Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software

Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 10018423000
Date: 11 March 2025
Year: 2025
KLPD: Kab. Mahakam Ulu
Work Unit: Bagian Hukum
Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Contract Type: Lumsum
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 350,000,000
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 349,650,000
Winner (Pemenang): Kopkar Inti Kesejahteraan
NPWP: 012362489651000
RUP Code: 57042884
Work Location: Kecamatan Long Bagun - Mahakam Ulu (Kab.)
Participants: 12
Applicants
Administrative Score (SA)Reason
0012362489651000Rp 325,008,00084.1287.29-
0033299223606000----
0020427746657000---Tidak memiliki SBU Kualifikasi kecil Telematika Sub Bidang 1.03.05 Aplikasi Perangkat Lunak sesuai yang dipersyaratkan
0955221122603000-49.92-sesuai klausul 25.4. Evaluasi Teknis poin d. Penawaran Teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi; peserta dinyatakan tidak memenuhi ambang batas pada unsur tenaga ahli dan nilai total evaluasi teknis, ambang batas tercantum pada Lembar Kriteria Evaluasi Dokumen Seleksi.
0720539857517000---Tidak memiliki SBU Kualifikasi Kecil Jasa Studi Bantuan dan Teknik Sub Bidang Jasa Bantuan Teknik 1.SI.05
0022400436623000---sesuai klausul 25.3 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan; d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi; Hasil Evaluasi pokja yaitu : tidak terdapat Dokumen Penawaran Teknis peserta untuk unsur Proposal Teknis, sehingga pokja menilai penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.
0027002369609000-81.15-sesuai klausul 25.4. Evaluasi Teknis; poin d. Penawaran Teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi; peserta dinyatakan tidak memenuhi ambang batas pada unsur Kualifikas Tenaga Ahli. Ambang batas/passing grade pada unsur Kualifikasi Tenaga Ahli adalah 42,00 dan nilai Kualifikasi Tenaga Ahli peserta yaitu 38,75.
PT Informatika Media Pratama
09*7**7****05**0---tidak memiliki SBU Kualifikasi Kecil Jasa Studi Bantuan dan Teknik Sub Bidang Jasa Bantuan Teknik 1.SI.05
0702831264429000----
Quantum Sistem Intermatika
06*4**1****12**0----
PT Geoinfotech Indonesia
01*5**5****05**0----
0843061888429000----
Attachment
URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                              
      BELANJA  MODAL  ASET TIDAK BERWUJUD-SOFTWARE                      
        (SISTEM PEMBENTUKAN  PRODUK   HUKUM  DAERAH)                    
                                                                        
A. Ruang Lingkup :                                                      
                                                                        
   Pembentukan produk hukum daerah merupakan elemen penting dalam       
   penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Sistem
   pembentukan produk  hukum  daerah dirancang untuk memastikan         
   proses legislasi yang transparan, terstruktur, dan sesuai dengan     
   peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung otonomi         
   daerah, produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan     
                                                                        
   Bupati (Perbup), dan Surat Keputusan (SK) Bupati memegang peran      
   strategis dalam pengaturan kebijakan lokal. Tantangan dalam proses   
   legislasi seringkali melibatkan keterbatasan koordinasi antar perangkat
   daerah, kompleksitas harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, 
   serta kebutuhan akan integrasi teknologi untuk efisiensi. Oleh karena itu,
   sistem pembentukan produk hukum daerah ini bertujuan untuk:          
                                                                        
   1.  Meningkatkan Efisiensi: Dengan digitalisasi proses legislasi,    
       pengusulan hingga pengesahan produk hukum dapat dipercepat dan   
       lebih mudah diakses oleh semua pihak terkait.                    
   2.  Meningkatkan Akurasi: Proses harmonisasi dengan Kanwil Hukum     
       dan HAM  serta fasilitasi dengan Biro Hukum Provinsi dilakukan   
       secara sistematis untuk mengurangi kesalahan.                    
                                                                        
   3.  Meningkatkan Transparansi: Setiap langkah dalam proses legislasi 
       terdokumentasi secara historis dalam sistem, sehingga dapat diaudit
       dan dipantau.                                                    
   4.  Meningkatkan Partisipasi: Melibatkan perangkat daerah (OPD) dan  
       DPRD  secara aktif melalui akun khusus dalam sistem. Dengan      
       pendekatan ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan mampu    
                                                                        
       menjawab kebutuhan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan    
       mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.    
                                                                        
                                                                        
B. Waktu Pelaksanaan :                                                  
   Waktu  pelaksanaan kegiatan ini adalah 90 (Sembilan puluh) hari      
                                                                        
   kalender;
Tenders also won by Kopkar Inti Kesejahteraan
Authority
14 January 2016Pengukuran Daerah Genangan Dan Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Di. Pitap 4000 HaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 955,400,000
1 March 2018Pemetaan Prasarana Perkeretaapian Di Jalur Rel Wilayah Daop 9Provinsi Jawa TimurRp 740,000,000
9 November 2016Penyusunan Penilaian Kinerja Dan Anop Irigasi Kalimantan Selatan;kota Banjarmasin;prov.Kalimantan Selatan;1bh;1bh;nf;s;sycKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 736,660,000
31 March 2016Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan KeramaianDitjen Phb LautRp 709,335,000
1 September 2020- Dokumen Ded Komplek Politeknik Kp TegalKementerian Kelautan Dan PerikananRp 668,572,000
24 May 2017Optimasi Sisi Darat Pelabuhan Brondong LamonganPemerintah Daerah Provinsi Jawa TimurRp 620,000,000
17 July 2019Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Optimalisasi Pemanfaatan, Pengembangan Irigasi Dan Air Baku Di Kabupaten MadiunKab. MadiunRp 600,000,000
6 May 2019Masterplan Control Room Dinas Perhubungan Provinsi Jawa TimurPemerintah Daerah Provinsi Jawa TimurRp 600,000,000
19 May 2017Update Sistem Informasi Prasarana Perhubungan Jawa Timur Berbasis Gis Di Wilayah Kerja Badan Perwakilan Provinsi IPemerintah Daerah Provinsi Jawa TimurRp 600,000,000
21 December 2015Pelaksanaan Audit Teknis Aknop Irigasi (3 Di) Tersebar Provinsi Kalimantan SelatanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 591,735,000