Pengadaan Kapal Patroli Fpb 28 Tahun Anggaran 2025, 2026, Dan 2027

URAIAN SINGKAT                                 

PENGADAAN KAPAL PATROLI FPB 28 TAHUN ANGGARAN 2025, 2026 DAN 2027   

                     (TENDER ULANG)                                 

             DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                      

          KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                   
         1.  SPESIFIKASI GALANGAN DAN PEKERJAAN                     

Latar Belakang                                                      

a. Pengawasan Laut DJBC                                             
      Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unsur pelaksana tugas pokok
  Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Ruang lingkup tugas DJBC
  meliputi pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean
  serta pengamanan hak-hak keuangan negara dalam bentuk pemungutan bea masuk
  dan bea keluar serta pajak dalam rangka impor (PDRI). Pengawasan atas lalu lintas
  barang impor/ ekspor oleh DJBC tidak hanya terbatas pada sisi fiskal yang berupa
  pemenuhan ketentuan kepabeanan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi
  juga termasuk sisi non-fiskal yang berupa pemenuhan ketentuan larangan dan
  pembatasan impor/ ekspor, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan
  penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/ atau kejahatan lintas negara
  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.           
      Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
  tentang Keuangan Negara, salah satu fungsi pengelolaan fiskal Menteri Keuangan
  adalah terkait administrasi kepabeanan. DJBC sebagai bagian dari Kementerian
  Keuangan memiliki unit pengawasan dengan karakteristik utama pada pengawasan di
  bidang fiskal. Oleh sebab itu, pengawasan laut yang dilakukan oleh DJBC merupakan
  prosperity patrol, atau dalam aspek pendekatan kesejahteraan. Patroli laut DJBC
  memiliki nilai strategis dan karakteristik khusus di bidang fiskal untuk mengamankan
  penerimaan negara berupa Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dibebankan kepada
  DJBC. Inilah yang menjadi pembeda dengan pengawasan yang dilakukan dengan
  instansi lainnya yang menitikberatkan pada unsur keamanan (security) dalam aspek
  pengawasannya.                                                    
b. Kelas Kapal dan Wilayah Penugasan Kapal Patroli DJBC             

      Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut
  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan
  dan Cukai, dijelaskan bahwa kelas dan spesifikasi Kapal Patroli DJBC terbagi menjadi
  Kelas I, II, III, IV, V, dan VI. Kapal patroli FPB 28 Aluminium dan FPB 28 Aluminium
  masuk dalam kategori masing-masing Kelas II dan Kelas III. Kelas II memiliki ketentuan
  spesifikasi panjang kapal (P) sebesar 40 M > P ≥ 30 M, sedangkan Kelas III memiliki
  ketentuan spesifikasi panjang kapal (P) sebesar 30 M > P ≥ 20 M.  
      Ketentuan terkait wilayah penugasan kapal patroli telah diatur dalam Peraturan
  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2020 tentang Patroli Laut. Kapal
  Patroli Kelas II direkomendasikan wilayah penugasannya di Perairan Kepulauan, Laut
  Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, LK, dan High Seas dengan batasan Sea State 4. Kapal
  Patroli Kelas II dapat bertugas di Perairan Pedalaman dalam kondisi tertentu.
  Sedangkan untuk Kapal Patroli Kelas III direkomendasikan wilayah penugasannya di
  Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, LK,
  dan High Seas dengan batasan Sea State 3.                         

c. Kebutuhan Pembangunan Kapal Patroli DJBC                         
      Adanya kejadian tsunami di Palu, Sulawesi Selatan pada tahun 2018 telah
  membuat lima unit Kapal Patroli DJBC yang bersandar di Dermaga Pangkalan Sarana
  Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan mengalami rusak berat dan tenggelam. Hal ini
  menjadi salah satu yang melatarbelakangi adanya kajian analisis kebutuhan Kapal
  Patroli DJBC pada tahun 2019. Selanjutnya kebutuhan tersebut dituangkan dalam
  Rencana Strategis Direktorat Penindakan dan Penyidikan Tahun 2019-2024,
  penggantian kapal terdampak tsunami di Pantoloan dengan melakukan pengadaan
  kapal FPB 28 meter sebanyak 5 unit.                               
      Seiring dengan perkembangan titik rawan penyelundupan dan pola patroli yang
  dilaksanakan DJBC, Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas (Rakorpimtas) Pengawasan
  Laut pada tanggal 19 Desember 2022 memutuskan adanya kekurangan 5 unit kapal
  patroli yang perlu dibangun, yaitu 3 (tiga) unit FPB 38 dan 2 (dua) unit FPB 28. Hal ini
  diperkuat oleh Kajian Perencanaan Kebutuhan Kapal Patroli Bea dan Cukai yang
  disusun Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan penyesuaian kebutuhan operasi
  terbaru.                                                          
      Pada tahap ini DJBC akan mengadakan 2 (dua) unit FPB 28 melalui tender umum
  dan terbuka bagi penyedia pengadaan kapal (galangan) yang berbadan hukum di
  Indonesia. Pemilihan penyedia jasa pembangunan kapal ini dilakukan melalui proses
  pengadaan elektronik (e-procurement), terbuka bagi perusahaan yang mampu,
  ditetapkan sebagai pemenang tender dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan
  pengadaan kapal patroli FPB 28 dengan material alumunium.         

Maksud dan Tujuan                                                   
a. Maksud                                                           
      Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan kapal patroli
  FPB 28 berbahan aluminium, agar kapal yang dibangun memenuhi persyaratan-
  persyaratan teknis pembangunan kapal, operasionalisasi dan regulasi yang berlaku
  nasional maupun internasional serta persyaratan Biro Klasifikasi Indonesia.

b. Tujuan                                                           
      Adapun tujuan pelaksanaan pekerjaan ini yaitu:                
   1) Melaksanakan pengadaan kapal patroli FPB 28 sebanyak 2 (dua) unit dengan
     bahan aluminium yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, kebutuhan
     operasional dan regulasi yang berlaku nasional maupun internasional.
   2) Agar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal ini dapat diselesaikan sesuai dengan
     yang tertuang dalam spesifikasi teknis sebagai pendetailan dari owner requirement.

   3) Agar kapal yang dibangun menggunakan desain yang baik, mudah dioperasikan
     oleh Awak Kapal Patroli (AKP) DJBC / user friendly dan memenuhi standar
     perawatan kapal.                                               
   4) Agar kapal yang dibangun ini menggunakan bahan dan peralatan yang bermutu baik
     sesuai dengan persyaratan teknik dan regulasi yang berlaku, serta menggunakan
     teknologi dan peralatan mutakhir, dan model yang terkini.      
   5) Agar pelaksanaan pengadaan kapal ini harus memenuhi persyaratan dan kaidah-
     kaidah pembangunan kapal patroli dengan memenuhi ketentuan standar Biro
     Klasifikasi Indonesia (BKI).                                   
   6) Agar dalam pengadaan kapal ini dikerjakan oleh galangan yang memiliki
     kemampuan profesional sehingga kapal yang dibangun memiliki kualitas
     pengerjaan yang baik.                                          

Sasaran                                                             
    Sasaran yang diinginkan dalam kegiatan pengadaan kapal patroli FPB 28 sebanyak
2 (dua) unit adalah tersedianya 2 (dua) unit kapal patroli sesuai dengan spesifikasi teknis
yang ditentukan dan telah mengikuti tata cara pembangunan kapal cepat dengan

menggunakan bahan aluminium yang tepat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku baik
nasional dan internasional, sehingga kapal patroli FPB 28 yang telah dibangun tersebut
dapat dioperasikan secara optimal. Di sisi lain juga diperoleh beberapa target / sasaran
antara lain:                                                        
a. Terpenuhinya kebutuhan sarana patroli khususnya kapal patroli cepat FPB 28 berbahan
  aluminium dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC),   

b. Terpenuhinya upaya perkuatan dan peningkatan kapasitas unit kerja DJBC dalam
  rangka melaksanakan salah satu fungsi dan tugasnya yaitu pengawasan, penindakan
  dan penyidikan terhadap praktek-praktek penyelundupan dan kegiatan illegal lainnya
  dalam bidang perdagangan, khususnya barang-barang yang keluar dan masuk wilayah
  pabean Indonesia dapat berjalan dengan baik.                      
c. Terselenggaranya kegiatan operasi patroli di perairan laut Indonesia dapat terlaksana
  dengan baik dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang diperkirakan rawan terhadap
  kegiatan penyelundupan dan praktek- praktek perdagangan yang melanggar hukum.
d. Berkurangnya praktek-praktek illegal trading melalui jalur laut baik dari sisi intensitas
  maupun jumlahnya.                                                 

Lokasi Kegiatan                                                     
    Lokasi pekerjaan pengadaan kapal patroli ini adalah di galangan pemenang tender
yang berada di wilayah Republik Indonesia.                          

Sumber Pendanaan                                                    
    Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Kantor Pusat DJBC Tahun
Anggaran 2025, 2026, dan 2027 (Pra Dipa). Dengan catatan bahwa dalam hal apabila
adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan anggaran paket PENGADAAN
KAPAL PATROLI FPB 28 TAHUN ANGGARAN 2025, 2026 DAN 2027 (TENDER ULANG)
tidak tersedia, maka pengadaan barang/jasa ini dapat dibatalkan dan penyedia
barang/jasa wajib melepaskan hak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Ruang Lingkup                                                       
    Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang berupa 2 (dua) unit unit kapal patroli
FPB 28 yang terdiri atas:                                           
a. Melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan kapal patroli sesuai dokumen
  spesifikasi teknis sebagaimana terlampir dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
  pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.                    

b. Membuat dan menyerahkan production drawing (konstruksi dan perpipaan) kepada
  Pemilik Kapal dan Konsultan Pengawas sebagai panduan dalam pelaksanaan
  pekerjaan.                                                        
c. Melakukan inspeksi dan pengujian yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan.
d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan
  Kontrak.                                                          
e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
  yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.                     

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
  ditetapkan dalam Kontrak.                                         
g. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat
  kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya
  akibat kegiatan Penyedia.                                         

h. Memberikan garansi dan asuransi sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum
  Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).           
i. Melaksanakan pelatihan dan pengenalan (training and familiarization) terkait
  pengoperasian dan pemeliharaan kapal patroli serta perlengkapan dan peralatannya.
j. Melakukan pengurusan dan menyelesaikan surat ukur, surat laut, grosse akta dari
  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dokumen sertifikat klas dari Biro Klasifikasi
  Indonesia (BKI) dengan Notasi +A100(Isp), +SM, P Patrol AL (HSC). 
k. Menunjuk konsultan untuk melaksanakan post-audit TKDN sesuai dengan ketentuan
  yang berlaku serta menyampaikan laporan hasil perhiutungan post-audit TKDN dari
  konsultan.                                                        
l. Melaksanakan pengiriman kapal patroli ke Tempat Tujuan Pengiriman.

                              Jakarta, September 2025               
                     http://tipettd/ http://penandatangan/          

                              Ditandatangani secara elektronik      
                              Amni Khalim