Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Dan Perancangan Perkotaan

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                             
                                                                     
         JASA KONSULTANSI  PENYUSUNAN  RDTR  OSS                     
            KAWASAN  BOSUA  – SIPORA SELATAN                         
                                                                     
                                                                     
Dalam konteks penyelenggaraan perencanaan penataan ruang di daerah   
telah diamanatkan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang       
                                                                     
Cipta Kerja dimana pemerintah daerah Wajib menyusun Rencana Detail   
Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital dan sesuai standar. RDTR ini  
nantinya harus terintegrasi dengan Sistem OSS  (Online Single        
Submission) sebagai wujud kemudahan berinvenstasi di daerah.         
                                                                     
Berdasarkan definisi menurut peraturan perundangan yang berlaku      
RDTR  adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah    
Kabupaten/kota  yang   dilengkapi dengan   peraturan  zonasi         
kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 13      
                                                                     
Tahun 2021  tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan      
Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang disebutkan bahwa    
seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki    
KKPR. Dalam  prakteknya KKPR  diberikan berdasarkan kesesuaian       
rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan sistem OSS.              
                                                                     
Berdasarkan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026         
potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai dapat dilakukan      
melalui pengembangan kawasan budidaya yang telah ditetapkan antara   
                                                                     
lain yakni pengembangan Kawasan perikanan yang berada di Desa Bosua, 
Kawasan ini juga menjadi salah satu Kawasan yang ditargetkan sebagai 
Kawasan  peruntukan pengembangan  pariwisata khususnya dalam         
program unggulan yakni Kawasan 3M 1K (Mapaddegat, Muntei, Madobag,   
Katiet)                                                              
                                                                     
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pengisian ruang/lahan yang
tidak terarah/tertata, maka diperlukan suatu rencana rinci penataan  
ruang sebagai pedoman dan arahan dalam pemanfaatan ruang, baik oleh  
                                                                     
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan maupun oleh masyarakat    
secara umum, dan penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam   
membantu  realisasi investasi karena dapat mempersingkat waktu izin  
pemanfaatan lahan sehingga keserasian perkembangan pembangunan       
kawasan sesuai dengan potensi dan permasalahannya dapat dicapai.     
Selain itu dapat dimanfaatkan dalam rangka pengendalian program      
                                                                     
sektoral maupun daerah serta keserasian pembangunan kawasan dalam    
jangka panjang