Konsolidasi Obat Untuk Katalog Elektronik Tahun 2024

KERANGKA ACUAN KERJA                                
                         KONSOLIDASI OBAT                                 
                                                                          
A. Latar Belakang                                                         
       Ketersediaan dan keterjangkauan obat merupakan salah satu faktor penting yang
   harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
   Berdasarkan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dinyatakan bahwa
   pengadaan obat oleh Fasilitas Kesehatan pemerintan maupun swasta untuk program
   Jaminan Kesehatan dilakukan melalui e-Purchasing berdasarkan katalog elektronik.
                                                                          
       Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021
   tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
   Barang/Jasa Pemerintah, dimana metode tender atau negosiasi pada pemilihan produk
   katalog elektronik dihapuskan. Sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun
   2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dinyatakan bahwa penyedia
   yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis untuk
                                                                          
   mencantumkan obatnya pada aplikasi katalog elektronik dan fasilitas pelayanan kesehatan
   dapat melakukan negosiasi atau mini kompetisi pada saat e-Purchasing. Hal ini
   menyebabkan obat dapat tayang lebih dari 1 (satu) penyedia dengan harga bervariasi pada
   provinsi yang sama.                                                    
       Pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
   tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
                                                                          
   Kesehatan sebagai upaya menjamin kepastian harga yang menjadi pedoman dalam
   pembayaran klaim obat non INA-CBGs (obat klaim tersendiri) oleh BPJS Kesehatan kepada
   fasilitas kesehatan. Sebagai amanat dari Permenkes tersebut, maka telah ditetapkan
   Keputusan Menteri Kesehatan tentang nilai klaim yang terakhir dengan Nomor
   HK.01.07/MENKES/1905/2023 tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat
   Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Obat Kemoterapi, dan Obat
                                                                          
   Alteplase.                                                             
       Pada implementasi Kepmenkes Nilai Klaim di lapangan, fasilitas pelayanan kesehatan
   memiliki perbedaan dalam kemampuan negosiasi obat yang tayang pada katalog elektronik
   sektoral, salah satunya dipengaruhi oleh jumlah pembelian obat masing-masing fasilitas
   pelayanan kesehatan dan jarak pendistribusian obat. Hal ini menyebabkan harga
   e-Purchasing antar fasilitas pelayanan kesehatan berbeda. Sehingga sebagai upaya
                                                                          
   menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga obat yang tayang pada katalog elektronik
   sektoral Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan konsolidasi pengadaan obat.
   Pelaksanaan konsolidasi obat merujuk pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun
   2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog
   Elektronik, dimana pelaksanaan konsolidasi merupakan strategi untuk mengoptimalisasi
   pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis
                                                                          
   pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik.   
       Mempertimbangkan hal tersebut dan menindaklanjuti arahan Menteri Kesehatan,
   maka  Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui surat 
   BJ.02.03/E/2398/2023 perihal Konsolidasi Obat, menyampaikan permohonan konsolidasi
   obat terhadap obat yang termasuk dalam obat klaim tersendiri. Adapun acuan Harga
   Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proses konsolidasi obat mengacu pada Lampiran RKMK Nilai
                                                                          
   Klaim yang akan ditetapkan pada Kepmenkes selanjutnya yang telah disampaikan oleh
   Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian melalui surat Nomor     
   BJ.02.03/E.III/0236/2024 perihal Penyampaian Lampiran RKMK Nilai Klaim untuk Proses
   Konsolidasi dan surat Nomor BJ.02.03/E.III/0416/2024 perihal Kelengkapan Dokumen
   Konsolidasi Obat Tahun 2024.                                           
                                                                          
       Dalam pelaksanaan konsolidasi obat, seluruh industri farmasi yang telah memenuhi
   persyaratan proses konsolidasi dapat tayang pada etalase konsolidasi, sehingga
   memungkinkan obat tayang dengan lebih dari 1 (satu) penyedia (multi provider) dan 1 (satu)
   harga pada provinsi yang sama serta harga tetap (fixed price). Hal ini dilakukan dengan
   pertimbangan agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan program Jaminan Kesehatan di
   seluruh provinsi sehingga ketersediaan obat terjaga. Pemberlakuan satu harga di provinsi
   yang sama dimungkinkan karena obat dengan zat aktif yang sama dan telah mendapatkan
   izin edar dari BPOM memiliki khasiat dan mutu yang terjamin dan sama. Selain itu, kepastian
                                                                          
   harga dengan memberlakukan harga tetap (fixed price) diperlukan bagi fasilitas pelayanan
   kesehatan pada proses e-Purchasing untuk memberikan kemudahan dan mempersingkat
   proses pengadaan karena obat merupakan komoditas urgently needed (dibutuhkan segera)
   untuk pelayanan kesehatan.                                             
       Pada tahun 2022, Presiden RI menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan melalui
                                                                          
   Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, untuk memperbarui kebijakan dalam rangka
   percepatan peningkatan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
   Berdasarkan instruksi tersebut, Kementerian Kesehatan menerbitkan Kepmenkes Nomor
   HK.01.07/Menkes/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang
   Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri, bahwa instansi pemerintah baik di pusat
   maupun daerah dan institusi swasta dalam proses pengadaan barang/jasa yang
                                                                          
   dilaksanakan melalui katalog elektronik harus mengutamakan sediaan farmasi yang
   menggunakan bahan baku produksi dalam negeri. Pada Kepmenkes tersebut dilengkapi
   dengan lampiran daftar 62 bahan baku produksi dalam negeri, dimana saat ini terdapat
   beberapa industri farmasi yang telah menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.
   Sampai saat ini, obat klaim tersendiri yang telah menggunakan BBO produksi dalam negeri
   antara lain Atorvastatin, Amlodipin, Entekavir, Simvastatin, dan Klopidogrel, namun untuk
                                                                          
   obat Amlodipin belum ada produk dari industri farmasi yang mendapatkan sertifikat TKDN
   dari Kemenperin karena masih berproses. Sehingga sebagai upaya meningkatkankan
   penggunaan  produk  dalam   negeri  dan   mendukung  Kepmenkes         
   HK.01.07/Menkes/1333/2023, maka dalam hal terdapat item obat yang menggunakan bahan
   baku obat dalam negeri dan memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) paling
   sedikit 52%, maka hanya item obat dengan nilai TKDN paling sedikit 52% yang dapat
                                                                          
   menawarkan produknya yang dibuktikan dengan sertifikat TKDN, kecuali untuk obat
   Amlodipin tab 5 mg dan 10 mg dapat menggunakan Surat Persetujuan Perubahan (SPP)
   Bahan Baku Obat (BBO) dari BPOM.                                       
                                                                          
B. Ruang Lingkup                                                          
   Ruang lingkup konsolidasi obat meliputi:                               
   1. Obat yang akan diproses pada konsolidasi obat adalah obat yang tercantum pada RKMK
     Nilai Klaim yang akan ditetapkan pada Kepmenkes selanjutnya, sesuai dengan surat
     Direktorat Produksi dan Distribusi kefarmasian.                      
   2. Penyedia yang dapat mengikuti proses konsolidasi obat adalah industri farmasi yang
                                                                          
     memiliki Nomor Izin Edar (NIE), baik yang sudah tayang maupun yang belum tayang pada
     katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan.                   
   3. Masa berlaku penayangan obat pada etalase konsolidasi sampai dengan 31 Desember
     2024.                                                                
                                                                          
C. Tujuan                                                                 
   1. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga obat yang termasuk obat klaim
     tersendiri pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan.   
   2. Memberikan jaminan kepastian produksi obat yang termasuk obat klaim tersendiri oleh
     industri farmasi.                                                    
   3. Memudahkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam proses pengadaan obat yang tayang
     pada etalase Konsolidasi karena harga yang tayang merupakan 1 (satu) harga dan harga
     tetap (fixed price) sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tidak perlu melakukan negosiasi
     atau minikompetisi pada saat e-Purchasing.                           
D. Persyaratan Teknis dan Kualifikasi Penyedia                            
   Terlampir sesuai surat Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Nomor
   BJ.02.03/E.III/0416/2024 perihal Kelengkapan Dokumen Konsolidasi Obat Tahun 2024,
   sebagaimana telah diubah dengan surat Nomor BJ.02.03/E.III/0572/2024 perihal Perubahan
   Kelengkapan Dokumen Konsolidasi Obat Tahun 2024 dan surat Nomor        
   BJ.02.03/E.III/0721/2024 perihal Tanggapan Hasil Market Sounding Kedua dan Tindak Lanjut
                                                                          
   Pembahasan Dokumen Pemilihan Konsolidasi Obat.                         
E. Target Output                                                          
                                                                          
   Terbentuknya etalase konsolidasi yang memuat obat yang termasuk dalam klaim tersendiri
   dengan lebih dari 1 (satu) penyedia (multi provider) jika industri farmasi pemilik Nomor Izin
   Edar (NIE) lebih dari 1 (satu), 1 (satu) harga yang sama, dan harga tetap (fixed price).