Pengadaan Alat Bgsi Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan Ta 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR) BIOMEDICAL                  
               GENOME-BASED SCIENCE INITIATIVE (BGSI )                
Kementerian             : Kementerian Kesehatan RI                    
Unit Eselon I /II       : Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan / 
                        : Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber
                          Daya Kesehatan                              
Program                 : kegiatan Biomedical Genome-based Science Initiative
                          (BGSI )                                     
Hasil (Outcome)         : Penyelenggaraan Biobank Bagi Kegiatan Biomedical
                          Genome-based Science Initiative (BGSI )     
Kegiatan                : Penyusunan Kebutuhan Kegiatan Penyelenggaraan
                          Biomedical Genome-based Science Initiative (BGSI )
Indikator Kinerja Kegiatan : Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan
                          Biomedical Genome-based Science Initiative (BGSI )
Jenis Keluaran output   : Hasil Pengadaan Kebutuhan Penyelenggaraan   
                          Biomedical Genome-based Science Initiative (BGSI )
Volume Keluaran (output) : 1                                          
Satuan ukur Keluaran (output) : Dokumen Kegiatan                      
                                                                      
                                                                      
  A. Latar Belakang                                                   
                                                                      
    1. Dasar hukum Tusi/Kebijakan                                     
        - Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023
           tentang Kesehatan.                                         
        -  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
           Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
           Negara Republik Indonesia Nomor 5072);                     
        -  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
           Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
           2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
           6374);                                                     
        -  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan
           Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
           1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
           3609);                                                     
        -  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
           Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
           Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);   
        -  Permenkes No.5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
           Kementerian Kesehatan                                      
        -  Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1141/2022
           Tentang Penyelenggaraan Biomedical Genome-Based Science Initiative For
           Precision Medicines Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis
           Genomika Untuk Penyakit Tertentu                           
   2. Gambaran umum                                                   
                                                                      
     Prevalensi penyakit katastropik memiliki kecenderungan meningkat setiap
     tahunnya dan masih menjadi masalah kesehatan karena menimbulkan kesakitan
     dan kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian yang
     lebih baik dan tepat guna. Sementara dalam rangka peningkatan ketahanan
     kesehatan nasional melalui upaya pengendalian angka kesakitan dan
     kematian akibat penyakit katastropik di Indonesia, diperlukan koordinator
     dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika
     biomedis untuk mendukung terapi dan pengobatan yang mutakhir, tepat guna,
     dan tepat sasaran (kedokteran presisi/precision medicine) pada pasien
     dengan memperhatikan adanya diversitas genomika berbagai etnis di
     Indonesia. Saat ini rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang
     menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna memiliki pula
     fungsi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
     teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan.
     Dalam upaya kegiatan tersebut dibentuk Biomedical Genome-Based Science
     Initiative For Precision Medicines dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
     Berbasis Genomika untuk Penyakit Tertentu. Kegiatan ini melibatkan beberapa
     rumah sakit diantaranya RSCM, RS Kanker Dharmais, RSUP Sanglah, Sakit
     Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, Sakit Pusat Otak
     Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan Rumah Sakit Pusat Otak
     Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Penyelenggaraan BGSI meliputi
     pelaksanaan kegiatan registri pasien dengan penyakit tertentu, mengatur
     penyimpanan spesimen (biobanking), pengorganisasian pengelolaan  
     pemeriksaan human Whole Genome Sequencing (hWGS) di Indonesia, dan
     pengorganisasian pengembangan kedokteran presisi (precision medicine).
     Untuk Penyimpanan specimen diperlukan fasilitas sarana dan prasarana
     yang memadai untuk terselenggaranya BGSI. Untuk mendukung pelaksanaan
     kegiatan BGSI secara keseluruhan diperlukan antara lain peralatan laboratorium
     dalam waktu cepat.                                               
 B. Penerima manfaat                                                  
                                                                      
    Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit katastropik
                                                                      
 C. Strategi Pencapaian Keluaran                                      
                                                                      
   1. Metode Pelaksanaan (pelaksanaan awal)                           
     Kegiatan penyusunan rencana awal mulai dari penentuan tempat, desain,
     pemetaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan BGSI , kemudian
     dilanjutkan dengan melengkapi kebutuhan peralatan yang diperlukan
                                                                      
   2. Tahapan dan waktu pelaksanaan : dilakukan melalui pengajuan, penyiapan
     spek kebutuhan sampai dengan proses pengadaan                    
                                                                      
   3. Waktu Pelaksanaan:                                              
     Kegiatan penyiapan penyelenggaraan BGSI ini dilakukan di gedung  
     biorepository Pusjak SKK dan SDK Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
     (BKPK) dalam bulan Desember 2023.                                
Ruang Lingkup Pengadaan                                               
                                                                      
  Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas :             
  1. Pengadaan Alat Laboratorium BGSI Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan
    Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan TA 2023;                      
                                                                      
  2. Pengiriman Alat Laboratorium BGSI Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan
    Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan TA 2023 ke Laboratorium       
    Nasional Prof. Sri Oemijati, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat;
                                                                      
                                                                      
E. Kualifikasi Penyedia                                               
   Persyaratan yang diperlukan sebagai penyedia adalah sebagai berikut :
    1. Mempunyai pengalaman dibidang Pengadaan Bahan / Reagen / Peralatan
       Laboratorium sesuai spesifikasi teknis yang diminta. Pengalaman dalam
                                                                      
       bidang serupa minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
    2. Memiliki izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Distribusi
       Penyalur Alat Kesehatan dengan kategori “KECIL” dengan kode KBLI 2020
       (G46691 atau G46599 atau G47911).                              
                                                                      
                                                                      
  F. Metode Pengadaan                                                 
                                                                      
                                                                      
    Metode pengadaan menggunakan tender cepat mengingat waktu yang sudah sangat
    mendesak. Karakteristik kebutuhan bahan juga merupakan satu paket kesatuan
    sehingga walaupun terdapat beberapa bahan di e katalog, demi efektifitas
    pengadaannya maka dipakai tender cepat.                           
                                                                      
  D. Biaya yang diperlukan .                                          
                                                                      
                                                                      
Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah),
dibebankan pada DIPA Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran
2023.                                                                 
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                       Pejabat Pembuat Komitmen       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                       Aris Hadi Indiarto, M.Sc       
                                      NIP. 197602031998031002