PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
Jalan Semangka Nomor 2 Madiun kodepos: 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 476531 Faks (0351) 476076
Website http://www.madiunkota.go.id
URAIAN SINGKAT
Pekerjaan Jasa Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Madiun
Latar Belakang
Sesuai ketentuan yang diamanahkan dalam PP No. 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republilk Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keungan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah
Kota Madiun berkewajiban menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah
Negara, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan.
Berdasarkan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Madiun memerlukan opini besaran
nilai wajar yang akuntabel sebagai acuan dalam menentukan besaran tunjangan perumahan.
Maksud
memberikan suatu opini nilai Wajar Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Madiun.
Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai melalui pengadaan jasa Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota DPRD Kota Madiun ini adalah dihasilkannya suatu opini nilai Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun sebagai pendukung penilaian
kewajaran dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran di SKPD
Standar Teknis
Spesifikasi teknis yang diperlukan dalam menunjang proses Kajian Nilai Wajar Sewa Rumah
Dinas meliputi:
a. Semua formulasi yang dipergunakan dalam melakukan Kajian Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun pada kegiatan ini, serta formulasi perhitungan
lainnya harus mengacu pada kaidah kaidah keilmuaan dan standar norma profesi Penilai
Indonesia;
b. Mengkoordinasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam setiap tahapan Kajian Nilai
Wajar Sewa Rumah Dinas.
c. Kriteria Bangunan Rumah Negara sebagai dasar pedoman dalam Kajian Nilai Wajar Sewa,
berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung Negara berpedoman pada ketetnuan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
Keluaran
Produk (output) yang akan dihasilkan dari pengadaan Paket Kajian Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun adalah :
a. Dokumen Hasil Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Madiun secara lengkap dan terperinci;
b. Laporan Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun