Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Kota Bontang

URAIAN      SINGKAT                               

                       PEKERJAAN  KONSTRUKSI                            
           PEMBANGUNAN   KUA SBSN KEC. BONTANG  SELATAN                 

                              LOKASI                                    
              KECAMATAN  BONTANG  SELATAN  - BONTANG                    

                             TAHUN  2025                                

                         SPESIFIKASI TEKNIS                             

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                    

  Pengguna Jasa adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
  dengan Tim Pelaksana, sebagai berikut :                               
  a. Pengguna Anggaran adalah Kementerian Agama Republik Indonesia;     

  b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
    Kalimantan Timur                                                    
    Nama KPA  : Ka.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

    Nama PPK  : Miftah Faridl Marsidik, M.Pd                            
  c. Bendahara DIPA adalah bendahara pada satker : Kantor Wilayah Kementerian

    Agama Provinsi Kalimantan Timur                                     
  d. Pembantu Pelaksana Administrasi dan Keuangan adalah Satker : Kantor Wilayah

    Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur                         

F. KLASIFIKASI BANGUNAN                                                 
  Klasifikasi bangunan adalah Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sebagaimana
  dimaksud Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 Berdasarkan klasifikasi gedung negara,

  untuk pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji meliputi :      
  Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana, serta

  memiliki kompleksitas dan teknologi yang sederhana. Bangunan gedung sederhana
  meliputi gedung kantor dengan jumlah s.d. 2 lantai dengan luas maksimal mencapai 500
  M2, bangunan dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat, gedung pelayanan kesehatan

  (puskesmas), gedung pendidikan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai;    

G. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
  1) Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap
    pemeliharaan konstruksi;                                            

  2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen tender yang telah disusun

    oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
    penjelasan pekerjaan/aanwizing tender, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar

    teknis) yang dipersyaratkan;                                        
  3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga

    dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil
    pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

  4) Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan
    Pengawas;                                                           
  5) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Keamanan Kesehatan dan  

    Keselamatan Kerja (K3);                                             
  6) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil

    pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan
    konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan

    yang terjadi selama masa konstruksi;                                
  8) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar
    Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau

    kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai
    berfungsi dengan sempurna;                                          

  9) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan
    Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 6 (enam) bulan

    terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;          
  10) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :      
    a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan

      konstruksi;                                                       
    b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                   

      1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
      2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,

        termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);                  
      3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta
        segala perubahan/addendumnya;                                   

      4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi
        fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;
      5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan

        II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
        pelaksanaan konstruksi fisik;                                   

      6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
        konstruksi fisik;                                               

      7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang
        menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan
        mekanikal-elektrikal bangunan.                                  

H. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN             
   Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
   rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau
   Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi

   Teknis.                                                              
   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai

   berikut :                                                            
   1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep Pelaksanaan

     Pekerjaan;                                                         
   2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;
   3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;

   4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                   
     a) Tenaga;                                                         

     b) Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;           
     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          

     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            

     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         
     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.          

   5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan Pekerjaan,
     Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;                        
   6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;

   7. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan
     Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);

   8. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                
   9. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                  

   10. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;dan         
   11. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)
                                         Samarinda, Januari 2025        
                                         Pejabat Pembuat Komitmen       

                                        H. Miftah Faridl Marsidik, M.Pd