KERANGKA ACUAN KERJA
PAKET PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SASARAN KINERJA PEGAWAI (M-SKP) dan SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus
yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE
pemerintah daerah
1. LATAR BELAKANG
Produktivitas kerja suatu organisasi atau instansi ditingkatkan melalui kualitas
sumber daya manusia. Setiap organisasi atau instansi yang ingin terus berkembang
harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk
menilai kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kinerja dan perilaku seorang
pegawai. Penilaian kinerja pegawai sangatlah penting dalam mencapai tujuan
organisasi, demikian juga dengan perilaku kerja yang mempengaruhi produktifitas
kinerja pegawai. Maka dari itu sangat diperlukan sistem penilaian prestasi kerja yang
dapat dijadikan dasar untuk penilaian serta pengembangan prestasi pegawai. Salah satu
cara untuk melakukan pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan Sasaran
Kinerja Pegawai. Sasaran Kerja Pegawai atau yang lebih dikenal dengan istilah SKP yang
sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2011, merupakan salah satu
bagian yang menjadi unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian SKP
ini bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan pegawai yang dilakukan
berdasarkan sistem prestasi kerja. Proses manajemen penilaian kinerja dengan SKP
diawali dari penyusunan perencanaan prestasi kerja, penetapan tolak ukur yang meliputi
aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan.
Sistem Informasi Kepegawaian merupakan sistem yang mampu memberikan
informasi data-data pegawai. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dibangun
sebagai sarana untuk melakukan administrasi data kepegawaian secara
terkomputerisasi agar pengelolaan data kepegawaian bisa terarah dan efisien. Selain itu
penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat memudahkan dalam pengelolaan
maupun penyediaan data yang lebih cepat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun merupakan salah satu instansi yang
mempunyai tugas dan pokok dalam manajemen kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah Kota Madiun, sehingga sistem
informasi manajemen kepegawaian ini dapat mengelola kepegawaian dengan lebih
terdata dan terekap secara digital dalam pengelolaan data kepegawaiannya serta dapat
langsung terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN RI).
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Secara umum kegiatan ini didasarkan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan
pengembangan aplikasi pada Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kinerja Pegawai (m-
SKP) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sesuai dengan kebijakan baru tahun
2025. Sehingga secara fungsional lebih maksimal sesuai dengan pelaksanaan kebijakan
tahun 2025.
3. LOKASI DAN OBJEK KEGIATAN
Cakupan lokasi dan objek kegiatan ini adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun yang berada pada Jl. Perintis Kemerdekaan No.32, Madiun.
4. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Adapun ruang lingkup dalam kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Kinerja
Pegawai ini adalah dalam lingkup aplikasi M-SKP, dengan rincian sebagai berikut:
1) Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kinerja Pegawai (m-SKP) :
a) Get Data (faktor pendukung, faktor penghambat, rencana tindak lanjut) realisasi
skp bulanan pada menu pks bulanan)
b) Ketika sudah input realisasi skp tahunan -> maka otomatis pada menu realisasi
data icon folder berwarna hijau
c) Bukti dukung realiasasi SKP dimunculkan di menu rating hasil kerja
d) Pada dashboard tambahkan modal/pop up statistik kinerja pegawai
e) Monitoring statistik kinerja pegawai
f) Menambahkan Report/Laporan SKP Periodik Individu dan rekap per Perangkat
Daerah
g) Pengembangan rumus penerimaan TPP untuk tahun 2025
h) Format TPP satu tahun sekali
i) Integrasi dengan eSAKIP terkait Report/Laporan kinerja individu sesuai kebutuhan
SAKIP dan RB
j) Cek skor potongan didinkes tidak bisa, karena pegawai jumlah banyak jadi sering
Gateway Time Out sama seperti nomer 26
k) Menu atasan bisa melihat report person bawahan
l) Absensi loading lebih cepat
m) Refactor/cek ulang fungsi disolve problem
n) Tambah tombol menu yang serign diakses di dashboard ASN
o) Alur approve atasan
p) Dokumen permenpan 6 yg belum ada di mskp
q) Monev pengukuran kinerja (user reviewer)
r) Monitoring Validitas Data ASN
s) Pengembangan report person (diakan statistik kinerja pegawai, Statistik mengarah
kepada capaian kinerja individu, Variabel : jumlah rhk (individu, tematik, inovasi)
termasuk capaian renaksi bulanan )
t) Alur input realisasi sekarang masih parsial, agar lebih mempermudah entri untuk
dibuatkan sesuai urutan inputan realisasi yaitu : Renaksi à SKP à PKS (dibuatkan
form multi-step form atau wizard form) jadi dibuat bertahap tidak perlu pindah
menu hanya tinggal klik tombol next
u) Alur approve/validasi bagi atasan sekarang masih parsial, agar lebih
mempermudah entri untuk dibuatkan sesuai urutan inputan realisasi yaitu :
Renaksi à SKP à PKS
v) Review dilaksanakan di menu MPPH
2) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) :
a) Tambah riwayat jabatan aktif atau non aktif
b) Monitoring lepas opd ( Data pegawai mana saja yang ngga masuk ke opd
c) Semua yang ada filenya dikasih tombol (Kembalikan File, File SK PNS Kosong, SK
CPNS Kosong) bukan hanya tombol SK PNS dan SK CPNS
d) File SK PNS dan CPNS banyak yang hilang karena pathnya tidak terisi, sudah
dibuatkan ftur untuk menarik nama fileny agar otomatis terisi jika filenya kosong
e) Hapus data opd lama (saya buat tombol, nanti kalau sudah di jalankan di
production bisa di hapus), tidak menghapus data opd lama, tapi merubah is_delete
nya jadi true
f) Peta Pegawai Realtime dan Bulanan
g) Pada filter data pegawai ditambahkan satu filter lagi yaitu PENDIDIKAN TERAKHIR
h) Data pegawai yang di akun admin OPD sepertinya masih ambil dari data bulanan,
harusnya dari riwayat jabatan terakhir dia di OPD mana
i) Data pegawai harusnya lihat dari riwayat jabatan , bukan bulanan
j) Riwayat Jabatan = Untuk inputan sub jabatan di taruh disebelahnya Jabatan
Fungsional
k) Riwayat Jabatan = Sebelahny inputan lokasi (dalam kota / luar kota), ada inputan
untuk mutasi jabatan (dibuat seperti lokasi) & Inputan Unor. Ketika dia pindah
Unor TMT (Terhitung Mulai Tanggal) & jabatannya tetap.
l) Atasan wajib diisi, jika tidak diisi tidak bisa disimpan
m) Ada pilihan centangan (Pimpinan / Bukan Pimpinan), pilihan ini ditaruh di antara
inputan unit kerja dan jabatan fungsional.
n) Admin TU Perlu perbaikan di menu TU, tambah filter dan munculkan nomer
pengantar.
o) Jenis Penugasan Realtime
p) Koor Sub Koor
q) Pegawai tidak muncul dipermohonan pensiun
r) Simpan error dipermohonan pensiun
s) Permohonan persyaratan pensiun
t) File SK pensiun di riwayat utama
u) Status kedudukan dibawah katalog riwayat utama
5. LUARAN KEGIATAN
Luaran dari kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Kinerja Pegawai ini adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat
2) Mewujudkan data kepegawaian yang terintegrasi
3) Pengawasan ketersediaan kualitas dan keterampilan SDM
4) Berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Tahun 2025
6. DETAIL AKTIVITAS DAN WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan proyek diharapkan dapat selesai secara keseluruhan dalam kurun waktu
45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender yang terdiri dari 11 (Sebelas) aktivitas
yaitu:
Bulan 1 Bulan 2
No KEGIATAN
1 2 3 4 1 2
1 Pengurusan Dokumen Pendahuluan
2 Konsultasi dan Pengumpulan Data
3 Analisis dan Pemetaan Data
4 Penyesuain Rancangan Database
5 Menyesuaikan Backend Aplikasi
6 Membuat API untuk Sync ke Aplikasi BKN RI
Bulan 1 Bulan 2
No KEGIATAN
1 2 3 4 1 2
7 Ujicoba Awal
8 Penyempurnaan dan Perbaikan Bug
9 Ujicoba Akhir
10 Import Data Awal Database
11 Implementasi dan Pelaporan
7. METODOLOGI
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan metode:
1. Observasi Pendahuluan untuk pemahaman terhadapat pekerjaan secara umum.
2. Melakukan identifikasi struktur organisasi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD
yang terkait dengen pengelolaan kegiatan.
3. Melakukan Analisa kebutuhan pengembangan untuk persiapan pelaksanaan secara
teknis aplikasi.
4. Melakukan Diskusi group secara aktif dengan OPD terkait agar pengembangan yang
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
8. BIAYA KEGIATAN
Pagu anggaran untuk paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh
Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
9. TANGGUNG JAWAB KONSULTAN
1. Selama pelaksanaan kegiatan ini, konsultan wajib berkomunikasi dan berdiskusi
dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Madiun
2. Konsultan menyediakan Analis Sistem, Tenaga Ahli Analis Data, Programmer, dan
administrator sebagai Tenaga Administrasi
3. Menyediakan laporan hasil-hasil pertemuan yang dituangkan dalam notulensi
setelah pertemuan dilaksanakan
4. Membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan ini
5. Memelihara semua fasilitas dan peralatan milik Pemerintah Kota Madiun yang
dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan selama kegiatan berlangsung
6. Menyediakan tenaga ahli aktif sebagaimana berikut:
No. Posisi Kualifikasi Jumlah Orang/Bulan
I. Tenaga Ahli
1. Analis Sistem S1 - 5th 1 Orang / 2,5 Bulan
2. Tenaga Ahli Analis Data S1 - 5th 4 Orang / 2,5 Bulan
3 Programer S1 – 5th 4 Orang / 2,5 Bulan
II. Tenaga Pendukung
1. Administrator S1 - 4th 1 Orang / 2,5 Bulan
MADIUN, 16 April 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ENI YUSRIANI, S. Kom, MT
NIP. 19760919 200501 2 007