URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Belanja Kajian Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Madiun Tahun 2025
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun
NAMA PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
NAMA KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
NAMA SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
PAKET PEKERJAAN : Belanja Belanja Kajian Indeks Demokrasi Indonesia di
Kabupaten Madiun Tahun 2025
KODE REKENING PROGRAM : 8.01.03
KODE REKENING KEGIATAN : 8.01.03.2.01
JUMLAH ANGGARAN : Rp.Rp.88.800.000,00
(Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Madiun
LINGKUP PEKERJAAN : Lingkup Pekerjaan adalah Kegiatan Belanja Kajian Indeks
Demokrasi Indonesia di Kabupaten Madiun Tahun 2025
Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun Jl. MT.
Haryono Telp.(0351) 451295 Caruban 63153.
LINGKUP TUGAS : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia
adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku
LINGKUP KEGIATAN : 1. Pelaksana pekerjaan dilakukan berdasarkan dokumen
pengadaan yang telah disusun;
2. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kualitas, proses
(tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil
pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi
teknis.
PEMANFAATAN : 1. Terlaksananya kinerja Perangkat Daerah;
2. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan alat ukur
demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan
menyusun program perencanaan pembangunan politik.