Jasa Konsultansi Hukum/Tenaga Ahli Hukum Kontrak Proyek Konstruksi Gedung Kantor Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Provinsi DKI Jakarta

TAHUN   ANGGARAN         
                                                                              
              DINAS  CIPTA KARYA,                                             
                                                            2025              
              TATA RUANG   DAN PERTANAHAN                                     
                                                                              
              PROVINSI  DKI JAKARTA                                           
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                            URAIAN   SINGKAT                                  
                                                                              
         JASA  KONSULTANSI     HUKUM/TENAGA       AHLI  HUKUM                 
                                                                              
     KONTRAK    PROYEK   KONSTRUKSI     GEDUNG    KANTOR   MARKAS             
      KOMANDO      SATUAN   POLISI  PAMONG    PRAJA   (SATPOL   PP)           
                                                                              
                          Provinsi DKI  Jakarta                               
                                                                              
                           TEKNIS   JATIBARU                                  
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
   SKPD              : 1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN
                       PERTANAHAN                                             
   PROGRAM           : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG               
   KEGIATAN          : 1.03.08.1.01 PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN    
                       GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI     
   SUB KEGIATAN      : 1.03.08.1.01.0019 PEMBANGUNAN,     PEMANFAATAN,        
                       PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN  BANGUNAN  GEDUNG         
                       UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI            
                                                                              
   PAKET PEKERJAAN   : JASA KONSULTANSI HUKUM/TENAGA AHLI HUKUM KONTRAK       
                       PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG KANTOR MARKAS KOMANDO         
                       SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PROVINSI DKI    
                       JAKARTA                                                
   KODE REKENING     : 5.2.03.01.01.0001 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR 
   NILAI PAGU        : Rp. 99.000.000,00                                      
   LOKASI KEGIATAN   : JL. LETJEND SUPRAPTO KAV. 3, KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR, 
                       KEC. CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT.                      
                         URAIAN   SINGKAT                                     
                                                                              
                                                                              
  JASA KONSULTANSI HUKUM/TENAGA    AHLI HUKUM  KONTRAK PROYEK                 
                                                                              
   KONSTRUKSI GEDUNG  KANTOR  MARKAS  KOMANDO   SATUAN  POLISI                
                   PAMONG   PRAJA (SATPOL PP)                                 
                                                                              
                            Ruang Lingkup                                     
Secara umum Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Hukum/Tenaga Ahli Hukum Kontrak Proyek
                                                                              
Konstruksi Gedung Kantor Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), antara lain
meliputi :                                                                    
  a. Memberikan pelayanan konsultasi hukum dan peraturan terkait dengan pelaksanaan
     pembangunan Gedung Kantor Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
  b. Melakukan telaahan terhadap seluruh pertanyaan dan permintaan tanggapan dari PPK dan
     PPTK.                                                                    
  c. Mendampingi PPK dan PPTK dalam rapat maupun pertemuan terkait dengan upaya
     pendampingan hukum dengan pihak ketiga (bila diperlukan).                
  d. Mendampingi proses pra tender sampai selesai dengan rincian sebagai berikut:
                                                                              
         Melakukan pendampingan selama proses penyusunan dokumen pemilihan (dokumen
          tender) yang berisikan persyaratan, kriteria evaluasi, rancangan kontrak dan dokumen
          lainnya dengan mempelajari dan memberikan masukan terhadap perbaikan dan
          penyempurnaan.                                                      
         Melakukan pendampingan selama proses tahapan lelang dengan memberikan
          pendapat keahliannya berdasarkan permintaan tanggapan yang dibuat oleh PPK.
         Membuat telaahan dan kajian hukum terhadap permasalahan atau topik lainnya atas
                                                                              
          permintaan PPK.                                                     
         Membuat laporan lainnya atas permintaan PPK.                        
  e. Mendampingi proses tender dengan rincian sebagai berikut:                
         Memberikan pendapat keahliannya berdasarkan permintaan tanggapan yang dibuat
          oleh PPK.                                                           
         Melakukan pendampingan dan memberikan kajian telaah hukum bila mana terjadi
          perselisihan maupun apabila dimintakan pendapat terhadap suatu peristiwa/kejadian.
                                                                              
  f. Melakukan telaahan terhadap draft kontrak yang telah dibuat oleh PPK serta perubahan
     maupun tambahan pasal per pasal dan laporan dimaksud akan menjadi dasar dilakukan
     penandatanganan kontrak.                                                 
  g. Melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan pembangunan dengan rincian sebagai
     berikut:                                                                 
         Mendampingi PPK dan PPTK dalam proses penyusunan pelaksanaan dan administrasi
          proyek (bila diminta oleh PPK).                                     
                                                                              
         Melakukan pendampingan pada saat akan dilakukan proses pembayaran dengan
          memberikan masukan dan telaahan terhadap dasar pembayaran serta memberikan
          pendapat keahliannya berdasarkan permintaan tanggapan yang dibuat oleh PPK.