| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0313930687404000 | Rp 306,442,440 | - | |
CV Generasi Inovasi Teknologi | 0314740523403000 | Rp 316,176,740 | - |
| 0032805251017000 | Rp 317,058,720 | - | |
| 0314454398445000 | Rp 319,000,000 | - | |
CV Axl Deyan | 03*6**6****41**0 | Rp 327,140,000 | - |
PT Vron Alintegra Sistem | 03*8**5****32**0 | Rp 329,000,000 | - |
CV Clara Anugrah Baru | 0032242877008000 | Rp 329,670,000 | - |
| 0024172660034000 | Rp 331,834,800 | - | |
| 0023424591015000 | Rp 335,192,000 | - | |
| 0018773176037000 | Rp 338,514,000 | - | |
| 0025517004201000 | Rp 338,998,000 | - | |
CV Mitra Aneka Niaga | 00*3**8****28**0 | - | - |
| 0013479464026000 | Rp 303,710,000 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. | |
| 0027989565508000 | Rp 318,000,000 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. | |
| 0028322790027000 | Rp 312,180,000 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. | |
| 0025106832432000 | Rp 310,754,400 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. | |
CV Pesankirim Berkat | 0313008971432000 | Rp 332,420,000 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. |
| 0210506077521000 | Rp 308,308,000 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. | |
CV Buana Jaya | 00*6**1****01**0 | Rp 332,400,000 | Tidak menyampaikan/mengupload Jaminan Penawaran seperti yang telah dipersyaratkan dalam Standar Dokumen Pengadaan ini. |
| 0031960396526000 | - | - | |
PT Tritunggal Exaktawisesa | 0013485487002000 | Rp 320,000,010 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. |
| 0018592725201000 | - | - | |
| 0317505063002000 | Rp 328,000,002 | Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012), Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan serta seperti yang telah dijelaskan pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pengadaan ini. Ketidaksesuain tersebut, antara lain: 1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional; 2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan, jika terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini; 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; 4. Ketentuan yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan. Atas hal-hal tersebut diatas maka Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi. | |
| 0018234922008000 | - | - | |
CV Alva Ivan Prima | 0316373679643000 | - | - |
| 0316966035424000 | - | - | |
Cahaya Muria | 0028536142804000 | - | - |
| 0317821338321000 | - | - | |
PT Andico Primasakti | 0016111361015000 | - | - |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0031787542307000 | - | - | |
| 0024031585501000 | - | - | |
CV Mahesa Karya Putra | 0026029637407000 | - | - |
CV Grafikako Cemerlang | 00*9**4****17**0 | - | - |
| 0210586707004000 | - | - | |
Cempaka Makmur Mandiri | 00*9**9****01**0 | - | - |
PT Nads Utama Karya | 03*6**7****52**0 | - | - |
| 0026137380009000 | - | - | |
CV Pricom (Prima Computer) | 0019052992722000 | - | - |
| 0033283425412000 | - | - | |
Sofi Putra Mandiri, CV | 0317015691606000 | - | - |
CV Sultra Multimedia Info Global | 00*0**3****11**0 | - | - |
| 0029304508022000 | - | - | |
Dwi Kartika Arief | 03*4**0****52**0 | - | - |
CV Iwan Satria | 00*4**0****24**0 | - | - |
CV Global Technology Solution | 0312586688521000 | - | - |
PT Karya Prima Bayakta | 0023335441002000 | - | - |
| 0211276670003000 | - | - | |
| 0316815836412000 | - | - | |
CV Mitra Solusi Unggul | 00*0**9****16**0 | - | - |
| 0015604358026000 | - | - | |
| 0020283255003000 | - | - | |
| 0026027169407000 | - | - | |
Mulia Setia Hati | 00*8**9****04**0 | - | - |
CV Novi Karya | 0014886686202000 | - | - |
| 0032301913031000 | - | - | |
| 0312850001402000 | - | - | |
| 0012438578402000 | - | - | |
PT Dekana Langit Biru | 0311901417036000 | - | - |
PT Angkasa Warna Solusindo | 03*2**5****11**0 | - | - |
PT Khronz Indonesia | 0032624942037000 | - | - |
CV Inti Niaga | 03*4**3****21**0 | - | - |
PT Inet Global Indo | 0022938591033000 | - | - |
| 0031990112013000 | - | - | |
CV Cakra Donya | 0314674326002000 | - | - |
PT Mutiara Murni Mandiri | 0026051953002000 | - | - |
| 0018549592009000 | - | - | |
| 0012470480524000 | - | - | |
| 0030333009942000 | - | - | |
| 0028091551023000 | - | - | |
| 0023043656526000 | - | - | |
CV Daya Usaha Karya | 00*9**9****22**0 | - | - |
CV Azra Gemilang | 0316207208606000 | - | - |
| 0317932333403000 | - | - | |
CV Eka Dian Anugerah | 0318092863615000 | - | - |
CV Lima Saudara | 0030519912802000 | - | - |
PT Citra Raja Ampat | 0031951379801000 | - | - |
| 0030802045077000 | - | - | |
CV Catur Jaya Abadi | 03*4**9****05**0 | - | - |
PT Tatap Maduma | 0210796942013000 | - | - |
| 0033122961009000 | - | - | |
| 0318188026603000 | - | - | |
| 0013957550013000 | - | - | |
CV Naura Anugrah Indah | 0029936689615000 | - | - |
PT Piranti Utama | 0023143712061000 | - | - |
CV Dokumindo Bina Sejahtera | 0026046920018000 | - | - |
| 0020666004085000 | - | - | |
PT Sapo Pulu Naga | 00*7**5****02**0 | - | - |
| 0018961607423000 | - | - | |
| 0314315854005000 | - | - | |
CV Fefanau Trimegah Sejahtera | 00*6**3****08**0 | - | - |
| 0314067265416000 | - | - | |
CV Putri Ciawi | 0024088833024000 | - | - |
CV Surya Teguh Mandiri | 03*2**3****24**0 | - | - |
| 0210131314432000 | - | - | |
CV Maju Mapan Sejahtera | 0025384330416000 | - | - |
CV Bintang Semesta | 0315485375015000 | - | - |
PT Robicomp Komputindo Utama | 02*0**7****28**0 | - | - |
| 0317720530002000 | - | - | |
CV Dhyta Utama | 00*0**3****23**0 | - | - |
| 0316941772006000 | - | - | |
CV Fanan Jaya | 00*5**9****13**0 | - | - |
CV Manyar Sewu | 03*6**5****41**0 | - | - |
CV Bintang Anugerah Sitorang | 0316046598003000 | - | - |
CV Multi Solusindo | 0025302324005000 | - | - |
Citra Komunikasi | 03*4**8****17**0 | - | - |
| 0030076533015000 | - | - | |
Vimika Internal Protect | 0312272172412000 | - | - |
| 0317334324003000 | - | - | |
CV Kristahas Mulia | 0024088817024000 | - | - |
CV Andarasa Anugerah | 0024088841024000 | - | - |
| 0311661631423000 | - | - | |
CV Media Acselindo | 0030699128017000 | - | - |
| 0026569384039000 | - | - | |
| 0023789696009000 | - | - | |
| 0027937481002000 | - | - | |
CV Pastika Indonesia | 0317721561423000 | - | - |
CV Fattar Gemilang Abadi | 02*0**7****71**0 | - | - |
| 0028811784036000 | - | - | |
| 0031989643008000 | - | - | |
| 0315277236072000 | - | - | |
| 0032686511824000 | - | - | |
CV Zalindri Abi Pratama | 0315473223005000 | - | - |
Jasa Alurraya | 00*1**6****01**0 | - | - |
CV Cahaya Indah Lestari | 00*9**6****05**0 | - | - |
CV Quadra Insan Makmur | 0031506769606000 | - | - |
| 0031250954044000 | - | - | |
| 0021263363008000 | - | - | |
CV Grace Amesna Berkarya | 03*7**1****06**0 | - | - |
| 0015250293423000 | - | - | |
PT Media Graha Cipta Persada | 0024467466411000 | - | - |
CV Mawaddah | 0032811424805000 | - | - |
| 0315898718086000 | - | - | |
CV Hidayat Multimedia Indonesia | 0315154179421000 | - | - |
| 0024291049412000 | - | - | |
CV Suherman & Co | 03*3**5****45**0 | - | - |
| 0316797737008000 | - | - | |
CV Pandawa Prima | 00*2**0****28**0 | - | - |
Pb Semoga Raya | 0071070841541000 | - | - |
CV Persikat | 0312137656412000 | - | - |
| 0031222003732000 | - | - | |
CV Raih Prestasi | 0022893465451000 | - | - |
Adesain Indonesia | 03*2**6****19**0 | - | - |
PT Systel Indonesia | 0314608126071000 | - | - |
| 0013421805061000 | - | - | |
| 0029001443031000 | - | - | |
CV Citra Karya Mandiri | 0026436097216000 | - | - |
CV Jaya Bakti Negeri | 03*8**7****43**0 | - | - |
| 0021826599006000 | - | - | |
| 0025189309403000 | - | - | |
| 0013038500001000 | - | - | |
CV Tri Dimensi Sinergi | 00*3**3****16**0 | - | - |
| 0032719007031000 | - | - | |
PT Panca Rajasa Abadi | 00*1**6****35**0 | - | - |
CV Sambudiguna Mandiri | 00*2**5****23**0 | - | - |
PT Sam Persada | 03*4**4****16**0 | - | - |
CV Berkat Imanuel | 0031779184606000 | - | - |
| 0032755811077000 | - | - | |
CV Citra Karya Mandiri | 03*7**8****01**0 | - | - |
Tri Putra Jaya | 00*2**3****06**0 | - | - |
CV Sarana Rezeki Mandiri | 0312988140411000 | - | - |
| 0315686550501000 | - | - | |
| 0026488718411000 | - | - | |
| 0028091841023000 | - | - | |
CV Treza Multi Sarana | 00*8**8****06**0 | - | - |
| 0314950965071000 | - | - | |
| 0018526657214000 | - | - | |
| 0029011905008000 | - | - |
| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 11 September 2017 | Pengadaan Komputer Feb Ui | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Rp 4,320,000,000 |
| 20 November 2020 | Pembangunan Ruang Pusat Pengendalian Dan Monitoring (Bm Peralatan Dan Mesin) | Kementerian Pertanian | Rp 3,791,533,000 |
| 17 November 2020 | Pengadaan Air Purifier Filter | Kementerian Pertanian | Rp 3,600,000,000 |
| 17 May 2017 | Peningkatan Data Center Kkp On Site | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Rp 3,000,000,000 |
| 6 September 2017 | Pembuatan Media Center Pemda Lampung Tengah | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah | Rp 2,889,320,000 |
| 24 August 2020 | Paket Kamera Thermal Beserta Perangkat Pendukungnya | Rp 2,600,000,000 | |
| 17 September 2019 | Belanja Pengadaan Alat Berat Darat (Wheel Excavator R. 60 + Hydraulic Breaker Sb. 202 ) | Pemerintah Daerah Kota Surabaya | Rp 2,365,200,000 |
| 21 November 2019 | Pengadaan Interpreter System | Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal | Rp 2,364,100,000 |
| 22 January 2021 | Konsolidasi Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi Ditjen Sdppi | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | Rp 2,347,940,000 |
| 21 December 2018 | Pengadaan Alat Besar Darat (Excavator 20 Ton) | Kota Makassar | Rp 2,270,000,000 |