Pembaruan Zona Nilai Tanah Pada Wilayah 1

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG                            
                                                                        
    DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  PERMUKIMAN   DAN CIPTA KARYA              
         Jalan Beringin II No. 34 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                      URAIAN  PEKERJAAN                                 
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
 PENGGUNA  ANGGARAN  : Ir. THOMAS EDWIN ALI H., S.T., S.E., M.M.        
                                                                        
 SATKER/SKPD         : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  PERMUKIMAN,            
                      DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG                  
                                                                        
 NAMA PPK            : Ir. M. OKTA PURA NUGRAHA, S.T.                   
                                                                        
 KEGIATAN            : PERENCANAAN PENGGUNAAN  TANAH YANG               
                      HAMPARANNYA         LINTAS       DAERAH           
                      KABUPATEN/KOTA   DALAM  1 (SATU) DAERAH           
                                                                        
                      PROVINSI                                          
                                                                        
 SUB KEGIATAN        : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN          
                      PENGGUNAAN  TANAH                                 
                                                                        
 NAMA PEKERJAAN      : PEMBARUAN   ZONA   NILAI  TANAH   PADA           
                      WILAYAH 1                                         
                                                                        
 SUMBER DANA         : APBDP                                            
                                                                        
 TAHUN ANGGARAN      : 2025                                             
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                   APBDP TAHUN ANGGARAN  2025                           
                       URAIAN PEKERJAAN                                 
                                                                        
     KONSULTAN PEMBARUAN   ZONA NILAI TANAH PADA WILAYAH 1              
                                                                        
                                                                        
Ruang lingkup pekerjaan Pembaruan Zona Nilai Tanah pada Wilayah 1 adalah:
1. Analisis data spasial untuk menentukan zonasi nilai tanah dengan mempertimbangkan
   berbagai faktor, seperti aksesibilitas, infrastruktur, dan fasilitas publik;
2. Membuat basis data yang menyimpan informasi mengenai Zona Nilai Tanah, mencakup
   atribut seperti harga tanah per meter persegi, klasifikasi zona, serta data spasial terkait;
3. Integrasi data nilai tanah dengan peta dasar untuk menghasilkan zonasi yang sesuai.
                                                                        
                                                                        
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi:                              
                                                                        
1. Tahap Persiapan dan Koordinasi Kegiatan                              
  Konsultan Perencana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah bertujuan untuk
  mendapatkan data diantaranya data primer, data sekunder dan menampung aspirasi dari
  keinginan pihak-pihak terkait.                                        
2. Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data                                
  Pengumpulan data primer dan sekunder didapatkan dengan melakukan survey dan
  pendataan ke instansi terkait, sedangkan pengelolaan data dilakukan berdasarkan dengan
  data terbaru.                                                         
3. Rapat Pembahasan Akhir                                               
  Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk finalisasi Penyusunan Petunjuk Teknis
  Penanganan Akses Pemberdayaan Tanah Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah.