Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji Dan Umrah Terpadu (Plhut) Kab. Majalengka

KEMENTERIAN   AGAMA  REPUBLIK  INDONESIA                   
                 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA                      
                        PROVINSI JAWA BARAT                            
                    Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183      
                    Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850     
                         Website: jabar.kemenag.go.id                  
                                                                       
                  URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
                                                                       
                                                                       
Nama paket  : Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu  
              (PLHUT) Kabupaten Majalengka                             
Kode RUP    : 57698573                                                 
Lokasi Kegiatan : Jl. Siti Armilah No.1, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten
              Majalengka, Jawa Barat 45418                             
Pagu Anggaran : Rp. 2.251.387.000,00                                   
HPS         : Rp. 2.251.387.000,00                                     
                                                                       
                                                                       
Uraian Singkat Pekerjaan:                                              
                                                                       
a. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten
   Majalengka adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman
   Teknis Pembangunan Gedung Negara, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum &
   Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, tanggal 14 September 2018. Berdasarkan
   klasifikasi gedung negara, untuk Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah
   Terpadu (PLHUT) Kabupaten Majalengka adalah bangunan gedung sederhana, yaitu
   bangunan gedung dengan karakter sederhana, serta memiliki kompleksitas dan teknologi
   yang sederhana.                                                     
                                                                       
   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari
   kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK. Kegiatan Pembangunan Gedung
   Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Majalengka meliputi
   pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib
   administrasi dalam pembangunan bangunan gedung Negara, mulai dari tahap
   pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.             
   1). Tahap Pelaksanaan Konstruksi                                    
     1). Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:                   
        A Pekerjaan Persiapan                                          
        B. Pekerjaan Lantai I                                          
          I. Pekerjaan Galian Dan Urugan                               
          II. Pekerjaan Pasangan                                       
          III. Pekerjaan Pondasi Dan Struktur                          
          IV. Pekerjaan Dinding                                        
          V. Pekerjaan Lantai                                          
          VI. Pekerjaan Plafond                                        
          VII. Kusen Dan Jendela Almunium                              
          VIII. Pekerjaan Pengecetan                                   
          IX. Pekerjaan Sanitasi                                       
          X. Pekerjaan Elektrikal                                      
          XI. Pekerjaan Tangga                                         
        C. Pekerjaan Lantai Ii                                         
          I. Pekerjaan Pondasi Dan Struktur                            
          II. Pekerjaan Dinding                                        
          III. Pekerjaan Langit-Langit                                 
          IV. Pekerjaan Pengecetan                                     
          V. Pekerjaan Sanitasi                                        
          VI. Pekerjaan Elektrikal                                     
          VII. Kusen Dan Jendela Almunium                              
          VIII. Pekerjaan Atap                                         
          IX. Pekerjaan Lain-Lain                                      
     2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen tender yang telah
        disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya
        pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizing, serta ketentuan teknis (pedoman dan
        standar teknis) yang dipersyaratkan;                           
     3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitas masukan (bahan,
        tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas
        hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
        (RKS);                                                         
     4) Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa
        Konsultan Pengawas;                                            
     5) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen
        Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan
        Keselamatan Kerja (K3);                                        
     6) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
     7) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
        pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa
        pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan
        dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;            
     8) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar
        Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan
        atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus
        diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;                   
     9) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :   
        a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
           konstruksi;                                                 
        b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi:               
           1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
           2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
             konstruksi fisik;                                         
           3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan
             beserta segala perubahan/addendumnya;                     
           4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
             konstruksi fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan
             berkala;                                                  
           5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah
             terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang
             berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;            
           6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
             pelaksanaan konstruksi fisik;                             
           7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk
             petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan
             perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.               
   2). Tahap Pemeliharaan                                              
     Pengawasan Tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand
     Over) FHO Pekerjaan Konstruksi Fisik selama 180 (seratus delapan puluh) hari
     kalender.                                                         
                                                                       
                                                                       
                                     Pejabat Pembuat Komitmen,         
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                     Puteri Yulia Sari