Raden Mohammad Aviandito | 06*7**3****52**0 | Rp 373,000,000 | 87.5 |
DRAFT DOKUMEN KONTRAK
Nomor : BJ.01.01/A.VIII.12/……../2023
Tanggal: Mei 2023
antara
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI
Dengan
………………
untuk melaksanakan paket pekerjaan
Jasa Konsultansi Data Analytics Manager 2
Unit Kerja
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Kesehatan RI
Tahun Anggaran
2023
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2023
Dokumen Kontrak ini ditandatangani oleh wakil sah para pihak, yaitu
Ir. Zulfi, MM
Pejabat Pembuat Komitmen atas nama
Unit Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI
dan
……….
BAB I
SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Jasa Konsultansi Perorangan Data Analytics Manager 2
Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023
Nomor : BJ.01.01/A.VIII.12/……../2023
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat
dan ditandatangani di Jakarta pada hari ……. tanggal …… bulan …….. tahun ............ antara:
I. Ir. Zulfi.,M.M, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI, yang
berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4 – 9 Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro
Keuangan dan BMN Nomor HK.02.03/4/4036/2022 tanggal 27 Desember 2022
(selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”),dan
II. ……………, Data Analytics Manager 2 yang berkedudukan di............... , berdasarkan
Kartu Identitas KTP Nomor .............. (selanjutnya disebut “Penyedia”).
Masing-masing disebut Pihak, secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan
terlebih dahulu bahwa:
a) Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan RI merupakan Organisasi yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/3605/2021 tentang Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) Kementerian
Kesehatan 2021.
b) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Peraturan LKPP
No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia.
c) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: BJ.01.01/A.VIII.12/……../2023 tanggal ....... 2023
untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan”.
d) Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan penyedia untuk memulai pekerjaan
melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: BJ.01.01/A.VIII.12/……../2023
tanggal: …………2023 sebagai perintah mulai pekerjaan.
e) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi
persyaratan kualifikasi, dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
f) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
g) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat
dan/atau penasihat hukum;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait
Maka Oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat
dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
Istilah dan Ungkapan
Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampiran Kontrak ini.
Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup Data Analytics Manager 2 pada Digital Transformation Office di Lingkup
Kementerian Kesehatan RI antara lain (dan tidak terbatas) pada:
1. Memimpin tim Data Analytics dan mengelola manajemen proyek untuk perencanaan
mengembangkan Business Intelligence Dashboard untuk PMO Digital Transformation
Office;
2. Memimpin perencanaan design tim Data Analytics dan mengelola manajemen proyek
peningkatan performa Business Intelligence Dashboard untuk PMO Digital
Transformation Office;
3. Memimpin tim Data Analytics dan mengelola manajemen proyek untuk proyek analisis
data ad hoc dan/atau piket data yang berkaitan dengan PMO Digital Transformation
Office;
4. Menjalankan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan Head of Project
Management Office Digital Transformation Office, Chief Data Officer (CDO), dan Chief
Digital Transformation Office (CDTO);
5. Membuat laporan administrasi bulanan kegiatan yang dikerjakan sebagai dasar
pembayaran honor bulanan.
Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
(1) Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan ini menggunakan Jenis Kontrak Waktu
Penugasan;
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp. ……………….
Pasal 4
Dokumen Kontrak
(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini:
a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
d. Syarat-syarat Umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran;
f. KAK;
g. gambar-gambar (apabila ada);
h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada;
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pemeriksaan
(BAHP); dan
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;
Pasal 5
Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
pada tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak
sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK, yang mana lebih dahulu terjadi.
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia,
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pejabat Penandatangan Kontrak
Ir. Zulfi.,MM …………………………..
NIP. 196607082000121001
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Satuan Harga Satuan Harga Total
1. Jasa Konsultansi 1 8 OB Rp.
Perorangan Data ……………….
Rp……………..
Analytics Manager
2
TOTAL Rp…………………
BAB III
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) DAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut :
1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.
1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja
daerah.
1.6 Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak
yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan
Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk
mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali
internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat
yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
1.9 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
1.10 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
1.11 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu
pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum
pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu
sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana
fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak
terkait satu sama lain.
1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara
eksplisit sebagai hari kerja.
1.14 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat
HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan
oleh PPK.
1.15 Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga
penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga
satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.
1.16 Rincian Biaya Langsung Personel adalah biaya
langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi
tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
1.17 Rincian Biaya Langsung Non-Personel adalah biaya
langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan
berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan
kegiatan.
1.18 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang
layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis
berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
1.19 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistis dan dapat
dilaksanakan.
1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak
ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai
dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
1.21 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai
bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan
SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita
acara serah terima hasil pekerjaan yang yang
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia.
1.23 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK
adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk
menjelaskan tujuan, lingkup Pengadaan Jasa Konsultansi
Perorangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan tetapi tidak dapat
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen
Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki
dalam Kontrak.
3. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini
berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak
berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-
ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
4. Bahasa dan Hukum 4.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam
bahasa Indonesia.
4.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.
5. Asal Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan ini
dikerjakan oleh Penyedia yang beralamat di Indonesia.
6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau
korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak
jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui
surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana
tercantum dalam SSKK.
7. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat
dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam
SSKK.
8. Perpajakan Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh
peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
nilai Kontrak.
9. Perbuatan yang Dilarang dan 9.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,
Sanksi para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan
berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau
patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan
ini; dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini.
9.2 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat
Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-
larangan di atas dan/atau peraturan lainya yang
ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi
dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai
berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
c. Dikenakan sanksi daftar hitam.
PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan
sanksi daftar hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam;
dan
2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan
pengadaan secara elektronik, untuk
ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.
9.3 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
9.4 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
10. Pengalihan dan/atau a. Penyedia tidak diperbolehkan mensubkontrakkan
sebagian dan/atau seluruh pekerjaan.
Subkontrak
b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah
Pihak yang melakukan pengabaian.
PELAKSANAAN KONTRAK
12. Jangka Waktu Pelaksanaan a. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Pekerjaan b. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.
13. Penyerahan Lokasi Kerja 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan
(apabila diperlukan) keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum
SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja,
dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan
hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam
Adendum Kontrak.
13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu
dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan
tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut,
dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi
serta dibuat Berita Acara.
13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh
para pihak.
14. Surat Perintah Mulai Kerja 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK
(SPMK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila
anggaran belum berlaku.
14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal
mulai berlaku efektif Kontrak.
15. Program Mutu 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program
mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk
disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit
berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
c. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur instruksi kerja; dan/atau
e. pelaksana kerja.
15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lapangan.
15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program
mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa
Kompensasi.
15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan.
Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan
persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap
program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual
penyedia.
16. Rapat Persiapan Pelaksanaan 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan
Kontrak Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak.
16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung
jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan
seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan
pelaksanaan kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai
dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;
e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan
pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi
pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang
jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen
perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para
pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan,
17. Pengawasan/ Pengendalian
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh
Pelaksanan Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari
personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.
17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait,
dan/atau tenaga profesional.
17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai
laporan Penyedia Jasa.
17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat
bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan
Kontrak.
17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan
kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan
saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
18. Mobilisasi 18.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan.
18.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan.
19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 19.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan
dalam SSKK pada klausul 11.2.
19.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa
Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia maka penyedia dikenakan denda
keterlambatan.
19.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini
adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan
20. Peristiwa Kompensasi Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam
hal sebagai berikut:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan
kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;
d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
f. ketentuan lain dalam SSKK.
21. Perpanjangan Waktu 21.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal
penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data
penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila
ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal
Penyelesaian Pekerjaan.
21.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.
21.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat
dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian
pekerjaan.
21.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan pemberitahuan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.
21.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama,
paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur
dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
21.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum/perubahan Kontrak.
22. Pemberian Kesempatan 22.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan
sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun
Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.
22.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
klausul 21.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak
yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian
pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia.
22.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK
PENYELESAIAN KONTRAK
23. Serah Terima Pekerjaan 23.1 Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil
pekerjaan.
23.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
23.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
23.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai
kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang
tercantum dalam Kontrak.
23.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau
dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan
membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
23.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima
pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen
laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan
Kontrak.
23.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah
Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan
Penyedia.
23.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak
serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara
Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan
kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
23.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan
keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah
terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk
melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak).
Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
23.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang
diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
23.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat
melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan
Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
24. Layanan Tambahan Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana
tercantum dalam SSKK.
PERUBAHAN KONTRAK
25. Perubahan Kontrak 25.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
adendum/perubahan kontrak
25.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam
hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/ KAK sesuai
dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
25.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada
klausul 24.2, addendum/perubahan Kontrak dapat
dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah
administrasi, antara lain pergantian Pejabat
Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia,
dan sebagainya.
25.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen)
dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan
tersedianya anggaran.
25.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.
25.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan
dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum/perubahan Kontrak
25.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak
dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. peristiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.
25.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak
akibat peristiwa kompensasi
25.9 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya
sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak
akibat Keadaan Kahar.
25.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui
secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan
oleh Penyedia.
25.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti
Kontrak.
25.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
25.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.
26. Keadaan Kahar 26.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini
adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.
26.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
Menteri teknis terkait.
26.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas
kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan
bukti.
26.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
26.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan:
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit;
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sebagaimana ditentukan
dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan
untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian
biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan
Kontrak.
26.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan
tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak
yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya
untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian
atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan
pernyataan terjadinya peristiwa yang meyebabkan
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
26.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.
26.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
26.9 Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat
bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya
pekerjaan.
26.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun
anggaran.
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
27. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 25.
28. Pemutusan Kontrak 28.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
28.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan
kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak
memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam
kontrak.
28.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak
apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam
kontrak.
28.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (
tiga puuh) hari setelah Pejabat Penandatangan
Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
29. Pemutusan Kontrak oleh 29.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267
Pejabat Penandatangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat
Kontrak Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini
melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah
terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh
Instansi yang berwenang;
c. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak;
d. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah
mendapat Surat Peringatan sebanyak 1 (satu) kali;
e. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
f. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau Pusat Data dan Teknologi
Informasi, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 21.3
SSKK;
g. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam
klausul 21.3 SSKK, Penyedia tidak dapat
menelesaikan pekerjaan; atau
h. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu
yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini
tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
29.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan
sebagaimana dimaksud pada klausul 28.1, maka:
a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
dan
b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
29.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan
yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan
Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan
Kontrak.
30. Berakhirnya Kontrak 30.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan
hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam
Kontrak sudah terpenuhi.
30.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 adalah terkait
dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat
dari pelaksanaan kontrak.
31. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia,
dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali
semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat
dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
32. Hak dan Kewajiban Pejabat 32.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
Penandatangan Kontrak a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam
kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak;
d. mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan 1
kepada penyedia jasa jika melakukan pelanggaran
berdasarkan peraturan institusimanajemen;
e. memberikan instruksi;
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila
ada);
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
h. menerima jaminan uang muka (apabila ada);
dan/atau
i. menilai kinerja Penyedia dalam bentuk performance
evaluation.
32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban
:
a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang
teracantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (apabila ada);
c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang
dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
atau kemudahan lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.
PENYEDIA
33. Hak dan Kewajiban Penyedia 34.1 Penyedia mempunyai hak:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dalam
kontrak; dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan kontrak.
34.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
interest).
34. Tanggung jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu
pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
35. Penggunaan Dokumen Kontrak Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
dan Informasi menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya
yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak
lain, misalnya spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-
gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.
36. Hak Atas Kekayaan Intelektual 36.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat
Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim
dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan
Intelektual.
37. Penanggungan dan Risiko 37.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung
sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
37.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua
risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan
dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan
Kontrak.
37.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat
ini.
37.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan
atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak
tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau
dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.
38. Perlindungan Tenaga Kerja 38.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk ikut
(apabila diperlukan) serta pada program jaminan sosial kesehatan dan
jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan
38.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi peraturan
keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
38.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan perlengkapan keselamatan kerja yang
sesuai dan memadai.
38.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
kejadian
39. Tindakan Penyedia yang Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
mensyaratkan Persetujuan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum
Pejabat Penandatangan melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
Kontrak
40. Sanksi Finansial 40.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti
rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.
40.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi
kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan
berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.
40.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan
apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.
40.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan
uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia
dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan
pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan
pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
41. Jaminan 41.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima
uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang
Muka.
41.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang
muka yang diterima oleh Penyedia
41.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.
41.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai
dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
42. Laporan Hasil Pekerjaan 42.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
42.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,
dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas
pekerjaan.
42.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan
pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila
ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan
Kontrak.
43. Kepemilikan Dokumen 43.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya
merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak
43.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua
dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah
terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
43.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan
diatur dalam SSKK.
44. Personel dan/atau Peralatan 44.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus
sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Penawaran.
44.2 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya.
PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
45. Nilai Kontrak 45.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak
sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan
akhir.
45.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak
sesuai dengan rincian yang tercantum dalam
Rekapitulasi Penawaran Biaya.
46. Pembayaran 46.1 Uang muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi bahan/material/peralatan; dan/atau
2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak
menyediakan uang muka maka Penyedia harus
mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana
pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang;
e. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional
pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai
kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling
lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.
46.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang
ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan; dan
2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda
(apabila ada) dan pajak.
c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan
setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.
46.3 Sanksi Finansial
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda
keterlambatan.
a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak
bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan
volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan
Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
b. Denda keterlambatan
Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di
dalam SSKK.
47. Perhitungan Akhir 47.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai
pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan
dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
47.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dan
Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh
kedua belah Pihak.
48. Penangguhan Pembayaran 48.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan
Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya.
48.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan
yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka
waktu tertentu.
48.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
48.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
49. Penyesuaian Harga 49.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak
sebagaimana diatur di dalam SSKK.
49.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak
Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu
Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18
(delapan belas) bulan.
49.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
49.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali biaya satuan timpang
sebagaimana tercantum dalam penawaran.
49.5 Penyesuaian Harga diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
awal/Adendum Kontrak.
49.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal jasa tersebut.
49.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum
Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan
ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut
ditandatangani.
49.8 ndeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan
realisasi pekerjaan.
49.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:
a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)
𝐼
𝑛
(𝑎 + 𝑏. )
𝑅 = 𝑅
𝑛 0
𝐼
0
R = Remunerasi setelah penyesuaian harga;
n
R = Remunerasi saat penawaran biaya;
0
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead maka
a = 0,15.
b = Koefisien remunerasi. (b = 1 - a)
I = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian
0
penawaran biaya.
I = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan
n
dilaksanakan.
b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang
bersifat Harga Satuan
𝐵
𝑛
(𝑎 + 𝑏. )
𝐻 = 𝐻
𝑛 0
𝐵
0
H = Harga Satuan komponen non-personel s
n
penyesuaian harga;
H = Harga Satuan komponen non-persone
0
penawaran biaya;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keunt
dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencant
besaran komponen keuntungan
overhead
a = 0,15.
b = Koefisien biaya non-personel.
(b = 1 - a)
H = Indeks harga komponen non-personel pada
0
bulan penyampaian penawaran biaya.
B = Indeks harga komponen non-personel pada
n
saat pekerjaan dilaksanakan.
49.10. Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien
yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
49.11. Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan
bersumber dari penerbitan BPS.
49.12. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh
instansi teknis.
49.13. Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan
dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
50. Itikad Baik 50.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan
dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
50.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju
untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa
menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
50.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
50.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik
sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil
semua langkah yang diperlukan untuk memastikan
terpenuhinya tujuan Kontrak.
51. Penyelesaian Perselisihan 51.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa ini secara
musyawarah dan damai.
51.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui
musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi,
arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
51.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh
LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
51.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
bersama-sama memilih dan menetapkan tempat
penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
Klausul dalam SSUK No.SSUK Pengaturan dalam SSKK
6. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian
Kesehatan RI
Pejabat Penandatangan Kontrak
Nama : Ir. Zulfi.,M.M
Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4 - 9,
RT.9/RW.4, Kuningan, Kuningan Tim., Kuningan, Kota
Jakarta Selatan
Penyedia Jasa :
Nama :
Alamat :
7. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Ir. Zulfi.,M.M
Untuk Penyedia: (*)
9. Perbuatan yang 9.2.b Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke (tidak ada)
dilarang dan Sanksi
10. Pengalihan dan/atau 10.2 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan
kontrak
11. Jangka Waktu 11.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal
Pelaksanaan SPMK diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember
Pekerjaan
2023
20. Peristiwa 20.g Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila
Kompensasi
21. Perpanjangan Waktu 21.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada)
menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan
untuk berapa lama, paling lambat [diisi
jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta
perpanjangan.
22. Pemberian 22.3 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
Kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
[diisi dengan jumlah hari kalender] sejak
berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
23. Serah Terima 23.2 Serah terima dilakukan pada Pusat Data dan Teknologi
Pekerjaan Informasi Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Kuningan
Jakarta Selatan - Jakarta Selatan
24. Layanan Tambahan Layanan tambahan yang harus disediakan oleh
Penyedia : [Tidak ada]
29. Pemutusan Kontrak 29.1.i Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling
oleh Pejabat lama 30 (tiga puluh) hari kalender
Penandatangan
Kontrak
30. Pemutusan Kontrak 30.1.a Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau
oleh Penyedia kelanjutan pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender
30.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah
pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender
33. Hak dan Kewajiban 33.2.e Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan
Pejabat fasilitas berupa:
Penandatangan a) Menyiapkan dan mengadakan rapat sesuai
Kontrak kebutuhan dengan K/L pemerintah dan institusi
terkait lainnya sesuai kebutuhan
b) Menyediakan ruang kantor dan AC yang memadai
termasuk perabot kantor, sambungan/pesawat
telpon dan internet;
c) Menyediakan laptop serta software (lisensi office)
dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini;
34. Hak dan Kewajiban 34.2.h a) Pelaksana pekerjaan adalah Penyedia Jasa yang
Penyedia ditunjuk berdasarkan proses pengadaan barang/jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana
dijelaskan dalam lingkup kegiatan.
c) Berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan KAK, baik untuk memenuhi kebutuhan
layanan Pusat Data dan Teknologi Informasi.
d) Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan
memiliki kewenangan untuk meminta keterangan-
keterangan kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian
Kesehatan RI dalam rangka pelaksanaan pekerjaan
yang dimaksud.
40. Tindakan Penyedia Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu
yang mensyaratkan mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat
Persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak antara lain:
Penandatangan
a. Penggunaan informasi dan/atau data yang terkait
Kontrak
dengan Pengadaan Jasa yang dipergunakan untuk
pihak ketiga
44. Kepemilikan 44.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai
berikut:
a. Tidak disebarluaskan dan disalahgunakan;
b. Menjaga dengan baik dan dapat menggunakannya
pada kondisi tertentu yang tidak melanggar
ketentuan hukum yang berlaku.
47. Pembayaran 47.1.a
Pekerjaan Pengadaan Jasa ini dapat diberikan uang
muka: TIDAK.
47.1.b
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
Bulanan
Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:
Bulan Input Harga Total (Rp)
(bln) Satuan
Mei 1
Juni 1
Juli 1
Agustus 1
September 1
Oktober 1
November 1
Desember 1
Total 8
Keterangan:
1. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan ini
dibiayai dari APBN, DIPA Kantor Pusat Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan RI Tahun
Anggaran 2023 DIPA Nomor: SP DIPA-
024.01.1.465921/2023 Tanggal 30 November 2022
2. Pembayaran dilakukan secara langsung melalui
KPPN Jakarta VII yang ditujukan pada rekening
Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut:
Nama Pemilik Rekening : (*)
Nomor Rekening : (*)
Nama Bank : (*)
NPWP : (*)
Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
a) Laporan perkembangan bulanan yang harus
diserahkan kepada PPK berdasarkan waktu
yang telah ditenntukan jadwalnya dalam KAK
yang berkaitan dengan pelaporan
b) Daftar kehadiran (time sheet) penyedia jasa
secara bulanan yang telah disetujui oleh pemberi
kerja/user yang ditunjuk
c) Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan
(BAHPP) secara bulanan yang telah
ditandatangani oleh penyedia dan user yang
ditunjuk oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi
d) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan
pada akhir kontrak yang telah ditandatangni oleh
kedua belah pihak
e) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak;
f) Rincian perhitungan Pajak PPh Pasal 21 atas
honorarium
3. Dalam hal pemerintah menetapkan hari libur nasional
atau cuti bersama maka berlaku ketentuan sebagai
berikut;
a. Dalam hal, pemerintah menetapkan hari libur
nasional atau cuti bersama, dalam kalender
bulan tertentu, maka disepakati tetap dibayar
secara penuh
b. Dalam hal, penyedia tidak masuk kerja diluar hari
libur nasional dan/atau cuti bersama yang
ditetapkan pemerintah, maka honor akan
dipotong sebesar hari yang tidak masuk kerja
4. Dalam hal terjadi Keterlambatan penyelesaian
pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah
1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak]
50. Penyesuaian Harga 50.1 Penyesuaian Harga diberlakukan sepanjang diperlukan
52. Penyelesaian 52.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat
Perselisihan Penandatangan Kontrak dengan Penyedia,
penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan
sengketa LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah).
LAMPIRAN-LAMPIRAN KONTRAK:
Dokumen berikut ini adalah lampiran-lampiran kontrak yang menjadi satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dari dokumen kontrak, yaitu:
1. Dokumen penawaran;
2. KAK;
3. Rekapitulasi Penawaran Biaya (apabila ada); dan
4. Dokumen Lainnya, seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, dan BAHP.