SPESIFIKASI TEKNIS
PERTEMUAN KOMITE AHLI NASIONAL SURVEILANS PD3I
DAN JEJARING LABORATORIUM RUJUKAN PD3I
TAHUN 2024
1. LATAR BELAKANG
PD3I adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang masih menjadi
masalah kesehatan, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. PD3I merupakan
penyakit yang potensial terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bahkan bisa menjadi
Wabah.
Meskipun program imunisasi sudah terlaksana di Indonesia, namun sejumlah
kasus PD3I seperti campak, difteri dan pertusis masih ditemukan di beberapa daerah.
Cakupan imunisasi yang rendah di daerah tertentu telah menyebabkan terjadinya PD3I
yang sebenarnya sudah dapat dikendalikan (reemerging disease).
Saat ini terjadi peningkatan kasus dan wabah Campak Rubella di beberapa
daerah di Indonesia. Pada tanggal 18 November 2022, dilaporkan adanya kasus Polio
dari Vaccine Derived Polio Virus type 2 (VDPV2) di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,
sehingga wabah Polio dikonfirmasi terjadi di Indonesia dan masih berlanjut hingga saat
ini. Sebanyak 11 kasus Polio telah dilaporkan pada bulan November 2022 - April 2024.
Selain itu, selama tahun 2023 dilaporkan terdapat 101 KLB Campak, 4 KLB Rubella, 2
KLB Campuran Campak-Rubella, dan 103 KLB Difteri, serta 13 kasus Tetanus
Neonatorum dan 2.163 kasus pertusis. Hingga April 2024, jumlah kasus PD3I yang
dilaporkan adalah 10 KLB Campak, 1 Suspek KLB Campak, 35 KLB Difteri, 5 kasus
Tetanus Neonatorum, dan 588 kasus Pertusis yang tersebar di seluruh kabupaten dan
provinsi di Indonesia.
Kondisi tersebut menyebabkan semakin banyaknya spesimen yang dikirim ke
laboratorium untuk pemeriksaan penyakit Campak, Rubella dan PD3I lainnya,
sehingga meningkatkan beban laboratorium rujukan PD3I agar dapat melakukan
pemeriksaan spesimen secara cepat dan akurat untuk mendukung pelaksanaan
program. Salah satu rekomendasi dari Kajian Respons Wabah Polio yang dilakukan
pada Juli 2023 adalah perlunya penguatan surveilans PD3I dengan lebih
meningkatkan sensitivitas petugas surveilans di tingkat Puskesmas, dinas kesehatan
kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan RS. Untuk menguatkan jejaring
laboratorium Campak Rubella, selama tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali
pemeriksaan panel penyakit campak dan rubella di 5 laboratorium kesehatan
masyarakat yaitu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Jakarta,
BBLKM Surabaya, BBLKM Yogyakarta, BBLKM Banjarbaru, dan Laboratorium
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Dalam rangka mencapai komitmen global eradikasi polio dan komitmen regional
dalam mencapai eliminasi campak-rubela/CRS pada tahun 2026, ada beberapa
indikator AFP dan PD3I lainnya yang harus dicapai setiap tahun. Indonesia telah
berupaya memperkuat surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) dan PD3I lainnya di
semua tingkatan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes),
organisasi profesi, Komite Ahli Nasional Surveilans PD3I, lintas program, lintas sektor
dan mitra.
Untuk memperkuat surveilans PD3I di Indonesia, program nasional surveilans
PD3I didukung oleh Komite Ahli Nasional Surveilans PD3I yang beranggotakan pakar
dari organisasi profesi dan pakar kesehatan Masyarakat, serta sektor terkait lainnya.
Selain itu, terdapat beberapa Laboratorium rujukan PD3I di Indonesia dengan masing-
masing wilayah pemeriksaannya, yaitu 3 laboratorium rujukan Nasional Polio, 1
laboratorium rujukan Pertusis, dan 9 laboratorium rujukan Campak-Rubella/CRS
termasuk 4 laboratorium baru serta 8 laboratorium pemeriksaan kultur Difteri dan 2
laboratorium rujukan untuk tes ELEK. Komite Ahli Nasional Surveilans PD3I dan
Laboratorium Rujukan PD3I ditunjuk dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Memperhatikan permasalahan yang terjadi, fakta yang mempengaruhi, analisis
situasi untuk mendukung dan mendorong pemerintah dalam hal kajian, pemantauan
KLB, memberikan masukan dan rekomendasi, serta meningkatkan kinerja Surveilans
PD3I untuk mencapai target Pemberantasan Polio Global pada tahun 2026 dan
Eliminasi Measles-Rubella/CRS Tahun 2026, dan Target Nasional Pengendalian
Difteri, maka perlu diadakan rapat koordinasi antara Komite Ahli Nasional Surveilans
PD3I, Jejaring Laboratorium Rujukan PD3I, dan Kementerian Kesehatan untuk
melakukan evaluasi pencapaian target Polio dan Campak Rubella serta pengendalian
infeksi Difteri dan Pertusis.
Pertemuan ini akan dilakukan di Nusa Tenggara Timur, mengingat provinsi ini
belum memenuhi NPAFP Rate (hanya 4 kabupaten dari 22 kabupaten, dengan
NPAFP Rate > 3/100.000 anak dibawah 15 tahun) dan Discarded Rate (hanya 1
kabupaten dari 22 kabupaten, yang telah mencapai > 2/100.000 penduduk). Selain itu,
Kabupaten Manggarai Barat belum mencapai kedua target tersebut (NPAFP Rate 0,00
dan MR Discarded Rate 0,00).
Pertemuan ini melengkapi kegiatan Koordinasi Komite Ahli surveilans PD3I yang
dilaksanakan dengan metode daring untuk membahas masing-masing kejadian PD3I
dan didanai dengan APBN. Pertemuan ini juga bermaksud untuk membahas semua
substansi surveilans PD3I (seluruh kejadian/kasus PD3I, kinerja, capaian,
permasalahan, dan solusi) selama 2024. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan serta memperkuat kinerja
surveilans PD3I baik di tingkat Pusat maupun Provinsi/Kabupaten pada masa
selanjutnya.
2. TUJUAN
1. Memperoleh rekomendasi dari Komite Ahli Nasional Surveilans PD3I dalam
penguatan surveilans AFP dan PD3I lainnya.
2. Memperoleh update situasi dari laboratorium rujukan PD3I dan rekomendasi untuk
laboratorium rujukan dalam penguatan surveilans AFP dan PD3I lainnya.
3. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Komite Ahli Nasional Surveilans
PD3I, laboratorium rujukan PD3I, Direktorat Pengelolaan Imunisasi, mitra
internasional serta lintas sektor/lintas program terkait.
3. PESERTA/ PENERIMA MANFAAT
A. Ketua dan Anggota Komite Ahli Nasional Surveilans PD3I : 32 orang
B. Ketua Komite Imunisasi Nasional : 1 orang
C. Anggota SEA RCCPE (South-East Asia Regional Certification Commission for Polio
Eradication) dari Indonesia : 1 orang
D. Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kementerian Kesehatan : 1 orang
E. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur : 2 orang
F. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat : 1 orang
G. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur: 1 orang
H. Laboratorium rujukan PD3I : 4 orang
I. Para Ketua dan anggota Tim Kerja Direktorat Pengelolaan Imunisasi, Kementerian
Kesehatan: 16 orang
J. CDC Country Office Indonesia : 2 orang
K. WHO Country Office Indonesia : 2 orang
L. Tim NPO dan Epidata WHO EPI Indonesia : 2 orang
4. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
I. Pelaksana
Kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Imunisasi beserta LP/LS
II. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara penunjukan langsung
III. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan kegiatan terdiri dari
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan
2. Penyiapan bahan
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan laporan Pelaksanaan kegiatan
5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
Waktu Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut
Jadwal
Tahapan
Sub Komp/ Akun Kategori
(Komp/ Pelaksanaan Penarikan
Item Belaja (U/P)
Sub Komp)
Bulan Minggu Bulan Minggu
Koordinasi Koodinasi 52 U Oktober III Oktober I
Pelaksanaan Komite Ahli
Surveilans Nasional PD3I
PD3I dan KIPI & Laboratorium
Rujukan PD3I
5. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024
6. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Biaya paket meeting yang dikeluarkan berasal dari anggaran HLN CDC Tahun 2024
sebesar Rp. 241.488.000,-. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam
Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ketua Tim Kerja Imunisasi WUS,
Surveilans PD3I dan KIPI,
dr. Endang Budi Hastuti, MKM