Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Gedung Kedokteran Nuklir - Gedung Kedokteran Nuklir - Bangunan Kesehatan - Manajemen Konstruksi

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                              
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan MK adalah berpedoman pada ketentuan
yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
yang terdiri dari :                                                       
a. Tahap Review Desain :                                                  
                                                                          
  1. Bersama-sama dengan Konsultan Perencana melakukan review terhadap hasil
     perencanaan yang telah disusun oleh konsultan perencana, meliputi :  
      ▪ review kesesuaian Gambar perencanaan dengan BoQ,                  
      ▪ review terhadap perubahan desain menyesuaikan kebutuhan saat ini dan yang akan
        datang, disesuaikan dengan kondisi di lapangan,                   
      ▪ review/updating harga satuan,                                     
      ▪ Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta gambar-gambar,        
      ▪ Program dan pentahapan pembangunan konstruksi fisik, dengan memperhatikan
        skala prioritas dan alokasi anggaran yang tersedia                
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap review desain.
  3. Menyusun Laporan Hasil Review Desain.                                
                                                                          
b. Tahap Pemilihan Penyedia :                                             
                                                                          
  1. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program 
     pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik.                               
  2. Membantu Pokja ULP melakukan prakualifikasi calon peserta pemilihan (apabila
     pemilihan penyedia dilakukan melalui prakualifikasi).                
  3. Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada tahap Aanwijzing tender konstruksi.
  4. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja
     (KAK) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner’s Estimate (OE) pekerjaan
     konstruksi fisik.                                                    
  5. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk (bila
     diperlukan).                                                         
  6. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi
     fisik.                                                               
  7. Menyusun laporan kegiatan pemilihan penyedia.                        
                                                                          
c. Tahap Pelaksanaan :                                                    
                                                                          
  a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh
     pemborong yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi,
     penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan
     bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control dan program
     kesehatan dan keselamatan kerja (K3).                                
  b. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
     pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian
     sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan
     pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan
     kerja.                                                               
  c. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul,
     usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis
     bila terjadi penyimpangan.                                           
  d. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi
     fisik.