Pemeliharaan Perawatan Dermaga (Konstruksi Fisik)

URAIAN SINGKAT                                   
              Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga                       

                         Konstruksi Fisik                              

I.  INFORMASI LAIN                                                     
    1. Latar Belakang                                                  
          Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu sebagai bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta
      merupakan wilayah yang unik dibanding dengan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta, dengan

      sebagian besar wilayahnya yang merupakan perairan, mayoritas masyarakat di Kabupaten
      Administrasi Kepulauan Seribu berprofesi sebagai nelayan dan pemilik Kapal Angkutan Tradisional
      baik antar pulau maupun penghubung ke daratan Jakarta.           
          Sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
      Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu untuk memperbaiki dan menyediakan Prasarana dan
      Sarana transportasi perairan yang layak, nyaman dan aman bagi para penggunannya. Hal ini
      dikarenakan tingkat pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu yang terus
      meningkat pada masa yang akan datang, dan tentunya akan mengakibatkan terjadinya peningkatan
      terhadap mobilitas perjalanan orang dan barang. Untuk itu dibutuhkan prasarana dan sarana
      transportasi yang memadai guna menunjang kelancaran dan kenyamanan.
          Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 57 Tahun
      2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Menyiapkan perencanaan,
      mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan pelabuhan adalah bagian dari tugas Suku
      Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang meliputi antara lain
      melaksanakan penyediaan, dan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana di wilayah
      Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut antara lain penyediaan dermaga dan
      kolam labuh serta alur masuk dermaga. Upaya yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan
      Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah dengan melaksanakan kegiatan Pemeliharaan dan
      Perawatan Dermaga                                                
          Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan hal yang
      perlu dilakukan dalam rangka mempertahankan kondisi fasilitas agar siap guna dan laik operasi.

      Pemeliharaan dan Perawatan Dermaga ditujukan untuk kenyamanan, kelayakan prasarana dan
      sarana pelabuhan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi
      Kepulauan Seribu bermaksud memberi kesempatan kepada dunia usaha jasa konstruksi untuk
      berperan serta dalam melaksanakan penyediaan jasa konstruksi di lingkungan Suku Dinas
      Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu khususnya Perawatan Dermaga di
      Kepulauan Seribu.                                                
          Spesifikasi Teknis ini disajikan sebagai dasar acuan bagi para penyedia jasa konstruksi.
      Adapun pekerjaan konstruksi yang dimaksud dalam spesifikasi teknis ini adalah suatu paket
      pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi terhadap kegiatan sebagaimana
      tersebut di atas.                                                
          Dasar jasa konsultan perencanaan kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga di susun
      oleh PT. Haroan Arta Nihita                                      

    2. Ruang Lingkup                                                   
      Ruang lingkup/ batasan lingkup pekerjaan konstruksi bagi penyedia Perawatan dan Pemeliharaan
      Dermaga, Pekerjaan yang harus dilaksanakan :                     
      Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga :                             
       a. Pekerjaan Persiapan, meliputi :                              
          - Pemasangan papan nama kegiatan                             
          - Pekerjaan pengukuran/pemasangan bowplank                   
          - Administrasi, dokumentasi dan Pembuatan gambar Shof drawing/As built
          - Pembuatan Direksi keet dan gudang material                 
       b. Pekerjaan Pelaksanaan, meliputi;                             
             Pekerjaan Lantai dermaga                                 
             Pekerjaan Kanopi                                         
             Pekerjaan fasilitas dermaga                              
      c. Pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi                             

    3. Maksud dan Tujuan                                               
         Maksud dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Perawatan dan Pemeliharaan
      Dermaga adalah membantu dan mendukung Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi
      Kepulauan Seribu dalam merealisasikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dimaksud.
         Sedangkan tujuan dari Pengadaan Jasa Konstruksi Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga
      adalah terlaksananya perawatan dermaga sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat terealisasi
      sesuai dengan batasan waktu, biaya dan mutu persyaratan dalam kontrak.

    4. Referensi Hukum                                                 
      Peraturan-peraturan yang dipakai adalah sebagai berikut :        
      1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah digantikan dengan Peraturan
        Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
      2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;            
      3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

      4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang
        Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
        Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
        2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa
        Konstruksi;                                                    
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
        Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan                      
      7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
        Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
      8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 tahun
        2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi   
      9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang
        Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
        Perumahan Rakyat                                               
      10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
      11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2021
        Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
      12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 5 tahun 2007 Tentang Pokok-
        Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;                             

      13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2022 tentang
        Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah                     
      14. Peraturan Gubernur nomor 161 tahun 2014 Tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
        daerah;                                                        
      15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/DK/2023 Tentang Penetapan
        Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa

        Konstruksi                                                     
      16. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi
        Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya Dan Pekerjaan Konstruksi
      17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 101/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023

    5. Metode Pengadaan                                                
      Metode pengadaan barang/jasa kegiatan ini menggunakan e-Tender, metode kualifikasi
      menggunakan Metode Tender Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah

    6. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran                               
      Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan dan Pembayaran dilakukan dengan cara
      Sekaligus.                                                       

    7. Standar Teknis                                                  
       a. SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung
         dan Struktur Lain;                                            
       b. SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan
         Gedung dan Non-Gedung;                                        
       c. SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktur untuk Bangunan Gedung;
       d. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton;                   
       e. Standar Nasional Indonesia lain yang relevan terkait Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga

    8. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                     
      Jangka waktu kegiatan Pengawasan Teknis untuk kegiatan ini, harus dapat diselesaikan dalam waktu

      105 (Seratus Lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pemberi
      Tugas.