Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Negara Kementerian Keuangan (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2024 Dan 2025)

KEMENTERIAN  KEUANGAN   REPUBLIK  INDONESIA             
                          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                     
                       SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL                  
                       JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
                   TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5734795; SITUS www.pajak.go.id
                       LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
                               EMAIL pengaduan@pajak.go.id              
                        URAIAN SINGKAT                                  
  PENGADAAN PEKERJAAN JASA MANAJEMEN KONSULTANSI PEMBANGUNAN            
 RUMAH  SUSUN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN (KONTRAK TAHUN JAMAK          
                  TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025)                         
Kebutuhan hunian bagi ASN Kementerian Keuangan di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Di
wilayah DKI Jakarta terdapat seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan baik unit vertikal
                                                                        
maupun non vertikal dengan jumlah ± 25.182 pegawai. Dari total jumlah pegawai tersebut
tidak semua berasal dari DKI Jakarta (perantau), sehingga memerlukan tempat tinggal
sementara. Penyediaan hunian dengan bentuk vertikal dipilih dengan mempertimbangkan
keterbatasan luas lahan yang tersedia, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan hunian
dengan jumlah yang optimal bagi PNS Kementerian Keuangan yang belum memiliki rumah
dan/atau ditugaskan di daerah yang bukan homebase di wilayah DKI Jakarta.
                                                                        
Saat ini Direktorat Jenderal Pajak memiliki aset tanah berlokasi strategis yang berada di
Kemanggisan, Jakarta Barat. Aset tanah tersebut berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal
Pajak pada tahun 2019 yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ke-3. Mengingat aset tanah
berada di lokasi yang strategis, saat ini masih ada upaya dari pihak ke-3 untuk menguasai
kembali sehingga diperlukan upaya pengamanan Barang Milik Negara.       
                                                                        
Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-941/MK.01/2023
tanggal 19 November 2023 hal Persetujuan Menteri Keuangan Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Atas Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Negara
Kementerian Keuangan, telah diberikan persetujuan atas Kontrak Tahun Jamak pekerjaan
Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan dimulai sejak tahun anggaran 2024
sampai dengan tahun anggaran 2025. Jumlah pagu anggaran pelaksanaan Jasa Manajemen
                                                                        
Konstruksi sebesar Rp3.321.600.000 (Tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus
ribu rupiah).