Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
                                                                         
              BELANJA MODAL ASET TAK BERWUJUD-SOFTWARE                   
                  (SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG                       
                     PROVINSI KALIMANTAN BARAT)                          
                                                                         
                                                                         
                       Uraian Singkat Pekerjaan                          
1. Latar Belakang 1. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
                    tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa
                    Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem
                    informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik
                    secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
                 2. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
                    tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu
                    urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
                    dasar adalah penataan ruang. Urusan pemerintahan wajib
                    adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
                    semua daerah, sementara pelayanan dasar adalah pelayanan
                    publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;  
                 3. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
                    Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa
                    salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha adalah
                    kesesuaian kegiatan pemanfatan ruang, yaitu kesesuaian
                    rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha terhada rencana tata
                    ruang;                                               
                 4. Pasal 232 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021   
                    tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa
                    salah satu bentuk pembinaan penataan ruang adalah    
                    pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan
                    ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu melalui
                    penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang
                    dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik;     
                 5. Mendukung peraturan perundang-undangan dan kebijakan,
                    antara lain:                                         
                    a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang   
                       Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
                    b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang   
                       Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;     
                    c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
                       Data;                                             
                    d. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang    
                       Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016
                       tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
                       Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;           
                    e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun
                       2019 tentang Satu Data;                           
                 6. Menyikapi hal di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
                    melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
                    Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan
                    Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kegiatan     
                    Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 
                    Provinsi, Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang.
2. Maksud dan    Maksud pekerjaan yaitu memudahkan akses data dan informasi
   Tujuan        sebagai suatu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di
                 bidang penataan ruang.                                  
                                                                         
                 Tujuan pekerjaan yaitu mengembangkan sistem informasi   
                 penataan ruang (Sitarung) Provinsi Kalimantan Barat yang
                 berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu.            
3. Sasaran       Sasaran pekerjaan yaitu:                                
                 a. Tersedianya akses yang memudahkan para pemangku      
                    kepentingan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam
                    penataan ruang provinsi;                             
                 b. Tersedianya akses yang memudahkan para pemangku      
                    kepentingan dan masyarakat untuk memperoleh informasi
                    awal tentang arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
                 c. Terintegrasinya Sitarung Kalbar dengan sistem informasi
                    sejenis baik di tingkat pusat maupun daerah.         
4. Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) tahap berikut:
                 1. Persiapan, antara lain:                              
                    a. melakukan asistensi ke Dinas PUPR Provinsi untuk  
                       memperoleh data/informasi awal dan arahan-arahan  
                       pokok terkait pelaksanaan pekerjaan;              
                    b. melakukan kajian awal terhadap data dasar, standar teknis,
                       studi terdahulu, dan dasar hukum khususnya sistem 
                       informasi penataan ruang   atau  Geoportal        
                       kementerian/lembaga dan daerah lainnya. Setelah itu,
                       melakukan rancang awal model fitur, menu/konten, dan
                       tata letak (layout) Sitarung Kalbar;              
                    c. menyusun rencana kerja rinci, metodologi pendekatan,
                       daftar kebutuhan data/informasi/peta, dan perangkat
                       survei;                                           
                 2. Kompilasi dan Pengolahan Data; dan                   
                 3. Pengembangan Sitarung Kalbar dan  penyusunan         
                    manual/petunjuk operasi.                             
                                                                         
                 Catatan:                                                
                 Sitarung Kalbar menggunakan ArcGIS Online GIS Professional Basic
                 User Type Annual Subscription (lisensi dari ESRI Indonesia).