URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI
(PENGAWASAN BERKALA} PE]IIBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN
UPF GARUT TAHUN ANGGARAN 2023
BalaiBesar Kesehatan Paru l\rasyarakat Bandung, sebagaimana Peraturan Menteri
Kesehatan Republik lndonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Kesehatan Paru l\rasyarakat, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Adapun Tugas pokok Balai Besar Kesehatan
Paru Masyarakal adalah melaksanakan perenc€naan, pelaksanaan, dan evaluasi
pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta
pengembangan sumberdaya dibidang kesehatan paru masyarakat. BBKPM Bandungjuga
telah ditetapkan sebagai lnstansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasaftan Keputusan l\renteri Keuangan
Nomor 58/KMK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.
BBKPM Bandung memiliki2 (dua) Unit Pelayanan Fungsional(UPF) yaitu di Gand
dan Cianjur sesuai dengan Keputusan Oirektur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor:
HK.O2.O2A|O49Z2O22 tentang penetapan Unit Pelayanan Fungsional pada Balai Besar
Kesehatan Paru Masyarakat Bandung bahwa BBKPM Bandung mempunyai UPF Garui
dan UPF Cianjur sebagai unit organisasi non struKural di ba\r/ah pengelolaan BBKPM
Bandung.
BBKPM Bandung UPF Garut didirikan pada tahun 1957, menempati kantor milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut di Jalan Rumah Sakit dr. Slamet No. 13 dengan
status kepemilikan tanah Hak Guna Pakai sesuai dengan surat perselu.juan pemakaian
gedung dariKepala Dinas Kesehalan PropinsiJawa Barat Nomor 503/5629/UM tanggal25
Aguslus 1993 dengan luas bangunan 220 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 1.704 m2.
Gedung layanan dan sarana prasarana UPF Garut mengalami kerusakan akibat
bencana alam banjar bandang dengan kronologi 2 kali kejadian, dikarenakan lokasi Gedung
UPF Garut saat ini berada di pinggir/bantaran Sungai Cimanuk, yang merupakan lokasi
rawan banjir, kerusakan pertaman akibat banjir bandang Sungai Cimanuk tahun 20'16,
kemudian terjadi bencana banjir bandang kedua pada tanggal 15 )uli 2022.
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
20'19 menetapkan bahwa lokasi yang terdampak banjir bandang (termasuk gedung
pelayanan UPF Garut saat ina) ditetapkan sebagai kawasan terbuka hrjau dan tidak boleh
ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. sebagaimana sebelumnya Surat Bupati
Garut kepada Menteri Kesehatan Rl Nomor 366i 1551/Bapedda tanggal 18 l\rei 2017
perihal Permohonan Relokasi BKPM dari Wilayah Terdampak Banjir Bandang Sungai
Cimanuk Kabupaten Garut. Sehubungan dengan relokasi tersebut Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut telah menghibahkan lahan^anah untuk relokasi gedung UPF tersebut
wihyah lain sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani
antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Tentang Hibah Alih Slatus Tanah MiliUDikuasaiPemerintah Daerah Kabupaten
Garut kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
lndonesia No. PM.0702i '1855/BPKAD|2O22 dan No. KN.02.07/l/152912022 Tanggal 2'l
Apnl 2022 yaitu di Blok Astana Kalong Jalan Pembangunan Kelurahan Sukagalih
Kec€matan Tarogong Kidul dengan luas lanah 8.008 m2.
Agar perencanaan relokasidan pengembangan UPF Garut yang akan dibangun ini
sesuai dari sisi kebutuhan pelayanan dan kesiapan pelaksanaan (redines criteria) maka
dilakukan kajian mendalam dalam teasibility study. Kajian Studi Kelayakan (feas,o,irty
sfudy) untuk relokasi dan pengembangan fasilitas pelayanan k€sehatan BBKPM Bandung
UPF Garuttelah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dengan hasil layak untuk segera
dilaksanakan relokasi gedung pelayanan UPF Garul ke Blok Astana Kalong Jalan
Pembangunan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul sebagaimana pada
Rekomendasai Kajian Feasibility Study Relokasi UPF Garut.
Kemudian, tahun 2023 initelah disusun Rencana lnduUMaslerP/an Pembangunan
dan Pengembangan Gedung Pelayanan UPF Garut beserla dokumen perenc€naan
konstruksi unluk tahap '1. Dimana pekerjaan ini dilaksanakan oleh penyedia jasa
konsuhansi PT. Selaras l\rultiarsi Konsultan melalui proses lelang. dengan lingkup
pekerjaani penyusunan dokumen masterplan dan dokumen perencanaan konstruksi(DED,
l
RAB, RKS) Tahap dengan lingkup pekerjaan relokasi dan pembangunan gedung
pelayanan yang ada saat ini ke lokasi baru di Blok Astana Kalong Jalan Pembangunan
Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yaitu meliputi
pembangunan gedung pelayanan Gedung A lantai 1 dan lantai semi basement seluas +/-
1.452,73 m2 beserta infraslruktur jalan dan fasilitas penunjang seperti; Rumah Gensel,
Pagar, IPAL, TPS, Gardu Listrik, Pos Keamanan, dll.
Dalam rangka pelaksanaan ,isik pembangunan Gedung Pelayanan UPF Garut ini
maka harus mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi
atau manajemen konstruksi, dan pengawasan berkala oleh penyedia jasa perencanaan
konstruksi. Sebagaamana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal
Republik lndonesia Nomor 22lPRT/[r/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara, disebutkan bahwa biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian
prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
1) Tahap konsepsi perancangan
2) Tahap pra rancangan
3) Tahap pengembangan rancangan
4) Tahap rancangan detail meliputi penyusunan ranc€ngan gambar detail dan
penyusunan Rencana Kerja dan Sya.at (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5) Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksii dan
6) Tahap pengawasan berkala
Adapun dari 6 (enam) tahapan kegiatan perencanaan teknis konstruksi tersebut yang telah
I
dilakukan saat ini adalah tahapan sampai 4 oleh konsultan penyedia jasa pekerjaan
penyusunan dokumen masterplan dan perencanaan konstruksi, yaitu PT. Selaras Multiarsi
Konsultan, dan saat ini masuk tahap pelelangan dan pengawasan berkala.
Pada Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan
lJndang undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 65 bahwa pemilihan
penyedia jasa konsultansi konstruksi dapal dilakukan penunjukan langsung dalam hal
kondisitertentu yang meliputi :jasa konsultansi konstruksi lanjutan yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah
dilaksanakan sebelumnya. Dengan merujuk pada peraturan tersebut, maka untuk
pekerjaan perencanaan teknis tahap pelelangan dan pengawasan berkala ini dapat
dilakukan metode pemilihan penyedia dengan cara penunjukan langsung kepada penyedia
PT. Selaras Multiarsi Konsultan.
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan proses perencanaan tahap
lelang dan pengawasan berkala atas dokumen perencanaan pembangunan gedung
pelayanan UPF Garut tahun anggaran 2023 yang sesuai dengan standar bangunan
pelayanan kesehatan paru dengan tidak mengesampingkan dari sisi estetika bangunan
yang ada. Sedangkan tujuan adalah untuk melanjutkan tahapan perencanaan berupa
tahapan lelang dan pengawasan berkala, dimana sebelumnya telah disusun dokumen
perencanaan berupa Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya serta
Rencana Kerja serta Syarat-syarat (RKS) pekerjaan pembangunan gedung pelayanan UPF
Garut tahun anggaran 2023 secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan
keuangan.
Jangka waktu pelaksanaan selama 195 (seratus sembilan puluh lima) HariKalender
atau dimulai dari waktu persiapan dokumen pelelangan konstruksi sampai dengan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi Fisik Tahap Perlama pelaksanaan konstruksi
selesai 100o/o (Prov,.s,onal Hand Over/PHO).
Lingkup pekerjaan jasa konsultansi perencanaan konstruksi (pengawasan berkala)
pembangunan gedung pelayanan UPF Garut Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
a. Tahap Pelelangan, meliputi:
1)
l\rembantu kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen di dalam menyusun
dokumen pelelangan, dan membantu unit layanan pengadaan barang danjasa atau
kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan
dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.
2)
Membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit
layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan pada
waktu
penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berjta Acara penjelasan pekerjaan,
membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa alau kelompok kerja unit
layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan
evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan
tugas-tugas yang sama apabila lerjadi lelang ulang.
b. Pengawasan berkala, meliputi
:
1)
Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan
pekerjaan dengan renc€na secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan
spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjetasan
terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan
rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan
berkala.
2)
Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan
perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan,
pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang
menyangkut peralatan dan periengkapan mekanikal eleklrikal bangunan.
Keluaran pekerjaan perencanaan ini berdasarkan pada tahapan pekerjaan
perencanaan teknis, yang meliputi:
1)
Pada tahap pelelangan, konsultan membuat laporan pengadaan penyedia jasa
pelaksanaan konstruksi fisik paling sedikit meliputi:
-
Persiapan pelelangan, menyusun dokumen lelang: Rancangan Dokumen
Pengadaan/Pemilihan, Rancangan Dokumen Kontrak, Rancangan Detail
(Gambar rencana teknis bangunan lengkap, Rencana kerja dan syarat-syarat
(RKS), Bil, of Quart fy (BoQ).
-
Pelaksanaan pelelangan, tambahan penjelasan pekerjaan(aanwizjing)
2)
Tahap pengawasan berkala, berdasarkan Pasal 53 ayat 10 Permen PUPR nomor
22 lhun 2018, konsultan membuat laporan akhir pekerjaan perencanaan, terdiri
alas:
-
Dokumen perencanaan teknis
-
Laporan pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi lisik
-
Laporan penyelenggaraan paket lokakarya rekayasa nilai (yalue Engineeing\,
dalam hal terdapat kegiatan rekayasa nilai (Value Engineedng)
-
Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa perencanaan
konstruksi:dan
-
Laporan akhir pengawasan berkala termasuk perubahan perancangan.
Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga
Ahli: Team Leader, Ahli Struktur, Ahli ArsiteKur, Ahli Mekanikal Elektrikat, Ahti Arsitektur
Lansekap, Ahli Estimasi Biaya, Ahli K3 Konstruksi; dan Tenaga Pendukung: Tenaga
Drafrer/CAD Operator, Administrasi/Keuangan, Tenaga Surveyor.
Konsultan harus menyampaikan laporan yang diserahkan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen berupa:
1) Laporan tahap pelelangan, yaitu berupa laporan pengadaan penyedia iasa pelaksanaan
konstruksi fisik
2) Laporan tahap pengawasan berkala, yaitu berupa laporan akhir pekerjaan perenc€naan.
I
Bandung, Juni 2023
Komitmen,
.,
Rian s.Kt .K
NrP. 19760420200501 1002