2.  Pekerjaan Teknis Pengawasan lapangan.                            
          a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan     
                                                                           
             lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar
             pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat
             secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua
             kalinya.                                                      
                                                                           
          b. Mengawasi kebenaran ukuran kualitas dan kuantitas dari bahan atau
             komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan
             pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.           
          c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan pengambilan tindakan yang tepat
             dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal
                                                                           
             yang ditetapkan.                                              
          d. Memberikan masukan pendapatan teknis tentang penambahan atau  
             pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu 
             pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan
                                                                           
             persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen                     
          e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan
             penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari
             kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pelaksana, dengan  
             pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.             
                                                                           
          f. Memberikan bantuan dan  petunjuk kepada pemborong dalam       
             mengusahakan  perijinan sehubungan  dengan   pelaksanaan      
             Pembangunan.                                                  
                                                                           
      3.  Konsultasi                                                       
                                                                           
          a. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk    
             membahas segalah masalah dan persoalan yang timbul selama masa
             pembangunan.                                                  
          b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pejabat Pembuat
             Komitmen, Perencana dan  Pemborong  dengan tujuan untuk       
                                                                           
             membicarakan masalah  dan  persoalan yang  timbul dalam       
             pelaksanaan,untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan
             kepada semua pihak yang bersangkutan.                         
          c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap
                                                                           
             mendesak.                                                     
                                                                           
         4.  Penyajian Data                                                
          a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis
             teknologis kepada Pejabat Pembuat Komitmen, mengenai volume,  
                                                                           
             presentase dan nilai bobot bagian-bagian                      
          b. pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh peyedia konstruksi.     
          c. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan    
             dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.              
          d. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang telah dipakai, jumlah tenaga
                                                                           
             kerja dan alat yang digunakan.                                
          e. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh kontraktor
             terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan
             juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh peyedia
                                                                           
             konstruksi (Shop Drawings).                                   
                                                                           
      5.  Dokumen                                                          
          a. Menerima dan  menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan       
             penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran
                                                                           
             angsuran.                                                     
          b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta
             penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
          c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita
             Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-
                                                                           
             formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen      
             pembangunan.                                                  
                                                                           
                                                                           
 II.   Persyaratan Kualifikasi Penyedia                                    
       A.   Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas                      
                                                                           
          1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
                                                                           
             kegiatan/usaha:                                               
             a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di
                                                                           
               bidang jasa konstruksi, berupa :                            
              1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan setifikat standar 
                                                                           
                 terverifikasi (untuk badan usaha yang memliki SBU KBLI 2020);
              2) Dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada angka 1
                 belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, sertifikat standar
                 belum  terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang   
                                                                           
                 mencantumkan bahwa  sertifikat standar sedang menunggu    
                 verifikasi; atau                                          
              3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku
                 (untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2017)           
             b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil
                                                                           
               serta disyaratkan RK001 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan  
               Gedung  Hunian dan Non Hunian) atau RE201 Jasa Pengawas     
               Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.                       
                                                                           
                                                                           
          2. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil
             konfirmasi status wajib pajak.                                
                                                                           
                                                                           
          3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada  
                                                                           
             kontyrak yang dibuktikan dengan:                              
             a. akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila
                ada perubahan);                                            
             b. Surat kuasa apabila dikuasakan;                            
                                                                           
             c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
                dikuasakan); dan                                           
             d. Kartu Tanda Penduduk.                                      
                                                                           
                                                                           
          4. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas;                       
             a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
                                                                           
             b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya
                praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan
                ini;                                                       
             c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
                                                                           
                profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
                peraturan perundang-undangan; dan                          
             d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka a, b,
                dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
                perundang-undangan.                                        
                                                                           
                                                                           
          5. Surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi :    
             a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengwasan   
                                                                           
               pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya ktidak sedang
               dihentikan;                                                 
             b. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang
               dikenakan sanksi daftar hitam                               
                                                                           
             c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
               menjalani sanksi pidana                                     
             d. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai    
               kementrian/lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus
               badan usaha sebgai pegawai kementrian/lembaga/perangkat daerah
                                                                           
               yang sedang mengambil cuti diluar tanggunngan; dan          
             e. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang  
               disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data
               /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka
                                                                           
               direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala
               cabang,   dari seluruh  anggota  konsorsium/kerja sama      
               operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi
               administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara
               perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
                                                                           
               sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.       
                                                                           
       B.   Syarat Kualifikasi Teknis                                      
                                                                           
          1. Memiliki pengalaman Pekerjaan sejenis sesuai dengan subkualifikasi SBU
             yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun
             waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta
             termasuk pengalaman subkontrak                                
                                                                           
          2. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu
                                                                           
             10 (sepuluh) tahun terakhir.                                  
          3. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3
                                                                           
             (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan
             pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka
                                                                           
             3 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak     
                                                                           
             Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).                         
                                                                           
                                                                           
B. LAPORAN                                                                 
   XVII. Laporan Akhir                                                     
                                                                           
        Laporan Akhir Pengawasan merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan 
        pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak . Soft Copy seluruh hasil laporan
        akhir (AutoCad, World, Excel, Map info dll) yang dtuangkan dalam Flash disk
                                                                           
        sebanyak 1 (Satu) buah dan 3 (tiga) buku diserahkan paling lambat pada akhir
        masa kegiatan. Laporan akhir terdiri dari :                        
          a. Laporan Mingguan                                              
                                                                           
          b. Laporan Bulanan                                               
          c. Lampiran beberapa foto kegiatan dari progres 0% s.d berakhirnya kontrak
                                                                           
            pengawasan                                                     
          d. Berita Acara Lapangan (bila ada), MC 0%, MC 100%              
                                                                           
          e. Perhitungan Tambah Kurang Pekerjaan (bila ada)