RANCANGAN KONTRAK
I. SURAT PERJANJIAN
CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum
Paket Pekerjaan Konstruksi
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Lumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........
pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan
tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.……
tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal
……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang
berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN)/Nota
Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ….
(diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor ..... tanggal.....
perihal .....”], antara:
Nama : ………….. [nama PPK]
NIP : ………….. [NIP PPK]
Jabatan : PPK ........... [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : ………….. [alamat PPK]
yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan
Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang
……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan:
Nama : ………….. [nama wakli Penyedia]
Jabatan : Berkedudukan ………….. [sesuai akta notaris]
di : Akta Notaris ………….. [alamat Penyedia]
Nomor : Tanggal … … … … . . [ s e s u a i akta notaris]
………….. [tanggal penerbitan akta]
: Notaris :
………….. [nama notaris penerbit akta]
yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya
disebut “Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam
dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga
kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ............. [diisi nama
paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
1. ................
2. ................
3. dst.
[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut
sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran adalah
sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun
kegiatan ……….;
(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya];
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas nama Penyedia : ............... .
[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk
masing-masing Tahun Anggarannya]
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak,
Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A
(subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran
dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. gambar-gambar;
g. spesifikasi teknis; dan
h. Daftar Keluaran dan Harga.
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari
kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama PPK
............. [diisi nama badan usaha] ............. [diisi sesuai SK
Pengangkatan]
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli [tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk PPK maka rekatkan meterai ini untuk Penyedia maka rekatkan
Rp 10.000,- )] meterai Rp 10.000,- )]
[nama lengkap] [nama lengkap]
[jabatan] NIP. ……………………
CONTOH 2 - PENYEDIA KSO
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum
Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA (BANGUNAN PODIUM LAPANGAN UPACARA KANTOR WALIKOTA)
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Lumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........
pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan
tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.……
tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal
……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang
berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN)/Nota
Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ….
(diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor ..... tanggal .....
perihal .....”], antara:
Nama : ………….. [nama PPK]
NIP : ………….. [NIP PPK]
Jabatan : PPK ........... [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : ………….. [alamat PPK]
yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan
Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang
……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan :
Nama : …… …….. [nama wakil KSO]
Jabatan : …… …….. [sesuai surat perjanjian KSO]
Berkedudukan di : …… …….. [alamat wakil KSO]
yang bertindak untuk dan atas nama ..................... [nama badan usaha KSO] sebagai
badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:
1. ......................[nama Penyedia 1];
2. ......................[nama Penyedia 2];
3. dst.
yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas
semua kewajiban terhadap PPK sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan
surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ...........
selanjutnya disebut “Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam
dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga
kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ............. [diisi nama
paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
1. ................
2. ................
3. dst.
[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut
sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran adalah
sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun
kegiatan ……….;
(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya];
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas nama Penyedia : ............... .
[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk
masing-masing Tahun Anggarannya]
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak,
Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A
(subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran
dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. gambar-gambar;
g. spesifikasi teknis; dan
h. Daftar Keluaran dan Harga.
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khsuus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari
kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama PPK
............. [diisi nama KSO] ............. [diisi sesuai SK
Pengangkatan]
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli [tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk PPK maka rekatkan meterai ini untuk Penyedia maka rekatkan
Rp 10.000,- )] meterai Rp10.000,- )]
[nama lengkap] [nama lengkap]
[jabatan] NIP. ……………………
II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan
adalah bagian pekerjaan utama atau bagian
pekerjaan bukan utama yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan
kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan
disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.3 Daftar Keluaran dan Harga adalah daftar
keluaran yang telah diisi harga satuan
keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh
PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
1.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah
kerangka waktu yang sudah terinci
berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama
dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak.
1.8 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
1.9 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.10 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar
Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.
1.11 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara PPK
dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa
konsultansi konstruksi atau pekerjaan
konstruksi.
1.12 Kontrak Lumsum adalah kontrak dengan
ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga
yang pasti dan tetap dalam batas waktu
tertentu, dengan semua risiko sepenuhnya
ditanggung oleh Penyedia, berorientasi
kepada keluaran, dan pembayaran
didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
1.13 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.16 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung
sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.17 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu
untuk melaksanakan kewajiban
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan.
1.18 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan
utama yang dapat dipertanggung jawabkan
secara teknis.
1.19 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.20 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja
daerah.
1.21 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan
atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembingkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.
1.22 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang
secara langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
1.23 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
1.24 Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.25 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan
Kontrak.
1.26 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sesuai
penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.27 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis
adalah tim pendukung yang
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.28 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia
berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
dalam jangka waktu tertentu.
1.29 Subpenyedia adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
1.30 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
1.31 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan
oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.
1.32 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh
PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.33 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah
tanggal serah terima pertama pekerjaan
selesai (Provisional Hand Over/PHO)
dinyatakan dalam Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan yang
diterbitkan oleh PPK.
1.34 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
yang diterbitkan oleh PPK.
1.35 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja
yang bekerja di sektor konstruksi yang
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa
Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,
e-mail dan/atau faksimili dengan alamat
tujuan para pihak yang tercantum dalam
SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil
Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat dan/atau
faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum
dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan
dalam SSKK.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi
Wakil Sah PPK memiliki tugas :
a. melaksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dari PPK;
b. mengelola administrasi kontrak; dan
c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan Nepotisme pemerintah, para pihak dilarang untuk :
(KKN), Penyalahgunaan a. menawarkan, menerima atau
Wewenang serta menjanjikan untuk memberi atau
Penipuan menerima hadiah atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan
secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang
bersangkutan termasuk semua anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya
(jika ada) tidak pernah dan tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang pada pasal
6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh
PPK sebagai berikut:
a. pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK;
c. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam
ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
PA/KPA menyampaikan dokumen
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi
Daftar Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan fungsi
layanan pengadaan secara
elektronik, untuk ditayangkan dalam
Daftar Hitam Nasional]
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal
material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen
impor.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain tempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga
Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 41.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung
jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi
Pelaksanaan Pekerjaan Teknis) untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.
Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari
personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan
(Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya,
Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen
maupun pekerjaan sementara mendapatkan
persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan
sementara yang tidak tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan
sementara tersebut untuk mendapatkan
pernyataan tidak berkeberatan (no objection)
untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana
mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;
b. memberikan ijin dimulainya setiap
tahapan pekerjaan;
c. memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil
akhir pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang
tidak memenuhi persyaratan;
f. bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik
kepada PPK sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai
dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan
dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan
kepada pihak yang berwenang semua penemuan
benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau
penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang
menurut peraturan perundang-undangan dikuasai
oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan
dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK
ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses
menuju lapangan. Penyedia harus berupaya
menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas
Penyedia atau akibat personel Penyedia.
Kecuali ditentukan lain maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan
oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan
d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim
yang mungkin timbul akibat penggunaan
jalur akses.
17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul selain penggunaan jalur
akses tersebut.
PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Pelaksanaan Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan
Kontrak Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan
peninjauan lapangan bersama para pihak.
19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi
kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang
tercantum dalam rencana kerja yang telah
disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatangananan Kontrak,
untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada
hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.
19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja
sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum
dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2)
untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini
ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14
Kerja (SPMK) (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatangananan Kontrak atau 14 (empat
belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja
pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh PPK.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method
Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara
konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan persetujuan PPK.
21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK
pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas
dan disetujui oleh PPK.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RKK secara
konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi
pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat
persetujuan PPK.
22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK
tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
85
JDIH Kementerian PUPR
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:
a. RMPK;
b. pelaksanaan RKK;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan
pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang
diikuti uraian tentang metode kerja yang
memperhatikan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;
f. jadwal pengadaan bahan/material,
mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi;
g. penyusunan rencana
pengukuran/pemeriksaan bersama; dan
h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan
terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan, termasuk
instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK
Pemeriksaan Bersama dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama
dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap keluaran (output),
Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan
Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan
bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan
dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama yang sesuai dengan persyaratan
Kontrak dapat segera dimobilisasi.
25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
Dalam Negeri berkewajiban mengutamakan
material/bahan produksi dalam negeri dan
tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang
dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang
disampaikan pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:
a. formulir rekapitulasi perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN), untuk Penyedia yang mendapat
preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk
barang yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan
ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen
pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,
Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan
paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang
dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang
dapat disetujui PPK, maka PPK dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut
sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah
bagian pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus
segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri
rapat tersebut. Rapat pemantauan
diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan
atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan
oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara
rapat, dan rekamannya diserahkan kepada
PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah
rapat melalui pernyataan tertulis kepada
semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin Pengawas
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu
yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Harga Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas
terhadap Harga Kontrak dan Masa
Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus
sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau
kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaan 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus), sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk serah terima pertama
pekerjaan.
31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan
untuk melakukan pemeriksaan terhadap
hasil pekerjaan.
31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian
hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.
31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan
disampaikan kepada PPK, apabila dalam
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK
memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan
telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak maka PPK dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan.
31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95%
(sembilan puluh lima perseratus) dari Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima
perseratus) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan
sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari Harga Kontrak.
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.
31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir,
Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir
pekerjaan.
31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
maka PPK dan Penyedia menandatangani
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga
Kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
31.13 Setelah penandatangananan Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK
menyerahkan hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.
31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan yang diserahterimakan.
31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif
proses pengadaan barang/jasa sejak
perencanaan pengadaan sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan, meliputi
dokumen program/penganggaran, surat
penetapan PPK, dokumen perencanaan
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia,
dokumen Kontrak dan perubahannya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terima
hasil pekerjaan.
89
JDIH Kementerian PUPR
31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan dokumen administratif.
31.17 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan
dalam Berita Acara.
31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah
terima pekerjaan sebagian atau secara parsial
yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung
satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.
31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan
secara parsial, maka cara pembayaran,
ketentuan denda dan kewajiban
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah serah terima pertama pekerjaan
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)
tersebut dilaksanakan sampai Masa
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut
berakhir sebagaimana yang tercantum dalam
SSKK.
31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan
dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan
dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan
surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk
dan Perawatan / kepada PPK tentang pedoman pengoperasian
Pemeliharaan dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan
SSKK.
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan
pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan, PPK berhak
menahan uang retensi atau Jaminan
Pemeliharaan.
B.4 Adendum
34. Perubahan Kontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
adendum Kontrak.
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
d. perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.
90
JDIH Kementerian PUPR
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK
dapat meminta pertimbangan dari Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
35. Perubahan Pekerjaan 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak atau ada
perintah perubahan dari PPK, PPK bersama
Penyedia dapat melakukan perubahan
pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi
jenis/jumlah keluaran;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.2 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan
harga dengan tetap mengacu pada ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak awal.
35.3 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.
35.4 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 35.1 mengakibatkan
penambahan Harga Kontrak, perubahan
Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan Harga Kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan
oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa
Kompensasi.
36.2 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka
penentuan harga baru dilakukan dengan
negoisasi
36.3 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
37. Perubahan Jadwal 37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
dan/atau Masa a. perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan;
dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya
Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal
37.2 huruf a atau b
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu
sesuai pertimbangan yang wajar setelah
Penyedia meminta perpanjangan. Jika
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dapat
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan.
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama,
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak
untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang.
PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.
B.5 Keadaan Kahar
38. Keadaan Kahar 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-
hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.
38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau
Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar, dengan
menyertakan bukti serta hasil identifikasi
kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan terhambat akibat
Keadaan Kahar tersebut.
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang
ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan
cidera janji atau wanprestasi apabila telah
dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban
yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan
kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak
dan/atau akan terdampak akibat dari
Keadaan Kahar.
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar,
pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar
dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar
berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar
dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan.
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun
Anggaran.
38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK
memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar
sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan
untuk bekerja dalam Keadaan Kahar.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan,
para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban
sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
39. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal
38.
40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK
atau Penyedia.
40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah PPK/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
oleh salah satu pihak maka PPK membayar
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
PPK dikurangi denda yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan
kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik
PPK.
41. Pemutusan Kontrak oleh 41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
PPK Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK
dapat melakukan pemutusan Kontrak
apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi
Daftar Hitam sebelum penandatanganan
Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja
setelah mendapat Surat Peringatan
Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3
(tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia
tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
untuk menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan
selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau
94
JDIH Kementerian PUPR
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.
41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila ada);
dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
a. PPK berhak untuk tidak membayar
retensi atau Jaminan Pemeliharaan
dicairkan untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan
uang retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
secara sepihak oleh PPK karena kesalahan
Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
menunjuk pemenang cadangan berikutnya
pada paket pekerjaan yang sama atau
Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
42. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Setelah mendapatkan persetujuan PPK,
Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan
hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam
Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan 44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus
dan Kontrak Kritis memberikan peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
95
JDIH Kementerian PUPR
a. Dalam periode I (rencana fisik
pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan
melampaui tahun anggaran berjalan.
44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,
Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan secara tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya
menyelenggarakan Rapat Pembuktian
(SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam
periode waktu tertentu (uji coba
pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka PPK menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
kedua) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
kedua, maka PPK menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
ketiga, maka PPK menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK
dapat melakukan pemutusan Kontrak
secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awal.
96
JDIH Kementerian PUPR
45. Pemberian Kesempatan 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPK dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan
penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
d. sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran
berikutnya dari DIPA/DPA Tahun
Anggaran berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun
Anggaran.
45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender, sejak Masa
Pelaksanaan berakhir.
45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran.
46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali
semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya
dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan PPK.
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari PPK untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada PPK;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan
menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung
97
JDIH Kementerian PUPR
jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan PPK;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai
dalam rangka memberi perlindungan kepada
setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi
dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
Informasi lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan
Intelektual atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungan Risiko 50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK
beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
98
JDIH Kementerian PUPR
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian PPK.
50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini.
50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
51. Perlindungan Tenaga 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas
Kerja biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga
Kerja Konstruksinya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya
untuk mematuhi peraturan keselamatan
kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya
dianggap telah membaca dan memahami
peraturan keselamatan kerja tersebut.
51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia
untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan
hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada PPK mengenai setiap
kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24
(dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak
SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan untuk barang yang
mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan
akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko
lain yang tidak dapat diduga.
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di
lokasi kerja.
53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam Harga
Kontrak.
99
JDIH Kementerian PUPR
54. Tindakan Penyedia yang 54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum
Persetujuan PPK atau melakukan tindakan-tindakan berikut:
Pengawas Pekerjaan
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan RMPK
dan RKK;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode
kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi
rencana dan realisasi pekerjaan harian.
55.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di
lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi
untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir
dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan.
55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
100
JDIH Kementerian PUPR
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia
membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan
sesuai kebutuhan.
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan
disetujui oleh PPK/ pihak PPK.
56. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,
laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan
Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.
Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan
tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan
(jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur
dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara 57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak
Penyedia dan sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia
Subpenyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan
pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha
Kecil.
57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
tersebut.
57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan
Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan
tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh
Penyedia yang ditunjuk dan dilarang
dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak
lain.
57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila
ada) yang dituangkan dalam Lampiran A
SSKK.
57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari PPK dan dituangkan dalam adendum
Kontrak.
57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia diawasi oleh Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara
periodik kepada PPK.
57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5
maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
101
JDIH Kementerian PUPR
58. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi
kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia diwajibkan memberikan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah
yang disepakati pada saat Rapat Persiapan
Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi
pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat,
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah surat perintah
pencairan dari PPK atau pihak yang diberi
kuasa oleh PPK diterima.
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan
sebagai berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum; atau
102
JDIH Kementerian PUPR
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK
setelah diterbitkannya Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum
dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan
besar:
a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS
untuk harga penawaran atau penawaran
terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh
perseratus) nilai total HPS.
61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal penandatangananan
Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (Provisional Hand
Over/PHO).
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
perseratus) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga
Kontrak;
61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK
dalam rangka pengambilan uang muka
yang besarannya paling kurang sama dengan
besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%
(seratus perseratus).
61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan
pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan
ketentuan Kontrak.
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO).
HAK DAN KEWAJIBAN PPK
62. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
103
JDIH Kementerian PUPR
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia yaitu:
a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak
Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan
pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan/tidak
disebabkan oleh PPK; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan
Masa Pelaksanaan.
64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata.
64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang
dan perhitungan kompensasi yang diajukan
oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
104
JDIH Kementerian PUPR
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.
TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
65. Tenaga Kerja Konstruksi 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa
Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan yang
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
adalah peralatan yang laik dan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Lampiran A
SSKK.
66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama tidak boleh dilakukan
kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
66.4 Jika penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
66.5 PPK dapat menyetujui
penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah
mendapat rekomendasi dari Pengawas
Pekerjaan.
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial :
1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
2) berkelakuan tidak baik; dan/atau
3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
Personel Manajerial tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh PPK
66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah
sumpah.
105
JDIH Kementerian PUPR
66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama maka
penambahan tersebut harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak
sebesar Harga Kontrak.
67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan
meliputi :
a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum);
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penyelenggaraan keamanan dan
kesehatan kerja serta keselamatan
konstruksi.
68. Pembayaran 68.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh
perseratus) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua puluh
perseratus) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 15% (lima
belas perseratus) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka
paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada PPK disertai
dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
Kontrak dan rencana pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100% (seratus
perseratus).
106
JDIH Kementerian PUPR
68.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai dan diterima oleh PPK;
c. pembayaran dilakukan terhadap
pekerjaan yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem
termin yang ketentuan lebih lanjut diatur
dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) denda (apabila ada);
3) pajak; dan/atau
4) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh Subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai
prestasi pekerjaan yang selesai
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih
dahulu dari PPK;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari
kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari Penyedia diterima
harus sudah mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan
menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. PPK dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.
68.3 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat
Mutu, denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada PPK maupun
107
JDIH Kementerian PUPR
Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga
bagian Kontrak yang tercantum
dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh
PPK atas keterlambatan pembayaran
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan
yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat itu menurut ketetapan Bank
Indonesia, sepanjang telah diputuskan
oleh lembaga yang berwenang;
e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran
prestasi pekerjaan.
f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.
g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
PPK, apabila Penyedia telah mengajukan
tagihan disertai perhitungan dan data-
data.
69. Hari Kerja 69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh)
jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu
yang secara ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai hari libur atau
di luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PPK memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia harus
segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas
Pekerjaan dan PPK.
69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh PPK.
69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari
kerja efektif dan jam kerja normal harus
mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
108
JDIH Kementerian PUPR
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus perseratus) dan berita acara
serah terima pertama pekerjaan telah
ditandatangani oleh kedua pihak.
70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan perhitungan
nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK
berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk
menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tagihan dan
dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan
diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
71. Penangguhan 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada
Penyedia.
PENGAWASAN MUTU
72. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan
Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan 73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat
Sementara oleh PPK melakukan penilaian sementara atas hasil
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan
Pengujian Cacat Mutu memeriksa setiap hasil pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas
setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan
109
JDIH Kementerian PUPR
mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji
hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau
Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat
Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji
coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi
75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung
jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.
75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka
PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
segera setelah menerima klaim PPK secara
tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya
perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh
tempo (jika ada) atau uang retensi atau
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia
kepada PPK yang telah jatuh tempo.
75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu
dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu. Besaran denda keterlambatan
dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat
Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka
PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan
sesuai dengan kesalahan masing-masing
selama Umur Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila
rencana Umur Konstruksi kurang dari 10
(sepuluh) tahun.
110
JDIH Kementerian PUPR
76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK
beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan
dengan klaim kehilangan atau kerusakan
harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga yang timbul dari
kegagalan bangunan.
76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara semua dokumen
yang digunakan dan terkait dengan
pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi
yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.
77.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak
dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan atau sengketa
antara para pihak dalam Kontrak dapat
dilakukan melalui, alternatif penyelesaian
sengketa, dewan sengketa (menggantikan
mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang
dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak
yang terdapat dalam Kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
111
JDIH Kementerian PUPR
III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK : PPK ............... [diisi nama satuan
kerja PPK]
Nama : .......... [diisi nama PPK]
Alamat : .......... [diisi alamat PPK]
Website : .......... [diisi website PPK]
E-mail : .......... [diisi eamail PPK]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili PPK]
Penyedia : ........................ [diisi nama badan
usaha/nama KSO]
Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat
perjanjian]
Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] E-
mail : .......... [diisi email Penyedia]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili
Penyedia]
4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk PPK:
Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah PPK]
Berdasarkan Surat Keputusan PPK
…… nomor .…. tanggal …….
[diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah PPK]
Untuk Penyedia:
Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedia]
Berdasarkan Surat Keputusan
…… nomor .…. tanggal …….
[diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah
Penyedia]
6.3 & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada .....................
41.3 & Jaminan [diisi nama kantor Kas Negara/Kas Daerah]
41.5
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama ......... [diisi jumlah hari
Pelaksanaan kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum
dalam SPMK.
27.4 Masa 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan ……………
Pelaksanaan [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
untuk Serah jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]
Terima hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
Sebagian yang tercantum dalam SPMK.
Pekerjaan
2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan ……………
112
JDIH Kementerian PUPR
(Secara [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
Parsial) jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]
hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
yang tercantum dalam SPMK.
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah
terima sebagian pekerjaan (secara parsial)
31.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama ......... [diisi jumlah
Pemeliharaan hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan (PHO).
31.18 Serah Terima Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima
Sebagian pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian
Pekerjaan sebagai berikut:
1. ............
2. ............
3. Dst
[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah
terima sebagian pekerjaan (secara parsial)]
31.21 Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
Pemeliharaan …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama
untuk Serah ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan
Terima huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal
Sebagian penyerahan pertama bagian pekerjaan
Pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya].
(Secara
2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
Parsial)
…………… [diisi bagian pekerjaannya] selama
......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan
huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal
penyerahan pertama bagian pekerjaan
…………… [diisi bagian pekerjaannya].
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah
terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
33.1 Pedoman Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian
Pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan
dan paling lambat ..... (...... dalam huruf .........) hari
Perawatan/ kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama
Pemeliharaan Pekerjaan.
42.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
Tagihan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran
adalah ........... (...... dalam huruf .........) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh
PPK.
47.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban
1. ……….
Penyedia
2. ……….
3. Dst
113
JDIH Kementerian PUPR
[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat
lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam
SSUK]
54.1.(d) Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan PPK adalah: .................... [diisi selain yang
Mensyaratkan sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]
Persetujuan
PPK
54.2.(d) Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: ....................
Mensyaratkan [diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK,
Persetujuan apabila ada]
Pengawas
Pekerjaan
56 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut: .................... [diisi batasan/ketentuan yang
dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk
penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis
dari PPK]
63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : ....................
[diisi fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada
Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini
(apabila ada)]
64.1.(h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan
Kompensasi kepada Penyedia adalah ..................... [diisi apabila ada
Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang
dalam SSUK]
68.1.(e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar .....%
Muka (.....dalam huruf.....) dari Harga Kontrak.
68.2.(d) Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
Prestasi Termin, dengan ketentuaan tahapan pembayaran
Pekerjaan sebagai berikut:
No Tahapan Besaran % Keterangan
pembayaran pembayaran
(milestone) dari Harga
Kontrak
1 Termin 1 40 % Progres Fisik 75 %
[diisi dengan dengan
satu atau ketentuan
gabungan persentase yang
keluaran/su dibayarkan
bkeluaran maksimal
yang akan senilai
dibayarkan] pekerjaan yang
sudah
terpasang]
2 Termin II 3 0 % Progres Fisik 100 %
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
1. ……….
2. ……….
3. Dst
114
JDIH Kementerian PUPR
[diisi dokumen yang disyaratkan]
68.3.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari ................... (sebelum PPN) [diisi dengan
memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga
bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan
belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah
terima pekerjaan secara parsial]
75.4 Perbaikan Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap
Cacat Mutu hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu
perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka
waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan
waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan
ditetapkan oleh PPK.
76.1 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur
Konstruksi dan Konstruksi selama ........ (.........dalam huruf...........)
Pertanggungan tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
terhadap
[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen
Kegagalan perancangan]
Bangunan
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
ditetapkan selama ........ (.........dalam huruf...........)
tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a
apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun]
77.4 Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
Perselisihan/Se maka para pihak sepakat menyelesaikan
ngketa perselisihan/sengketa melalui :
1. …………. [apabila menggunakan alternatif
penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi]
menunjuk ………… [diisi nama
mediator/konsiliator]
atau
Dewan Sengketa menunjuk ………… [diisi nama
sejumlah anggota dewan sengketa]
2. Arbitrase menunjuk ………… [diisi nama lembaga
arbitrase yang berbadan hukum]
[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian
sengketa berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak]
115
JDIH Kementerian PUPR
LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA
a. Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan yang Nama Alamat Kualifikasi
No Keterangan
Disubkontrakkan Subpenyedia Subpenyedia Subpenyedia
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan yang Nama Alamat Kualifikasi
No Keterangan
Disubkontrakkan Subpenyedia Subpenyedia Subpenyedia
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Jabatan Pengalaman
Nama Sertifikat
dalam Tingkat Kerja
No Personel Kompetensi Keterangan
Pekerjaan Pendidikan/Ijazah Profesional
Manajerial Kerja
ini (Tahun)
1 ……….. Pelaksana Lapangan ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. Petugas K3 Konstruksi……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
DAFTAR PERALATAN UTAMA
Nama Merk
Status
No Peralatan dan Kapasitas Jumlah Kondisi Keterangan
Kepemilikan
Utama Tipe
1. Dump Truck
2. Concrete Mixer
3. Concrete Vibrator
4.Peralatan Pertukangan
116
JDIH Kementerian PUPR
LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
[Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran]
DAFTAR ISI
A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Operasi
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
117
JDIH Kementerian PUPR
Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ……… [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada ……………
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan],
[nama lengkap]
118
JDIH Kementerian PUPR
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya…… [pilih yang sesuai
dan cantumkan nama]
2. Nama : ............. [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : ……………
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih
yang sesuai dan cantumkan nama]
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada ……………
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]
[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]
119
JDIH Kementerian PUPR
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3 *)
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
Lokasi : ..................
Tanggal dibuat : .................. halaman : ….. / …..
PENILAIAN RISIKO
PENETAPAN
JENIS/TIPE IDENTIFIKASI SKALA
NO DAMPAK PENGENDALIAN
PEKERJAAN BAHAYA TINGKAT PRIORITAS
KEKERAPAN KEPARAHAN
RISIKO K3
RISIKO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan:
Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia
Dibuat oleh,
PJT (Penanggung Jawab Teknis)
120
JDIH Kementerian PUPR
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
Lokasi : ..................
Tanggal dibuat : ..................
SASARAN KHUSUS PROGRAM
TIPE/JENIS PENGENDALIAN
NO TOLOK SUMBER JANGKA
PEKERJAAN RISIKO URAIAN INDIKATOR PENANGGUNG
UKUR DAYA WAKTU MONITORING
PENCAPAIAN JAWAB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dibuat oleh,
PJT (Penanggung Jawab Teknis)
121
JDIH Kementerian PUPR