Pengadaan Sewa Sistem Network Detection And Response Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025

KERANGKA    ACUAN  KERJA                              

         Sewa  Sistem Network Detection and Response                    
                    Kementerian Keuangan                                

                     Tahun Anggaran  2025                               

            Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan          
                       Kementerian Keuangan                             
                             2025                                       

A. Latar Belakang                                                       

         Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen (BaTii) merupakan Unit di

   Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai tugas menyelenggarakan
   pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan
   data, informasi, dan intelijen keuangan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri

   Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
   Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu

   fungsi BaTii adalah melakukan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi
   informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi dan intelijen keuangan, serta

   transformasi digital dan manajemen perubahan.                        
         Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2024

   tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
   Kementerian Keuangan, Investasi TIK dilaksanakan dalam rangka menjaga tingkat dan

   kualitas layanan dan/atau menyelenggarakan layanan baru. Sesuai Pasal 11 ayat
   (3) Investasi TIK oleh Unit TIK Pusat dilaksanakan dalam mendukung: (a)
   penyelenggaraan Layanan Bersama (Shared Services) (b) investasi TIK yang

   digunakan secara bagi pakai; dan/atau (c) investasi TIK yang sesuai dengan tanggung
   jawab Unit TIK Pusat.                                                

         Kemenkeu memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
   (TIK) untuk mendukung proses bisnis pengelolaan keuangan dan kekayaan negara

   secara terpadu serta menjaga keamanan informasi infrastruktur TIK dan sistem
   informasi dari serangan malware, pencurian data dan serangan keamanan yang lain.

         Salah satu faktor keberhasilan dalam pengelolaan layanan berbasis TIK adalah
   pengendalian terhadap ancaman dan serangan keamanan yang ditujukan pada

   infrastruktur TIK dan sistem informasi. Keandalan dan ketahanan sistem informasi
   sangat bergantung pada kinerja perangkat keamanan informasi. Namun demikian,

   perangkat keamanan memiliki keterbatasan kapasitas dalam menangani volume trafik
   jaringan yang tinggi, sesuai dengan spesifikasi lisensi, jenis perangkat keras
   (hardware/appliance), dan perangkat lunak (software/firmware) yang digunakan. Untuk

   menjamin efektivitas deteksi dan respons terhadap ancaman secara optimal,
   penambahan kapasitas perangkat keamanan, seperti upgrade lisensi atau perluasan

   skala perangkat, menjadi langkah penting guna memastikan sistem tetap berjalan
   dalam batas dukungan yang direkomendasikan.                          

      Untuk menjawab tantangan isu keamanan informasi Kemenkeu telah menerapkan
  perangkat Network Detection and Response (NDR) adalah solusi keamanan jaringan

  yang berfungsi untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman berbasis
  jaringan menggunakan analitik terkini, AI/ML, dan traffic visibility. Perangkat NDR yang

  diadakan pada tahun 2023 adalah Vectra X29 dengan kemampuan sebagai solusi
  deteksi dan respons jaringan berbasis AI/ML yang memberikan visibilitas penuh

  terhadap trafik north-south maupun east-west di DC, cloud, IoT/OT, dan lingkungan
  hybrid. Kemampuannya meliputi deteksi ancaman canggih termasuk serangan zero-day,
  lateral movement, penyalahgunaan akun, hingga komunikasi Command and Control

  (CnC), bahkan dalam trafik terenkripsi tanpa perlu dekripsi penuh.    
      Sistem NDR ini mengurangi noise dengan triage dan prioritisasi alert, sehingga

  hanya ancaman yang benar-benar signifikan yang ditampilkan. Selain itu, Vectra NDR
  mendukung investigasi forensik, menyediakan metadata jaringan historis untuk analisis

  insiden, serta integrasi dengan Network Packer Broker (NPB), Security Information and
  Event Management (SIEM), Security Orchestration, Automation, and Response

  (SOAR), Endpoint Detection and Response (EDR), Active Directory (AD), Sistem
  Virtualisasi dan Firewall guna memungkinkan respon otomatis seperti isolasi host atau

  pemblokiran koneksi. Dengan pendekatan ini, Vectra NDR membantu tim SOC lebih
  cepat mendeteksi, menganalisis, dan merespons serangan, sekaligus menurunkan risiko

  false positives dan mempercepat incident response.                    

B. Landasan Hukum                                                       
         Dasar hukum Sewa Sistem Network Detection and Response Kementerian
   Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:                 

    a.  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024
        tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan          

    b.  PMK Nomor 110 Tahun 2024 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem 
        Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
    c.  Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/KMK.01/2023 tentang   

        Pengelolaan Infrastruktur TIK di Lingkungan Kemenkeu            
    d.  KMK Nomor 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber

        dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Kebutuhan dan Kapasitas                                              
         Perangkat yang akan diadakan dalam kegiatan Sewa Sistem NDR Kementerian
   Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah perangkat yang mampu terintegrasi dengan

   perangkat NDR existing dan mampu menganalisa trafik sebanyak minimal 12.000 IP

   Address dan mampu berfungsi sebagai sensor dengan kemampuan throughput
   minimal 20 Gbps.                                                     

         Perangkat NDR tersebut berfungsi secara efektif untuk melindungan aset
   informasi Kementerian Keuangan dengan cara melakukan deteksi serangan East-West,

   yaitu ancaman cyber yang dapat bergerak secara lateral atau internal dalam jaringan.
   Topologi jaringan dan spesifikasi teknis dalam ruang lingkup pekerjaan Sewa Sistem

   NDR Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut: 

         Gambar 1. Topologi perangkat Network Detection and Response    

D. Spesifikasi Teknis Perangkat Network Detection and Response          

         Spesifikasi teknis perangkat Network Detection and Response Vectra adalah
   sebagai berikut:                                                     

    a.  Perangkat memiliki fungsi sebagai Sensor atau Brain.            
    b.  Perangkat memiliki kemampuan sebagai Sensor dengan throughput minimal 20
        Gbps atau setara kemampuan analisis IP minimal 12.000 IP address atau host.

    c.  Perangkat NDR yang ditawarkan dapat integrasi dengan perangkat NDR saat ini
        dan NPB Kemenkeu.                                               

E. Ruang Lingkup Pekerjaan                                              
         Penyedia Pengadaan Sewa Sistem NDR yang akan melaksanakan kegiatan

   agar memberikan layanan dan luaran sebagai berikut:                  

    a.  Instalasi, Konfigurasi, Integrasi, dan Pengujian                
         1) Penyedia menyediakan perangkat sewa NDR yang dapat difungsikan

            sebagai Sensor dan terintegrasi dengan NDR Vectra X29 existing sebagai
            Brain.                                                      

         2) Penyedia melakukan instalasi dan konfigurasi Perangkat Sewa Sistem
            NDR serta melakukan Integrasi dengan Perangkat NDR Vectra X29

            Existing sesuai rancangan Tim Teknis pada kajian ini.       
         3) Penyedia melakukan pengujian yang menunjukkan proses integrasi
            dengan perangkat NDR Vectra X29 existing.                   

         4) Penyedia menyediakan pendukung implementasi seperti kabel jaringan,
            kabel daya listrik, dan pendukung implementasi lainnya yang diperlukan.

         5) Penyedia menyediakan dokumentasi instalasi yang memuat proses
            instalasi dan konfigurasi Perangkat Sewa serta Integrasi dan pengujian

            dengan Perangkat NDR Vectra X29 Existing.                   
    b.  Penyediaan Perangkat Back up                                    

         1) Penyedia menyediakan perangkat backup selama masa sewa jika terjadi
            kerusakan, permasalahan atau insiden terhadap Sistem NDR (perangkat

            NDR Vectra existing BaTii dan perangkat sewa).              
         2) Penyedia mendapatkan jaminan ketersediaan perangkat back up dari
            Distributor Resmi Vectra, dan penyimpanan perangkat back up 

            ditempatkan pada DC Kemenkeu atau gudang Distributor Resmi di wilayah
            Indonesia paling lambat 30 Desember 2025.                   

    c.  Upgrade Perangkat                                               
         1) Penyedia melakukan upgrade OS dan firmware pada perangkat sewa dan

            existing.                                                   
         2) Penyedia menyediakan dokumentasi hasil upgrade.             

         3) Penyedia berkewajiban memastikan versi firmware atau software adalah
            terkini, sesuai dengan rekomendasi yang disepakati bersama  

     d. Problem Solving                                                 
         1) Penyedia melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atau gangguan

            pada sistem NDR (perangkat NDR Vectra existing BaTii dan perangkat
            sewa) sehingga fungsi perangkat bekerja kembali dengan normal selama
            masa layanan sewa.                                          

         2) Penyedia bertanggung jawab atas sistem NDR melingkupi perangkat NDR
            Vectra existing BaTii dan perangkat sewa yang terpasang di BaTii dengan

            coverage pekerjaan setiap hari selama 24 jam (7x24 jam), termasuk hari-

            hari libur dan hari libur lain yang ditetapkan oleh pemerintah selama masa
            layanan sewa.                                               

         3) Menyediakan layanan On Call Engineer dengan ruang lingkup kegiatan
            termasuk jika diperlukan On Site di DC terkait incident dan problem

            management sesuai dengan poin 2 selama masa layanan sewa.;  
         4) Dalam hal penanganan gangguan, penyedia wajib memenuhi ketentuan

            sebagai berikut:                                            
            a) Response time maksimal 30 menit, dihitung sejak laporan gangguan
               diterima penyedia sampai ada tindakan penanganan kerusakan

               tersebut.                                                
            b) Waktu maksimal penyelesaian penanganan gangguan adalah 1x24

               jam, dihitung sejak laporan gangguan diterima oleh penyedia sampai
               sistem NDR (perangkat NDR Vectra existing BaTii dan perangkat

               sewa) yang rusak diperbaiki sehingga sistem NDR dapat beroperasi
               normal kembali, dalam hal diperlukan pergantian perangkat maksimal

               7x24 jam.                                                
            c) Perbaikan gangguan dan permasalahan yang terjadi akan di 

               informasikan melalui email dan/atau saluran komunikasi lain yang
               disepakati bersama Tim Pengawas dan Tim Teknis.          
         5) Menyediakan layanan eskalasi masalah sesuai dengan struktur organisasi

            Call Tree Problem Handling.                                 
     e. Pelaksanaan Rapat Evaluasi                                      

         1) Penyedia melakukan rapat monitoring evaluasi bersama user terkait
            utilisasi perangkat, isu perangkat (jika ada), deteksi ancaman (jika ada),

            dan informasi terkait fitur pada versi terbaru (jika ada)   
         2) Rapat dilakukan dalam bentuk luring atau daring dan dilaksanakan minimal

            1 (satu) kali setiap bulan selama masa layanan sewa.        
     f. Transfer Knowledge                                              

         1) Penyedia melakukan transfer knowledge kepada Tim Teknis setelah
            proses instalasi, konfigurasi, integrasi dan pengujian perangkat sewa

            sistem NDR.                                                 
         2) Transfer knowledge dilakukan selama masa kontrak.           
         3) Transfer knowledge dilakukan selama 1 (satu) hari di ruang kelas BaTii di

            Jakarta.                                                    

F. Dokumentasi Pekerjaan                                                
    No Ruang Lingkup Pekerjaan  Luaran                                  
    1. Instalasi, Konfigurasi, Integrasi Laporan Instalasi, Konfigurasi, Integrasi

       dan Pengujian            dan Pengujian                           
    2. Penyediaan Perangkat Back up Laporan Penyediaan Perangkat Back Up

                                dan Surat Pernyataan Distributor Resmi  
    3. Upgrade Perangkat        Laporan Upgrade Perangkat               

    4. Problem Solving          Laporan Problem Solving                 
    5. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Laporan Rapat                         

    6. Transfer Knowlegde       Laporan Transfer Knowledge              

G. Batas Waktu Laporan                                                  
    No Luaran Pekerjaan  Batas Waktu Luaran  Periode Pelaksanaan        

    1. Instalasi, Konfigurasi, Satu kali dalam masa Selama masa kontrak 
       Integrasi dan Pengujian kontrak dan paling lambat (sampai dengan 31
                         10  hari kalendar sejak Desember 2025)         

                         BAST.                                          
    2. Penyediaan Perangkat Apabila terjadi paling Selama masa sewa     

       Back up           lambat 10 hari kalender sistem atau layanan    
                         sejak dilakukan pergantian (sampai dengan 31   

                         perangkat.          Desember 2026)             
    3. Upgrade Perangkat Apabila terjadi paling Selama masa sewa        

                         lambat 10 hari kalender sistem atau layanan    
                         sejak dilakukan pergantian (sampai dengan 31   

                         perangkat.          Desember 2026)             
    4. Problem Solving   Setiap bulan selama masa Selama masa sewa      

                         layanan (dalam  satu sistem atau layanan       
                         tahun).             (sampai dengan 31          

                                             Desember 2026)             
    5. Pelaksanaan  Rapat paling lambat 7 hari Selama masa sewa         
       Evaluasi          kalender sejak dilakukan sistem atau layanan   

                         Rapat Evaluasi bulanan (sampai dengan 31       
                         selama masa   layanan Desember 2026)           

                         (dalam satu tahun).                            
    6. Transfer Knowledge paling lambat 7 hari Selama masa kontrak      

                         kalender sejak dilakukan (sampai dengan 31     
                         Transfer Knowledge. Desember 2025)             

H. Waktu Pelaksanaan                                                    
         Kegiatan Sewa Sistem Network Detection and Response Kementerian

   Keuangan Tahun Anggaran 2025 berlaku efektif sejak penandatanganan surat
   perjanjian/kontrak dengan jenis kontrak Lumpsum dengan detil sebagai berikut:

    a.  Masa kontrak adalah masa kegiatan Sistem Network Detection and Response
        TA 2025 dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 31

        Desember 2025.                                                  
    b.  Masa sewa layanan adalah masa aktif layanan atau lisensi penggunaan Sistem

        Network Detection and Response selama 1 (satu) tahun.           

I. Lokasi Kegiatan                                                      
     Kegiatan ini akan dilaksanakan di Gedung Badan Teknologi Informasi dan
  Intelijen Keuangan di Jakarta.