Survei Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan Dan Kehumasan Djp

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
PEKERJAAN: SURVEI KEPUASAN PELAYANAN, DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN    
                          KEHUMASAN DJP                                 
                                                                        
                                                                        
I. Uraian Singkat Pekerjaan                                             
1.1. Lokasi Pekerjaan :                                                 
                                                                        
   Pekerjaan dilaksanakan pertanggungjawabannya dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
   Pajak (DJP), sedangkan lokasi survei meliputi wilayah kerja 352 Kantor Pelayanan Pajak
                                                                        
   (KPP) yang tersebar pada 34 Kanwil DJP di seluruh Indonesia.         
                                                                        
                                                                        
1.2. Uraian Pekerjaan                                                   
   1.2.1 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan
                                                                        
        Kehumasan DJP memiliki lingkup pekerjaan sebagai berikut:       
        a. Tahap Persiapan Survei                                       
                                                                        
        b. Tahap Pelaksanaan Survei                                     
        c. Tahap Pelaporan                                              
   1.2.2. Jumlah responden Wajib Pajak secara total sebanyak 34.716 responden
                                                                        
        sebagaimana terlampir pada dokumen KAK/Spesifikasi Teknis. Komposisi responden
        Wajib Pajak tiap KPP adalah 50 persen pelayanan dan 50 persen penyuluhan.
                                                                        
   1.2.3. Metodologi pengambilan sampel responden Wajib Pajak dilakukan dengan secara
        acak terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP. Wajib Pajak yang menjadi
                                                                        
        responden adalah Wajib Pajak yang pernah mendapatkan layanan di Kantor
        Pelayanan Pajak, baik melalui tatap muka langsung maupun dalam jaringan (online).
                                                                        
                                                                        
1.3. Spesifikasi Teknis.                                                
                                                                        
     Seluruh pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
     Spesifikasi Teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa
                                                                        
     produksi dalam negeri.                                             
                                                                        
                                                                        
1.4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.                                      
     1.4.1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal
          yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.
                                                                        
     1.4.2. Pelaksanaan pekerjaan selama 16(enam belas) minggu kalender terhitung dari
          tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.                       
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
1.5. Laporan Kemajuan Pekerjaan.                                        
     Laporan kemajuan pekerjaan, antara lain:                           
     a. Laporan Pendahuluan:                                            
                                                                        
       Laporan ini diserahkan kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak tanggal SPMK diterbitkan,
       sebanyak 3 (tiga) set. Sebagai bagian terpisah dari Laporan Pendahuluan yang tidak
                                                                        
       digandakan adalah salinan bukti pengeluaran biaya non personil dari kegiatan yang
       telah dilaksanakan sampai dengan Laporan pendahuluan disampaikan beserta daftar
                                                                        
       rekapnya.                                                        
     b. Laporan Perantara:                                              
                                                                        
       Laporan ini diserahkan kurang lebih 12 (dua belas) minggu sejak tanggal SPMK
       diterbitkan, sebanyak 3 (tiga) set. Sebagai bagian terpisah dari Laporan Perantara
       yang tidak digandakan adalah salinan bukti pengeluaran biaya non personil dari
                                                                        
       kegiatan yang telah dilaksanakan mulai penyampaian Laporan Pendahuluan sampai
       dengan Laporan Perantara disampaikan beserta daftar rekapnya.    
                                                                        
     c. Laporan Akhir:                                                  
       Laporan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) minggu sejak tanggal SPMK
                                                                        
       diterbitkan. Laporan poin a dan b dibuat sebanyak 3 (tiga) set dan laporan poin c
       dibuat sebanyak 5 (lima) set laporan akhir nasional, 1 (satu) set laporan integritas, dan
                                                                        
       34 (tiga puluh empat) set laporan akhir Kantor Wilayah DJP. Sebagai bagian terpisah
       dari Laporan Akhir yang tidak digandakan adalah salinan bukti pengeluaran biaya non
                                                                        
       personil selama pelaksanaan pekerjaan beserta daftar rekapnya.