| 0945698538401000 | - | |
| 0317185064445000 | - | |
| 0439254962401000 | - | |
| 0668170525432000 | - | |
| 0945640654401000 | - |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
`
KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DAN BARANG MILIK NEGARA MAKASSAR
GKN I MAKASSAR LANTAI 2, JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, MAKASSAR
90232; TELEPON (0411) 456959; FAKSIMILE (0411) 456853; SURAT
ELEKTRONIK tikbmn.makassar@kemenkeu.go.id; HELPDESK (0411)
425231/08114614531.
Uraian Singkat Pekerjaan
Latar belakang dan urgensi Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Pendukung
Operasional Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju adalah dengan telah
berlangsungnya Pembangunan GKN Mamuju sejak 2023 hingga 2025 sebagai pekerjaan
konstruksi umum bangunan gedung guna memenuhi kebutuhan akan tempat bekerja
yang baik dan optimal bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang berada di
Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju. GKN Mamuju dibangun dengan
telah memperhatikan dan menerapkan peraturan terkait Bangunan Gedung antara lain
Bangunan Gedung Hijau. Tahap pembangunan GKN Mamuju di tahun 2024 dan 2025
merupakan tahapan terpenting yakni tahap pelaksanaan konstruksi dengan target
penyelesaian konstruksi maksimal pada bulan Desember 2025.
Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya pemenuhan kelengkapan penunjang
bangunan utama GKN Mamuju agar operasional bangunan utama mampu bekerja
secara maksimal dengan adanya dukungan Sarana Prasarana yang memadai. Sarana
prasarana GKN Mamuju salah satunya adalah dengan tersedianya Meubelair dan
Fasilitas Pendukung Operasional dan disediakan beriringan dengan pembangunan
bangunan utama GKN Mamuju menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dikelola
dengan sangat baik agar seluruh capaian dan output yang dihasilkan sesuai yang
direncanakan dan diharapkan.
Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Pendukung Operasional GKN Mamuju juga
diharapkan menghasilkan produk dengan kualitas yang sangat baik, mendukung
tercapainya green building dan smart building pada GKN Mamuju yang menjadi perhatian
utama dalam lingkungan Kementerian Keuangan.