SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PERJANJIAN JENIS PENGADAAN BARANG
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.
1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.
1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
1.6 Pejabat Pendantangan Kontrak adalah PA, KPA, atau
PPK.
1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali
internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat
yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
1.9 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab
kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
1.10 Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam
bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama
lain yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis.
1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.
1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu
pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum
pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu
sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana
fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak
terkait satu sama lain.
1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.
1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara
eksplisit sebagai hari kerja.
1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu
barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.
1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan
kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.
1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistis dan dapat
dilaksanakan.
1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak
ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak
sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
1.21 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai
bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Surat
Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita
acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
1.23 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum
dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan
tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
1.24 Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana
kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir
sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam
Hukum bahasa Indonesia.
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.
4. Perbuatan 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,
yang dilarang para pihak dilarang untuk:
dan Sanksi a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut
dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika
ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada
klausul 4.1.
4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas
dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai
berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Asal Barang 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
impor.
5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara
lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang
manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir
pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam
negeri).
5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan
komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya
yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka
penggunaan komponen impor harus sesuai dengan
besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan
preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran
Penyedia.
5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan
persyaratan kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan
b. Sertifikat Produksi.
5.6 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan
barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
6. Koresponden Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau
si korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika
telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat
tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam
SSKK.
7. Wakil sah Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
para pihak dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan
atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus
untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Perpajakan Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh
peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai
Kontrak.
9. Pengalihan 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam
dan/atau hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat
Subkontrak peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain
antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini
sebagaimana diatur dalam SSKK.
9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh
pekerjaan.
9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan
apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen
pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk
disubkontrakkan.
9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap
bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan.
9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.
11. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh
Mandiri terhadap personel dan Subpenyedianya (jika ada) serta
pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan Subpenyedianya.
12. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk
dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.
B. PELAKSANAAN KONTRAK
13. Jangka Waktu 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Pelaksanaan
Pekerjaan 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.
14. Surat 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP
Perintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
Pengiriman tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila
(SPP) anggaran belum berlaku.
14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai
berlaku efektif Kontrak.
14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia
sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP
maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan
tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan
adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan
sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
15. Lingkup Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar
pekerjaan kuantitas.
16. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi
dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau
gambar.
17. Rapat 17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan
Persiapan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan
Pelaksanaan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
Kontrak
(apabila 17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
diperlukan) persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung
jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti
tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan
pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas
dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen
perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para
pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
18. Pengawasan/ 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Pengendalian Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat
Pelaksanaan mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang
Pekerjaan berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak.
18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait,
dan/atau tenaga professional.
18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan
pekerjaan.
18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat
bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan
Kontrak.
18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua
perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan
kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan
saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
19. Inspeksi 19.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak
Pabrikasi atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi
barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
20. Pengepakan 20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk
mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang
terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau
kehilangan selama masa transportasi atau pada saat
pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat
sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan
penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di
dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.
21. Pengiriman 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman
barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen
rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur
dalam SSKK.
21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko
tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci
tentang cara penanganannya.
22. Asuransi 22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang
akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang
tercantum dalam SSKK.
22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum
dalam SSKK
22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen
asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
22.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
23. Transportasi 23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur
pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan
penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan
Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan
penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
24. Risiko Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap
berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan
Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
25. Pemeriksaan 25.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan
dan/atau pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk
Pengujian memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan
persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri
oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak
ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
25.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam SSKK.
25.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk
pada nilai Kontrak.
25.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian
dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya
kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak
lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
25.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai
dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam
Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk
menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
tersebut.
25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang
terpisah dari serah terima Barang, Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait
membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain
yang terkait dan Penyedia.
26. Uji Coba 26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia
disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau
pihak lain yang terkait.
26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki
atau mengganti barang tersebut dengan biaya
sepenuhnya ditanggung Penyedia.
27. Waktu 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
Penyelesaian berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-
Pekerjaan lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan
dalam SSKK pada klausul 13.2
27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa
Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia maka Penyedia dikenakan denda
keterlambatan.
27.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini
adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
28. Peristiwa Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam
Kompensasi hal sebagai berikut:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada
pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang
setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-
gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
29. Perpanjangan 29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
Waktu pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan
Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan
perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
29.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan
Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan.
29.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat
dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian
pekerjaan.
29.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan pemberitahuan dini dalam
mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama,
paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur
dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
29.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum/perubahan Kontrak.
30. Pemberian 30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan
Kesempatan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun
Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia
mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
30.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
30.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana
dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat:
a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian
sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai
kebutuhan; atau
b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia
dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.
30.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
klausul 30.1 dan klausul 30.3, dimuat dalam Adendum
Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian
pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun
anggaran.
C. PENYELESAIAN KONTRAK
31. Serah Terima 31.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
Barang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.
31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan
dan/atau tim teknis.
31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai
kesesuaian barang yang diserahterimakan yang
tercantum dalam Kontrak.
31.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas
Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan
Kontrak.
31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima
Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai
dengan Kontrak.
31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah
Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan
Penyedia.
31.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak
serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan
Serah Terima dan segera memerintahkan kepada
Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.
31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus
maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang
Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika
dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk
dalam Nilai Kontrak.
31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang
setelah:
a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan
Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
31.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati
batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka
Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
32. Jaminan 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen
bebas Cacat pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa
Mutu/ Garansi selama penggunaan secara wajar, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain,
bahan, dan cara kerja.
32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama
masa garansi berlaku.
32.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama selama
masa garansi berlaku.
32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan tersebut.
32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau
melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan,
penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari
nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia
yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi
Daftar Hitam.
33. Pedoman 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada
Pengoperasia Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman
n dan pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima
Perawatan Barang.
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan
Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima
persen) dari nilai kontrak.
D. PERUBAHAN KONTRAK
34. Perubahan 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak Kontrak.
34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam
hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui
oleh para pihak, meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
34.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada
klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat
dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah
administrasi, antara lain pergantian Pejabat
Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia,
dan sebagainya.
34.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen)
dari harga/nilai Kontrak awal dan harus
mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk
pekerjaan tambah.
34.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat
diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
34.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak awal.
34.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan
dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum/perubahan Kontrak.
34.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk
hal-hal sebagai berikut:
a. perisiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.
34.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan
Kahar.
34.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak
akibat peristiwa kompensasi.
34.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara
tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh
Penyedia.
34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
34.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
35. Keadaan 35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah
Kahar suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
35.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.
35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau
Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan:
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sebagaimana ditentukan
dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk
bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini
harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
35.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan
tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang
ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya
untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau keadaan yang
merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan
salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang
menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan
kontrak.
35.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.
35.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
35.9 Penghentian Kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun
anggaran.
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
36. Penghentian Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kontrak Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.
37. Pemutusan 37.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat
kontrak Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan
kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.
37.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak
apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi
kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
37.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari kalender setelah Pejabat
Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.
38. Pemutusan 38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Kontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan
Pejabat Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui
Penandatang pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya
an Kontrak hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang
berwenang;
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan.
h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang
diatur dalam klausul 30.3 SSKK;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2
SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan
para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia
barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan (apabila ada).
38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana
dimaksud pada klausul 37.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
38.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan
yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila
ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani kontrak.
39. Pemutusan 39.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Kontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
Penyedia memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah
tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan
Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
39.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal
berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda
keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak
40. Berakhirnya 40.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak
Kontrak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
40.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.
F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK
41. Hak dan 41.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
Kewajiban a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
Pejabat dilaksanakan oleh penyedia;
Penandatang b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam
an Kontrak kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh penyedia;
c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan
spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam kontrak;
d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
e. memberikan instruksi;
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila
ada);
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
dan garansi (apabila ada); dan/atau
i. menilai kinerja Penyedia.
41.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (jika ada permohonan dan
disetujui)
c. membayar penyesuaian harga (jika ada);
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang
dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
atau kemudahan lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.
G. PENYEDIA
42. Hak dan 42.1 Penyedia mempunyai Hak:
Kewajiban a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
Penyedia pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak; dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan
Barang sesuai ketentuan Kontrak.
42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara
periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan
Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan
jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
interest).
43. Tanggung Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan
Jawab Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume,
ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
Pengiriman/penyerahan Barang.
44. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang
Kontrak dan berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain,
Informasi misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali
dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
45. Hak Atas Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat
Kekayaan Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
Intelektual pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
46. Penanggunga 46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
n dan Risiko dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan
Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP
ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
46.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko
kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan
Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
46.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau
Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi
sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai
batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK
atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki,
diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
47. Perlindungan 47.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya
Tenaga Kerja sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada
(apabila program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
diperlukan) tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
47.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan
mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur
peraturan perundang-undangan.
47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk
Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.
48. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang
Lingkungan memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini.
49. Asuransi 49.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib
Khusus dan menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal
Pihak Ketiga selesainya pekerjaan untuk:
a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,
serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
dan
b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya.
49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
50. Tindakan Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
Penyedia persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak kontrak
yang sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
mensyaratka a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
n Persetujuan b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
Pejabat
Penandatang
an Kontrak
51. Kerjasama 51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi
Penyedia dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
dengan bukan pekerjaan utama.
Usaha Kecil
Sebagai 51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh
Subpenyedia Penyedia kepada usaha kecil/koperasi sebagai
Subpenyedia diatur di dalam SSKK.
51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab
penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
51.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
52. Penggunaan Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan
lokasi kerja lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada)
(apabila ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja.
Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
53. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di
lokasi kerja (apabila ada).
54. Sanksi 54.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti
Finansial rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
54.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila
jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam
perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan
apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.
54.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang
muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila
diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila
Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah
berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan
pemutusan kontrak.
55. Jaminan 55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan
kontrak.
55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-
kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak
sampai dengan serah terima barang.
55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan
sertifikat garansi.
55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang
muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
55.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang
muka yang diterima oleh Penyedia.
55.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.
55.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai
dengan tanggal serah terima barang.
55.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-
jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan
dalam Dokumen Pemilihan.
56. Laporan Hasil 56.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Pekerjaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
56.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,
dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas
pekerjaan.
56.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan
pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila
ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
57. Kepemilikan 57.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
Dokumen dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan
milik Pejabat Penandatangan Kontrak
57.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua
dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah
terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
57.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan
yang diatur dalam SSKK.
58. Personel 58.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus
dan/atau sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Peralatan Penawaran.
58.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
58.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
58.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan
menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut
kualifikasi yang dibutuhkan.
58.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
58.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka
Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari
Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.
58.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya.
H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
59. Nilai Kontrak 59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak
sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan
akhir.
59.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan
harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
60. Pembayaran 60.1 Uang muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan
tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan
dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan
Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak
menyediakan uang muka maka Penyedia harus
mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak
dan rencana pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki
izin untuk menjual produk jaminan (suretyship)
ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional
pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau
sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas
pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam Kontrak.
60.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang
ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan
dengan ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) Pengecualian untuk:
a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya
dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa
diterima;
b) pembayaran bahan/material dan/atau
peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang akan diserahterimakan yang
telah berada dilokasi pekerjaan dan
dicantumkan dalam kontrak namun belum
terpasang; atau
c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai
mencapai prestasi 100% (seratus persen)
pada saat batas akhir pengajuan pembayaran
(akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan
jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi
pekerjaan diterima/terpasang.
3) pembayaran dipotong angsuran uang muka,
denda (apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.
c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan
setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan
berita acara serah terima barang dan dengan berita
acara hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) mengikuti
ketentuan umum yang berlaku di bidang
perdagangan.
60.3 Sanksi Finansial
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau
denda keterlambatan.
a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti
jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam
perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil
audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan
dalam SSKK.
b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia
atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk
setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang
ditetapkan di dalam SSKK.
61. Perhitungan 61.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan
Akhir harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan,
berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan
sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak
dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
61.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara
Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah
Pihak.
62. Penangguhan 62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
Pembayaran pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia
jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
62.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan
hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu
tertentu.
62.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
62.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan
dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
63. Penyesuaian 63.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak
Harga sebagaimana diatur di dalam SSKK.
63.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item
pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya
lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
63.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
63.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan
harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran.
63.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
awal/Adendum Kontrak.
63.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
63.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai
akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
63.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi
pekerjaan.
63.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus
sebagai berikut:
( )
H = Harga Satuan pada saat pekerjaan
n
dilaksanakan;
H = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
0
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
maka
a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga
kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
B , C , D = Indeks harga komponen pada bulan
0 0 0
penyampaian penawaran.
B , C , D = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
n n n
dilaksanakan.
63.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan
BPS.
63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh
instansi teknis.
63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
( ) ( ) ( )
P = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga
n
Satuan;
H = Harga Satuan baru setiap jenis komponen
n
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian Harga
Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.
63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam
Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
I. PENGAWASAN MUTU
64. Pengawasan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan
dan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain
untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
65. Penilaian 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa
Pekerjaan pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil
Sementara pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
oleh Pejabat
Penandatang 65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
an Kontrak dan kemajuan pekerjaan.
66. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila
ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan
Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.
Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang
dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur
pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Garansi.
67. Pengujian Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila
ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat
Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar,
dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu
maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
68. Perbaikan 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas
Cacat Mutu (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu
tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu
selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan maka:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus
kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari
Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan
tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memperoleh penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo
(apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan
sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan
Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan
perbaikan Cacat Mutu.
J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
69. Itikad Baik 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan
dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
69.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju
untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa
menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
69.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
69.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik
sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil
semua langkah yang diperlukan untuk memastikan
terpenuhinya tujuan Kontrak.
70. Penyelesaian 70.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
Perselisihan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara
musyawarah dan damai.
70.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP,
Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
70.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-
sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian
sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.