Penataan Lingkungan Masjid Agung

URAIAN    SINGKAT                                   
                                                                          
        PENATAAN      LINGKUNGAN      MASJID    AGUNG                     
                                                                          
                                                                          
                                                                          
A. LINGKUP PEKERJAAN                                                      
  1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Penataan Lingkungan Masjid   
                                                                          
     Agung di Kabupaten Lombok Utara.                                     
                                                                          
  2. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah mendatangkan segala bahan        
     bangunan, peralatan dan tenaga kerja serta pekerjaan-pekerjaan lain  
                                                                          
     yang nyata-nyata ada kaitannya dengan pekerjaan                      
                                                                          
                                                                          
B. DASAR HUKUM                                                            
                                                                          
     Pekerjaan Penataan Lingkungan Masjid Agung berdasarkan pada          
    1.  Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;           
                                                                          
    2.  Undang-undang RI No. 1 Tahun  2011 tentang Perumahan dan          
                                                                          
        Kawasan Permukiman;                                               
    3.  Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007  tentang Penanggulangan        
                                                                          
        Bencana                                                           
    4.  Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;       
                                                                          
    5.  Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;      
                                                                          
    6.  Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;      
    7.  Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang  
                                                                          
        /Jasa Pemerintah;                                                 
                                                                          
    8.  Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas    
        Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang  
                                                                          
        /Jasa Pemerintah;                                                 
    9.  Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua    
                                                                          
        atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan     
                                                                          
        Barang/Jasa Pemerintah;                                           
    10. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan  
        Penataan Ruang Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 tentang  
                                                                          
        Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;                              
                                                                          
    11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor    
        : 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.      
                                                                          
    12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor    
        : 21/PRT/M/2019, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan     
                                                                          
        Konstruksi;                                                       
                                                                          
    13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor    
        : 14/PRT/M/2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa       
                                                                          
        Konstruksi melalui Penyedia;                                      
                                                                          
    14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI       
        Nomor : 18/PRT/M/2020, tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi   
                                                                          
        Kebiasaan Baru  (New  Normal) dalam  Penyelenggaraan Jasa         
        Konstruksi;                                                       
                                                                          
    15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 05/PRT/M/2008          
                                                                          
        tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau    
        di Kawasan Perkotaan                                              
                                                                          
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari
                                                                          
   Kalender                                                               
Penyedia jasa konstruksi harus mempunyai kualifikasi bidang Jasa Pelaksana
Konstruksi Gedung Lainnya (BG009