URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PERORANGAN
ANALISIS KEBIJAKAN DAN DATA KELEMBAGAAN
Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan salah satu provinsi yang
mendapatkan kekhususan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2024. Berbagai kekhususan yang diberikan kepada Provinsi
Daerah Khusus Jakarta meliputi cakupan kewenangan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan, bidang kelembagaan, bidang kepegawaian, dan bidang
keuangan. Kewenangan khusus dalam bidang kelembagaan meliputi: penetapan
jenis dan tipe kelembagaan, jumlah kelembagaan, serta susunan kelembagaan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
Pemberian kewenangan khusus bidang kelembagaan telah memberikan peluang
bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mengatur kelembagaannya
sendiri, dan dapat mengesampingkan aturan pembentukan kelembagaan
perangkat daerah secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016. Oleh karena itu pemberian kewenangan khusus dalam
bidang kelembagaan harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta dalam rangka mendukung posisi Provinsi Daerah Khusus Jakarta
sebagai kota global dan pusat ekonomi nasional. Kelembagaan yang dibentuk
harus mampu menjawab tuntutan perubahan global yang sangat cepat, hubungan
tata kerja yang dinamis, dan tuntutan masyarakat akan kemudahan dan efisiensi.
Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan
tepat ukuran (right sizing). Dengan pelaksanaan penataan organisasi, maka
diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih tugas dan fungsi internal
perangkat daerah dan dapat meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Penataan perangkat daerah dapat meliputi
pembentukan baru, pengubahan dan pembubaran perangkat daerah. Sebelum
dilakukan penataan perangkat daerah idealnya dilakukan evaluasi kelembagaan
terlebih dahulu. Evaluasi kelembagaan dimaksudkan untuk dijadikan landasan
dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses
organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Hal tersebut bertujuan
agar tersedianya indikator-indikator evaluasi yang jelas dan terukur, tatacara
pelaksanaan evaluasi yang sistematis dan efektif dan informasi yang lebih lengkap
untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi sesuai dengan
hasil penilaian evaluasi kelembagaan. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah
saat ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Permenpan 20/2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dan Permendagri
99/2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
Dalam Permenpan 20/2018, dilakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi
(kompleksitas, formalisasi & sentralisasi) dan Proses Organisasi (keselarasan, tata
kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses,manajemen risiko,
teknologi informasi). Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk survei berdasarkan
kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur
dan proses organisasi. Sedangkan dalam evaluasi kelembagaan berdasarkan
Permendagri 99/2018, dilakukan evaluasi produktivitas kinerja suatu perangkat
daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menghitung beban kerja suatu
perangkat daerah untuk menghasilkan layanan utama (tugas dan fungsi inti bukan
tugas dan fungsi administrasi).
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan
Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah memiliki tugas yaitu:
1. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam bidang
kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
tatalaksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan
akuntabilitas kinerja;
2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang kelembagaan,
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan
publik, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan akuntabilitas kinerja;
3. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dalam bidang kelembagaan,
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan
publik, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan akuntabilitas kinerja;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang kelembagaan,
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, pelayanan
publik, reformasi birokrasi, budaya kerja dan akuntabilitas kinerja;
5. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan perumusan
kebijakan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pengelolaan data dan informasi kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan
tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
Dalam pelaksanaan tugas diatas, Kelompok Kelembagaan mempunyai
tugas yaitu:
1. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam bidang
kelembagaan PD/UKPD;
2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang
kelembagaan PD/UKPD;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang kelembagaan
PD/UKPD; dan
4. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam bidang
kelembagaan PD/UKPD.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan tingginya beban kerja Kelompok
Kelembagaan untuk mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 tentang Daerah Khusus Jakarta dan untuk mendukung proses penataan
kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang efektif dan
efisien, tepat ukuran, tepat fungsi (Rightsizing), maka perlu didukung oleh jasa
konsultasi perorangan tenaga ahli analisis kebijakan dan data kelembagaan untuk
mencapai sasaran dan target-target kinerja bidang kelembagaan