Pekerjaan Rehab Kantor Kemenag Pali Tahun 2025

KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK)                            

          PEKERJAAN  REHAB KANTOR  KEMENAG  KAB. PALI                    
                          TAHUN 2025                                     

            KEMENTERIAN  AGAMA  REPUBLIK INDONESIA                       
                     KANKEMENAG  KAB. PALI                               
                 KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK)                             

A. UMUM                                                                  

  Unit Kerja        :  Kementerian Agama Republik Indonesia              
  Unit Eselon I        Sekretariat Jenderal                              
                    :                                                    
  Satuan Kerja         Kankemenag Kab. PALI                              
                    :                                                    
  Nama Program         Rehab Gedung dan Bangunan                         
                    :                                                    
  Nama Pekerjaan    :  Rehab Kantor Kemenag Kab. PALI                    
  Lokasi Pekerjaan     Kel. Talang Ubi Utara Kec. Talang Ubi             
                    :                                                    
  Nilai Pagu Anggaran  Rp. 1.300.000.000,.- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)
                    :                                                    
  Nilai HPS            Rp. 1.300.000.000,.- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)
                    :                                                    
  Jenis Kontrak        Gabungan Lumsum dan Harga Satuan                  
                    :                                                    
  Sumber Pendanaan     APBN 2025 (RM)                                    
                    :                                                    
  Nomor DIPA           DIPA- 025.01.2.418896/2025 tanggal 2 Desember 2024
                    :                                                    
B. PENDAHULUAN                                                           
      Provinsi Sumatera Selatan Secara Geografis, Geoekonomi dan Geopolitik
 terletak pada wilayah yang sangat strategis baik dari masa terkini maupun masa
 yang akan datang karena berada pada Pulau Sumatera propinsi Sumatera Selatan.
 Dan tingkat perkembangan penduduk di Kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan
 semakin pesat dan membutuhkan pelayanan Masyarakat di bidang keagamaan. 

 Pemerintah Provinsi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kementerian 
 Agama   dan Instansi lainnya, bertugas untuk menfasilitaskan Pelayanan  

 Pemerintahan Provinsi dalam menjalankan program-programnya di bidang    
 Keagamaan.                                                              

      Dalam mengkoordinasi pemerintah dengan masyarakat setempat di perlukan

 sarana dan prasarana penunjang untuk mempercepat kinerja pemerintah untuk
 melayani kebutuhan masyarakat setempat.                                 

      Bedasarkan hal tersebut diatas, maka Kementerian Agama Republik    
 Indonesia mengadakan Anggaran keuangan untuk Pengadaan Rehab Kantro     

 Kemenag Kab. PALI melalui pembiayaan APBN Tahun 2025.                   
C. MAKSUD DAN TUJUAN                                                     

  1. Umum                                                                

   Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi
   (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang

   harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan

   konstruksi. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat

   melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan
   fisik yang memadai.                                                   

  2. Khusus                                                              

   Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehab Kantor Kemenag Kab. PALI yang 
   sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah

   ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan

   pekerjaan fisik.                                                      

D. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA  JASA                                    

  Instansi    : Kantor Kementerian Agama Kabupaten PALI                  
  Nama KPA    : Dr.H.Deni Priansyah, S.Ag., M.Pd.I                       

  Nama PPK    : H. Ayubi, S.Pd.I., M.Si                                  

E. LINGKUP PEKERJAAN                                                     

  1. Melaksanakan Proses konstruksi Rehab Gedung negara sudah termasuk tahap

     pemeliharaan konstruksi;                                            
  2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah

     disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya
     pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis

     (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan;                   
  3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan,

     tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas

     hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
     (RKS);                                                              

  4. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa

     Konsultan Pengawas;                                                 
  5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keamanan Kesehatan

     dan Keselamatan Kerja (K3);                                         

  6. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil

     pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa
     pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan

     dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;                 
  8. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar

     Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan
     atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus

     diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;                        
  9. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi

     bangunan Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 6
     (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;

  10. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :       
    a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan

      konstruksi;                                                        
    b. Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                    

      1) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
      2) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta

        segala perubahan/addendumnya;                                    

      3) Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
        konstruksi fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan

        berkala;                                                         
      4) Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I

        dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
        pelaksanaan konstruksi fisik;                                    

      5) Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan 
        pelaksanaan konstruksi fisik;                                    

      6) Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk
        yang  menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan       

        perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.                      
F. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                             

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran /
  Pejabat Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai

  dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis
  laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :       

  1. Laporan Harian                                                      

    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung
    setelah SPMK sebanyak 6 (enam) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian

    yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan
    Pengawas/Direksi yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi

    keuangan, kelambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat
    teknis. Laporan Harian berisikan, antara lain :                      

   a. Tenaga;                                                            
   b. Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;     

   c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;             
   d. Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;               

   e. Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                            
   f. Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.           

  2. Laporan Pelaksanaan                                                 

    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan,
    tenaga dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh

    kontraktor (7 (tujuh) hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima)
    rangkap dan berisi antara lain :                                     

   a. Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                          
   b. Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama

      seminggu tersebut;                                                 
   c. Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;      

   d. Monitor masalah teknis dilapangan;                                 
   e. Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                             

   f. Monitor Kendali Mutu;                                              
   g. Pemeriksaan Gambar Kerja;                                          

   h. Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan
      pekerjaan;                                                         
   i. Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

G. PRODUK DALAM NEGERI                                                   

  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi

  dalam negeri. Produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi
  dalam negeri tidak dapat digunakan.                                    

H. PEDOMAN PENGUMPULAN   DATA LAPANGAN                                   

  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman
  kepada peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional

  yang mengatur standar umum Bangunan Gedung Pemerintah dan lain-lain yang
  disyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.

I. ALIH PENGETAHUAN                                                      

  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk  

  menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan
  kepada personil kegiatan/unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran.           

J. SPESIFIKASI TEKNIS                                                    

  1. Umum                                                                

   Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,

   kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan
   beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan

   diuraikandi dalam KAK ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-

   perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal

   tersebut kepada  Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan       

   penyelesaian.                                                         
  2. Lingkup Pekerjaan                                                   

   Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam

   melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara
   bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan

   berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna. 

   a. Sarana Kerja                                                       
      Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja,

      nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan,

      serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan
      ini. Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak

      yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat 
      mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-

      benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan 
      memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.                          

   b. Gambar - Gambar Dokumen                                            
      Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar

      yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi
      akibat keadaan di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut

      kepada Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan

      keputusan pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding
      terlebih dahulu dengan Perencana.                                  

      Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk

      memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam   
      gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat

      masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan

      meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil,
      ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum

      memulaipekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran

      yang belum dicantumkan dalam gambar, Kontraktor wajib melaporkan hal
      tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas

      memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan   

      pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan Perencana.       

      Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran
      yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan     
      Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada

      menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

      Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing 5 (lima)
      salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-berita

      perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat

      pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas

      setiap saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu,
      dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas. 

   c. Gambar - Gambar Pelaksanaan dan Contoh - Contoh                    

      Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram,
      ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub

      Kontraktor, Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau
      sebagian pekerjaan. Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan

      Kontraktor untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan
      dipakai oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui

      terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana.                          
      Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan

      dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang

      disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-
      gambar  pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda     

      sebagaimana ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan
      keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika

      ada hal-hal demikian.                                              

      Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau   
      contoh-contoh, dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap

      gambar atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. Konsultan Pengawas

      dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-   
      gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya,

      sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan
      syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat keindahan.   
      Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada

      Konsultan Pengawas dalam 2 (dua) salinan, Konsultan Pengawas akan  

      memeriksa dan  mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa     

      Perubahan” atau “Telah Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu
      salinan dipegang oleh Konsultan Pengawas untuk arsip, sedangkan yang

      kedua dikembalikan kepada Kontraktor untuk dibagikan atau diperlihatkan

      kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan lainnya. Sebutan katalog atau

      barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Konsultan   
      Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan

      tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus

      diserahkan dalam 2 (dua) rangkap untuk masing-masing jenis dan diperlukan

      sama seperti butir di atas.                                        
      Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus diserahkan

      kepada Konsultan Pengawas dan Perencana.                           

   d. Jaminan Kualitas                                                   
      Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa

      semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru
      kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan

      dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai

      dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan
      bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat

      persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan

      dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor
      sepenuhnya.                                                        

   e. Nama Pabrik / Merek Yang Ditentukan                                
      Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu

      jenis bahan / komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai

      dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu

      pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran
      ataupun sukar didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport,
      segera setelah ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera

      mungkin memesan pada agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah

      berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merek       

      tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan menentukan sendiri
      alternatif merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1 (satu)

      bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada Pemberi

      Tugas fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen ataupun

      Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah
      dipesan (order import).                                            

   f. Contoh - Contoh                                                    

      Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya
      harus segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contohtersebut

      diambil dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap

      bahwa  bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam    
      pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui,

      disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan
      bila ternyata bahan-bahan atau cara pengerjaan yang dipakai tidak sesuai

      dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya substitusi.           

      Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas,
      aksesories yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus

      melengkapi produk yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat

      mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap
      untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.

      Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas,

      akserories dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam

      Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara
      dari pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data

      yang menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan

      adalah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk   

      mendapatkan persetujuan dari Pemilik/Perencana.                    
   g. Material dan Tenaga Kerja                                          

      Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan

      material harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus
      dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai

      keterampilan yang memuaskan, di mana latihan khusus bagi pekerja sangat

      diperlukan dan Kontraktor harus melaksanakannya. Kontraktor harus  
      melengkapi Surat Sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang

      menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti latihan-latihan khusus

      ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang keahlian

      masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila dalam Dokumen Lelang
      ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan

      berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian lebih

      menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara
      gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan

      adalah yangmempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya

      paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala

      “claim” atau tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.

   h. Koordinasi Pekerjaan                                               

      Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh
      bagian yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang

      menyangkut dalam proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan

      dan konflik satu dengan lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci

      setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan

      konflik, serta harus   mendapat  persetujuan dari  Konsultan       
      Perencana/Konsultan Pengawas.                                      
   i. Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan Perlindungan

      terhadap milik umum :                                              

       1) Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari
          alat-alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta     

          memelihara kelancaran lalu-lintas, baik baik kendaraan maupun pejalan
          kaki selama kontrak berlangsung;                               

       2) Orang-orang yang tidak berkepentingan : Kontraktor harus melarang
          siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan

          dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas
          dan para penjaga;                                              

       3) Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa     

          pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala
          kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran

          pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-  
          kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam

          arti kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga
          dapat diterima Pemberi Tugas;                                  

       4) Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab

          atas penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang
          dianggap penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam.  

          Pemberi Tugas tidak bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub

          Kontraktor,atas kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau
          peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan;        

       5) Sarana prasarana yang terkena dampak akibat pekerjaan ini, maka
          kontraktor wajib mengembalikan seperti sediakala.              

       6) Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : Kontraktor harus

          mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan 
          pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang

          datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini

          disyaratkan harus memuaskan Pemberi Tugas dan tunduk kepada    
          ketentuan Undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi 

          pekerjaan, Kontraktor wajib mengadakan perlengkapan yang cukup untuk
          pertolongan pertama, yang mudah dicapai. Sebagai tambahan      
          hendaknya ditiap site ditempatkan paling sedikit seorang petugas yang

          telah dilatih dalam soal-soal mengenai pertolongan pertama, demikian

          pula termasuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam
          rangka pencegahan merebaknya wabah Covid-19 sesuai Instruksi   

          Menteri PUPR  No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan     

          penyebaran Corona  Virus Disease 2019   (Covid-19) dalam       
          penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                               

       7) Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut Pemberi 
          Tugas mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk   

          yang  berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu      

          sebagaimana Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada
          tambahan penggganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor 

          sebagai tambahan, yang mungkin ia keluarkan.                   

   j. Peraturan Hak Paten                                                
      Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau

      tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan
      merk dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan  

      peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini, iklan Kontraktor tidak diijinkan
      membuat iklan dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di

      tanah yang berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.       

K. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN  YANG DIGUNAKAN                          

  Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja

  dan Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini
  termasuk segala perubahan dan tambahannya, yakni :                     

  1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;           
  2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;          

  3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2002  tentang Penyelenggaraan Jasa     
     Konstruksi;                                                         

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;          
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan  

     Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;                                 

  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
     Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan
     Teknis Bangunan Gedung;                                             

  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :       
     31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan

     umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan    
     pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi;                          

  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor         
     22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;           

  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor        

     21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun

     2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui  

     Penyedia;                                                           
  12. Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan

     Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam Penyelenggaraan
     Jasa Konstruksi;                                                    

  13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9

     Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
     Penyedia;                                                           

  14. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang

     terkait antara lain :                                               
    a. Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi

       terbaru Cipta Karya Pedoman (1995);                               
    b. Ditetapkan dalam  pedoman  Pelaksanaan  Sistem Perencanaan        

       Pengembangan Program dan Penganggaran (Buku Petunjuk Pelaksanaan  
       Sistem Perencanaan Program Penyusunan Dan Penganggaran-SP4);      

    c. Peraturan/kode untuk peraturan keselamatan dan api untuk bangunan 
       pendidikan.                                                       
  15. Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

     peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia

     termasuk Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.         

L. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                              

  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                              

   1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 150 (seratus lima
     puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK;                  

   2. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 160 (seratus enam puluh)
     hari kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).     

M. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI                                       

  Pekerjaan Pembangunan Gedung terdiri dari Pekerjaan Standar dan Pekerjaan Non

  Standar yang mesti dikerjakan secara simultan dalam waktu yang bersamaan
  sehingga dibutuhkan kualifikasi/kompetensi khusus sesuai dengan ruang lingkup

  pekerjaan yang dikerjakan. Untuk mendapatkan hasil Produk Bangunan beserta
  kelengkapan lainnya yang berkualitas maka Penyedia Jasa Konstruksi yang akan

  mengerjakan pekerjaan tersebut harus memiliki Kualifikasi dan Kompetensi dengan

  persyaratan kualifikasi sebagai berikut:                               
  1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi:                               

    a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;                       
    b. Nomor Induk Berusaha Jasa Konstruksi                              

    c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi Usaha Kecil yang masih
       berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan Klasifikasi

       Bangunan Gedung Perkantoran (BG002) ;                             
    d. Akta Pendirian Perusahaan (CV/PT) beserta Perubahannya ;          

    e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);          
    f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak

       sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
       perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;            

    f. Tidak masuk Daftar Hitam baik untuk salah satu dan/atau semua pengurus

       dan untuk badan usahanya dan/atau tidak pernah wanprestasi pengalaman
       kerja sebelumnya;                                                 
    g. Melampirkan NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak    

       terakhir (SPT Elektronik 2024) berdasarkan hasil konfirmasi status wajib

       pajak KSWP Valid;                                                 
    h. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP);                              

    i. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;   
    j. Memiliki pengalaman pekerjaan sekurang-kurangnya satu pekerjaan dalam

       kurun waktu empat tahun terakhir, kecuali bagi perusahaan yang berdiri
       kurang dari tiga tahun.                                           

  2. Persyaratan Administrasi Teknis:                                    

    a. Menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan ;                       
    b. Menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan (Kurva S);              

    c. Menyampaikan rencana atau jadwal permintaan dan pengiriman material
       dalam pelaksanaan pekerjaan ;                                     

    d. Menyampaikan jadwal mobilisasi peralatan ;                        
    e. Menyampaikan program mutu terkait K3 ;                            

    f. Untuk poin a. sampai dengan poin e. diserahkan sebelum penandatanganan

       SPPBJ;                                                            

    g. Memiliki personil yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan diatas
       sebagai berikut :                                                 

      NO      Jabatan     Jml     Pendidikan        Sertifikat           
                                 Starata 1 (S1)                          
           Manger Lapangan                                               
                                  Sederajat   Sertifikat Kompetensi Kerja
       1 Pelaksanaan Pekerjaan 1                                         
                               Pengalaman 3 tahun (SKK)                  
              Gedung                                                     
                                   terakhir                              
                               Strata 1 (S1) Tehnik                      
       2     Petugas K3    1                  Bersertifikat              
                                    Sipil                                
       Dengan Melampirkan                                                
       1) Scan Ijazah, Fotocopy KTP                                      
       2) Memiliki Sertifikat Keterampilan sesuai yang dipersyaratkan dan

         dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kepemilikian Sertifikat Kompetensi

         Kerja oleh pihak yang sah mewakili Badan Usaha;                 
       3) Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk

         Tenaga Terampil yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat Rapat

         Persiapan Penunjukan Penyedia (RPPP) dikenakan sanksi sebagai   
         berikut:                                                        

          i. Sanksi administrasi, berupa pembatalan penetapan pemenang;  
          ii. Sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Persyaratan Peralatan                                               

     Sesuai dengan yang tertuang dalam spesifikasi teknis pekerjaan dibutuhkan
     peralatan utama dan peralatan pendukung guna kelancaran kegiatan    

     pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji kua kec. Muara Jaya yaitu

     sebagai berikut :                                                   

                                                  Kepemilikan            
       No      Jenis       Kualifikasi Jumlah                            
                                                    /status              
       PERALATAN  UTAMA :                                                

       1   Truck        Kapasitas Max 5 Ton 2 unit Milik Sendiri / Sewa  
                                                Milik Sendiri / Sewa     
       2   Bar Bender      Max 32 mm     1 unit                          
       3   Escavator Mini Kapasitas Max 5 Ton 1 unit Milik Sendiri / Sewa
                                                Milik Sendiri / Sewa     
       4   Genset Diesel  Min 15000 Watt 1 unit                          
       5   Stemper        Min 5000 Vpm   1 unit Milik Sendiri / Sewa     
                         Sertifikat Kalibrasi                            
       6   Theodolite                    1 unit Milik Sendiri / Sewa     
                        yang masih berlaku                               
       PERALATAN  PENDUKUNG  :                                           
         Scafolding                      25 unit Milik Sendiri / Sewa    
         Perlengkapan K3                 10 Set Milik Sendiri / Sewa     

     Persyaratan peralatan utama sebagai berikut :                       

    a. Bukti kepemilikan peralatan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

    b. Bukti kepemilikan yang berupa sewa Sesuai Peraturan yang berlaku. 

  4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)                                

     Penyedia menyiapkan penjelasan manajemen resiko serta penjelasan rencana
     tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi resiko dibawah ini :
     NO  JENIS / TIPE PEKERJAAN       IDENTIFIKASI RESIKO                

      1  Pekerjaan Atap dan Plafon Terjepit, Tergores, Tertimpa dan Terjatuh

N. DAFTAR PEKERJAAN  YANG  MERUPAKAN   TANGGUNGJAWAB    REKANAN          
  DAN SUDAH  MASUK DALAM  TOTAL HARGA PENAWARAN                          

  Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan sudah termasuk
  didalam perhitungan Harga Penawaran yang disampaikan oleh Penyedia Jasa

  meliputi antara lain:                                                  

  1. Pembuatan Pagar Keliling Proyek, Papan Nama Pekerjaan;              
  2. Pengadaan Air Kerja;                                                

  3. Pengadaan Listrik Kerja;                                            
  4. Pembuatan Barak, Direksi Keet, Gudang Material/Barang;              

  5. Biaya yang ditimbulkan dan peralatan yang dibutuhkan saat Commisioning Test;
  6. Penjagaan keamanan bahan, material dan tenaga selama pelaksanaan    

    pekerjaan fisik;                                                     
  7. Biaya Asuransi Tenaga   Kerja yang   dipekerjakan daan biaya        

    pengobatan/santunan bila terjadi kecelakaan di area pekerjaan ;      

O. KETENTUAN PELAKSANAAN  PEKERJAAN                                      
 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kantor Kemenag Kab. PALI ini diberlakukan

 ketentuan pembayaran sebagai berikut :                                  
   - Penyedia dapat diberikan uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh 

     perseratus) dari nilai kontrak dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat

     Jaminan Uang Muka  yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan harus        
     diresuransikan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI dimana Nilai

     Jaminan Uang Muka tersebut sekurang-kurangnya sama dengan Jumlah Uang
     Muka yang dibayarkan Bank Umum. Apabila selisih nilai penawaran terkoreksi

     lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari nilai HPS maka pembayaran uang
     muka ditiadakan.                                                    

   - Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dalam bentuk garansi   

     bank;                                                               
   - Pembayaran  untuk   hasil  pelaksanaan  pekerjaan ini dilakukan     

     berdasarkan kesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia.
   - Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Kantor Kemenag Kab. PALI harus

     memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

     (RKS) yang terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya akan
     diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).                  

   - Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Kantor Kemenag Kab. PALI     
     Kementerian Agama Kabupaten PALI harus memenuhi persyaratan.        

P. PENUTUP                                                               

  Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan

  pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan
  yang sesuai dengan rencana pembangunan