| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0015553332441000 | Rp 8,487,270,900 | 73.92 | 93.92 | - | |
| 0016118911441000 | Rp 9,752,935,080 | 75.97 | 93.38 | - | |
| 0013095203062000 | - | - | - | Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas Unsur Pengalaman Sejenis ((Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan nilai ambang batas sebesar 30. Nilai pengalaman yang didapat sebesar 10. | |
| 0013566278009000 | - | - | - | - | |
| 0025147893631000 | - | - | - | Tidak mengahadiri undangan tahapan pembuktian dokumen kualifikasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. | |
PT Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan | 0010004851722001 | - | - | - | Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas Unsur Pengalaman Sejenis (Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan nilai ambang batas sebesar 30. Nilai Pengalaman yang didapat sebesar 20. |
Agrinas Pangan Nusantara (Persero) | 00*0**6****93**0 | - | - | - | - |
| 0014134456901000 | - | - | - | - | |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - | - | - |
| 0832939110601000 | - | - | - | - | |
| 0316145788001000 | - | - | - | - | |
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah VI | 00*0**6****93**0 | - | - | - | - |
| 0013325873017000 | - | - | - | - | |
| 0012243085517000 | - | - | - | - | |
Wijaya Bakti Tanimbar | 09*8**6****23**0 | - | - | - | - |
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan telah ini telah di sahkan dengan
terbitnya lampiran-ii-salinan-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara, tujuan pembangunan Ibu Kota Negara ini diharapkan akan berfungsi sebagai
simbol/jati diri bangsa dan negara Indonesia.
Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya
di bidang Kesehatan, berperan untuk mendirikan pembangunan fasilitas Kesehatan/Rumah
Sakit yang paripurna sesuai tujuan dari IKN yang dapat melayani masyarakat wilayah
Kalimantan Timur secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan menjadi
Rumah Sakit Rujukan Nasional serta akan menjadi tujuan destinasi wisata Kesehatan bagi
negara-negara Asia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Atas dasar
inilah pembangunan RS UPT Vertikal IKN di Provinsi Kalimantan Timur ini didesain untuk
dapat memberikan layanan paripurna (diagnostik, terapetik dan rehabilitatif) sekaligus
diciptakan untuk bersaing dengan rumah sakit lain di Asia.
Selain upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dapat diperoleh melalui
rumah sakit sebagai fasilitas Kesehatan tingkat rujukan, Indonesia juga telah melakukan
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat promotif dan preventif di fasilitas
kesehatan tingkat pertama
Rumah Sakit yang akan di bangun di IKN di Provinsi Kalimantan Timur ini adalah Rumah
Sakit kelas A Pendidikan dengan persyaratannya sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan serta Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 data penyakit tidak menular seperti kanker
diabetes, jantung, hipertensi, stroke, dan gagal ginjal provinsi Kalimantan Timur terlihat
bahwa penyakit stroke menempati porsi terbanyak dikuti dengan hipertensi.
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa di Provinsi Kalimantan Timur selain penyakit endemik
Gambar 1. 1. Prevalensi penyakit katastropik di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018
yang tinggi prevalensinya karena faktor demografi maka penyakit-penyakit ketastrofik
prevalensinya ternyata cukup tinggi juga. Hal ini dapat menjadi dasar pemerintah mendirikan
Rumah Sakit yang paripurna melayani pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit sesuai
Undang- Undang RI Nomor 44 Tahun 209 tentang Rumah Sakit yang bertujuan
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan
perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan
sumber daya manusia di Rumah Sakit.
Rumah sakit yang akan didirikan tidak hanya sebagai tempat pemberian layanan kesehatan
tingkat sekunder dan tersier, dilengkapi dengan penerapan teknologi kedokteran yang terkini,
tetapi juga menjadi rumah bagi tenaga didik dalam proses pendidikan kedokteran, serta juga
menjadi wahana terselenggaranya pengembangan riset dan teknologi kesehatan. Untuk itu,
rumah sakit yang akan dikembangkan berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety)
dan patient Patient Centeredness, dipadukan dengan orientasi pada riset dan
pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran sejalan dengan konsep Academic Health
System sehingga diharapkan rumah sakit mampu menjadi brand image yang mampu
memberikan layanan one stop service terhadap tantangan kebutuhan layanan kesehatan
dan diharapkan minimal mencegah warga negera Indonesia mencari pengobatan ke luar
negeri.
Dengan hadirnya RS UPT Vertikal, diharapkan Pemerintah Pusat dapat memobilisasi
sumber daya berupa SDM, pendanaan, sarana prasarana, peralatan, dan sebagainya,
dengan lebih baik dalam mewujudkan pemenuhan pelayanan rujukan tersier, sekaligus ke
depannya diharapkan dapat menjadi benchmarking pengelolaan RS dengan teknologi
kedokteran yang canggih, seperti RS-RS Vertikal yang ada.
2. Maksud dan Tujuan
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa dalam
melakukan pelaksanaan tugasnya yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan
proses yang harus dipenuhi dan diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas
Penyusunan Studi Kelayakan, Masterplan dan Perencanaan Konstruksi/DED
Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan
Timur.
b. Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konsultansi Perencana dapat
melaksanakan tanggung-jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini
c. Menjamin Studi Kelayakan, Masterplan, dan Perencanaan Konstruksi Pembangunan
Rumah Sakit UPT Vertikal IKN Provinsi Kalimantan Timur memenuhi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumah Sakitan dan peraturan perundangan terkait serta pedoman-pedoman teknis
bangunan dan prasarana rumah sakit.
d. Tujuannya penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa dapat melakukan tugasnya dengan
baik untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan Pengguna Jasa.
3. Acuan dan Regulasi
a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
d. Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018
tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
m. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penilaian Kinerha Bangunan Gedung Hijau;
o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis
Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
p. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia;
q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
r. Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Direktorat
Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan tahun 2012;
s. Pedoman Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Rumah Sakit, Direktorat Bina
Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan tahun 2012;
t. Pedoman-pedoman teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.
B. NAMA DAN ORGANISASI
1. Nama Institusi : Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Nama Pekerjaan : Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan,
Masterplan dan Perencanaan Konstruksi Bangunan Rumah Sakit
UPT Vertikal Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Lokasi Satuan Kerja : Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950.
4. Pagu Total : Rp 12.199.000.000 (dua belas miliar seratus sembilan puluh
sembilan juta rupiah)
Nilai Pagu TA. 2023 : Rp 10.658.266.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh delapan
juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Dilaksanakan dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears) dari
tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
5. Nilai HPS : Rp 12.198.944.000,- (dua belas miliar seratus sembilan puluh
delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
6. Jenis Kontrak : Lumpsum.
7. Sumber Dana : DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2023-2024.
C. LINGKUP KEGIATAN
Rumah Sakit UPT Vertikal Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur direncanakan
sebagai Rumah Sakit Kelas A Pendidikan.
Lingkup kegiatan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa adalah meliputi
beberapa kegiatan diantaranya adalah:
1. Penyusunan Studi Kelayakan Rumah Sakit;
2. Penyusunan Masterplan Rumah Sakit;
3. Penyusunan Perencanaan Konstruksi.
D. PENJELASAN KEGIATAN
1. Studi Kelayakan (Feasibility Study)
a. Jangka waktu Pelaksanaan: (2 Bulan)
Jangka waktu pelaksanaan studi kelayakan ini adalah selama 2 bulan sejak SMPK
ditandatangani oleh PPK.
b. Tujuan Penyusunan Studi Kelayakan:
1) Memberikan dan meningkatkan kualitas pusat layanan kesehatan dengan
menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah jangkauannya sesuai
kecenderungan yang dimiliki, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang
medik, penunjang medik, perawatan, dan administratif sesuai dengan karakter
Rumah Sakit UPT Vertikal berdasarkan keberadaannya dan sebagai pusat layanan
baik bagi pasien dari dalam maupun luar negeri.
2) Melihat kelayakan aspek lokasi, lingkungan, demografi sosial budaya, ekonomi,
derajat Kesehatan dan faktor penentu lainnya yang berpengaruh kepada kelayakan
pendirian rumah sakit, berdasarkan analisis segmentasi, targeting dan positioning
kelayakan pendirian, analisis struktur, analisis permintaan, analisis kebutuhan serta
kelayakan berdasarkan analisis keuangan.
c. Target dan Sasaran
Target dan sasaran dalam studi kelayakan ini adalah:
1) Seluruh lahan rencana pendirian Rumah Sakit UPT Vertikal IKN Provinsi Kalimantan
Timur seluas 1,859 Ha.
2) Konsultan Perencana melakukan pengumpulan berbagai macam data teknis yang
diperlukan untuk studi, dokumen masterplan kawasan, status lahan, perijinan
pendirian bangunan gedung (IMB, SLF, Surat Keterangan Tata Ruang Kota/SKTRK)
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang).
3) Melakukan kegiatan survey, pengukuran lokasi, test tanah/soil test dan analisis.
4) Terkumpulnya laporan studi kelayakan (laporan pendahuluan, laporan antara dan
laporan akhir) pada akhir pekerjaan.
d. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini, adalah meliputi survey, investigasi dan analisis yang terdiri dari
beberapa tahapan diantaranya adalah:
1) Tahap Persiapan
Meliputi Kegiatan:
a) Melakukan penyusunan pedoman penugasan berupa proposal teknis/usulan
teknis sebagai penjelasan terhadap pemahaman lingkup pekerjaan sesuai
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b) Penyiapan sumber daya manusia beserta pembagian tugas dan
c) Tanggung jawabnya, sesuai yang dipersyaratkan KAK;
d) Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e) Mempersiapkan teknis pelaksanaan survei berupa penyiapan perangkat keras
dan perangkat lunak pengumpulan data lapangan, proses pengolahannya dan
keluaran berupa informasi yang diinginkan.
e. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Studi Kelayakan
1) Tahap I
Penyusunan Laporan Pendahuluan, minimal berisikan:
a) Penetapan metode dan pendekatan kajian, penyusunan kerangka pencapaian
sasaran, jadwal waktu, pengerahan tenaga teknis/ahli yang terlibat.
b) Persiapan survei.
c) Identifikasi hasil studi literatur/peraturan perundangan terkait.
d) Penyusunan RMK (Rencana Mutu Konsultan).
e) Inspeksi Lapangan Pendahuluan.
f) Survei Inventarisasi Kondisi Lapangan.
g) Rencana jadwal personil dan non personil ke lapangan.
h) Mobilisasi dan demobilisasi perlengkapan/peralatan.
2) Tahap II
Survey Lapangan,
Pengukuran topografi, test tanah/soil test (sondir boring, atterberg, konsolidasi tanah,
SPT tes), uji parameter kualitas air tanah dan air permukaan, pengujian geolistrik (2D
dan 3D), pengambilan foto drone dan video.
a) Survey Lapangan dan Pengumpulan Data
Meliputi kegiatan:
(1) Survei dan wawancara kepada aparat pemerintah daerah, masyarakat,
pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
bangunan gedung dan persyaratan administratif;
(2) Inventarisasi kesiapan pembangunan dan readiness criteria kementerian
meliputi: Surat kepemilikan lahan (Sertifikat Hak Milik), Surat Kesediaan
Menerima Lahan, SKTRK (Surat Keterangan Tata Ruang Kota), PBG
(Perizinan Bangunan Gedung), izin lingkungan (Amdal/UKL/UPL), kesiapan
SLF, kesiapan gedung hijau, dan kondisi data perencanaan sebelumnya
(perencanaan awal).
(3) Laporan kegiatan survey lapangan.
b) Pengukuran Topografi
Meliputi kegiatan:
1) Pengukuran menggunakan total station dan waterpass digital.
2) Pengukuran trase, akses jalan rencana Rumah Sakit.
3) Pengukuran luas tanah, bangunan dan kawasan yang akan dibangun dalam
masterplan dan perencanaan teknis.
4) Pembuatan dan penentuan patok BM ± 0.00, patok lahan, trase akses ke
lokasi serta rencana bangunan yang akan dibangun.
5) Penentuan dan pencatatan titik koordinat dari masing-masing patok.
6) Perhitungan dan penggambaran peta hasil topografi meliputi peta kontur,
elevasi tanah dan muka banjir, kemiringan sudut, jarak dan beda tinggi serta
volume cut and fill.
7) Proses pengukuran harus dilakukan oleh teknik dari instansi
pemerintah/swasta yang kredibel/terakreditasi dengan alat yang sudah
terkalibrasi.
8) Laporan pengukuran topografi yang berisi laporan dokumentasi, mobilisasi
peralatan, personil, akomodasi, gambar denah tanah, elevasi, peta kontur,
kemiringan dan rekomendasi teknik.
c) Test Tanah/Soil Test
Meliputi kegiatan:
(1) Tes Sondir
(a) Sondir tanah: jumlah sampel 40 titik untuk mendapatkan nilai dan
perhitungan daya dukung tahan di lokasi tersebut.
(b) Sondir bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap
lapisan tanah dan letak kedalaman lapisan tanah keras.
(c) Proses pengujian harus dilakukan oleh laboratorium teknik/instansi
pemerintah/swasta yang kredibel / terakreditasi dengan alat yang sudah
terkalibrasi.
(d) Laporan pengujian berisi dokumentasi pekerjaan, mobilisasi personil,
peralatan dan akomodasi, grafik hasil lab, rekomendasi teknik.
(2) Boring Tanah
(a) Boring tanah: jumlah sampel 20 titik, kedalaman bor log minimal ± 30
meter, tes tersebut bertujuan untuk mengetahui komposisi lapisan tanah
dan penurunan tanah, pengambilan sampel dilakukan dengan hati-hati dan
sesuai dengan persyaratan pengambilan sampel dari laboratorim kemudian
dilakukan proses curing, setelah itu sampel tersebut dikirimkan ke
laboratorium untuk dilakukan proses pengujian meliputi 5 (lima) macam tes,
1 titik = 5 pengujian diantaranya: (tes spesific gravity, tes kadar
air/kelembapan, tes konsolidasi, tes proctor, dan tes atterberg) yang akan
dipergunakan dalam perencanaan jalan, perkerasan tanah dan perhitungan
pondasi bangunan gedung.
(b) Pengujian di atas (pengambilan sampel boring) minimal menyesuaikan
standar dari ASTM.D-854 (Spesific Gravitiy), ASTM D-4318 (Atteberg limit),
ASTM D-2435 (Consolidation).
(c) Proses pengujian harus dilakukan oleh laboratorium teknik/instansi
pemerintah/swasta yang kredibel/terakreditasi dengan alat yang sudah
terkalibrasi.
(d) Laporan pengujian berisi dokumentasi pekerjaan, mobilisasi personil,
peralatan dan akomodasi, grafik hasil lab, rekomendasi teknik.
d) Uji Parameter Kualitas Air Tanah dalam dan Air Permukaan
Meliputi kegiatan:
(1) Pengambilan sampel air tanah dalam: 15 titik masing-masing diambil pada
kedalaman 5m, 15m, 30m meter di bawah permukaan tanah.
(2) Pengambilan sampel air permukaan sejumlah 8 titik sampel diambil pada
permukaan badan air /sungai, saluran drainase, saluran primer dan sekunder,
atau waduk (apabila ada).
(3) Tujuan adalah untuk mengukur kadar kualitas air dalam tanah apakah layak
minum atau tidak, atau cuma sebagai air bersih saja, dan berfungsi untuk
mengukur kadar polutan yang ada pada lokasi rencana bangunan gedung.
(4) Membandingkan hasil analisis dengan permenkes 492 tahun 2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum atau permenkes 32 tahun 2017 tentang
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air
Untuk Keperluan Hygien Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan
Pemandian Umum.
(5) Parameter yang di ukur adalah meliputi:
(a) Parameter Fisik (Bau, Kekeruhan, Kejernihan, suhu)
(b) Parameter Biologi (E. Coli, Heterotrophic Plate Count (HPC),
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella spp)
(c) Parameter Kimia (Karbonat, Sulfat, pH, Khlor, Alkalinitas, Bromine,
Oxidation Reduction Potential (ORP).
(d) Kadar BOD, COD dan TDS
(6) Proses pengujian harus dilakukan oleh laboratorium teknik/instansi
pemerintah/swasta yang kredibel / terakreditasi dengan alat yang sudah
terkalibrasi.
(7) Laporan pengujian berisi dokumentasi pekerjaan, mobilisasi personil,
peralatan dan akomodasi, grafik hasil lab, rekomendasi teknik.
e) Pengujian Geolistrik 2D dan 3D
Meliputi kegiatan:
(1) Pengujian geolistrik adalah sebanyak: 10 titik dengan jarak masing masing
titik satu dengan yang lain adalah minimal 30 meter.
(2) Tujuan pengukuran geolistrik adalah untuk mengetahui titik posisi cadangan
air yang ada didalam lapisan tanah yang akan digunakan untuk kebutuhan
operasional proyek, sanitasi, air bersih maupun air minum kedepan.
(3) Bentuk penyajian adalah dalam bentuk 2D dan 3D untuk satu kawasan
wilayah perencanaan bangunan gedung.
(4) Proses pengukuran harus dilakukan oleh tenaga ahli/laboratorium
teknik/instansi pemerintah/swasta yang kredibel/terakreditasi dengan alat
yang sudah terkalibrasi.
(5) Laporan pengujian berisi dokumentasi pekerjaan, mobilisasi personil,
peralatan dan akomodasi, grafik hasil geolistrik dalam bentuk 2D dan 3D,
beserta rekomendasi teknik.
Gambar D. 1. Contoh visualisasi geolistrik secara 2D
Gambar e) 1 Gambar D. 2. Contoh visualisasi geolistrik 3D
f) Pengambilan foto dan video dari udara (Drone)
(1) Pengambilan foto dan video dengan menggunakan drone beresolusi tinggi
(2) Spesifikasi drone dengan pangambilan video minimal 5.2K atau 8K
(3) Drone yang digunakan minimal setara DJI Mavic C dengan spesifikasi
sebagai berikut:
(a) Kualitas kamera 20 Mp 4/3 CMOS dengan [f/2.8/11 Aperture]
(b) Video: 5.1 K/ 50 fps I DCI 4K/120 fps I10-bit D-log
(c) Tele Camera: Explode Mode I 28x Hybrid Zoom
(4) Hasil Foto dan video berupa file mentah (.jpg .mpg .mpeg .avi) dan animasi
film yang sudah dalam berupa editan animasi yang menceritakan kondisi awal
existing lapangan.
(5) Durasi video/film maksimal 7-12 menit
(6) Hasil pekerjaan di copy dalam bentuk DVD dan hardisk
3) Tahap III
Analisis Studi Kelayakan
Meliputi kegiatan:
a) Membuat analisis pasar berupa permintaan terkait kapasitas dan layanan
kesehatan yang diperlukan pada wilayah jangkauan rumah sakit, dengan:
(1) Analisis potensi supply dan demand pasar rumah sakit.
(2) Indikator–indikator permintaan saat ini dan prakiraan di masa mendatang.
b) Membuat perhitungan analisis keuangan, yang terdiri dari:
(1) Prakiraan Investasi.
(2) Prakiraan Pendapatan.
(3) Analisis dan Kajian Kriteria Kelayakan rencana Pemanfaatan Lahan
umumnya dan sebagai Perkantoran khususnya ditinjau dari besaran IRR,
NPV, Payback Period yang tercermin dalam Rencana Cash Flow dan Rugi
Laba.
c) Membuat analisis kebutuhan terkait jenis layanan yang akan disediakan oleh
Rumah Sakit secara keseluruhan berdasarkan analisis permintaan yang telah
dilakukan.
Analisis kebutuhan ini dapat memberikan gambaran mengenai rencana
pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit yang berfokus pada
pengembangan teknologi dan desain terintegrasi (smart hospital) dilihat dari
aspek pelayanan, pemanfaatan lahan, kebutuhan ruang (diperkirakan luas
bangunan RS dibutuhkan 36.000 m2), peralatan, sumber daya manusia dan
organisasi.
d) Membuat Analisis Value Engineering
Membuat dan menyusun value engineering dalam penyusunan masterplan untuk
mengetahui
(1) Konsep studi kelayakan dan bangunan existing (original);
(2) Konsep perhitungan alternatif (termasuk gambar, foto, perhitungan);
(3) Kelebihan dan kekurangan alternatif berdasarkan kriteria penentu
keberhasilan, Function Performance Specification (FPS);
(4) Cara implementasi alternatif;
(5) Pengaruh studi kelayakan terhadap biaya konstruksi dan biaya siklus hidup
untuk masing-masing alternatif yang efisien dan efektif kedepan.
e) Bersama tenaga ahli membuat alternatif rekomendasi kelayakan dan
penanganan terkait terkait dengan kondisi struktur gedung existing yang ada dan
membandingkan dengan berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan
sebelumnya, serta meberikan masukan terkait investasi keuangan kedepan.
f) Melakukan pengukuran terhadap gedung existing dan area yang akan dilakukan
pembangunan.
g) Melakukan inventarisasi dan pendataan aset yang ada di lokasi existing lengkap
dengan gambar, skala, ukuran dan volumenya dalam bentuk CAD dan Exel;
h) Melakukan inventarisasi kepemilikan lahan pada lokasi studi.
4) Tahap IV
Pembuatan Laporan Antara
Minimal berisi:
a) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan banguanan gedung dari daerah.
b) Penyusunan substansi pemeriksaan keandalan bangunan gedung berdasarkan
kerangka yang telah disepakati.
c) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengumpulan data di lapangan.
d) Hasil Analisis perhitungan manual, analisis perhitungan software, hasil uji
laboratorium dan kajian terhadap proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
5) Tahap V
Pembuatan Laporan Ahir:
Minimal berisikan hasil keseluruhan yang telah dilakukan pada tahap-tahap
sebelumnya, serta ditambahkan dengan;
a) Kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan.
b) Rekomendasi langkah penanganan bangunan gedung yaitu tingkat kerusakan
ringan, sedang, berat, bangunan tersebut apakah layak atau tidak untuk
digunakan, apakah perlu dilakukan perawatan, perbaikan struktur, perkuatan dan
sebagainya untuk mencapai kondisi yang andal.
Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representatif, format
kertas A4 untuk laporan dan A3 untuk gambar-gambar, jenis kertas, tulisan, maupun
sampul, dll.
6) Personil (Studi Kelayakan)
a) Team Leader
(1) Team Leader, Ahli Arsitektur: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Teknik Arsitektur Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Utama klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi/subbidang Arsitek (101) yang dikeluarkan oleh Asosiasi
Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(c) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 10 (sepuluh) tahun di bidang pekerjaan tersebut
dilengkapi dengan referensi kerja.
(d) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengarahkan jalannya kegiatan perencanaan,
menyusun jadwal kegiatan selama proyek berdasarkan KAK,
pengawasan mutu laporan masing-masing koordinator dan tenaga ahli
(waktu dan spesifikasi/kualitas), pelaporan studi kelayakan, masterplan
dan perencanaan desain, pada terutama pada pekerjaan arsitektur.
b) Tenaga Ahli
(1) Koordinator Studi Kelayakan, Teknik Arsitektur: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Teknik Arsitektur Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi/subbidang Arsitek (101) yang dikeluarkan oleh Asosiasi
Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(c) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 7 (tujuh) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(d) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengarahkan jalannya kegiatan studi kelayakan
menyusun jadwal rencana survey dan pengukuran, rencana uji
laboratorium, analisis pekerjaan, konsep rekomendasi, mengatur
penjadwalan dan pengawasan tenaga ahli (waktu dan
spesifikasi/kualitas), pelaporan studi kelayakan, masterplan dan
perencanaan desain, pada terutama pada pekerjaan arsitektur.
(2) Ahli Teknik Lingkungan: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Teknik Lingkungan Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Tata
Lingkungan subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Lingkungan (501)
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(c) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(d) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan
spesifikasi/kualitas), membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan
kerja.
(3) Ahli Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP): 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Teknik Mesin/Teknik Elektro Strata 1 (S1) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Mekanikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Mekanikal (301)/Ahli Elektrikal (401) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(c) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(d) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan
spesifikasi/kualitas), membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan
kerja.
(4) Ahli Teknik Planologi/Tata Kota: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Teknik Planologi Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Tata
Lingkungan subklasifikasi/subbidang Ahli Perencanaan Wilayah Kota
(502) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh
LPJK.
(c) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(d) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan
spesifikasi/kualitas), membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan
kerja.
(5) Ahli Geoteknik: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Teknik Sipil/Geologi/Geofisika Strata 1 (S1) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Sipil
subklasifikasi/subbidang Ahli Geoteknik (216) yang dikeluarkan oleh
Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(c) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(d) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan
spesifikasi/kualitas), membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan
kerja.
c) Tenaga Sub Profesional
(1) Ahli Manajemen Rumah Sakit: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit Strata 2 (S2)/S2
MARS lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri
yang telah diakreditasi.
(b) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(c) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan
spesifikasi/kualitas), membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan
kerja.
(2) Ahli Ekonomi: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Ekonomi/Akuntansi Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(c) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan
spesifikasi/kualitas), membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan
kerja.
(3) Ahli Kesehatan Masyarakat: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Kesehatan masyarakat Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(c) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan Satker/
Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara keilmuan
tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan rekomendasi
teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas), membuat
pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
(4) Ahli Alat Kesehatan/Elektromedik: 1 (satu) orang
(a) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Elektromedik Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(b) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(c) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan Satker/
Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara keilmuan
tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan rekomendasi
teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas), membuat
pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
2. Penyusunan Masterplan
a. Jangka waktu Pelaksanaan: (2 Bulan)
Jangka waktu pelaksanaan studi penyusunan masterplan ini adalah selama 2 bulan sejak
SMPK ditandatangani oleh PPK.
b. Tujuan Penyusunan Masterplan:
Penyusunan masterplan rumah sakit ditujukan untuk melaksanakan fungsi sepenuhnya
sebagai rumah sakit dengan tersusunnya rencana pengadaan baik sumber daya
manusia, pembiayaan, dan fisik bangunan serta peralatan yang diharapkan menjadi
suatu perencanaan yang berkesinambungan berupa masterplan/rencana induk
pengembangan layanan kesehatan rumah sakit adalah sebagai berikut:
1) Terciptanya dokumen perencanaan masterplan bangunan gedung yang sesuai, tepat
sasaran, dan dengan masukan dari beberapa instansi dan kementerian, serta
sebagai dasar pemuatan DED yang akan menjadi acuan implementasi fisik kedepan.
2) Memperlancar pelaksanaan tahapan rencana dan pembangunan fisik bangunan
rumah sakit, sumber daya manusia, peralatan serta rencana pembiayaan.
3) Tertatanya rencana peruntukkan lahan di sekitar kawasan rumah sakit sesuai
dengan permintaan dan kebutuhan layanan Kesehatan pada wilayah jangkuan.
4) Terciptanya kondisi wilayah sekitar rumah sakit yang mendukung kelancaran
aktivitas rumah sakit.
5) Terselenggaranya operasional rumah sakit sesuai dengan rencana jangka panjang
15 tahun yang berfokus pada pengembangan teknologi dan desain terintegrasi
(smart hospital).
6) Memberikan dan meningkatkan kualitas pusat layanan kesehatan dengan
menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah jangkauannya sesuai
kecenderungan yang dimiliki.
7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang medik, penunjang medik,
perawatan, dan administratif sesuai dengan karakter Rumah Sakit UPT Vertikal
berdasarkan keberadaannya dan sebagai pusat layanan baik bagi pasien dari dalam
maupun luar negeri.
c. Target dan Sasaran
Target dan sasaran dalam studi kelayakan ini adalah:
1) Tersusunnya masterplan bangunan gedung strategis dengan peta citra kota (city-
wide)/kawasan perkotaan skala 1:10.000, 1:1000, dan 1:500 untuk perencanaan per
blok dengan dilengkapi peta digital (GIS) yang memuat kesesuaian visi
pengembangan gedung rumah sakit dan kawasan yang berwawasan lingkungan
dengan luasan kawasan eksisting, tahapan pencapaian dan strategi (program)
pencapaian selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun.
2) Dokumen masterplan sebagai dasar atau acuan dokumen perencanaan teknis
bangunan gedung beserta kawasan yang akan dikembangkan berdasarkan RTRW,
RDTR, RTBL (bila ada) yang sudah direncanakan sebelumnya.
d. Ruang Lingkup Penyusunan Masterplan
Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis mencakup beberapa aspek antara lain
diantaranya adalah:
1) Lingkup Wilayah perencanaan kegiatan masterplan ini adalah pada lokasi lahan di
IKN yang telah siap secara digunakan, lahan tidak bermasalah/bebas sengketa dan
memiliki dokumen resmi (surat/sertifikat lahan).
2) Lingkup periode perencanaan selama kurun waktu 15 tahun (periode 2023-2038).
3) Tahapan pelaksanaan Masterplan
a) Tahap Persiapan
Membuat kajian–kajian dasar studi kelayakan dan perencanaan masterplan
rumah sakit yang memuat:
(1) Studi sosial dan budaya yang menyangkut perilaku, kebutuhan, kebiasaan
serta keinginan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
(2) Studi ekonomi yang menguraikan dengan jelas tingkat ekonomi masyarakat
dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang diinginkan
berikut dengan proyeksi.
(3) Studi kebutuhan dan besaran ruangan yang disesuakan dengan hasil– hasil
analisis diatas.
(4) Studi–studi lainnya berupa analisis kebijakan pemerintah kota/kabupaten dan
kebijakan kesehatan secara nasional yang dirasa perlu sebagai penunjang
dan pelengkap hasil analisis sebagai pusat rujukan nasional sehingga
diharapkan akan menghasilkan data-data yang optimal.
(5) Masing–masing studi tersebut dijabarkan kedalam skema pergerakan orang
yang jelas sehingga menggambarkan kebutuhan ruang dan besarannya.
(6) Melakukan pengukuran lahan perencanaan rumah sakit guna mendapatkan
peta situasi terhadap lahan.
b) Pengumpulan Data dan Studi
(1) Data dari hasil wawancara langsung, wawancara ini dapat dilakukan kepada
pihak yang terkait, antara lain rumah sakit-rumah sakit yang yang ditunjuk
sebagai rumah sakit rujukan nasional sesuai rumah sakit yang akan dibangun.
Data ini bertujuan untuk mengidetifikasi bangunan khususnya menampung
keinginan-keinginan yang berkaitan dengan perkembangan rumah sakit ini di
masa mendatang.
(2) Data dalam mengidentifikasi keadaan tanah yaitu peta kondisi topografi lahan
seperti kemiringan lereng, daya dukung tanah, struktur tanah yang
berpengaruh terhadap perencanaan rumah sakit ini (survei penyelidikan
tanah dan hidrologi).
(3) Data dalam mengidentikasi/kajian terhadap lingkungan sekitar rencana
rumah sakit, berupa:
(a) Jenis pelayanan rumah sakit yang berpengaruh terhadap perencanaan
kebutuhan ruang, hal ini dikaitkan dengan kegiatan pelayanan kesehatan
terkait dengan layanan umum.
(b) Penggunaan lahan serta kegiatan disekitar wilayah perencanaan dan juga
pola pergerakan atau aksesibilitas.
(c) Kebijakan serta ketentuan yang berlaku diwilayah perencanaan terutama
kebijakan mengenai Pengembangan rumah sakit.
(4) Data dalam mengidentifikasi Jaringan jalan, data ini didapat dari instansi yang
berwenang. Data tersebut berupa:
(a) Fungsi setiap penggunaan jalan, mulai dari jalan utama hingga ke jalan
setapak dan selasar yang akan menghubungkan ke rumah sakit.
(b) Data mengenai wewenang pengelolaan jalan baik jalan utaman,
lingkungan hingga jalan setapak/selasar
(c) Kondisi yang menyangkut lebar jalan keaadaan perkerasan, kemampuan
untuk dilalui kendaraan.
(d) Data mengenai arus lalu lintas baik kendaraan bermotor maupun tidak
bermotor, arus pasien, dan tempat parkir yang mengacu pada pelayanan
prima.
(e) Fungsi sirkulasi kota dan pengaruhnya terhadap kawasan perencana.
(5) Data dalam mengidentifikasi utilitas. Data ini didapat dari instansi terkait.
Data-data ini berupa :
(a) Jaringan listrik yang mencakup daya tersalur pada kawasan, gardu dan
titik sambung penerangan jalan dan kawasan perencanaan yang
disesuaikan dengan kebutuhan.
(b) Jaringan telepon yang melayani kebutuhan komunikasi seluruh kawasan
perencanaan
(c) Jaringan gas yang melayani setiap ruang sesuai dengan kebutuhannya.
(d) Jaringan utilitas rumah sakit lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan hasil analisis sebelumnya.
(e) Jaringan air minum yang mencakup besaran, daya tampung serta kondisi
pelayanan.
(f) Rencana jaringan air limbah, meliputi : besaran, daya tampung serta
kondisi jaringan
(g) Sistem pembuangan sampah, meliputi daya tampung dan kondisi serta
ruang lingkup pelayanan
(h) Jaringan pengeringan air hujan, meliputi daya tampung serta kondisi
jaringan.
(6) Data dalam mengidentifikasi kependudukan yang meliputi :
(a) Jumlah penduduk dan pasien yang akan dilayani yang nantinya akan
diproyeksikan berdasarkan prakiraan daya tampung bangunan.
(b) Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan
mata pencaharian.
(c) Data dalam mengidentifikasi struktur kota, meliputi :
• Pola umum pengembangan kota berikut sistem pelayanan
kesehatannya kepada masyarakat.
• Orientasi lingkungan terhadap kota secara keseluruhan.
(7) Studi Literatur
Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis kelayakan lokasi rumah sakit dari
aspek peraturan/kebijakan dan literatur lainnya yang behubungan dengan
penyusunan studi kelayakan dan masterplan rumah sakit.
c) Tahap Analisis
(1) Analisis Situasi
Analisis Situasi, yang merupakan bagian intisari dari studi kelayakan yang
memuat semua data dasar dibuatnya penilaian dan analisis serta asumsi
yang digunakan. Terdiri dari data demografi keadaan wilayah, kependudukan,
sosio–ekonomi masyarakat mengenai tingkat pendidikan, kesadaran untuk
kesehatan, angka ketergantungan, pendapatan daerah dan daya beli
masyarakat terhadap jasa pelayanan kesehatan khususnya serta derajat
kesehatan yang menggambarkan angka dan pola mortabilitas dan morbiditas.
Semua ini sebagai masukan mengenai kebutuhan dan permintaan
masyarakat akan layanan kesehatan yang akan mencakup ketersediaan
fasilitas, sarana dan sumber daya serta kegiatan layanan bagi masyarakat
kota keberadaan rumah sakit dan sekitarnya.
(2) Analisis Perkembangan Kota
Analisis terhadap perkembangan kota dimasa mendatang (memprediksikan),
hal ini berpengaruh terhadap arah dari perkembangan rumah sakit untuk
masa mendatang pula. Analisis yang dilakukan dalam memprediksi
perkembangan kota yang berakibat terhadap kesiapan rumah sakit dalam hal
persiapan yang perlu dilakukan oleh rumah sakit dalam hal pelayanan
terhadap masyarakat, analisis tersebut berupa:
(a) Menganalisis fungsi kota, potensi kota dan guna lahan wilayah
perencanaan.
(b) Menganalisis atau memprediksi (proyeksi) jumlah penduduk beberapa
tahun mendatang yang menggunakan data series hasil survey
pengumpulan data yaitu data jumlah penduduk yang didapat minimal 3
tahun berturut-turut.
(3) Analisis Data Kesehatan Kota dan Perkembangan Rumah Sakit
(a) Menganalisis pola penyakit kota dikaitkan dengan perkembangan
perkotaan dimasa mendatang.
(b) Menganalisis perkembangan teknologi dan desain terintegrasi
perumahsakitan dimasa mendatang guna mempersiapkan jenis layanan,
serta fasilitas bangunan, prasarana dan alat kesehatan yang harus
disediakan oleh Rumah Sakit.
(4) Analisis Fasilitas Kota
Analisis terhadap fasilitas kota merupakan sebuah kajian yang berpengaruh
terhadap ketersediaan fasilitas kota berupa utilitas serta sarana dan
prasarana kota guna mendunkung kegiatan rumah sakit. Analisis ini berupa
analisis berupa ketersediaan air bersih, jaringan listrik, telepon, air bersih,
saluran air kotor serta sistem drainase kota.
(5) Analisis Sosial, Ekonomi dan Budaya
Analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi serta budaya masyarakat sekitar
jangkauan rumah sakit yaitu mengenai mata pencaharian masyarakat, kondisi
perekonomian serta kebiasaan masyarakat sekitar yang berpengaruh
terhadap jenis, layanan rumah sakit yang akan disiapkan.
(6) Analisis Value Engineering
Membuat dan menyusun value engineering dalam penyusunan masterplan
untuk mengetahui:
(a) Konsep awal (original)
(b) Konsep alternatif (termasuk gambar, foto, perhitungan)
(c) Kelebihan dan kekurangan alternatif berdasarkan kriteria penentu
keberhasilan, Function Performance Specification (FPS).
(d) Cara implementasi alternatif
(e) Pengaruh masterplan terhadap biaya konstruksi dan biaya siklus hidup
untuk masing-masing alternatif
d) Tahap Rencana
(1) Menyusun rencana pengembangan, yang meliputi penyusunan studi struktur
organisasi serta program dan tata laksana kerjanya, program fungsi dan
kebutuhan ruang maupun rencana pelaksanaan operasionalnya dan
pelaksanaan pengembangannya sesuai tahapan serta rencana
pengembangannya dari setiap unit layanan langsung maupun tidak langsung
serta layanan penunjangnya sesuai fungsi, kriteria dan persyaratan yang
berlaku bagi rumah sakit dan daerah setempat terkait dengan kebutuhan dan
kelayakannya
(2) Menyusun rencana pembiayaan, yang meliputi analisis keuangan terhadap
prakiraan rencana dan rancangan pelaksanaan Pengembangan fisik yang
akan diuraikan sesuai tahapan, rancangan pengadaan peralatan medik dan
non medik serta dilengkapi dengan proyeksi keuangan yang menggambarkan
prakiraan rugi laba, pernyataan arus kas dan perhitungan Net Present Value
(NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period dengan
berdasarkan asumsi hasil analisis dan serta kenyataan yang ada.
(3) Perumusan kecenderungan rumah sakit (master program) dan program
fungsi
(4) Perumusan kecenderungan rumah sakit meliputi pengelompokkan ativitas
kerja rumah sakit berdasarkan hubungan fungsional rumah sakit, kebutuhan
fasilitas rumah sakit berupa saran dan prasarana rumah sakit, kebutuhan
tenaga (sumber daya manusia/SDM) rumah sakit serta perkiraan kebutuhan
pembiaayaan pembangunan rumah sakit dari segala aspek.
(5) Perencanaan fisik bangunan (block plan) dan rencana pentahapan rumah
sakit.
(6) Penyusunan masterplan dan block plan merupakan suatu gambaran dan
rencana berupa tahapan-tahapan pengembangan rumah sakit dimasa
mendatang berdasarkan hasil analisis diatas. Dimana isi atau pembahasan
masterplan secara umum sebagai berikut:
(a) Gambaran mengenai keadaan serta kecenderungan baik eksternal
maupun kecenderungan internal rumah sakit sehingga dapat menjadi
dasar dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan rumah sakit.
(b) Program fungsi dan perencanaan fisik bangunan (block plan) yaitu
peletakan massa berdasarkan hubungan fungsi serta sistem sirkulasi
ruang yang ada dalam rumah sakit.
(7) Rencana pentahapan fisik bangunan rumah sakit.
(8) Rencana pentahapan penyediaan sumber daya manusia sesuai dengan
perkembangan rumah sakit.
(9) Rencana pentahapan penyediaan pembiayaan pembangunan.
(10) Rencana pentahapan penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana
rumah sakit.
(11) Diskusi dan presentasi, dilakukan pada tahapan pekerjaan survey dan
analisis, sebelum penyerahan hasil akhir dari studi kelayakan dengan
melibatkan pihak lainnya yang terkait sesuai kebutuhan.
(12) Penyempurnaan dan penyerahan hasil akhir dari pekerjaan penyusunan studi
kelayakan dan masterplan pengembangan rumah sakit.
4) Dokumen Masterplan Bangunan Gedung, terdiri dari beberapa bagian, yakni:
a) Rencana Umum
(1) Rencana batasan/deliniasi kawasan, meliputi kawasan pusat, pendukung
dan penyangga.
(2) Rencana fisik bangunan (block plan)
(3) Rencana desain tapak bangunan dan kawasan yang menjaga
keseimbangan ruang untuk pengembangan fungsi perumahan,
niaga/usaha, rekreasi dan budaya serta upaya pelestarian agar memberi
manfaat kepada ekonomi kota.
(4) Rencana akses, sirkulasi dan jalur penghubung.
(5) Rencana struktur kawasan.
(6) Rencana tata bangunan (figure ground plan, rencana bentuk ruang
kawasan, rencana tipologi bangunan).
(7) Rencana ruang terbuka dan tata hijau.
(8) Rencana tata kualitas lingkungan :
(a) Identitas lingkungan (rencana karakter bangunan/lingkungan/rencana
landmark kawasan, rencana penanda identitas bangunan, rencana
ruang informal dan formal, ruang ekonomi, sosial dan budaya).
(b) Orientasi lingkungan (rencana elemen informasi dan rambu pengarah).
(c) Wajah jalan (rencana wajah penampang jalan dan bangunan, rencana
perabot jalan, rencana pedestrian, rencana tata hijau pada penampang
jalan, rencana tata informasi dan rambu pengarah pada penampang
jalan, rencana papan reklame komersial pada penampang jalan).
(9) Rencana prasarana dan utilitas lingkungan
(10) Rencana tata letak sarana Kawasan
(11) Rencana aksesibilitas difable
b) Panduan desain (design guidelines)
Merupakan penjelasan lebih rinci atas rencana umum, berupa arahan bentuk,
dimensi, gubahan massa, perletakan dari komponen perlengkapan kawasan
yang dibutuhkan.
c) Rancangan Tapak
Rancangan tapak, berupa arahan bentuk dan dimensi yang mengatur komposisi
suatu blok lingkungan yang memperhatikan:
(1) Desain bentuk ruang yang memuat orientasi, ketinggian dan elevasi lantai
bangunan terhadap ruang kawasan.
(2) Desain lantai dasar yang mengatur pile tapak dan pile bangunan dalam tapak.
(3) Desain tata letak, jarak dan dimensi perabot jalan, penandaan, landmark,
lansekap dan penerangan dalam tapak.
d) Identifikasi eksisting, berisi deskripsi tempat dan kondisi, keterangan/lokasi,
foto, terhadap:
(1) Kebijakan terkait dengan penyediaan RTH yang ada, kondisi kawasan
strategis, mencakup pemetaan terhadap koordinat lokasi, luasan, jenis
vegetasi dan kelembagaan pengelolaan.
(2) Kebijakan terkait infrastruktur dan sistem persampahan di lingkup kota.
(3) Kebijakan terkait infrastruktur dan aplikasi sistem transportasi yang
mendukung sistem transportasi berkelanjutan, seperti transportasi publik,
jalur pejalan kaki, jalur sepeda serta mengarah pada konsep Transit
Oriented Development (TOD).
(4) Kebijakan terkait infrastruktur dan aplikasi penggunaan energi terbarukan.
(5) Kebijakan terkait infrastruktur sumber daya air dan sistem pemanfaatan
sumber daya air, sistem pengolahan air limbah (IPAL/IPLT), rain water
harvesting atau upaya pengurangan limpasan hujan kepada lingkungan dan
sejenisnya.
(6) Keberadaan komunitas yang dapat mendukung kepedulian terhadap kota
pusaka dan lingkungan.
e) Peta identifikasi eksisting yang disajikan dalam peta citra, menggambarkan
titik lokasi atau suatu sistem (skema) dari kawasan strategis diatas.
f) Identifikasi program yang sedang dilakukan Kementerian/Pemda dan program
yang sudah direncanakan setiap 15 tahun ke depan (2023-2038), terkait:
(1) Penyusunan RDTR, RTBL atau Masterplan kawasan yang telah
mempertimbangkan rencana pengembangan kawasan strategis;
(2) Peningkatan kuantitas maupun kualitas kawasan strategis dan Ruang
Terbuka Hijau perkotaan sesuai peraturan yang berlaku;
(3) Rencana pengelolaan limbah dan sampah kawasa bangungan gedung;
(4) Rencana pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, seperti
pembangunan transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda, serta
integrasi antar moda;
(5) Rencana peningkatan efisiensi energi atau penggunaan energi terbarukan;
(6) Rencana peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
air;
(7) Rencana penerapan dan pengelolaan bangunan ramah lingkungan dengan
aplikasi yang tepat guna;
(8) Program dan rencana pentahapan pembangunan fisik dan sumber daya
manusia kelokasi rencana terbangun.
g) Peta rencana pengembangan bangunan gedung dan kawasan dalam 15 (lima
belas) tahun.
h) Analisis lokasi prioritas kawasan strategis, berdasarkan pada lokasi-lokasi
potensi yang telah dipetakan dalam rangka peningkatan kuantitas lingkungan.
Ditentukan lokasi prioritas agar merujuk pada penyusunan Desain Kawasan
Strategis (lingkup kegiatan poin b) (3). 3 (tiga) lokasi prioritas tersebut dianalisis,
dengan memuat informasi, antara lain:
a) Gambaran eksisting kondisi site;
b) Gambaran eksisting kondisi site terhadap lingkungan;
c) Koordinat lokasi;
d) Luasan lahan;
e) Peta kontur;
f) Analisis potensi, aksesibilitas lahan, kedekatan dengan pusat kegiatan
masyarakat dan pusat kota;
g) Peta vegetasi eksisting pada masing-masing site;
h) Rencana pengembangan kawasan strategis tersebut telah tertuang dalam
RTRW, RDTR atau RTBL yang telah disusun (bila ada);
i) Kepemilikan lahan.
e. Personil Penyusunan Masterplan
1) Tenaga Ahli
a) Koordinator Masterplan Rumah Sakit: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitek Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi ahli Arsitek (101) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang
telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 7 (tujuh) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengarahkan jalannya kegiatan studi kelayakan
menyusun jadwal rencana survey dan pengukuran, rencana uji laboratorium,
analisis pekerjaan, konsep rekomendasi, mengatur penjadwalan dan
pengawasan tenaga ahli (waktu dan spesifikasi/kualitas), pelaporan studi
kelayakan, masterplan dan perencanaan desain, pada terutama pada
pekerjaan arsitektur.
b) Ahli Arsitektur: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan Latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitek Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi/subbidang Arsitek (101) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi
yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
c) Ahli Struktur: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Sipil/Struktur/Bangunan Gedung Strata 1 (S1) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Sipil
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Bangunan Gedung (201) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
d) Ahli Teknik Lingkungan: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan Latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Lingkungan Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Tata Lingkungan
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Lingkungan (501) yang dikeluarkan
oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
e) Ahli Planologi/Tata Kota: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Planologi Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Tata Lingkungan
subklasifikasi/subbidang Ahli Planologi/Perencanaan Wilayah Kota (502)
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
f) Ahli Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP): 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Mesin/Teknik Elektro Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Mekanikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Mekanikal (301)/Ahli Elektrikal (401) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
2) Tenaga Sub Profesional
a) Ahli Manajemen Rumah Sakit: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Magister
Manajemen Administrasi Rumah Sakit Strata 2 (S2)/S2 MARS lulusan
universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
b) Ahli Ekonomi: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan Latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Ekonomi/Akuntansi Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
c) Ahli Alat Kesehatan/Elektromedik: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Elektromedik Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
d) Ahli Kesehatan Masyarakat: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Kesehatan masyarakat Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan
tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
f. Jenis Laporan
Penyusunan Masterplan Bangunan Gedung terdiri atas beberapa laporan diantaranya
adalah:
a) Laporan Pendahuluan, memuat :
(1) Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja;
(2) Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/sasaran dan
alokasi tenaga ahli;
(3) Metodologi pekerjaan penyusunan Masterplan termasuk kajian kepustakaan
(studi literatur), kajian peraturan daerah setempat terkait dengan penyusunan
Masterplan, Studi RTBL terdahulu dan kajian teoritis serta kajian terhadap studi
kasus sejenis;
(4) Rencana survey, mencakup metode pengumpulan data, metode pengolahan
data, metode analisis data, jadwal survey, identifikasi lokasi survey, target data,
identifikasi instansi pemilik data dan pembuatan kuesioner.
(5) Rencana Pelaksanaan kegiatan mencakup metode pelaksanaan, materi,
target, jadwal pelaksanaan, daftar undangan rapat kepada pemberi jasa dan
lokasi kegiatan; dan akomodasi narasumber dan peserta selama rapat;
(6) Gambaran umum kawasan perencanaan masterplan, mencakup profil
kawasan, studi area deliniasi studi, identifikasi potensi kawasan, identifikasi
permasalahan kawasan, identifikasi kebijakan kementerian, instansi
pemerintah daerah, keberadaan perusahaan swasta serta komunitas
masyarakat lokal yang kemungkinan akan terlibat dalam proses penyusunan
masterplan.
b) Laporan Antara, memuat :
(1) Gambaran umum kawasan perencanaan, berdasarkan data yang didapat dari
hasil survey dan rapat koordinasi.
(2) Tinjauan kebijakan program pembangunan yang terdapat pada kawasan
perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Poldas,
Renstrada, dsb.
(3) Analisis terhadap seluruh potensi dan masalah terhadap elemen perancangan
Desain Kawasan Strategis, meliputi:
(a) Analisis Daya Dukung Lahan;
(b) Analisis Kesesuaian Lahan;
(c) Analisis Intensitas Bangunan, dengan menggunakan kriteria terukur dan
tidak terukur; dan
(d) Analisis untuk menentukan prioritas program pembangunan dilakukan
terhadap masing-masing elemen rancang kawasan Prioritas dengan
menggunakan metode SWOT.
(e) Analisis Aspek Ekonomi (rencana Investasi dan Pengembangan)
(f) Analisis Aspek Sosial/Budaya.
(g) Analisis Aspek Kelembagaan dan Komitmen Pemda terkait pelaksanaan
Desain Kawasan Strategis terutama pengelolaan setelah pelaksanaan fisik,
pembentukan unit pengelola, proses hibah dsb.
(h) Analisis Aspek Teknis yaitu terkait kajian teknis tentang struktur yang
dikerjakan terutama untuk mendukung DED yang direncanakan.
(4) Hasil pembahasan survey identifikasi dan kuisioner di tahap sebelumnya.
(5) Rencana bangunan gedung dan pengembangan kawasan yang akan
dilaksanakan pada tahap DED.
c) Laporan Draft Akhir, memuat hal-hal sebagai berikut :
(1) Minimal berisikan hasil keseluruhan yang telah dilakukan pada tahap-tahap
sebelumnya, serta ditambahkan dengan;
(2) Rekomendasi langkah penanganan bangunan gedung yaitu tingkat kerusakan
ringan, sedang, berat, bangunan tersebut apakah layak atau tidak untuk
digunakan, apakah perlu dilakukan perawatan, perbaikan struktur, perkuatan
dan sebagainya untuk mencapai kondisi yang andal
(3) Seluruh materi dalam sistematika dokumen perencanaan masterplan minimal
terkandung beberapa materi diantaranya :
(a) Program Bangunan dan Lingkungan;
(b) Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
(c) Rencana Investasi kedepan;
(d) Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
(e) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.
(4) Pendataan, Analisis dan Justifikasi
Pendataan, analisis dan justifikasi penanganan kebutuhan kawasan mangrove
harus memperhatikan:
(a) Aspek Deliniasi/Batas Kawasan
Identifikasi kondisi eksisting batas kawasan menjelaskan batas-batas
kawasan, zoning wilayah masterplan, peruntukan lahan dalam masterplan,
dan wilayah delineasi kawasan yang akan dilaksanakan desain/DED nya.
(b) Aspek Produktivitas Ekonomi
• Kondisi eksisting ketersediaan lapangan kerja, variasi unit ruang usaha
dan densitas penduduk.
• Permasalahan yang dihadapi.
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi penanganan kebutuhan sistem ekonomi yang dibutuhkan.
(c) Aspek Degradasi Lingkungan
• Permasalahan yang dihadapi.
• Analisis potensi dan permasalahan kebutuhan sistem prasarana,
pengembangan sarana dan kualitas lingkungan, alternatif pemecahan
dan rekomendasinya.
• Justifikasi penanganan kebutuhan sistem prasarana, pengembangan
sarana dan kualitas lingkungan.
(d) Aspek Kesehatan Kota dan Perkembangan Rumah Sakit
• Menganalisis pola penyakit kota dikaitkan dengan perkembangan
perkotaan dimasa mendatang.
• Menganalisis perkembangan teknologi dan desain terintegrasi
Perumahsakitan dimasa mendatang guna mempersiapkan jenis layanan,
serta fasilitas bangunan, prasarana dan alat kesehatan yang harus
disediakan oleh Rumah Sakit.
(e) Aspek Warisan Budaya Perkotaan/Urban Heritage (bila ada)
• Kondisi kerusakan warisan budaya perkotaan berdasarkan sejarah
kawasan dan kondisi eksisting keutuhan kawasan pusat (termasuk
kawasan penyangga, kawasan pendukung dan batasnya), bangunan
kuno/bersejarah serta adat istiadat, termasuk pemanfaatannya.
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi penanganan kebutuhan pelestarian.
(f) Aspek Sosial dan Nilai Lokasi Kawasan
• Kondisi eksisting nilai lokasi kawasan berdasarkan fungsi strategis
kawasan terhadap fungsi ekonomi, nilai jual lahan (terhadap
sekitarnya/radius 1KM) dan pencapaian kawasan dari pusat kota.
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi penanganan kebutuhan pengembangan nilai lokasi.
(g) Aspek Komitmen Pemda
• Kondisi eksisting komitmen pemda terhadap pengelolaan kawasan
yang berkelanjutan, sharing investasi/kerjasama pendanaan dan
pengaturan/regu-lasi/deregulasi dari pemda.
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi penanganan kebutuhan penguatan komitmen pemda.
(h) Aspek Kawasan Strategis
• Keberadaan kawasan apakah masuk di kawasan strategis menurut UU
Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007.
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi pengembangan kawasan yang mempertimbangkan peran
kawasan sebagai kawasan strategis menurut UU.
(i) Aspek Kepemilikan Tanah (Land Tenure)
• Kondisi eksisting kepemilikan tanah berdasarkan kejelasan status tanah
tidak dalam sengketa dan kejelasan kepemilikannya (milik negara, milik
privat atau liar).
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan
kejelasan kepemilikan tanah.
(j) Aspek Kepadatan Fisik
• Kondisi eksisting kepadatan fisik kawasan dari kondisi KDB (Koefisien
Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan).
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi pengembangan kepadatan bangunan.
(k) Aspek Ekonomi dan Biaya
• Kondisi eksisting kemampuan pembiayaan pemerintah, swasta
masyarakat dalam melakukan investasi dan melakukan operasi serta
pemeliharaan.
• Analisis potensi dan permasalahan kelayakan investasi, operasi dan
pemeliharaan, serta rekomendasinya.
• Justifikasi sistem pembiayaan yang dibutuhkan untuk investasi, operasi
dan pemeliharaan.
• Potensi pola pendanaan dengan melibatkan investor/CSR beserta
perhitungan potensi untuk mengembangkan kawasan mangrove
termasuk potensi pariwisata dan produk unggulan yang dihasilkan oleh
mangrove sehingga dapat mandiri dan berdaya guna serta berdaya
saing.
(l) Aspek Kelembagaan
• Kondisi eksisting keberadaan institusi/kelembagaan pengelola
bangunan rumah sakit, kebijakan (Keppres, SK kepala daerah) dan
aspek legal/hukum (UU, Perda), serta kepedulian masyarakat terhadap
pelestarian bangunan dan kawasan lama (bila ada).
• Analisis potensi dan permasalahan.
• Justifikasi pengembangan kelembagaan.
(m) Aspek Teknis
Berisi pembahasan teknis tentang:
• perhitungan kepadatan tanah, daya dukung pondasi bangunan.
• justifikasi teknis terhadap tanaman budidaya yang akan dibangun di
kawasan tersebut.
• perhitungan beban angin, beban dinamis, beban mati, beban gempa
maximal sesuai dengan wilayah, dan beban-beban lain yang sepanjang
diperlukan untuk menjamin struktur kuat dan tahan lama.
• kekuatan struktur yang akan dibangun apabila diperlukan mengunakan
perhitungan analisis maupun software seperti SAP versi terbaru.
• perhitungan erosi/scouring akibat dampak air laut terhadap bangunan
rencana (apabila diperlukan)
(5) Hasil Proses Analisis Dampak
(6) Usulan penataan kawasan yang berisi konsep desain pra-rancangan secara
Visual sebelum dan sesudah dilakukan penataan kawasan disajikan dalam
bentuk gambar animasi 3D
(7) Usulan DED konsep bangunan gedung dan penataan kawasan yang telah
disepakati berupa konsep -konsep desain dan dokumen Detail perencanaan
lengkap disertai desain 3D bentuk dan lokasi yang direncanakan.
d) Laporan Akhir, mencakup :
(1) Seluruh materi dalam sistematika dokumen desain kawasan yang telah
disempurnakan berdasarkan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan
bersama yang didapat pada pembahasan laporan draft akhir, yaitu:
(a) Program Bangunan dan Lingkungan;
(b) Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
(c) Rencana Investasi;
(d) Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
(e) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.
(f) Perencanaan dan pembahasan berbagai macam aspek yang telah dibahas
di Laporan Antara yaitu meliputi :
• Aspek Deliniasi
• Aspek Sosial dan Budaya
• Aspek Degradasi Terhadap Lingkungan
• Aspek Komitmen Pemda
• Aspek Kawasan Strategis
• Aspek Kepemilikan Pemda
• Aspek Kepadatan Fisik
• Aspek Ekonomi dan Biaya
• Aspek Kelembagaan
• Aspek Teknis
(g) Dokumen masterplan secara komprehensif, menyeluruh termasuk konsep
perencanaan bangunan gedung dan kawasan tersebut diserahkan
bersamaan dengan laporan akhir selambat-lambatnya 30 (tigapuluh hari)
kalender sejak Laporan Draft Akhir diserahterimakan dan disetujui oleh Tim
Teknis/Penilai.
(2) Soft File seluruh Dokumen Final termasuk file (SketchUp, 3Dmax, Autocad,
Word, Exel, jpeg, dan pdf)
3. Penyusunan Perencanaan Teknis (DED)
a. Jangka waktu Pelaksanaan: (5 Bulan)
Jangka waktu pelaksanaan studi penyusunan perencanaan teknis ini adalah selama 5
bulan sejak SMPK ditandatangani oleh PPK.
b. Tujuan Penyusunan Perencanaan Teknis (DED)
Penyusunan perencanaan teknis bangunan gedung rumah sakit adalah sebagai berikut:
1) Terciptanya dokumen perencanaan teknis (DED) bangunan gedung yang sesuai
dengan standar peraturan, tepat sasaran, dan dengan masukan dari beberapa
instansi dan Kementerian.
2) Terlaksananya perencanaan teknis yang memiliki keandalan bangunan gedung
sehingga tercapainya unsur-unsur keselamatan, kesehatan, kenyamanan,
kemudahan di dalam bangunan gedung yang mengacu kepada standar dan
pedoman teknis bangunan rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR
dan Kementerian Kesehatan.
3) Telaksananya Kerangka Acuan Kerja oleh konsultan perencana dan agar dapat
segera terealisasi kedalam wujud pelaksanaan fisik kedepan.
4) Terselenggaranya dokumen perencanaan Detail Engineering Desain (DED) yang
tertib, akurat dan sesuai standar teknis dan memiliki nilai value engineering yang
efisien sehingga dapat dipergunakan sebagai syarat dokumen lelang dan dapat
mempermudah pelaksanaan fisik kedepan.
c. Target dan Sasaran
Target dan sasaran dalam perencanaan teknis (DED) ini adalah:
1) Terselenggaranya perencanaan yang efisien dan efektif dengan berdasarkan standar
teknis bangunan gedung rumah sakit.
2) Terselenggaranya perencanaan bangunan gedung hijau dengan standar minimal
tingkat madya/level gold.
3) Tercapainya desain bangunan yang dapat memaksimalkan kinerja terhadap
pelayanan masyarakat berdasarkan masterplan yang telah disusun sebelumnya.
4) Perencanaan ini mengimplementasikan teknik BIM (Building Information Modeling)
dengan level 7D.
5) Dalam pelaksanaannya penyedia jasa konsultan dalam Penyusunan Perencanaan
Konstruksi/DED berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung dan juga peraturan tentang bangunan gedung
rumah sakit yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI serta peraturan-peraturan
lain yang terkait yang masih berlaku.
d. Lingkup Kegiatan Perencanaan Teknis
Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam Penyusunan
Perencanaan Konstruksi/DED berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan juga peraturan tentang bangunan
gedung rumah sakit yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI serta peraturan-
peraturan lain yang terkait yang masih berlaku.
Perencanaan bangunan Rumah Sakit UPT Vertikal di IKN wajib memenuhi Standar
Teknis Bangunan Gedung Hijau.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung bahwa
tahapan perencanaan teknis ada 6 tahapan yaitu meliputi:
1) Tahap konsepsi rancangan;
2) Tahap pra rancangan;
3) Tahap pengembangan rancangan;
4) Tahap rancangan detail;
5) Tahap pelelangan;
6) Tahap pengawasan berkala.
Dalam setiap tahapan pelaksanaan perencanaan diatas terangkum didalam laporan ahir
perencanaan dan diserahkan pada saat rencana detail selesai atau pada tahapan
dokumen pelelangan, sedangkan pada tahap pengawasan berkala konsultan perencana
membuat laporan akhir pengawasan berkala pada saat pekerjaan fisik selesai PHO dan
FHO.
Tahapan penyusunan rencana teknis meliputi tugas-tugas perencanaan fisik bangunan
gedung negara yang terdiri dari:
1) Konsepsi Perancangan
a) Dokumen konsepsi perancangan harus dapat digunakan untuk:
(1) Membantu pengguna jasa dalam memperoleh gambaran atas konsepsi
rancangan RS yang terfokus pada pengembangan teknologi dan desain
terintegrasi (smart hospital) dalam jangka panjang.
(2) Mendapatkan gambaran pertimbangan bagi penyedia jasa dalam melakukan
perancangan.
b) Persiapan dan penyusunan konsepsi perancangan berdasarkan lampiran IV
Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 meliputi:
(1) Mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah).
(2) Membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja.
(3) Konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah
atau perijinan bangunan.
(4) Membuat program perencanaan dan perancangan yang merupakan batasan
sasaran atau tujuan pembangunan dan ketentuan atau persyaratan
pembangunan hasil analisis data dan informasi dari pengguna jasa maupun
pihak lain.
Program perencanaan perancangan berupa laporan yang mencakup:
(a) Program rencana kerja, menjelaskan rencana penanganan pekerjaan
perencanaan perancangan.
(b) Program ruang, menjelaskan susunan kebutuhan, besaran dan jenis
ruang serta analisis hubungan fungsi ruang.
(c) Program Bangunan Gedung Hijau (BGH), skoring dan capaian BGH.
c) Dokumen konsepsi perancangan paling sedikit meliputi:
(1) Data dan informasi;
(2) Analisis;
(3) Dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan;
(4) Program ruang;
(5) Organisasi hubungan ruang;
(6) Skematik rencana teknis; dan
(7) Sketsa gagasan.
(8) Rencana keselamatan konstruksi.
d) Melakukan idenfikasi dan melakukan value Engineering terhadap konsep
perancangan.
e) Persetujuan konsepsi perancangan dari pengguna jasa untuk dijadikan
perancangan tahap selanjutnya.
f) Dalam hal penyedia jasa konsultan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan
KAK dan output laporan, kemudian memperoleh persetujuan owner pada tahap
konsepsi perancangan, maka penyedia jasa diberikan hak pembayaran sesuai
dengan tahapan
2) Pra Rancangan
Dokumen pra rancangan harus dapat digunakan untuk:
a) Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu
pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis;
b) Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsepsi perancangan
serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan
c) Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan terhadap
ketentuan rencana tata ruang untuk perizinan.
Dokumen Pra Rancangan disusun berdasarkan konsepsi perancangan yang telah
disetujui dan/atau berdasarkan hasil lokakarya rekayasa nilai (value engineering),
berdasarkan lampiran IV Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 paling sedikit
meliputi:
a) Pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar Pra
Rancangan yaitu:
(1) Rancangan massa bangunan gedung
Menunjukan posisi massa bangunan di dalam tapak dan terhadap lingkungan
sekitar berikut kontur tanah berdasarkan Rencana Tata Kota dan program
Bangunan Gedung Hijau (BGH);
(2) Rencana tapak
Menunjukkan hubungan denah antar bangunan dan tata ruang luar atau
penghijauan di dalam kawasan tapak dengan tidak terlalu banyak melakukan
cut & fill dan penebangan pohon;
(3) Denah
Menggambarkan susunan tata ruang dan hubungan antar ruang dalam
bangunan pada setiap lantai dan menerangkan peil atau ketinggian lantai;
(4) Tampak bangunan gedung
Menunjukan pandangan ke empat sisi atau arah bangunan;
(5) Potongan bangunan gedung
Menyajikan potongan bangunan secara melintang dan memanjang untuk
menunjukan secara garis besar penampang dan sistem struktur dan utilitas
bangunan;
(6) Visualisasi desain
Dalam bentuk tiga dimensi dalam bentuk gambar dan/atau animasi komputer;
(7) Membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding lima
ratus), 1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding seratus) dan atau
yang memadai beserta ukuran untuk kejelasan informasi yang ingin dicapai.
b) Nilai fungsional bangunan gedung dan menampilkan dalam bentuk diagram;
c) Aspek kualitatif serta aspek kuantitatif, baik dalam bentuk laporan tertulis dan
gambar seperti:
(1) Perkiraan luas lantai;
(2) Informasi penggunaan bahan;
(3) Sistem konstruksi serta sistim utilitas bangunan/Mekanikal Elektrikal dan
Pemipaan (MEP);
(4) Biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan; dan
(5) Penerapan prinsip bangunan gedung hijau.
d) Membuat laporan teknis dalam bentuk uraian dan gambar tentang perkiraan luas
lantai, informasi penggunaan bahan atau material, pemilihan sistem struktur
bangunan, pemilihan sistem utilitas bangunan, pemilihan konsep tata lingkungan
serta perkiraan biaya dan waktu konstruksi.
e) Mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota atau
kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan penyiapan
kelengkapan permohonan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
f) Penyelenggaraan paket kegiatan rapat/lokakarya rekayasa nilai (value
engineering) pada tahap pra rancangan untuk pengembangan konsep
perencanaan teknis bagi kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara
yang diwajibkan.
g) Persetujuan konsepsi pra rancangan dari pengguna jasa untuk dijadikan
perancangan tahap selanjutnya.
h) Dalam hal penyedia jasa konsultan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan
KAK dan output laporan, kemudian memperoleh persetujuan owner pada tahap
pra rancangan, maka penyedia jasa diberikan hak pembayaran sesuai dengan
tahapan.
3) Pengembangan Rancangan
Dokumen pengembangan rancangan harus dapat digunakan untuk:
a) Kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud karakter bangunan secara
menyeluruh, pasti, dan terpadu;
b) Mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari
keselarasan sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan
fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan serta bangunan gedung hijau;
c) Membuat pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa gambar rencana
arsitektur yang menunjukan hubungan antara lantai bangunan dan tata ruang luar
terhadap garis sempadan bangunan, jalan dan ketentuan rencana tata kota
lainnya
d) Membuat denah yang menunjukan lantai-lantai dalam bangunan, susunan tata
ruang dalam, koordinat bangunan, peil lantai, dan ukuran-ukuran elemen
bangunan serta jenis bahan yang digunakan
e) Membuat tampak bangunan, yang menujukan pandangan ke empat arah
bangunan dan bahan bangunan yang digunakan secara jelas beserta uraian
konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan desain tiga dimensi bila
diperlukan.
f) Membuat pengembangan sistem struktur, berupa gambar potongan bangunan,
secara melintang dan memanjang yang menjelaskan sistem struktur, ukuran dan
peil elemen bangunan (fondasi, lantai, dinding, langit-langit dan atap) secara
menyeluruh beserta uraian konsep dan perhitungannya.
g) Membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding lima ratus),
1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding seratus), 1:50 (satu banding
lima puluh) dan/atau yang memadai beserta ukuran untuk kejelasan informasi
yang ingin dicapai.
h) Membuat garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifications).
i) Menyusun perkiraan biaya konstruksi.
j) Menyusun perkiraan nilai value engineering pada tahapan rancangan desain dari
segala macam kegaitan, ide kreatif pengembangan secara efisien dan efektif.
k) Penyusunan pengembangan rancangan detail.
l) Dokumen pengembangan rancangan disusun berdasarkan pra rancangan yang
telah disetujui, paling sedikit meliputi:
(1) Pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa gambar rencana
arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan
desain tiga dimensi;
(2) Sistem struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
(3) Sistem mekanikal, elektrikal termasuk informasi dan teknologi (IT), sistem
pemipaan (plumbing), tata lingkungan beserta uraian konsep dan
perhitungannya;
(4) Penggunaan bahan bangunan secara garis besar dengan
mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, nilai
ekonomi, dan rantai pasok;
(5) Perkiraan biaya konstruksi berdasarkan sistem bangunan yang disajikan
dalam bentuk gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis;
(6) Persetujuan pengembangan rancangan dari pengguna jasa untuk dijadikan
perancangan tahap selanjutnya;
(7) Dalam hal penyedia jasa konsultan sudah melaksanakan tugas sesuai
dengan KAK dan output laporan, kemudian memperoleh persetujuan owner
pada tahap pengembangan rancangan, maka penyedia jasa diberikan hak
pembayaran sesuai dengan tahapan.
4) Rancangan Detil
a) Dokumen rancangan detail harus dapat digunakan untuk penyusunan dokumen
teknis pada dokumen lelang konstruksi fisik.
b) Dokumen rancangan detail disusun berdasarkan pengembangan rancangan
yang telah disetujui, paling sedikit meliputi:
(1) Gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas dan lansekap yang
terperinci dan sesuai dengan hasil pengukuran lapangan;
(2) Rencana kerja dan syarat (RKS) yang meliputi :
(a) Persyaratan umum;
(b) Persyaratan administratif;
(c) Persyaratan teknis termasuk spesifikasi teknis;
(d) Metode pelaksanaan pekerjaan;
(e) Metode pengetesan material yang digunakan.
(3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan konstruksi (engineering estimate) yang dalam penyusunannya
mengikuti :
(a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)/Anasisa Harga Satuan Tertinggi
terbaru yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota setempat.
(b) Dalam proses perhitungan RAB berpedoman kepada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri
Kesehatan.
(c) Apabila ada item pekerjaan tidak tercantum dalam Permen PUPR maka
dapat menggunakan AHSP SNI atau AHSP dari kabupaten/kota.
(d) Dalam komponen RAB harus mempertimbangkan ongkos kirim dan
asuransi (untuk Kalimantan Timur), biaya overhead dan keuntungan, serta
biaya PPN.
c) Menyusun Laporan BIM (Building Information Modeling)
(1) Membuat format BEP (BIM Execution Plan) yang terdiri dari:
(a) Informasi proyek
(b) Anggota pelaksana proyek
(c) Tujuan proyek dan penggunaan BIM di setiap tahapan proyek
(d) Mengembangkan pertukaran informasi
(e) Deliverable BIM di setiap tahapan proyek
(f) Membuat format quality check kontrol dalam proyek BIM
(g) Spesifikasi minimal yang digunakan
(h) Pembuat mode (Model author) dan pengguna model (user) untuk setiap
deliverable BIM
(i) Elemen-elemen Model, Tingkat kelengkapan informasi (Level of
Development/LOD) dan atribut untuk setiap derivable BIM
(j) Proses pembuatan model BIM, pemeliharaan dan kolaborasinya
(k) Protokol atau prosedur distribusi informasi, format submisi
(l) Sarana dan prasarana sofware yang digunakan
(2) Memperkenalkan aplikasi BIM pada permodelan 3D,4D,5D,6D, dan 7D untuk
proyek BIM dan membuat guidelines tentang penerapan BIM pada proyek
bangunan gedung.
Gambar D. 3. Contoh penerapan BIM level 3D sampai dengan level 7D
(3) Penjelasan Dimensi BIM
(a) Dimensi 3D: Modeling
(b) Dimensi 4D: Time/Scheduling
(c) Dimensi 5D: Estimasi Biaya (Cost Estimate)
(d) Dimensi 6D: Sustainability, analisis energi
(e) Dimensi 7D: Facility Management Application
Gambar D. 4. Keterangan penjelasan dimensi BIM
d) Menyusun Laporan Green Building (Rating Tools)
(1) Pemenuhan perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Hijau.
(2) Terlaksananya SE no 1 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Bangunan Gedung Hijau
(3) Membuat daftar simak penilaian kinerja bangunan gedung hijau beserta
dokumen pembuktian dari proses Perencanaan teknis, Pelaksanaan dan
Pemanfaatan.
(4) Tata cara penilaian kinerja meliputi:
(a) Pengelolaan tapak:
• Orientasi bangunan
• Pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/sirkulasi
• Pengelolaan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3)
• Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat
• Penyediaan jalur pejalan kaki (Pedestrian)
• Pengelolaan tapak basemen
• Penyediaan lahan parkir
• Sistem pencahayaan ruang luar atau halaman
• Meminimalkan cut & fill dan penebangan pohon
(b) Efisiensi Penggunaan Energi:
• Selubung bangunan
• Sistem ventilasi
• Sistem pengkondisian udara
• Sistem pencahayaan
• Sistem transportasi dalam gedung
• Sistem kelistrikan
(c) Efisiensi Penggunaan
• Sumber air
• Pemakai air
• Penggunaan peralatan sanitair hemat air (water fixture)
(d) Kualitas Udara Dalam Ruang
• Pelarangan merokok
• Pengendalian CO dan CO
2
• Pengendalian bahan pembeku (refrigirant)
(e) Material Ramah Lingkungan
• Pengendalian penggunaan material berbahaya
• Penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco green)
(f) Pengelolaan Sampah
• Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
• Penerapan sistem penanganan sampah
• Penerapan sistem pencatatan timbulan sampah
(g) Pengelolaan Air Limbah
Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah daur ulang air
yang berasal dari limbah cair (grey water).
(5) Konsultan menghitung pencapaian point BGH pada saaf tahap perencanaan
teknis, pelaksanaan fisik dan pemanfaatan (serah terima)
(6) Penilaian untuk mendapatkan sertifikat BGH pada tahap perencanaan
adalah:
(a) Utama dengan total nilai 85% s.d 100% dari total nilai
(b) Madya dengan total nilai 75% s.d 85% dari total nilai
(c) Pratama dengan total nilai 70% s.d 75% dari total nilai
(7) Penilaian untuk mendapatkan sertifikat BGH pada tahap pelaksanaan
konstruksi dengan perbandingan nilai antara sertifikat layak fungsi (SLF)
dengan pelaksanaan adalah 10:90 (sepuluh berbanding sembilan puluh).
Penilaian bangunan gedung hijau pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk
mendapatkan plakat:
(a) Utama dengan total nilai 85% s.d 100% dari total nilai
(b) Madya dengan total nilai 75% s.d 100% dari total nilai
(c) Pratama dengan total nilai 70% s.d 75% dari total nilai
e) Analisis, Value Engineering dalam Perencanaan Teknis DED
(1) Definisi Value Engineering
Rekayasa nilai atau value engineering (VE) merupakan proses pengambilan
keputusan berbasis tim multidisipliner yang dilakukan secara sistematis dan
terstruktur untuk mencapai nilai (value) terbaik suatu proyek dengan menjaga
kualitas fungsi dan kinerja yang dibutuhkan.
Kajian VE dapat diterapkan untuk seluruh siklus hidup proyek, yaitu:
perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan,
pembongkaran. Maksud dari kajian VE adalah untuk meningkatkan nilai
(value) sistem dengan cara mengidentifikasi fungsi dan alternatif sistem
melalui penentuan kriteria penentu keberhasilan sistem dan perspektif
stakeholder. Hasil dari kajian VE berupa alternatif–alternatif yang
teridentifikasi, akan dianalisis lebih lanjut oleh tim proyek.
(2) Tahapan Value Engineering
Kajian Value Engineering harus dilakukan sesuai dengan proses sebagai
berikut:
(a) Sebelum workshop/loka karya Value Engineering:
• Tahap persiapan
(b) Pada saat workshop / loka karya:
• Tahap informasi
• Tahap analisis fungsi
• Tahap kreativitas
• Tahap evaluasi ide
• Tahap pengembangan ide
• Tahap evaluasi alternatif
• Tahap penyusunan rekomendasi
• Tahap presentasi
(c) Setelah workshop
• Tahap pelaporan
• Tahap evaluasi kajian Value Engineering
(3) Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Value Engineering
(a) Tahap informasi, yang bertujuan agar seluruh anggota tim kerja VE
memiliki informasi yang sama mengenai sistem/proyek;
(b) Tahap analisis fungsi, yang bertujuan untuk menentukan fungsi
sistem/proyek;
(c) Tahap kreativitas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi ide-ide untuk
menyelesaikan fungsi, dan permasalahan sistem/proyek;
(d) Tahap evaluasi ide, yang bertujuan untuk mengevaluasi ide-ide yang
teridentifikasi pada tahap kreativitas;
(e) Tahap pengembangan, yang bertujuan untuk mengembangkan ide-ide
menjadi alternatif;
(f) Tahap evaluasi alternatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi alternatif-
alternatif yang dikembangkan pada tahap pengembangan;
(g) Tahap penyusunan rekomendasi, yang bertujuan untuk menyusun
rekomendasirekomendasi dari tim kerja VE;
(h) Tahap presentasi, yang bertujuan untuk menyajikan konsep hasil kajian
VE.
(4) Tahapan Value Engineering Pada Saat Workshop/Loka Karya
Penyedia jasa penyedia jasa konstruksi, baik konsultansi maupun pekerjaan
konstruksi, harus menyajikan informasi sebagai berikut dalam
workshop/Lokakarya Value Engineering, antara lain:
(a) Ruang lingkup proyek
(b) Alternatif sudah dirancang (termasuk laporan, biaya, dan sebagainya)
(c) Stakeholder yang terlibat
(d) Kondisi lapangan yang ada
(e) Persyaratan hukum dan peraturan
(f) Dasar-dasar dan konsep perencanaan
(g) Batasan masalah
(h) Acuan standar dan pedoman yang digunakan
(i) Penjelasan informasi yang diberikan oleh tim proyek
(j) Ringkasan biaya konstruksi dan/ataubiaya siklus hidup (life-cycle cost)
(k) Tahapan konstruksi, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan
(5) Garansi/Jaminan Perencanaan
Konsultan perencana memberikan surat jaminan/garansi atas perencanaan
yang dilaksanakan terhadap kegagalan bangunan selama 10 tahun terhitung
sejak tanggal penyerahan akhir/masa pemeliharaan berahir Final Hand Over
(FHO) sesuai dengan UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan
Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 pasal 151 ayat 4.
(6) Laporan perencanaan yang meliputi:
(a) Laporan arsitektur;
(b) Laporan perhitungan struktur;
(c) Laporan penyelidikan tanah (soil test);
(d) Laporan survei hidrologi dan peil banjir;
(e) Laporan perhitungan mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan
(plumbing);
(f) Laporan perhitungan informasi dan teknologi (IT);
(g) Laporan tata lingkungan & pengukuran lahan;
(h) Laporan perhitungan dan analisis bangungan gedung hijau;
(i) Laporan aspek operasional dan maintenance gedung;
(j) Video simulasi evakuasi bencana;
(k) Laporan BIM level 300 beserta soft file;
(l) Laporan penilaian Green Building (rating tools);
(m) Laporan Pelaksanaan Value Engineering pada tiap tahapan;
(n) Laporan penyelenggaraan loka karya dalam rangka rapat koordinas/value
engineering;
(o) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa
perencanaan konstruksi;
(p) Laporan ahir pengawasan berkala termasuk, perubahan perancangan.
(setelah fisik berjalan).
(7) Persetujuan rencana detail dari pengguna jasa untuk dijadikan dokumen
pelelangan/dokumen usulan kegitan pada tahap selanjutnya.
(8) Dalam hal penyedia jasa konsultan sudah melaksanakan tugas sesuai
dengan KAK dan output laporan, kemudian memperoleh persetujuan pemilik
pada tahap rencana detail, maka penyedia jasa diberikan hak pembayaran
sesuai dengan tahapan.
5) Dokumen Pelelangan
Konsultan perencana membantu pemberi jasa untuk mempersiapkan kebutuhan
akan persiapan pelelangan fisik meliputi:
a) Menyusun kelengkapan dokumen perencanaan teknis meliputi: gambar rencana,
rencana anggaran biaya, dan rencana kerja dan syarat-syarat;
b) Membantu pemberi jasa untuk membuat Engineer Estimate (EE) dan Owner
Estimate (OE) dalam bentuk Harga Perkiraan Sementara (HPS);
c) Membantu pemberi jasa dalam membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk
pelaksanaan fisik kedepan;
d) Membantu pemberi jasa dalam menyiapkan standar dokumen pengadaan (SDP)
sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
e) Membantu pemberi jasa dalam membuat racangan kontrak, Syarat-syarat umum
kontrak (SSUK), syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), Ketentuan Pengguna
Jasa (KPJ);
f) Membantu pemberi jasa dalam memberikan masukan untuk personil, peralatan,
dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses lelang;
g) Persetujuan konsep dokumen lelang dari pengguna jasa untuk dijadikan
dokumen pelelangan/ dokumen usulan kegitan pada tahap selanjutnya;
h) Dalam hal penyedia jasa konsultan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan
KAK dan output serta memperoleh persetujuan pada tahap pelelangan pada
penyedia jasa diberikan hak pembayaran sesuai dengan tahapan.
6) Pengawasan Berkala
a) Pengawasan berkala dilaksanakan oleh konsultan perencana pada saat fisik
berjalan;
b) Pengawasan berkala bertujuan untuk menjamin pengendalian waktu,
pengendalian biaya, dan pencapaian sasaran fisik perencanaan serta
tercapainya administrasi bangunan gedung;
c) Pengawasan berkala dilakukan oleh tenaga ahli/tenaga sub profesional oleh
konsultan perencana secara periodik dan dalam waktu tertentu selama waktu
pelaksanaan berjalan sampai dengan fisik terbangun;
d) Konsultan perencana membuat jadwal pengawasan berkala menyesuaikan
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan;
e) Konsultan perencana membuat jadwal;
f) Memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan spesifikasi teknis
kepada pemberi jasa pada saat pelaksanaan fisik dilapangan;
g) Membantu pemberi jasa membuat justifikasi teknis, dan penyesuaian
perencanaan dan spesifikasi teknis apabila terdapat perubahan pada dokumen
perencanaan;
h) Menyusun laporan ahir pekerjaan pengawasan berkala;
i) Persetujuan pengawasan berkala dari pengguna jasa untuk dijadikan dokumen
pelelangan/dokumen usulan kegitan pada tahap selanjutnya;
j) Dalam hal penyedia jasa konsultan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan
KAK dan output serta memperoleh persetujuan pada tahap pengawasan berkala
pada penyedia jasa diberikan hak pembayaran sesuai dengan tahapan.
e. Kriteria Umum dan Syarat Khusus DED
1) Kriteria Umum
a) Persyaratan Peruntukan dan Intensistas
(1) Menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan
tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan;
(2) Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
(3) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
b) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan
(1) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan
karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah,
sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial,
dan budaya);
(2) Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan
keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungan;
(3) Menjamin bangunan Gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak
menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.
c) Persyaratan Struktur Bangunan
a) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban
yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa dll);
b) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka
yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan;
c) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang
disebabkan oleh perilaku struktur;
d) Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan
oleh kegiatan struktur.
d) Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran
a) Menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan gedung;
b) menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban
yang timbul akibat perilaku alam dan manusia;
c) menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa
sehingga mampu secara structural stabil selama kebakaran, sehingga:
(1) cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman;
(2) cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki
lokasi untuk memadamkan api;
(3) dapat menghindari kerusakan pada property lainnya.
e) Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar
a) menjamin terwujudnya bangunan Gedung yang mempunyai akses yang
layak, aman, dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di
dalamnya;
b) Menjamin terwujudya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka
saat evakuasi pada keadaan darurat;
c) Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk
bangunan fasilitas umum dan social.
f) Persyaratan Transportasi dalam Gedung
a) Menjaming tersedianya transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam
bangunan Gedung;
b) Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk
bangunan fasilitas umum dan sosial.
g) Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan
Bahaya:
a) Menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan
Gedung apabila terjadi keadaan darurat;
b) Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila
terjadi keadaan darurat.
h) Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi:
a) Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam
menunjang terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan Gedung sesuai
dengan fungsinya;
b) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan Gedung dan penghuninya dari
bahaya akibat petir;
c) Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang
terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan Gedung sesuai dengan
fungsinya.
i) Persyaratan Instalasi Gas (gas bakar dan/atau gas medik)
a) Menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang
terselenggaranua satuan kerja di dalam bangunan Gedung sesuai dengan
fungsinya;
b) Menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup;
c) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas secara baik.
j) Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan
a) Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada
bangunan Gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya;
b) Menjamin terwujudnya kebersihan, Kesehatan dan memberikan kenyamanan
bagi penghuni bangunan dan lingkungan;
c) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara
baik.
k) Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara
a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun
buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam bangunan
gedung sesuai dengan fungsinya;
b) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara
secara baik.
l) Persyaratan Pencahayaan:
a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaann yang cukup, baik alami
maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam
bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya;
b) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan
secara baik.
m) Persyaratan Kebisingan dan Getaran:
a) Menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan
getaran yang tidak diinginkan;
b) Menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerja yang
menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya
pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.
2) Kriteria Khusus
Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik
berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi
khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya:
a) Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada;
b) Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti
dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan;
c) Solusi dan Batasan-batasan kontekstual, seperti factor sosial budaya setempat,
geografi klimatologi dan lain-lain;
d) Perencanaan Teknis mengarah pada standar Bangunan Gedung Hijau untuk
pencapaian tingkat minimal madya/gold dengan level 7D;
e) Penggunaan personil dengan kemampuan teknis dan berpengalaman di dalam
perencanaan Bangunan Gedung Hijau yang dilengkapi dengan sertifikat keahlian
yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi resmi.
f. Kebutuhan Personil Perencanaan Teknis
1) Koordinator Perencanaan
a) Ahli Arsitektur: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitektur Strata 2 (S2) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Utama klasifikasi Arsitekur
subklasifikasi ahli Arsitek (101) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang
telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 7 (tujuh) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengarahkan jalannya kegiatan studi kelayakan
menyusun jadwal rencana survey dan pengukuran, rencana uji laboratorium,
analisis pekerjaan, konsep rekomendasi, mengatur penjadwalan dan
pengawasan tenaga ahli (waktu dan spesifikasi/kualitas), pelaporan studi
kelayakan, masterplan dan perencanaan desain, pada terutama pada
pekerjaan arsitektur.
b) Ahli Struktur: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Sipil/Struktur/Bangunan Gedung Strata 1 (S1) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Utama klasifikasi Sipil
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Bangunan Gedung (201) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 7 (tujuh) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
c) Ahli Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP): 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (Satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Mesin/Elektro Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Utama klasifikasi Mekanikal,
Elektrikal, subklasifikasi/subbidang Ahli Mekanikal (301)/Ahli Teknik Sistem
Tata Udara dan Refrigerasi (302)/Ahli Teknik Tenaga Listrik (401) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 7 (tujuh) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
d) Ahli Building Information Modeling (BIM): 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (Satu) orang dengan Latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitektur/Sipil/Mesin/Elektro Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi Revit Autodesk (ACP)/Tekla.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut memiliki tugas utama :
(a) Berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk pemodelan BIM.
(b) Memerintahkan pada drafter untuk penginputan BIM.
(c) Bertanggung jawab pada tim leader terkait progress pemodelan BIM.
2) Tenaga Ahli Perencanaan
a) Ahli Arsitektur Madya: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitektur Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi/subbidang Arsitek (101) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi
yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
b) Ahli Arsitektur Muda: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitektur Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Muda klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi/subbidang Arsitek (101) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi
yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
c) Ahli Struktur: 3 (tiga) orang
(1) Berjumlah 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Sipil/Struktur/Bangunan Gedung Strata 1 (S1) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Sipil
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Bangunan Gedung (201) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
d) Ahli K3: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya subklasifikasi/subbidang
Ahli K3 (603) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan
oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
e) Ahli Teknik Lingkungan: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Lingkungan Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Tata Lingkungan
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Lingkungan (501) yang dikeluarkan
oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
f) Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah: 1 (satu) orang
(5) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan Strata 1 (S1) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(6) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Tata Lingkungan
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah (503) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(7) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(8) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
g) Ahli Mekanikal: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Mesin Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Mekanikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Mekanikal (301) yang dikeluarkan oleh
Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
h) Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigrasi: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Mesin Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Mekanikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi
(302) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
i) Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Mesin Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Mekanikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik (303)
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
j) Ahli Proteksi Kebakaran: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Mesin Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Mekanikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Proteksi Kebakaran (304) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
k) Ahli Elektrikal Tenaga Listrik: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Elektro Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Elektrikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Teknik Tenaga Listrik (401) yang dikeluarkan
oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
l) Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Gedung: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Elektro/Teknik Telekomunikasi/ Teknik Mesin Strata 1 (S1) lulusan
universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Elektrikal
subklasifikasi/subbidang Ahli Elektronika dan Telekomunikasi dalam
Gedung (405) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan
oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
m) Ahli Desain Interior: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Desain Interior Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi/subbidang Ahli Desain Interior (102) yang dikeluarkan oleh
Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
n) Ahli Arsitektur Lansekap: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Arsitektur Lansekap Strata 1 (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Arsitektur
subklasifikasi/subbidang Ahli Arsitektur Lansekap (103) yang dikeluarkan
oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
o) Ahli Sistem Manajemen Mutu: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik (S1) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang
telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Muda klasifikasi Manajemen
Pelaksanaan subklasifikasi/subbidang Ahli Sistem manajemen Mutu (604)
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
p) Ahli Cost Estimator: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Sipil/Struktur/Bangunan Strata 1 (S1) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikasi minimal keahlian (SKA) Madya klasifikasi Manajemen
Pelaksanaan subklasifikasi/subbidang Ahli Cost Estimator (201) yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang telah disahkan oleh LPJK.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
3) Tenaga Ahli Sub Profesional Perencanaan
a) Ahli Sistem Informasi Manajemen Kesehatan: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Elektro/IT atau Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 6 (enam) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
b) Ahli Manajemen Rumah Sakit: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Magister
Manajemen Administrasi Rumah Sakit Strata 2 (S2)/S2 MARS lulusan
universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 6 (enam) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
c) Ahli Green Building: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Magister
Teknik Arsitektur/Teknik Sipil Strata 2 (S2) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikat keahlian ahli green building/anggota GBCI/Anggota
IABH/asosiasi lain yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan
menghitung capaian green building bangunan rumah sakit.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
d) Ahli Alat Kesehatan/Elektromedik: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Elektromedik Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 6 (enam) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
e) Ahli Fisika Medik: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Fisika Medik Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau perguruan
tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 6 (enam) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
f) Ahli Geoteknik: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Geoteknik Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau perguruan
tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 6 (enam) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
g) Ahli Building Information Modeling: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Elektro Strata
1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikat ahli Revit Autodesk Certificated Profesional
(ACP)/Tekla/Navisworks yang dikeluarkan oleh Autodesk/Trimble/Glodon
melalui lembaga/unit pelatihan yang ditunjuk oleh Autodesk/Trimble/Glodon.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli dalam
perencanaan modeling bangunan gedung minimum selama 5 (lima) tahun di
bidang pekerjaan tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
h) Ahli Spesialis Dokumen: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
4) Asisten Tenaga Ahli
a) Asisten Ahli Arsitektur: 4 (empat) orang
(1) Berjumlah 4 (empat) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Sarjana Teknik Arsitektur Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
b) Asisten Ahli Struktur: 3 (tiga) orang
(1) Berjumlah 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Sipil/Struktur Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
c) Asisten Mekanikal: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Mesin Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
d) Asisten Elektrikal: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Elektro Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
e) Asisten Desain Interior: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Desain Interior Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
f) Asisten Arsitek Lansekap: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitektur Lansekap Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan
universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(3) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
g) Asisten K3: 1 (satu) orang
(4) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(5) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga ahli
minimum selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
(6) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
h) Estimator Engineer: 3 (tiga) orang
(1) Berjumlah 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
Teknik Arsitektur/Teknik Sipil Strata 1/Diploma IV (S1/D4) lulusan
universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikat ketrampilan (SKT) sebagai estimator, memiliki ketrampilan
untuk menghitungan dan menganalisis RAB,
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil
dalam perhitungan rab dan penggambaran bangunan gedung minimum
selama 5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi dengan
referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
5) Tenaga Pendukung
a) Operator CAD/CAM Arsitek: 4 (empat) orang
(1) Berjumlah 4 (empat) orang dengan latar belakang pendidikan minimal
Diploma Teknik Arsitektur/Diploma Teknik Sipil (D3) lulusan universitas
atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikat keterampilan (SKT) dan sertifikat pelatihan AutoCAD 2D,
3D/3ds Max.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil
dalam perencanaan modeling bangunan gedung minimum selama 3 (tiga)
tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
b) Operator CAD/CAM Struktur: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma
Teknik Sipil/Teknik Arsitektur (D3) lulusan universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikat keterampilan (SKT) dan sertifikat pelatihan AutoCAD 2D,
3D/3ds Max/SAP 2000.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil
dalam perencanaan modeling bangunan gedung minimum selama 3 (tiga)
tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan
Satker/Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara
keilmuan tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan
rekomendasi teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas),
membuat pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
c) Operator CAD/CAM MEP: 3 (tiga) orang
(1) Berjumlah 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma
Teknik Mesin/Diploma Teknik Elektro (D3) lulusan universitas atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi
atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikat keterampilan (SKT) dan sertifikat pelatihan AutoCAD 2D,
3D/3ds Max.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil
dalam perencanaan modeling bangunan gedung minimum selama 3 (tiga)
tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan Satker/
Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara keilmuan
tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan rekomendasi
teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas), membuat
pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
d) Surveyor: 3 (tiga) orang
(1) Berjumlah 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma
Teknik Sipil Diploma (D3) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi
luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Memiliki sertifikat ketrampilan (SKT) sebagai surveyor dan sertifikat AutoCAD
2D, 3D/3ds Max dan mampu untuk melakukan pengukuran kontur, elevasi
lapangan.
(3) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil
dalam pengukuran lapangan dan bangunan gedung minimum selama
5 (lima) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
(4) Tenaga tersebut tugas utamanya melakukan koordinasi dengan Satker/
Pengelola Teknis, mengamati visual dan sudut pandang secara keilmuan
tenaga ahli, memberikan bantuan analisis, perhitungan, dan rekomendasi
teknis sesuai dengan keahlian (waktu dan spesifikasi/kualitas), membuat
pelaporan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
e) Office Manajer: 1 (satu) orang
(1) Berjumlah 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana
(S1) semua jurusan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah diakreditasi.
(2) Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga termpil
minimum selama 2 (dua) tahun di bidang pekerjaan tersebut dilengkapi
dengan referensi kerja.
f) Sekretaris Administrasi/Keuangan: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Jurusan
Administrasi Diploma Tiga/lulusan Sekolah Menengah Atas (D3/SMA)
lulusan universitas/sekolah atau perguruan tinggi negeri atau perguruan
tinggi/sekolah swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri
yang telah diakreditasi.
(2) Dipersilahkan bagi fresh graduate, yang belum berpengalaman atau yang
telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil di bidang pekerjaan
tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
g) Operator Komputer: 3 (tiga) orang
(1) Berjumlah 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan minimal Jurusan
Ilmu Komputer Diploma Tiga/lulusan Sekolah Menengah Atas (D3/SMA)
lulusan universitas/sekolah atau perguruan tinggi negeri atau perguruan
tinggi/sekolah swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri
yang telah diakreditasi.
(2) Dipersilahkan bagi fresh graduate, yang belum berpengalaman atau yang
telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil di bidang pekerjaan
tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
h) Driver: 2 (dua) orang
(1) Berjumlah 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan
Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) lulusan universitas/sekolah atau
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi/sekolah swasta yang telah
diakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
(2) Dipersilahkan bagi fresh graduate, yang belum berpengalaman atau yang
telah mempunyai pengalaman sebagai tenaga terampil di bidang pekerjaan
tersebut dilengkapi dengan referensi kerja.
E. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan adalah di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Kuningan Jakarta Selatan sedangkan lokasi
pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal di IKN Provinsi Kalimantan Timur adalah di KIPP-1A
(koordinat -0.970642, 116.703591) dengan luas lahan ± 1,859 Ha.
Gambar E. 1. Titik koordinat lokasi RS IKN
Gambar E. 2. Titik koordinat lokasi RS IKN
Gambar E. 3. Lokasi RS IKN dan batas-batasnya
Gambar E. 4. Koordinat polygon lokasi RS IKN
Gambar E. 5. Peta kontur lahan RS IKN
Gambar E. 6. Peta kontur lahan RS IKN
F. BAGAN ALUR STUDI KELAYAKAN DAN MASTERPLAN
1. Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Masterplan
Proses penyusunan Studi Kelayakan dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:
Gambar F. 1. Contoh alur/bagan sudi kelayakan
Proses penyusunan Masterplan dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:
Gambar F. 2. Contoh alur/bagan masterplan
G. DATA & FASILITAS PENUNJANG
1. Penyediaan oleh PenggunaJasa
Data dan fasilitas yang disediakan pengguna jasa meliputi;
a. Untuk melaksanakan tugas, Penyedia Jasa harus mencari sendiri data dan informasi
yang dibutuhkan selain dari data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas
dalam pengarahan penugasan ini.
b. Penyedia Jasa harus memeriksa kebenaran data dan informasi dalam pelaksanaan
pekerjaannya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun masukan lain dari luar.
Kesalahan Perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
jawab Penyedia Jasa.
c. Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk Tim Teknis dan Tim Ahli sebagai Tim
Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Penyediaan oleh Penyedia Jasa
Penyedia Jasa harus menyediakan semua fasilitas/peralatan yang dipergunakan untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan baik milik sendiri maupun sewa. Fasilitas dan peralatan
tersebut antara lain:
a. Dukungan peralatan kerja dan operasional yang berkualitas baik dalam jumlah yang
memadai.
b. Dukungan tenaga ahli, dan tenaga pendukung yang berkualitas sesuai kriteria dan
jumlah yang disyaratkan, terutama Tenaga Ahli yang telah melakukan pekerjaan yang
sejenis berupa pekerjaan masterplan dan perencanaan rumah sakit lebih diutamakan
dan mendapat nilai lebih.
c. Dukungan kemampuan likuiditas perusahaan yang memadai demi terjaminnya proses
pekerjaan.
d. Dukungan pengalaman pekerjaan yang sejenis yaitu pekerjaan studi kelayakan,
masterplan dan perencanaan teknis DED rumah sakit lebih diutamakan dan mendapat
nilai lebih.
e. Standar minimum biaya non personil yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh
penyedia jasa konsultan setelah kontrak dan pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah:
1) Biaya Sewa dan Peralatan Kantor
a) Komputer PC:
Minimal prosesor intel pentium 7 atau AMD Ryzen 7, VGA Nividia Geforece 6Gb,
RAM 16 Gb, SSD/HDD 512 Gb yang mampu melakukan editing terhadap video,
grafis berkualitas tinggi dengan kecepatan maksimum
b) Notebook/laptop:
Minimal prosesor intel pentium 7 atau AMD Ryzen 7, VGA Nividia Geforece 6Gb,
RAM 16 Gb, SSD/HDD 512 Gb yang mampu melakukan editing terhadap video,
grafis berkualitas tinggi dengan kecepatan maksimum.
c) Printer A3:
Minimal Epsson, Brother, HP atau Cannon dengan 6 warna mampu `mencetak
dengan kualitas tinggi, dengan kecepatan maksimal, minimal untuk cetak foto
resolusi tinggi.
d) Printer A4:
Minimal Epsson, Brother, HP atau Cannon dengan 6 warna mampu mencetak
dengan kualitas tinggi, dengan kecepatan maksimal, minimal untuk cetak foto
resolusi tinggi.
e) Plotter:
Minimal memiliki kemampuan mencetak kertas ukuran A0 dengan resolusi dan
kecepatan yang tinggi.
f) Digital Kamera:
Minimal memiliki resolusi tinggi minimal 24 Mega pixel, gambar tidak pecah ketika
di tampilkan kedalam media laptop/ PC
g) Scanner A3:
Minimal mampu melakukan proses scan dokumen A3 dengan kualitas tinggi dan
kecepatan tinggi.
h) Scanner A4:
Minimal mampu melakukan proses scan dokumen A4 dengan kualitas tinggi dan
kecepatan tinggi.
i) Alat Tulis Kantor:
Meliputi bulpen, pensil, penggaris standar, dsb dengan kualitas yang untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan.
j) Biaya komunikasi:
Meliputi telepon, wifi kecepatan minimal 50 Mbps, website teleconference
(aplikasi zoom registered/premium) selama pekerjaan berlangsung sampai ahir
kontrak.
Alat komunikasi video converence: Minimal Logitech group web cam full HD
1080p 30 fps, Autofocus, lensa zeiss, 10x lossless HD zoom, remote control,
mikrofon 4 titik omni directional jangkauan 20 kaki/ 6 meter, audio ultra wideband.
k) Biaya sewa lisensi BIM:
Software program BIM resmi.
2) Sewa Kendaraan dan Operational Mainteance
a) Kendaraan roda 4:
Merupakan minibus/roda 4, Kapasitas minimal 1.500 cc, mesin bensin dengan
usia minimal 3 tahun sejak kontrak/SPMK ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.
b) Operasional dan Mainteance
Meliputi konsumsi BBM/bahan bakar setiap bulan, biaya servis/peralatan
komponen suku cadang kendaraan selama kontrak berlangsung.
3) Biaya Sewa Peralatan Penunjang
a) Waterpass Digital:
Minimal topcon NA332 atau setara standar deviasi 1 km double leveling, auto
level leica.
b) Hand GPS:
Minimal Garmin Montana 750i/680, dukungan GPS dan GLONASS, dengan
akurasi presisi, lengkap dengan kompas, altimeter (ketinggian dari permukaan
laut), barometer, memory internal 1 Gb.
c) Sewa GPS Geodetik/RTK (Real Time Kinematik)
Minimal type V30 GNS RTK atau setara dengan Multi-constellation tracking, 220
tracking channels, supports GPS, GLONASS, BDS, SBAS, NGS approved GNSS
antena Unit GPS, akurasi tinggi.
4) Biaya Perjalanan Dinas
Meliputi biaya transport, penginapan, dan taksi bersifat at cost mengikuti rate harga
tiket Jakarta-IKN atau IKN-Jakarta yang harus disediakan penyedia jasa konsultan
pada saat kontrak berjalan.
5) Biaya Rapat/Pembahasan Laporan
Rapat koordinasi di Jakarta ataupun di Balikpapan atau IKN, bersifat at cost.
Biaya lokakarya hasil perencanaan sebanyak 2 pertemuan meliputi biaya
transportasi, penginapan, dan taksi termasuk honor narasumber (tenaga ahli, TABG,
instansi lintas sektor dan tim Kementerian Kesehatan) bersifat at cost.
f. Dalam pelaksanaan kegiatan ini penyedia jasa konsultansi harus dapat menerapkan
standar protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran corona virus disease 2019
(covid-19) dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ahir kontrak berahir.
H. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA
1. Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa
konsultansi yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.
2. Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan wajib memenuhi keluaran sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja.
3. Untuk belanja personil tenaga ahli (memilliki SKA) penyedia jasa konsultan wajib membayar
jasa tenaga ahli yang digunakan sesuai dengan Kepmen PU Nomor 524 Tahun 2022
sedamtentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Ahli
Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
4. Untuk belanja personil sub profesional dan tenaga pendukung (Non SKA) penyedia jasa
wajib membayar sesuai dengan standar billing rate INKINDO 2023.
5. Untuk belanja non personil: transport, penginapan, honorarium narasumber penyedia jasa
wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 kecuali
yang bersifat (at cost) harus mengikuti ketentuan standar minimum di dalam KAK dalam
pelaksanaanya.
6. Penanggung jawab profesional penyedia jasa konsultansi perencanaan adalah tidak hanya
sebagai konsultan suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional yang
terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.
7. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa konsultansi perencanaan harus mencari
informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan olek PPK termasuk melalui
Kerangka Acuan Kerja ini.
8. Penyedia jasa konsultansi perencanaan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat meminta
bantuan Tim Pengelola Teknis yang akan memberikan petunjuk dan pengarahan kepada
konsultan untuk mencapai hasil yang optimal guna mendukung kelancaran kerja.
9. Penyedia jasa konsultansi perencanaan harus memeriksa kebenaran informasi yang
digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PPK, maupun yang dicari
sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi
menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
10. Secara umum tanggung jawab pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study), Masterplan,
dan Perencanaan Konstruksi/Detail Engineering Design (DED) adalah minimal sebagai
berikut :
a) Hasil karya yang dihasilkan harus memenuhi pedoman Studi Kelayakan (Feasibility
Study), Masterplan, dan Perencanaan Konstruksi/Detail Engineering Design (DED)
Rumah Sakit yang berlaku dan peraturan/kebijakan pemerintah daerah setempat yang
berlaku.
b) Hasil karya yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah
diberikan oleh Pengguna Jasa.
c) Hasil karya yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan Kerangka
Acuan Kerja Pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study), Masterplan, dan
Perencanaan Konstruksi/Detail Engineering Design (DED) yang berlaku untuk rumah
sakit.
11. Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan harus menyediakan 1 (satu) tim lengkap yang akan
berkantor di Kementerian Kesehatan sehingga proses pelaksanaan pekerjaan bisa dikontrol,
efektif dan efisien.
I. BIAYA
Biaya pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study), Masterplan, dan Perencanaan Konstruksi
(DED) Rumah Sakit UPT Vertikal di Ibu Kota Negara Provinsi Kalimantan Timur dan tata cara
pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan Konsultan
pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study), Masterplan, dan Perencanaan Konstruksi (DED)
sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
1. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
2. Materi dan penggandaan laporan/ dokumen pekerjaan
3. Pembelian dan atau sewa peralatan kerja
4. Sewa kendaraan
5. Biaya rapat-rapat
6. Perjalanan (lokal maupun luar kota)
7. Jasa dan overhead pelaksanaan kerja
8. Pajak dan iuran daerah lainnya
Pembayaran untuk penyusunan studi kelayakan, penyusunan masterplan dan perencanaan
teknis (DED) adalah dengan secara bertahap berdasarkan capaian tahapan pekerjaan dengan
komposisi sesuai dengan Peraturan pemerintan No 16 Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Konsep Perencanaan (15%)
2. Pra Rencana Teknis (20%)
3. Pengembangan Rencana (25%)
4. Rencana Detail (20%)
5. Dokumen Pelelangan (5%)
6. Laporan Pengawasan Berkala (15%)
J. SUMBER DANA
Sumber dana dari keseluruhan Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan, Masterplan, dan
Perencanaan Konstruksi/ (DED) Rumah Sakit UPT Vertikal di IKN Provinsi Kalimantan Timur
dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI.
K. KEBUTUHAN TENAGA AHLI
Dalam menangani pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study), Masterplan, dan
Perencanaan Konstruksi (DED) Rumah Sakit UPT Vertikal di IKN Provinsi Kalimantan Timur,
Penyedia Jasa pekerjaan harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan proyek, baik
ditinjau dari segi kompleksitas lengkap (besaran) proyek maupun tingkat kompleksitas
pekerjaan.
Tenaga-tenaga ahli inti yang dibutuhkan dalam kegiatan pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility
Study), Masterplan, dan Perencanaan Konstruksi/ (DED) Rumah Sakit UPT Vertikal di IKN
Provinsi Kalimantan Timur minimal terdiri dari :
Tabel K. 1. Kebutuhan Tenaga Ahli, Sub Profesional dan Tenaga Pendukung
Klasifikasi TA &
Jml
No Kualifikasi Tingkat Pendidikan Pengalaman Kode SKA
Orang
(tahun)
I. TENAGA AHLI
A. Team Leader
Team Leader S1-Teknik Arsitektur Utama (10 tahun) (101) 1,00
B. Penyusunan Studi Kelayakan
Tenaga Ahli
Koordinator Studi
1. S1-Teknik Arsitektur Madya (7 tahun) (101) 1,00
Kelayakan
2. Ahli Teknik Lingkungan S1-Teknik Lingkungan Madya (5 tahun) (501) 1,00
S1-Teknik Mesin/Teknik
3. Ahli MEP Madya (5 tahun) (301)/(401) 1,00
Elektro
Ahli Teknik Planologi/Tata
4. S1-Teknik Planologi Madya (5 tahun) (502) 1,00
Kota
S1-Teknik
5. Ahli Geoteknik Madya (5 tahun) (216) 1,00
Sipil/Geologi/Geofisika
Tenaga Ahli Sub Profesional
Ahli Manajemen Non SKA
1. S2-MARS - 1,00
Administrasi Rumah Sakit (5 tahun)
Non SKA
2. Ahli Ekonomi S1-Ekonomi/Akuntansi - 1,00
(5 tahun)
Ahli Kesehatan S1-Kesehatan Non SKA
3. - 1,00
Masyarakat Masyarakat (5 tahun)
Non SKA
4. Ahli Alat Kesehatan S1/D4-Elektromedik - 1,00
(5 tahun)
C. Penyusunan Master Plan Rumah Sakit
Tenaga Ahli
Koordinator Master Plan
1. S1-Teknik Arsitektur Madya (7 tahun) (101) 1,00
Rumah Sakit
2. Ahli Arsitektur S1-Teknik Arsitektur Madya (5 tahun) (101) 1,00
S1-Teknik
3. Ahli Struktur Sipil/Struktur/Bangunan Madya (5 tahun) (201) 1,00
Gedung
4. Ahli Teknik Lingkungan S1-Teknik Lingkungan Madya (5 tahun) (501) 1,00
5. Ahli Planologi S1-Teknik Planologi Madya (5 tahun) (502) 1,00
S1-Teknik Mesin/Teknik
6. Ahli MEP Madya (5 tahun) (301)/ (401) 1,00
Elektro
Tenaga Ahli Sub Profesional
Ahli Manajemen Rumah Non SKA
1. S2-MARS - 1,00
Sakit (5 tahun)
Non SKA
2. Ahli Ekonomi S1-Ekonomi/Akuntansi - 1,00
(5 tahun)
Non SKA
3. Ahli Alat Kesehatan S1/D4-Elektromedik - 1,00
(5 tahun)
Ahli Kesehatan S1-Kesehatan Non SKA
4. - 1,00
Masyarakat Masyarakat (5 tahun)
D. Penyusunan Perencanaan Teknis DED
Koordinator Perencanaan
1. Tenaga Ahli Arsitektur S2-Teknik Arsitektur Utama (7 tahun) (101) 1,00
S1-Teknik
2. Tenaga Ahli Struktur Sipil/Struktur/Bangunan Utama (7 tahun) (201) 1,00
Gedung
(301)/(302)/
3. Tenaga Ahli MEP S1-Teknik Mesin/Elektro Utama (7 tahun) 1,00
(401)
Non SKA: Memiliki
S1-Teknik Arsitektur/
Sertifikat Revit
4. Tenaga Ahli BIM Teknik Sipil/Teknik - 1,00
Autodesk (ACP)/
Mesin/Teknik Elektro
Tekla (5 tahun)
Tenaga Ahli Perencanaan
1. Ahli Arsitektur Madya S1-Teknik Arsitektur Madya (5 tahun) (101) 1,00
2. Ahli Arsitektur Muda S1-Teknik Arsitektur Muda (5 tahun) (101) 2,00
S1-Teknik
3. Ahli Struktur Sipil/Struktur/Bangunan Madya (5 tahun) (201) 3,00
Gedung
4. Ahli K3 S1-Teknik Madya (5 tahun) (603) 1,00
5. Ahli Teknik Lingkungan S1-Teknik Lingkungan Madya (5 tahun) (501) 1,00
S1-Teknik
Ahli Teknik Sanitasi dan
6. Lingkungan/Teknik Madya (5 tahun) (503) 1,00
Limbah
Penyehatan
7. Ahli Mekanikal S1-Teknik Mesin Madya (5 tahun) (301) 1,00
Ahli Teknik Sistem Tata
8. S1-Teknik Mesin Madya (5 tahun) (302) 1,00
Udara dan Refrigrasi
Ahli Teknik Plumbing dan
9. S1-Teknik Mesin Madya (5 tahun) (303) 1,00
Pompa Mekanik
10. Ahli Proteksi Kebakaran S1-Teknik Mesin Madya (5 tahun) (304) 1,00
Ahli Elektrikal Tenaga
11. S1-Teknik Elektro Madya (5 tahun) (401) 1,00
Listrik
Ahli Teknik Elektronika S1-Teknik Elektro/Teknik
12. dan Telekomunikasi Telekomunikasi/Teknik Madya (5 tahun) (405) 1,00
Gedung Mesin
13. Ahli Desain Interior S1-Desain Interior Madya (5 tahun) (102) 1,00
S1-Teknik Arsitektur
14. Ahli Arsitektur Lansekap Madya (5 tahun) (103) 1,00
Lansekap
Ahli Sistem Manajemen
15. S1-Sarjana Teknik Muda (5 tahun) (604) 1,00
Mutu
S1-Teknik
16. Ahli Cost Estimator Sipil/Struktur/Bangunan Madya (5 tahun) (201) 1,00
Gedung
Tenaga Ahli Sub Profesional
Ahli Sistem Informasi Non SKA
1. S1/D4-Teknik Elektro/IT - 1,00
Manajemen Kesehatan (6 tahun)
Ahli Manajemen Rumah Non SKA
2. S2-MARS - 2,00
Sakit (6 tahun)
Non SKA
Memiliki Sertifikat
S2-Teknik Green
3. Ahli Green Building - 2,00
Arsitektur/Teknik Sipil Building/Anggota
GBCI/IABH
(5 tahun)
Non SKA
4. Ahli Alat Kesehatan S1/D4-Elektromedik - 1,00
(6 tahun)
Non SKA
5. Ahli Fisika Medik S1/D4-Fisika Medik - 1,00
(6 tahun)
Non SKA
6. Ahli Geoteknik S1/D4-Teknik Geoteknik - 1,00
(6tahun)
S1/D4-Teknik Non SKA: Memiliki
Ahli Building Information Arsitektur/Teknik Sertifikat Revit
7. - 2,00
Modeling (BIM) Sipil/Teknik Mesin/Teknik Autodesk (ACP) /
Elektro Tekla (5 tahun)
8. Ahli Spesialis Dokumen S1/D4-Sarjana Teknik Non SKA (5tahun) - 1,00
Asisten Tenaga Ahli
Asisten Ahli :
Non SKA
1. Asisten Arsitektur S1/D4-Teknik Arsitektur - 4,00
(5 tahun)
S1/D4-Teknik Non SKA
2. Asisten Struktur - 3,00
Sipil/Struktur (5 tahun)
Non SKA
3. Asisten Mekanikal S1/D4-Teknik Mesin - 2,00
(5 tahun)
Non SKA
4. Asisten Elektrikal S1/D4-Teknik Elektro - 2,00
(5 tahun)
Non SKA
Memiliki: SKT &
5. Asisten Interior S1/D4-Desain Interior - 1,00
Sertifikat CAD/3ds
Max/ (5 tahun)
S1/D4-Teknik Arsitektur Non SKA
6. Asisten Lansekap - 1,00
Lansekap (5 tahun)
Non SKA
7. Asisten K3 S1/D4-Teknik - 1,00
(5 tahun)
Non SKA, Memiliki
S1/D4-Teknik
4. Estimator Engineer SKT Estimator - 3,00
Arsitektur/Teknik Sipil
(5 tahun)
II. TENAGA PENDUKUNG
Non SKA
Memiliki: SKT &
Operator CAD/CAM D3-Teknik Sipil/Teknik Sertifikat
1. - 4,00
Arsitektur Arsitektur AutoCAD, 3D/3ds
Max
(3 tahun)
Non SKA
Memiliki: SKT &
Operator CAD/CAM D3-Teknik Sipil/Teknik Sertifikat
2. - 2,00
Struktur Arsitektur AutoCAD, 3D/3ds
Max/SAP 2000
(3 tahun)
Non SKA
Memiliki: SKT &
D3-Teknik Mesin/Teknik Sertifikat
3. Operator CAD/CAM MEP - 3,00
Elektro AutoCAD, 3D/3ds
Max
(3 tahun)
Non SKA
Memiliki: SKT
Surveyor &
4. Surveyor D3-Teknik Sipil - 3,00
Sertifikat CAD/3ds
Max
(5 tahun)
Non SKA
5. Office Manager S1 semua jurusan - 1,00
(2 tahun)
Sekretaris
6. D3 Administrasi/SMA - - 2,00
Administrasi/Keuangan
7. Operator Komputer D3 Komputer/SMA - - 3,00
8. Driver SMA/sederajat - - 2,00
L. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Tabel K. 2. Biaya Langsung Non Personil
No Jenis dan Uraian Biaya TOTAL SAT
1. BIAYA SURVEY & SOIL TEST
1. Mobilisasi & Demobililasi peralatan 1 ls
2. Pemetaan Topografi dan pengukuran lahan 1 ls
3. Sondir Tanah 40 titik
4. Pekerjaan Boring dengan tes lab tanah meliputi: 20 titik
(Spesific gravity, kadar air, konsolidasi, proctor, & tes atterberg)
5. Uji parameter Kualitas Air Tanah dalam dan Air Permukaan 20 titik
6. Pengujian Geolistrik 2D dan 3D 10 titik
7. Pengambilan foto dan video udara (Drone) kualititas tinggi 1 ls
2. BIAYA SEWA DAN PERALATAN KANTOR
Peralatan Kantor
1. Biaya Sewa Komputer PC 25 unit.bln
2. Biaya Sewa Notebook/Laptop 25 unit.bln
3. Biaya Sewa Printer A3 5 unit.bln
4. Biaya Sewa Printer A4 5 unit.bln
5. Sewa Plotter 5 unit.bln
6. Sewa Digital Kamera Resolusi Tinggi 5 Unit.bln
7. Sewa Scanner A3 5 unit.bln
8. Sewa Scanner A4 5 Unit.bln
9. Biaya Alat Tulis Kantor 5 set
10. Biaya komunikasi 5 set
11. Biaya sewa lisensi BIM 5 set
Biaya Sewa Peralatan Penunjang
1. Sewa Waterpass Digital 14 unit.hari
2. Sewa Hand GPS 14 unit.hari
3. Sewa GPS Geodetik / RTK (Real Time Kinematik) 14 unit.hari
Sewa Kendaraan dan Operational Mainteance
1. Kendaraan Roda 4, Kapasitas min 1500 cc 10 unit.bln
2. Operasional dan Maintenance 10 unit.bln
3. BIAYA PERJALANAN DINAS
Biaya perjalanan Jakarta-IKN pp & Akomodasi 60 OK
4. BIAYA RAPAT / PEMBAHASAN LAPORAN
1. Biaya Rapat Koordinasi 20 OK
2. Biaya Lokarya Hasil Perencanaan 2 OK
5. BIAYA CETAK, PENGGANDAAN & MAKET
Studi Kelayakan
1. Laporan Pendahuluan A4 buku 5,00
2. Laporan Antara A4 buku 5,00
3. Draft Laporan Akhir A4 buku 5,00
4. Laporan Akhir A4 buku 5,00
5. CD&Flashdisk buah 5,00
Master Plan RS
1. Laporan Pendahuluan A4 buku 5,00
2. Laporan Antara A4 buku 5,00
3. Draft Laporan Akhir A4 buku 5,00
4. Laporan Akhir A4 buku 5,00
5. Album gambar Master Plan RS A3 buku 5,00
6. Gambar 3D Bingkai A2 buah 3,00
7. CD&Flashdisk buah 5,00
Perencanaan Teknis DED
1. Laporan Pendahuluan A4 buku 5,00
2. Laporan Soil Test A4 buku 5,00
3. Laporan Konsepsi Perancangan A4 buku 5,00
4. Dokumen Pra Rancangan A4 buku 5,00
5. Dokumen Pengembangan Rancangan A4 buku 5,00
6. Dokumen Rancangan Detail
a. gambar detail arsitektur, struktur, MEP, interior dan lansekap A1 dijilid 1,00
gambar detail arsitektur, struktur, MEP, interior dan lansekap A3 dijilid 10,00
b. RKS (persyaratan umum, administratif dan teknis) A4 buku 10,00
c. RAB (Rencana Anggaran Biaya) A4 buku 10,00
d. Laporan perencanaan (arsitektur, perhitungan struktur, interior, A4 buku 10,00
lansekap, perhitungan ME dan sistem pemipaan,
perhitungan informasi dan teknologi, tata lingkungan,
perhitungan bangunan gedung hijau)
e. Dokumen analisis dan Penilaian Bangunan Gedung Hijau A4 buku 5,00
f. Dokumen analisis Value Engineering A4 buku 5,00
7. Laporan Kegiatan Lokakarya Hasil Perencanaan (lokakarya 1=5,
A4 buku 10,00
lokakarya 2=5)
8. Laporan BIM bh 5,00
9. 3D Perspektif Eksterior & Interior View 15,00
CD &
10. Softcopy laporan (1 s.d. 9) 5,00
Flashdisk
11.Maket Bangunan (skala 1:200) bh 1,00
12. Maket Bangunan (skala 1:500) bh 1,00
13. Hard Disk External 2 TB (Studi Kelayakan, Master Plan, DED) buah 3,00
14. Animasi detik 180,00
15. Laporan tahap pelelangan A4 buku 10,00
16. Laporan pengawasan berkala tahun 2024 A4 buku 10,00
M. PROGRAM KERJA
Penyedia Jasa pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan, Masterplan, dan Perencanaan
Konstruksi/DED Rumah Sakit UPT Vertikal di IKN Provinsi Kalimantan Timur harus menyusun
program kerja minimal meliputi :
1. Rencana jadwal kegiatan secara detail.
2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin ilmu dan keahliannya).
N. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan (Feasibility Study), Masterplan, dan
Perencanaan Konstruksi (DED) Rumah Sakit UPT Vertikal di IKN Provinsi Kalimantan Timur
adalah selama 5 (lima) bulan sampai menghasilkan produk Dokumen Studi Kelayakan,
Dokumen Masterplan Rumah Sakit dan Dokumen Perencanaan Konstruksi/(DED) dimana
Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Masterplan Rumah Sakit harus bisa diselesaikan
dalam waktu 2 (dua) bulan.
Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah SPMK diharapkan sudah bisa dihasilkan dokumen tender
untuk bisa dilakukan tender pekerjaan konstruksi.
Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.
O. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA
Penyedia jasa memiliki syarat kualifikasi sebagai berikut:
1. Klasifikasi perusahaan kelas Besar.
2. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sesuai bidang yang masih berlaku dan dikeluarkan
oleh instansi berwenang;
3. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan sub klasifikasi:
a) Jasa Desain Arsitektural (AR 102);
b) Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan (RE 102);
4. Pengalaman pernah melaksanakan pekerjaan sejenis berupa penyusunan perencanaan
pembangunan gedung rumah sakit selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
5. Kualifikasi penyedia barang/jasa mengikuti kriteria yang telah ditentukan oleh LKPP.
6. Calon Penyedia Jasa tidak bisa menuntut apapun apabila Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi
Penyusunan Studi Kelayakan, Masterplan dan Perencanaan Konstruksi Rumah Sakit UPT
Vertikal di IKN Provinsi Kalimantan Timur jika dibatalkan karena satu dan lain hal.
P. KRITERIA PENILAIAN
NO KRITERIA
1 Pemahaman terhadap jasa layanan yang tercantum dalam KAK
(Tanggapan penyedia terkait data-data umum proyek dan lingkup pekerjaan)
a. Studi Kelayakan Rumah Sakit
b. Masterplan Rumah Sakit
c. Perencanaan Gedung Rumah Sakit
d. Data awal yg diberikan dalam KAK
2 Kualitas metodologi
a. Ketepatan analisis yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan
untuk mencapai tujuan (tercapainya pembangunan gedung rumah sakit yang
berkonsep "smart Hospital" dan berwawasan lingkungan).
- identifikasi keluaran
- analisis permasalahan terkait keluaran
- langkah-langkah pemecahan masalah tersebut
- keterkaitan langkah-langkah dengan tujuan pekerjaan
b. Konsistensi antara metodologi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan
- keselarasan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut dengan metode
kerja
- keselarasan metode kerja dengan rencana kerja yang ditawarkan
- keselarasan rencana kerja (rencana jadwal pengerahan tenaga, peralatan
serta jenis dan tahapan pekerjaan) yang ditawarkan dengan tujuan pekerjaan
c. Apresiasi terhadap inovasi untuk mencapai tujuan
- terdapat inovasi dalam metodologi yang ditawarkan
- terdapat hubungan inovasi dengan tujuan pekerjaan
- Inovasi yang ditawarkan meningkatkan kinerja tujuan pekerjaan
d. Dukungan data untuk mencapai tujuan
(Uraian data apa saja yang diusulkan dan bagaimana mendapatkannya)
e. Uraian tugas tenaga ahli untuk mencapai tujuan
- Spesifikasi dan jumlah tenaga ahli
- uraian tugas tenaga ahli
- uraian wewenang tenaga ahli
f. Program kerja, jadwal pekerjaan dan jadwal penugasan untuk mencapai tujuan
- Program kerja
- Jadwal kerja dan penyerahan keluaran pekerjaan
- Jadwal penugasan
g. Organisasi proyek untuk mencapai tujuan dan terlaksananya rencana kerja
h. Fasilitas penunjang untuk mencapai tujuan
- Tenaga, Alat dan Lokakarya
3 Penyajian hasil kerja (deliverable)
a. Penyajian seluruh hasil kerja sesuai keluaran yg diminta dan usulan lainnya
- Penyajian analisis-analisis
- Laporan dan lampirannya
- Gambar dan penjelasannya
b. Penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis
- spesifikasi teknis
- perhitungan teknis
c. Penyajian laporan-laporan:
- laporan konsep perancangan
- laporan pra desain
- laporan pengembangan perancangan
- laporan rancangan detail
- Laporan Studi Kelayakan RS dan Masterplan RS serta lampirannya
- Laporan Lokakarya
d. Gagasan baru untuk peningkatan kualitas pekerjaan dan keluaran serta
percepatan waktu kerja
Q. JENIS KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN
1. Jenis Kontrak yang dinginkan: kontrak lumpsum.
2. Tata cara pembayaran yang diinginkan: pembayaran dilakukan secara termin sesuai prestasi
pekerjaan yang disepakati dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan pada
setiap terminnya.
R. PENUTUP
1. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut
oleh Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Tim Teknis sepanjang keluaran akhir
dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representatif, baik jenis
kertas, tulisan, maupun sampul minimal mengikuti standar pelaporan yang berlaku.