Penyusunan Jakstra Spam Kabupaten

URAIAN   PEKERJAAN                                   
                                                                   
Lingkup kegiatan yang harus dilakukan konsultan adalah sesuai dengan tahapan
 pekerjaannya antara lain :                                        
                                                                   
                                                                   
 1) Identifikasi dan analisis kondisi pelayanan penyediaan air minum pada saat
    ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui UPTD/ BLU (bila
    ada), melalui BUMD, maupun yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta
    dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri. Identifikasi
    ini meliputi cakupan layanan (dalam satuan sambungan rumah (SR) dan
                                                                   
    presentase yang telah mendapatkan pelayanan dibandingkan dengan total
    penduduk kabupaten Kepulauan Mentawai, kinerja pelayanan, kelembagaan
    dan pembiayaan (data diperoleh melalui data sekunder dari instansi terkait
    maupun data primer hasil kunjungan lapangan).                  
                                                                   
                                                                   
 2) Identifikasi dan analisis produk kebijakan yang telah ada, seperti RPJPD,
    RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra SKPD, serta  
    kebijakan dan strategi sektor/ bidang sumber daya air dan sektor/ bidang
    lain yang telah ada, yang penerapannya dapat terkait dengan sektor/ bidang
    air minum, untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan permasalahan dan/
    atau akan mempengaruhi kebijakan dan strategi yang akan diambil untuk
                                                                   
    sektor/ bidang air minum.                                      
 3) Identifikasi kawasan rawan air serta lokasi-lokasi yang belum ada sistem
    penyediaan air minum sama sekali sebagai bahan untuk menyusun rencana
    program pengembangan SPAM baik dengan pemanfaatan sistem eksisting
    maupun dengan pembangunan baru, diutamakan dengan rencana      
    penanganan jaringan perpipaan dengan mengurangi presentase non 
                                                                   
    perpipaan                                                      
 4) Identifikasi SPAM eksisting baik perpipaan dan non perpipaan secara aspek
    teknis dan non teknis, baik yang dibangun dengan sumber dana APBN; APBD
    Provinsi/ Kabupaten/ Kota; hibah; masyarakat; swasta dan sumber dana
    lainnya melalui kunjungan lapangan.                            
 5) Identifikasi target nasional dan Kabupaten Kepualauan Mentawai dalam
                                                                   
    pengembangan SPAM yang merupakan target Pemerintah sebagaimana 
    dituangkan dalam RPJPN dan RPJMN yang sedang berjalan atau yang telah
    lewat. Target ini menjadi salah satu pertimbangan diperlukannya Jakstra
    Pengembangan SPAM, sehingga rumusan kebijakan dan strategi nantinya
    dapat mengarah kepada upaya pencapaian target tersebut.        
 6) Identifikasi peraturan perundang-undangan (aspek legal) yang mewajibkan
                                                                   
    penyusunan Jakstra Pengembangan SPAM, yang hal ini akan menjadi
    gambaran awal tentang latar belakang perlunya disusun Jakstra  
    Pengembangan SPAM dan sebagai landasan hukum dari penyusunan Jakstra
    Pengembangan SPAM yang bersangkutan. Arah kebijakan juga diambil dari
                                                                   
    hasil indentifikasi peraturan perundang-undangan ini           
 7) Identifikasi dan analisis struktur organisasi penyelenggara pengembangan
    SPAM beserta analisis terhadap uraian tugas dan fungsi, sumber daya
    manusia, dan ketatalaksanaannya sebagai dasar untuk melihat dan
    menentukan lingkup tanggung jawab masing-masing dalam pengembangan
    SPAM.