Perencanaan Prasarana Kab Pulau Morotai Paket A'

PEMERINTAH      PROVINSI    MALUKU     UTARA                
                                                                          
           DINAS  PERUMAHAN     DAN   KAWASAN    PERMUKIMAN               
                                                                          
                        Jl. Raya 40 Bundaran Balbar – Kode Pos 97852      
                                  SOFIFI                                  
                                                                          
                                                                          
                                                                          
          URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA                    
                                                                          
 A.  DESKRIPSI PEKERJAAN                                                  
     Nama Kegiatan    : Perencanaan Prasarana Kab Pulau Morotai Paket A   
     Lokasi Pekerjaan : Kab. Pulau Morotai                                
     Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender             
     Nilai HPS        : Rp. 45.000.000,-                                  
                        (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)                    
     Tahun Anggaran   : 2025                                              
     Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)                           
                                                                          
 B.  MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN                                          
     Maksud           : Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan dokumen
                        perencanaan pada lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan
                        Permukiman Provinsi Maluku Utara, yang akan digunakan pada
                        pelaksanaan pekerjaan Konstruksi.                 
                                                                          
     Tujuan           : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan perencanaan
                        infrastruktur yang memadai, sehingga menghasilkan suatu tingkat
                        kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi masyarakat setempat.
     Sasaran          : Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya
                        program dan kegiatan Organisasi.                  
                                                                          
 C.  URAIAN SINGKAT                                                       
     Untuk terlaksananya pekerjaan konstruksi agar berjalan dengan baik, diperlukan Konsultan Perencana
     yang baik dalam menghasilkan setiap detail perencanaan, misalnya gambar kerja yang jelas tanpa adanya
     pertentangan perbedaan antara gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Selain itu, dalam hal
     spesifikasi juga dijelaskan dengan detail agar tidak terjadi hambatan dalam pemilihan material saat
     pekerjaan konstruksi berlangsung.                                    
                                                                          
     Konsultan perencana bertugas merencanakan struktur, mekanikal elektrikal, arsitektur, landscape,
                                                                          
     Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya dengan tugas dan wewenang
     sebagai berikut :                                                    
                                                                          
     I. Tugas Konsultan Perencana                                         
       • Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek (bisa pihak swasta
         maupun pemerintah);                                              
       • Membuat gambar kerja pelaksanaan, membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan
         pekerjaan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan;                     
       • Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);                            
       • Memproyeksikan keinginan atau ide pemilik proyek ke dalam desain;
       • Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang
         tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;                           
       • Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi.
                                                                          
                                                                          
     II. Wewenang Konsultan Perencana                                     
       • Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana yang melaksanakan pekerjaan
         tidak sesuai dengan rencana;                                     
       • Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
         konstruksi.                                                      
                                                                          
     Selain tugas dan wewenang tersebut, Konsultan Perencana harus membuat jadwal pertemuan rutin
     dengan Kontraktor untuk membahan hal-hal yang mungkin perlu mendapat pemecahan dari perencana,
     misalnya pembuatan gambar shop drawing atau saat aproval material sebagai pedoman pelaksanaan
     pekerjaan. Karena ada beberapa hal yang umumnya menjadi permasalahan ketika di lapangan, misalnya
     dari produk perencana yaitu material yang telah ditentukan pada RKS sulit ditemukan pada saat
     pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan, atau harganya terlalu mahal melebihi RAB sehingga
     Kontraktor mengusulkan persetujuan perubahan material untuk digunakan sebagai pengganti. Masalah
     lainnya adalah perbedaan gambar rencana dengan kondisi eksisting lapangan sehingga Kontraktor
     membuat gambar perubahan yang memerlukan persetujuan Konsultan Perencana.
                                                                          
                                                                          
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                    
                                                                          
PROVINSI MALUKU UTATA                                                     
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK                                             
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
Ir. ZAINUDIN, ST. MT                                                      
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                                                  
NIP. 19761106 201001 1 005