URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
(01/07) PENYEDIAAN JASA LAINNYA FIELD GIS ANALYST PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS MANAJEMEN DATA SPASIAL FRONTLINE DALAM RANGKA PELAKSANAAN
DAN PENYELESAIAN KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DATA
PAJAK DAERAH TAHUN 2025
1. LATAR Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah
BELAKANG Provinsi DKI Jakarta selama ini ditopang dari penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah, penerimaan PAD yang berkontribusi besar pada
Pendapatan Daerah telah mampu membantu mewujudkan
kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Ke depannya,
penerimaan pajak daerah diharapkan akan terus dioptimalkan
sehingga sumber pembiayaan pembangunan dapat digali dari potensi
yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
Pajak dan Retribusi Daerah juga merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Hal ini dapat terjadi karena keduanya memiliki peran utama yang
dapat mendukung optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi
Daerah yaitu sebagai Subjek Pajak dan sebagai Pengelola Pajak
Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Litvack, dkk, menyatakan bahwa
pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan
oleh wilayah yang memiliki pengawasan geografis paling kecil, karena
Pemerintah daerah sangat mengerti kebutuhan masyarakatnya
sehingga mendorong Pemerintah Daerah melalui berbagai inovasi
untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari
masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (UU No.1/2022 tentang HKPD) memiliki kekhususan karena
mereka mengelola pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. PDRD ini
merupakan penopang terbesar penerimaan daerah yang kemudian
digunakan untuk membiayai pembangunan, melakukan pelayanan
Pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik
lainnya. PDRD juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab
Bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
sebagaimana termaktub dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a Undang-
Undang 1/2022 menyebutkan ketentuan umum dan tata cara
pemungutan Pajak meliputi pengaturan mengenai pendaftaran dan
pendataan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP
35/2023 tentang KUPDRD) pada Pasal 1 angka 54 menyebutkan
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya
Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya. Kemudian Pasal 52 ayat (1)
menyebutkan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk
memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai institusi yang
bertanggung jawab atas penerimaan Provinsi DKI Jakarta dari sektor
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tanggung jawab
terutama dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Pengelolaan
Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal apabila pengelolaan
database dilakukan sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini
baik secara teknologi maupun secara data yang tergabung dalam satu
sistem terintegrasi. Sebagian permasalahan yang terdapat pada data
subjek dan objek pajak antara lain: 1) belum optimalnya pemanfaatan
data internal atas Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban
perpajakannya; 2) keterbatasan data dan informasi tentang Wajib
Pajak sehingga kesulitan dalam mengetahui potensi Wajib Pajak; 3)
belum optimalnya kualitas dan kuantitas data internal dalam
mewujudkan keandalan data; dan 4) belum optimalnya pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah, sehingga
membutuhkan adanya pemutakhiran kualitas basis data dan sistem
mengenai perpajakan daerah.
Ke depannya, dalam rangka meningkatkan kualitas basis data
dan sistem pajak daerah, meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sebagai wajib pajak, menciptakan keadilan dalam
pengenaan Pajak kepada masyarakat, meningkatkan tertib
administrasi dalam pengelolaan Pajak yang dikelola oleh Badan
Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dan optimalisasi penerimaan PAD
dari sektor Pajak Daerah, maka akan dilakukan Pemeliharaan dan
Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah dan Dukungan
Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah DKI Jakarta Dalam Rangka
Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025. Seiring
dengan perkembangan teknologi, khususnya pada tahapan
pendataan dan pemetaan akan dilakukan secara manual untuk
kemudian dikelola secara digital sehingga diharapkan dapat
meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dari data yang dihasilkan.
Pengelolaan data dilakukan melalui basis data geospasial.
Data geospasial merupakan output dari kegiatan pendataan
dan pemetaan yang akan digunakan sebagai tindak lanjut stakeholder
Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam pembuatan kebijakan
dan pengambilan keputusan peningkatan Potensi Penerima Pajak
Daerah. Kegiatan matching dan cleansing dilaksanakan oleh Tenaga
Ahli dan Tenaga Terampil di bidang geospasial merupakan
Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan serta usaha perbaikan terhadap
hasil untuk mendukung akurasi dan akuntabilitas dari data yang
dihasilkan pada kegiatan pendataan dan pemetaan sebelumnya.
2. MAKSUD DAN a. Maksud
TUJUAN Maksud disusunnya Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
adalah untuk memberikan pemahaman, acuan berpikir, dan
lingkup kerja bagi Field GIS Analyst pada Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Manajemen Data Spasial Frontline, untuk selanjutnya
disingkat MDS-FL, dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
matching dan cleansing, Analisis dan Penelitian Lapangan Bidang
Tanpa NOP serta Analisis dan Penelitian Lapangan NOP Verifikasi
Lanjutan dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di
bidang geospasial yang dibutuhkan pada kegiatan Pemeliharaan
dan Peningkatan Kualitas Data Pajak Daerah 2025.
b. Tujuan
Terselenggaranya peningkatan kualitas data peta PBB-P2 dengan
melakukan Kegiatan matching dan cleansing, Analisis dan
Penelitian Lapangan Bidang Tanpa NOP serta Analisis dan
Penelitian Lapangan NOP Verifikasi Lanjutan di lapangan di
wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi 5 (lima) wilayah Administrasi
di DKI Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat,
Jakarta Barat dan Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut:
1) Koordinasi studio untuk Peningkatan Kualitas Data Spasial
Pajak Daerah dalam rangka Optimalisasi Potensi Pajak Daerah
Pada Unit Manajemen Data Spasial Frontline Tahun 2025.
2) Supporting inovasi dan pengembangan survei lapangan Pajak
Daerah pada lingkup Bapenda DKI Jakarta bersama Project
Manager Frontline dan Co Project Manager.
3. TARGET/ Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:
SASARAN 1. Terlaksananya peningkatan kualitas data peta PBB-P2 dengan
metode Kegiatan matching dan cleansing, Analisis dan Penelitian
Lapangan Bidang Tanpa NOP serta Analisis dan Penelitian
Lapangan NOP Verifikasi Lanjutan.
2. Terlaksananya updating progres dan reporting hasil Kegiatan
matching dan cleansing, Analisis dan Penelitian Lapangan Bidang
Tanpa NOP serta Analisis dan Penelitian Lapangan NOP Verifikasi
Lanjutan di lapangan per kecamatan kepada Senior Field Manager
dan Co Project Manager.