URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENYEDIAAN JASA KONSULTANSI WAKIL KEPALA BIDANG DAN KEPALA
SEKRETARIAT UMUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN UNTUK REPOSITORI DAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DATA
PAJAK DAERAH TAHUN 2025
1. LATAR Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi
BELAKANG DKI Jakarta selama ini ditopang dari penerimaan Pajak dan Retribusi
Daerah, penerimaan PAD yang berkontribusi besar pada Pendapatan
Daerah telah mampu membantu mewujudkan kemandirian daerah
dalam pembiayaan pembangunan. Kedepannya, penerimaan pajak
daerah diharapkan akan terus dioptimalkan sehingga sumber
pembiayaan pembangunan dapat digali dari potensi yang ada di
Provinsi DKI Jakarta.
Pajak dan Retribusi Daerah juga merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Hal ini dapat terjadi karena keduanya memiliki peran utama yang dapat
mendukung optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu
sebagai Subjek Pajak dan sebagai Pengelola Pajak Daerah. Sejalan
dengan hal tersebut, Litvack, dkk, menyatakan bahwa pelayanan publik
yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang
memiliki pengawasan geografis paling kecil, karena Pemerintah daerah
sangat mengerti kebutuhan masyarakatnya sehingga mendorong
Pemerintah Daerah melalui berbagai inovasi untuk melakukan efisiensi
dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU
No.1/2022 tentang HKPD) memiliki kekhususan karena mereka
mengelola pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. PDRD ini
merupakan penopang terbesar penerimaan daerah yang kemudian
digunakan untuk membiayai pembangunan, melakukan pelayanan
Pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik
lainnya. PDRD juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab
Bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana
termaktub dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a Undang-Undang 1/2022
menyebutkan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak
meliputi pengaturan mengenai pendaftaran dan pendataan. Selanjutnya
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023 tentang KUPDRD)
pada Pasal 1 angka 54 menyebutkan Pemungutan adalah suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan
Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya. Kemudian Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib
Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi
perpajakan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai institusi yang
bertanggung jawab atas penerimaan Provinsi DKI Jakarta dari sektor
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tanggung jawab
terutama dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Pengelolaan
Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal apabila pengelolaan
database dilakukan sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini
baik secara teknologi maupun secara data yang tergabung dalam satu
sistem terintegrasi. Sebagian permasalahan yang terdapat pada data
subjek dan objek pajak antara lain:
1) Belum optimalnya pemanfaatan data internal atas Wajib Pajak yang
melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2) keterbatasan data dan informasi tentang Wajib Pajak sehingga
kesulitan dalam mengetahui potensi Wajib Pajak;
3) belum optimalnya kualitas dan kuantitas data internal dalam
mewujudkan keandalan data; dan
4) belum optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan pajak daerah, sehingga membutuhkan adanya
pemutakhiran kualitas basis data dan sistem mengenai perpajakan
daerah.
Ke depannya, dalam rangka meningkatkan kualitas basis data
dan sistem pajak daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebagai wajib pajak, menciptakan keadilan dalam pengenaan Pajak
kepada masyarakat, meningkatkan tertib administrasi dalam
pengelolaan Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah DKI
Jakarta, dan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah,
maka akan dilakukan Pemeliharaan Dan Peningkatan Kualitas Data
Pajak Daerahdalam rangka optimalisasi potensi Pajak Daerah Tahun
2025. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya pada
tahapan pendataan dan pemetaan akan dilakukan secara manual untuk
kemudian dikelola secara digital sehingga diharapkan dapat
meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dari data yang dihasilkan.
Pengelolaan data dilakukan melalui basis data geospasial.
Data geospasial merupakan output dari kegiatan pendataan dan
pemetaan yang akan digunakan sebagai tindak lanjut stakeholder
Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam pembuatan kebijakan
dan pengambilan keputusan peningkatan Potensi Pajak Daerah. Pada
tahapan implementasi, pelaksanaan kegiatan tersebut akan
dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di bidang
geospasial, regulasi, administrasi, dan sosialisasi.
Salah satu kegiatan penunjang Pemeliharaan dan Peningkatan
Kualitas Data Pajak Daerah adalah penyediaan Unit Pelaksana Teknis
Administrasi dan Keuangan. Unit Pelaksana Teknis Administrasi dan
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan tugas
perbantuan bidang pelaksanaan administrasi dan keuangan, dalam
rangka mendukung kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas
Data Pajak Daerah di tahun 2025. Dengan adanya penyediaan unit ini
diharapkan seluruh kegiatan pelayanan administrasi dan keuangan
dapat menunjang kelancaran pelaksanaan administratif kegiatan
Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah secara
efektif dan efisien. Sehingga tujuan dari adanya repositori dan
penyelesaian akhir Administrasi, Dokumen, dan Arsip pada kegiatan
Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah dapat
tercapai.
2. MAKSUD DAN a. Maksud
TUJUAN Maksud dari sub kegiatan ini adalah untuk memberikan
pemahaman, acuan berpikir, dan lingkup kerja bagi Middle Level
Management pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Administrasi dan
Keuangan dalam rangka repositori, dan penyelesaian akhir kegiatan
administrasi dan keuangan yang dibutuhkan pada kegiatan
Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah 2025.
b. Tujuan
Terselenggaranya pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis
Administrasi dan Keuangan untuk membantu PPK dan/atau PPTK
melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumen dalam
pelaksanaan, repositori, dan penyelesaian Administrasi dan
Keuangan Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. TARGET/ Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksana dan
SASARAN tersedianya dukungan Teknis Administrasi dan Keuangan untuk
menjalankan kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Data
Pajak Daerah 2025 sesuai poin-poin pada Maksud dan Tujuan di atas.