| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0804002715045000 | Rp 1,518,591,000 | - | |
| 0022044937509000 | Rp 1,506,794,400 | 1. Tidak Melampirkan Identitas Direktur dan NPWP Direktur 2. Tidak Melampirkan SPT Tahunan Tahun 2022 3. Tidak Melampirkan Identitas anggota dalam Kepengurusan AKTA Perusahaan | |
| 0020735536728000 | - | - | |
CV Hakal Dama | 08*8**1****28**0 | - | - |
| 0940462591722000 | - | - | |
| 0013911490073000 | - | - |
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut :
1.1 Jasa Lainnya adalah Jasa non-Lainnya atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.
1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA,
KPA, atau PPK.
1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali
internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat
yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab
kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
1.10 Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam
bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja
sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis.
1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/
Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.
1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu
pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum
pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu
sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana
fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak
terkait satu sama lain.
1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.
1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara
eksplisit sebagai hari kerja.
1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat
HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan
oleh PPK.
1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil
pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
1.18 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan
dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih
dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
1.19 Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga
penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga
satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.
1.20 Rincian Biaya Langsung Personel adalah biaya
langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi
tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
1.21 Rincian Biaya Langsung Non Personel adalah biaya
langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan
berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan
kegiatan.
1.22 Personel Inti adalah orang yang ditempatkan secara
penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan
pekerjaan.
1.23 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personel dengan
keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
1.24 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang
layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis
berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
1.25 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistis dan dapat
dilaksanakan.
1.26 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak
ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai
dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
1.27 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai
bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan
SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
1.28 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita
acara serah terima hasil pekerjaan yang yang
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia.
1.29 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK
adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk
menjelaskan tujuan, lingkup jasa Lainnya serta keahlian
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan Kontrak ini.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan
pengadaan Jasa Lainnya tetapi tidak dapat bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam
Hukum bahasa Indonesia.
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.
4. Perbuatan 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,
yang dilarang para pihak dilarang untuk:
dan Sanksi a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan
berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau
patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini.
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
(termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub
penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan
yang dilarang pada klausul 4.1.
4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat
Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-
larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
jaminan uang muka dicairkan; dan
c. Dikenakan sanksi daftar hitam.
4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam
KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Jasa Pekerjaan Jasa Lainnya ini dikerjakan oleh tenaga kerja
Lainnya Indonesia.
6. Korespondens Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau
i korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak
jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui
surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana
tercantum dalam SSKK.
7. Wakil Sah Para Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
Pihak dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat
dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam
SSKK.
8. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan
oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam nilai Kontrak.
9. Pengalihan 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam
dan/atau hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat
Subkontrak peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali
pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur
dalam SSKK.
9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh
pekerjaan.
9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan
apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen
Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk
disubkontrakkan.
9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap
bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan.
9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan
secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil
Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
Mandiri terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta
pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subPenyedianya.
12. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak
untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan Kontrak.
B. PELAKSANAAN KONTRAK
13. Jangka 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Waktu
Pelaksanaan
13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
Pekerjaan
ditentukan dalam SSKK.
14. Penyerahan 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan
Lokasi Kerja keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum
(apabila SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja,
diperlukan) dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
14.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan
hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.
14.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu
dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan
tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut,
dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi
serta dibuat Berita Acara.
14.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh
para pihak.
15. Surat 15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK
Perintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
Mulai Kerja tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila
(SPMK) anggaran belum berlaku.
15.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal
mulai berlaku efektif Kontrak.
16. Program 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program
Mutu mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk
disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
16.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit
berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
f. pelaksana kerja.
16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lapangan.
16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program
mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa
Kompensasi.
16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan.
Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan
persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
16.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap
program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual
penyedia.
17. Rapat 17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan
Persiapan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan
Pelaksanaan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak Kontrak.
17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung
jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan
seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan
pelaksanaan kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai
dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;
e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan
pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi
pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas
dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen
perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para
pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
18. Pengawasan/ 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Pengendalian Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas
Pelaksanan Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel
Pekerjaan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait,
dan/atau tenaga profesional.
18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai
laporan konsultan.
18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat
bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan
Kontrak.
18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan
kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan
saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
19. Mobilisasi 19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan.
19.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan.
20. Waktu 20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
Penyelesaian berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-
Pekerjaan lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan
dalam SSKK pada klausul 13.2.
20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa
Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia maka penyedia dikenakan denda
keterlambatan.
20.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini
adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
21. Peristiwa Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam
Kompensasi hal sebagai berikut:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan
kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;
e. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
g. ketentuan lain dalam SSKK.
22. Perpanjangan 22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
Waktu penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal
penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data
penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila
ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal
Penyelesaian Pekerjaan.
22.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.
22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat
dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian
pekerjaan.
22.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan pemberitahuan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.
22.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama,
paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur
dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
22.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum/perubahan Kontrak.
23. Pemberian 23.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan
Kesempatan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun
Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
23.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
klausul 23.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak
yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian
pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia.
23.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
C. PENYELESAIAN KONTRAK
24. Serah Terima 24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),
Pekerjaan penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima
hasil pekerjaan.
24.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
24.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
24.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai
kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang
tercantum dalam Kontrak.
24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau
dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan
membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
24.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima
pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen
laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan
Kontrak.
24.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah
Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan
Penyedia.
24.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak
serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara
Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan
kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
24.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan
keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah
terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk
melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak).
Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
24.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang
diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
24.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat
melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan
atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan
Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
25. Layanan Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana
Tambahan tercantum dalam SSKK.
D. PERUBAHAN KONTRAK
26. Perubahan 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
Kontrak adendum/perubahan kontrak.
26.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam
hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai
dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
26.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada
klausul 26.2, addendum/perubahan Kontrak dapat
dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah
administrasi, antara lain pergantian Pejabat
Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia,
dan sebagainya.
26.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen)
dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan
tersedianya anggaran.
26.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak awal.
26.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan
dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum/perubahan Kontrak.
26.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak
dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. peristiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.
26.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak
akibat peristiwa kompensasi.
26.9 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan
Kahar.
26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui
secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh
Penyedia.
26.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti
Kontrak.
26.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
26.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.
27. Keadaan 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah
Kahar suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
27.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
Menteri teknis terkait.
27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas
kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan
bukti.
27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan:
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sebagaimana ditentukan
dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk
bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini
harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
27.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan
tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak
yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya
untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian
atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan
pernyataan terjadinya peristiwa yang meyebabkan
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
27.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.
27.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
27.9 Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat
bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.
27.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun
anggaran.
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
28. Penghentian Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kontrak Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 27.
29. Pemutusan 29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat
Kontrak Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
29.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan
kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak
memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam
kontrak.
29.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak
apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam
kontrak.
29.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan
Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
30. Pemutusan 30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267
Kontrak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini
Penandatang melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah
an Kontrak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah
mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
g. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan
Kontrak, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 23.3
SSKK;
h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam
klausul 23.3 SSKK, Penyedia tidak dapat
menelesaikan pekerjaan; atau
i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu
yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini
tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan
sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:
a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
dan
b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
30.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan
yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila
ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan
Kontrak.
31. Pemutusan 31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Kontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
Penyedia memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
Penyedia secara tertulis untuk menunda
pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan,
dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam
SSKK;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan
surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan
tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda
keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila
ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan
Kontrak.
32. Berakhirnya 32.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak
Kontrak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
32.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait
dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat
dari pelaksanaan kontrak.
33. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia,
dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh
penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.
F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
34. Hak dan 34.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
Kewajiban a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
Pejabat dilaksanakan oleh Penyedia;
Penandatang b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam
an Kontrak kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak;
d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
e. memberikan instruksi;
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila
ada);
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
i. menilai kinerja Penyedia.
34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang
teracantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (apabila ada);
c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
atau kemudahan lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.
G. PENYEDIA
35. Hak dan 35.1 Penyedia mempunyai hak:
Kewajiban a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
Penyedia sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
kontrak; dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan kontrak.
35.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
interest).
36. Tanggung Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk
jawab melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu
pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
37. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya
Kontrak dan
yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak
Informasi
lain, misalnya Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-
gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.
38. Hak Atas Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat
Kekayaan Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
Intelektual
pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
39. 39.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
Penanggunga membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
n dan Risiko Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung
sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan
Personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;
dan/atau
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
39.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua
risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan
dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan
Kontrak.
39.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat
ini.
39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan
atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak
tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau
dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.
40. Perlindungan 40.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya
Tenaga Kerja sendiri untuk mengikutsertakan personelnya tenaga
(apabila pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan
diperlukan) jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
40.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan
keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
40.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk
personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
40.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
kejadian.
41. Tindakan Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
Penyedia persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum
yang
melakukan tindakan-tindakan berikut:
mensyaratkan
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
Persetujuan
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
Pejabat
Penandatang
an Kontrak
42. Kerjasama 42.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil,
Penyedia dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
dengan bukan pekerjaan utama.
Usaha Kecil
sebagai
42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh
SubPenyedia
Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia
diatur di dalam SSKK.
42.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab
penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
42.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
43. Sanksi 43.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti
Finansial rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.
43.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila
jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam
perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil
audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak
sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian
yang ditimbulkan.
43.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan
apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.
43.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan
uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia
dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan
pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan
pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
44. Jaminan 44.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima
uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang
Muka.
44.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang
muka yang diterima oleh Penyedia.
44.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.
44.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai
dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
45. Laporan Hasil 45.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Pekerjaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
45.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,
dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas
pekerjaan.
45.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan
pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila
ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan
Kontrak.
46. Kepemilikan 46.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
Dokumen dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya
merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
46.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua
dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah
terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
46.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan
diatur dalam SSKK.
47. Personel 47.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus
dan/atau sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Peralatan Penawaran.
47.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
47.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan
penggantian.
47.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan
menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut
kualifikasi yang dibutuhkan.
47.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
47.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka
penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari
Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
47.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya.
H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
48. Nilai Kontrak 48.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak
sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan
akhir.
48.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak
sesuai dengan rincian yang tercantum dalam
Rekapitulasi Penawaran Biaya.
49. Pembayaran 49.1 Uang muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia
sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan
tenaga kerja; dan/atau
2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk
persiapan pelaksanaan pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan
dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan
Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak
menyediakan uang muka maka Penyedia harus
mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
Kontrak dan rencana pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi
atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan
(suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang
berwenang;
e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi
pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur
dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada
saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus
persen).
49.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan,
sistem termin atau pembayaran secara sekaligus
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan
dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dipotong angsuran uang muka,
denda (apabila ada) dan pajak; dan
3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh subpenyedia
sesuai dengan prestasi pekerjaan.
c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat
dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan
diterima.
49.3 Sanksi Finansial
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau
denda keterlambatan.
a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti
jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam
perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil
audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan
dalam SSKK.
b. Denda keterlambatan
Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia
atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk
setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang
ditetapkan di dalam SSKK.
50. Perhitungan 50.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai
Akhir pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan
dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
50.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dan
Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh
kedua belah Pihak.
51. Penangguhan 51.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
Pembayaran pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan
Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya.
51.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan
yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka
waktu tertentu.
51.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
51.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
52. Penyesuaian 52.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak
Harga sebagaimana diatur di dalam SSKK.
52.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak
Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu
Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18
(delapan belas) bulan.
52.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
52.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cost), dan biaya satuan timpang
sebagaimana tercantum dalam penawaran.
52.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
awal/Adendum Kontrak.
52.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
52.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum
Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan
ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut
ditandatangani.
52.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan
realisasi pekerjaan.
52.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:
a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)
𝐼
𝑛
𝑅 = 𝑅 (𝑎 + 𝑏. )
𝑛 0
𝐼
0
R = Remunerasi setelah penyesuaian harga;
n
R = Remunerasi saat penawaran biaya;
0
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan
dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
maka
a = 0,15.
b = Koefisien remunerasi. (b = 1 - a)
I = Indeks upah nominal pada bulan
0
penyampaian penawaran biaya.
I = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan
n
dilaksanakan.
b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel
yang bersifat Harga Satuan
𝐵
𝑛
𝐻 = 𝐻 (𝑎 + 𝑏. )
𝑛 0
𝐵
0
H = Harga Satuan komponen non-personel
n
setelah penyesuaian harga;
H = Harga Satuan komponen non-personel saat
0
penawaran biaya;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan
dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
maka
a = 0,15.
b = Koefisien biaya non-personel.
(b = 1 - a)
B = Indeks harga komponen non-personel pada
0
bulan penyampaian penawaran biaya.
B = Indeks harga komponen non-personel pada
n
saat pekerjaan dilaksanakan.
52.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
52.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan
bersumber dari penerbitan BPS.
52.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh
instansi teknis.
52.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam
Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
53. Itikad Baik 53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan
dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
53.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju
untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa
menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
53.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik
sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil
semua langkah yang diperlukan untuk memastikan
terpenuhinya tujuan Kontrak.
54. Penyelesaian 54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
Perselisihan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini secara
musyawarah dan damai.
54.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui
musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi,
arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
54.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh
LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-
sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian
sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 6 February 2020 | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pemberangkatan Rombongan Ziarah Rohani Kristen Dan Katolik) | Kab. Mahakam Ulu | Rp 3,343,200,000 |
| 31 October 2019 | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pemberangkatan Rombongan Ziarah Rohani (Kristen Dan Katolik) Ke Yerusalem | Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu | Rp 2,110,000,000 |