Jasa Pengangkutan Untuk Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN   KEUANGAN   REPUBLIK INDONESIA              
                         DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                      
               PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN             
                        GEDUNG DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK    
                       JALAN BUDHI I NO. 1 KEBON JERUK, JAKARTA BARAT 11530
                    TELEPON (021) 53654025; FAKSIMILE (021) 53654026; LAMAN www.pajak.go.id
                     LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
                         SUREL [email protected]; [email protected]
                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
          JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL                  
                       TAHUN ANGGARAN 2025                              

1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) merupakan unit organisasi

   Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengolah dan
   mengelola dokumen perpajakan yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) dan dokumen selain SPT.

   Proses pengolahan dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)
   diawali dengan proses pengambilan dokumen perpajakan yang meliputi dokumen SPT dan
   dokumen selain SPT yang telah dikemas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor

   Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau Kantor Wilayah (Kanwil).
   Untuk menjamin pelaksanaan proses tersebut secara optimal, dibutuhkan dukungan jasa

   pengangkutan dengan sarana transportasi kendaraan bermotor roda empat dan tenaga
   pengemudi yang andal yang disediakan oleh perusahaan di bidang penyediaan/pengelolaan

   jasa pengangkutan/ekspedisi/persewaan angkutan kendaraan bermotor roda empat dengan
   pengemudi yang memenuhi syarat. Dengan adanya jasa pengangkutan ini, diharapkan dapat

   menunjang kegiatan operasional PPDDP dalam hal pengangkutan dokumen perpajakan dan
   logistik dari dan/atau ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan,

   dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau Kantor Wilayah (Kanwil) sehingga proses
   pengolahan data dan dokumen perpajakan dapat terlaksana sesuai target.

2. Untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pengangkutan, penyedia jasa menyediakan tenaga kerja
   yang dibutuhkan, yaitu 1 orang pengawas dan 15 orang pengemudi.      
3. Kegiatan pengangkutan dokumen perpajakan dibagi dalam 2 wilayah, yaitu:

    i.  Wilayah A, meliputi seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan,
        Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Kantor Wilayah (Kanwil) di

        wilayah DKI Jakarta dan Banten, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan
        Bekasi;                                                         

    ii. Wilayah B, meliputi seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan,
        Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Kantor Wilayah (Kanwil) di

        wilayah Jawa Bagian Barat I, Jawa Bagian Barat II, Jawa Bagian Tengah I, Jawa
        Bagian Tengah II, Jawa Bagian Timur I, Jawa Bagian Timur II.    

4. Waktu kerja Pengemudi Wilayah A adalah Senin s.d. Jumat mulai pukul 07.30 s.d. 17.00
   WIB dibuktikan dengan laporan presensi tiap bulan, dan untuk wilayah B jam kerja sampai
   pada KPP, KP2KP, atau Kanwil tujuan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dan harinya
                                2                                       
   disesuaikan dengan jadwal pengambilan dokumen yang ditentukan oleh PPDDP.

   Pengambilan kemasan dan pengembalian dokumen perpajakan tidak boleh dilakukan di luar
   jam kerja KPP, KP2KP, atau Kanwil tujuan (pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB). Detail pelaksanaan

   pekerjaan dapat dipelajari pada Spesifikasi Teknis angka 6. RUANG LINGKUP
   PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG.                            

5. Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak kontrak ditandatangani sampai dengan 31
   Desember 2025.                                                       

6. Laporan pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan disampaikan secara
   hardcopy dan softcopy oleh penyedia jasa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

   Laporan tersebut berisi pembayaran BPJS, gaji, uang makan dan minum, serta biaya
   penginapan. Laporan sebagaimana disebutkan dituangkan secara rinci per orang.