Pengadaan Jasa Cleaning Service, Jasa Tenaga Bantu/Helper, Dan Jasa Tenaga Pendukung Tahun 2025

Uraian Singkat Pekerjaan                          
Pengadaan Jasa Cleaning Service, Jasa Tenaga Bantu/Helper, dan Jasa Tenaga Pendukung Tahun
                               2025                                       
                                                                          
1. Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kebersihan kantor, pelayanan Jasa tenaga
  bantu/Helper dan Jasa Tenaga Pendukung meliputi :                       
  a. Bagian Eksterior (kecuali fasad gedung berupa ACP yang tidak terjangkau alat sederhana);
  b. Bagian Interior, antara lain : atap plafond (langit-langit), dinding (kaca, tembok), lantai,
     furniture (meja kursi), ruang kerja, lobby dan koridor, selasar dan luar gedung, pantry,
     toilet, tangga darurat, lift, basement dan rooftop, ruang panel, musholla dan pos keamanan,
     perawatan taman dan bagian-bagian lainnya di sekitar lingkungan kantor Komisi
     Pemberantasan Korupsi;                                               
  c. Pelayanan Jasa Tenaga Bantu/Helper: membantu kegiatan pelayanan internal
     kerumahtanggaan seperti pramusaji, set ruangan, mengangkat dan distribusi barang,
     pemeliharaan Taman sederhana peralatan kantor dan lainnya dalam lingkup pelayanan
     internal perkantoran;                                                
  d. Pelayanan Jasa Tenaga Pendukung: membantu kegiatan pelayanan internal
     kerumahtanggaan seperti pemeliharaan sederhana peralatan kantor dan administrasi
     dalam lingkup pelayanan internal perkantoran.                        
2. Penyedia jasa menyediakan tenaga/pegawai yang akan dipekerjakan di KPK, dan mampu
  mempelajari serta mengkonfirmasikan berbagai kriteria, standar kompetensi sesuai dengan
  persyaratan yang ditetapkan KPK;                                        
3. Penyedia wajib mengikutkan kembali Tenaga Kerja yang bekerja di KPK pada periode tahun
  sebelumnya dalam proses rekrutmen;                                      
4. Penyedia jasa melakukan tes kelayakan dan kesehatan yang diperlukan untuk mendapatkan
  calon Tenaga Kerja yang akan ditempatkan di KPK. Tes kelayakan yang dilakukan berupa tes
  kompetensi sesuai bidangnya dan tes kesehatan yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan
  minimal berupa pemeriksaan dokter, darah hematologi lengkap, Thorax Postero–Anterior, dan
  Narkoba yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan/Laboratorium yang memiliki izin usaha yang
  dikeluarkan oleh Instansi berwenang;                                    
5. Penyedia dilarang memungut biaya apapun selama proses perekrutan;      
6. Penyedia jasa melakukan pembayaran kompensasi (gaji dan kompensasi lainnya berupa
  asuransi dan lain-lain) kepada pegawainya yang ditempatkan di KPK sesuai dengan Tabel
  Daftar Kuantitas dan Harga serta syarat-syarat lain yang dipersyaratkan oleh peraturan
  perUndang-Undangan yang berlaku. Pembayaran ini harus dilakukan selambat-lambatnya
  tanggal 1 (satu) setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka dibayarkan 1 (satu)
  hari sebelumnya kecuali untuk bulan Desember;                           
7. Penyedia jasa sudah mendaftarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan dapat digunakan
  per tanggal 01 Januari 2025;                                            
8. KPK akan melakukan pembayaran kepada penyedia jasa setelah berita acara serah terima
  pekerjaan di tanda-tangani;                                             
9. Penyedia jasa harus menempatkan 1 (satu) orang pegawai sebagai PIC untuk penghubung
  kegiatan operasional pengelolaan tenaga di KPK secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam
  tiap bulannya dan menyusun laporan berupa log book pengawasan operasional;
10. Penyedia jasa pengelola tenaga kerja diwajibkan membuat Laporan Bulanan mengenai
  progress pekerjaan, bukti pembayaran kompensasi pegawai, Bukti pembayaran iuran BPJS,
  kepada pemberi kerja paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau tanggal hari
  kerja berikutnya jika tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur;           
11. Penyedia jasa harus dapat menjaga kerahasian data, yaitu berbagai informasi yang diperoleh
  selama pelaksanaan pekerjaan, yang ditunjukkan dengan kesediaan menandatangani
  perjanjian kerahasiaan dengan KPK.