Pengawasan Gedung Mall Pelayanan Publik

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
CV Betiga Putra Konsultan	0752051219805000	Rp 288,655,500	86.53	89.22	-
CV R3i Konsultan	0748343886803000	Rp 288,763,725	84.76	87.8	-
CV Megatama Globalindo	0030796809805000	Rp 294,821,550	95.75	96.19	-
Sentradesain Konsultan	0750979155805000	-	-	-	-
CV Amscon	0746741867831000	-	-	-	-
CV Geometric Konsultan Teknik	0025734435831000	-	-	-	-
CV Interpolasi	0700310238831000	-	-	-	tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi
CV Toha Pratama	0316679810831000	-	-	-	tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi
CV Lima Dimensi	0808853469831000	-	-	-	tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi
CV Metro Madani Consultant	0317149441831000	-	-	-	tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi
CV Alif Engineering Konsultan	0028568046803000	-	-	-	tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi
CV Digitasi Consultant	0763398377831000	-	-	-	-
CV Intel'd	0769851932831000	-	-	-	tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi
PT Total Prakasa Utama	0014612634831000	-	-	-	tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi
Celebes Ardhiatama Consultant	0028581650831000	-	-	-	-
Sangklat Matas Pratomo	0699*030	-	-	-	-
CV Grafik Consultant	0754971752831000	-	-	-	-
CV Rezki Cipta Pratama Const.	0018110213831000	-	-	-	-
CV Meuthia Multi Konsultan	0030515597801000	-	-	-	-

Attachment

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

PEMBANGUNAN GEDUNG MPP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GEDUNG MPP

I. PENDAHULUAN

1. DATA PROYEK

Kegiatan : Pembangunan Gedung MPP Kab. Morowali Utara
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung MPP

Lokasi : Kabupaten Morowali Utara

Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2024
Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender

2. LATAR BELAKANG

a. Setiap bangunan Gedung Negara diwujudkan dan dilengkapi dengan

peningkatan mutu atau kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal

fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta
memberi kontribusi bagi perkembangan arsitektur.

b. Setiap bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-

baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi
mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan Negara.

c. Pemberi Jasa Pengawasan untuk Bangunan Negara dan prasarana

lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu
menghasilkan karya Pengawasan teknis bangunan yang memadai dan layak

diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.

d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan
perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya

jasa konstruksi yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

e. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung MPP Kab. Morowali Utara
Tahun Anggaran 2024, akan dilaksanakan pengawasan secara menyeluruh

sehingga gedung ini dapat berfungsi.
f. Pengawasanini, menyangkut seluruh item pekerjaan mulai pembersihan lahan
sampai dengan finishing keseluruhan unsur bangunan yang akan dibangun

pada lokasi MPP (dalam komplek Kantor Bupati Morowali Utara).

g. Agar Pembangunan Gedung MPP Kab. Morowali Utara Tahun Anggaran 2024
terlaksana dengan baik dan memenuhi unsur kekuatan (struktur), serta teknis

teknologis, sesuai kaidah-kaidah rancang bangun secara struktural, maka harus

diawali dengan kegiatan Pengawasan oleh penyedia jasa konsultansi
Pengawasan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang

Pengawasan Pembangunan Gedung MPP Kab. Morowali Utara Tahun Anggaran

2024 sesuai dengan teknis teknologis rancang bangun bangunan kampus.
b. Sedangkan Tujuan adalah untuk mendapatkan hasil Pengawasan berupa:

1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan

Pengawasanyang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang
harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam

pelaksanaan tugas.

2) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawasan dapat

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan
keluaran yang optimal sesuai KAK ini.

4. SASARAN KEGIATAN

a. Terarahnya secara teknis pelaksanaan fisik Pembangunan Gedung MPP Kab.

Morowali Utara Tahun Anggaran 2024.
b. Terkendalikannya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Gedung MPP secara

berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta

diselenggarakan secara tertib administrasi.

II. KEGIATAN PENGAWASAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas berpedoman pada ketentuan
yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

vide Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
2. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana
konstruksi, yang meliputi program-program sasaran fisik, penyediaan dan

penggunaan sumber daya berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan,

bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control,
dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

3. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program

pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,
pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) pekerjaan, pengendalian

tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial

yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta
melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.

5. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

konstruksi fisik.
6. Melakukan kegiatan Pengawasan yang terdiri dari:

a) Memeriksa dan mempelajari dokumen pelaksanaan konstruksi yang akan

dijadikan dasar dalam Pengawasanpekerjaan di lapangan.
b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta

mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas,
dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.

d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan

persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.

e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
mingguan dan bulanan pekerjaan Pengawasan, dengan masukan hasil

rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan

konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
f) Menyusun laporan dan berita dalam rangka kemajuan pekerjaan dan

pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.

g) Meneliti gambar-gambar yang pelaksanaan (Shop drawing) yang diajukan
oleh kontraktor.
h) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As
Built Drawings) sebelum serah terima I.

i) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi

perbaikannya pada masa pemeliharaan.
j) Bersama dengan penyedia jasa, Konsultan Pengawasan menyusun

petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

k) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk
pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima

pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.

l) Membantu pengelola proyek dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.

m) Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari pemerintah kabupaten/Kota setempat.

n) Menyusun laporan akhir pekerjaan Pengawasan.

7. Lokasi Kegiatan

Kegiatan jasa konsultansi Pengawasan ini dilaksanakan di Kompleks Kantor
Bupati Morowali Utara, Kolonodale, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara,

Sulawesi Tengah.

8. Data dan Fasilitas Penunjang

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan

peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan baik
milik atau sewa.

9. Alih Pengetahuan
Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus

mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan

substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf
proyek.

III. TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PENGAWASAN

1. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawasan dapat melaksanakan

tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan luaran yang memadai (output)

sesuai KAK ini.
2. Konsultan Pengawasan bertanggung jawab secara profesional atas jasa
Pengawasanyang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang

berlaku.

3. Secara umum tanggung jawab Konsultan Pengawasan adalah sebagai berikut :
a. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar

hasil karya Pengawasan yang berlaku.

b. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-
batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran (PA/KPA), termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan,

waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.

c. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,
standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan

gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan negara.

IV. BIAYA

1. Biaya Pekerjaan Pengawasan dan tata cara akan diatur secara proporsional setelah
melalui tahapan proses Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai peraturan yang

berlaku, antara lain terdiri atas :

a. Biaya tenaga ahli dan tenaga penunjang

b. Biaya Operasional Kantor
c. Biaya Operasional Kendaraan

d. Biaya Laporan

2. Sumber dana
Sumber dana pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung MPP Kab. Morowali

Utara Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024, dengan

nilai sebesar Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
Pekerjaan ini menggunakan kontrak waktu penugasan dan cara pembayaran

dengan termin.

V. KRITERIA

1. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan seperti yang
dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan

berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan yaitu:
a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
1. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

2. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan

b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan
1. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan

dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

2. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

c. Persyaratan Struktur Bangunan

1. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang

timbul akibat perilaku alam dan manusia.
2. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka

yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.

3. Menjamin Kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda
disebabkan oleh perilaku struktur.

4. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang

disebabkan oleh kegagalan struktur.
d. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran

1. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikan rupa,

secara struktur stabil selama terjadi kebakaran sehingga :
a. Cukup waktu bagi dosen dan mahasiswa/mahasiswi melakukan

evakuasi secara aman.

b. Cukup waktu bagi Tim pemadam kebakaran memasuki lokasi (area

kebakaran) untuk memadamkan api.
c. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus dimaksud untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik
berkaitan dengan bangunan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus

bangunan tersebut dan segi teknis lainnya, misalnya :

a. Kesatuan Pengawasan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar, seperti
dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.
b. Solusi dan batasan-batasan konteks tual, seperti faktor sosial budaya setempat,
geografi klimatologi, dan lain-lain.

c. Model bangunan permanen dengan bangunan 3 (tiga) lantai.

d. Jumlah dan jenis bangunan gedung :
Gedung MPP Kab. Morowali Utara

VI. AZAS-AZAS
Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawasan

hendaknya mentaati (memenuhi kriteria) azas-azas bangunan gedung negara sebagai

berikut:
1. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak

berlebihan.

2. Kreativitas desain hendaknya tidak ditekankan pada “kelatahan gaya” dan
“kemewahan material”, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara

fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan

akademik (bangunan kampus) terhadap masyarakat umum (publik).

VII. PENDEKATAN METODOLOGI

1. Konsep Bangunan Kantor (Pelayanan Publik) Pengembangan harus selaras dan
menyesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitarnya.

2. Dalam Pengawasan harus menyediakan fasilitas pengolah limbah dan antisipasi

terhadap bahaya kebakaran serta bencana.
3. Teknis konstruksi yang disyaratkan oleh Pengawas hendaknya menggunakan

teknologi sederhana sampai dengan teknologi tinggi atau Hightech, karena

merupakan bangunan monumental dan waktu pelaksanaan sangat terbatas.
4. Lokasi pekerjaan berada di Komplek Kantor Bupati Morowali Utara, Kolonodale,

Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Dalam proses Pengawasanuntuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) yang

diminta, Konsultan Pengawasan harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan
Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Dalam melaksanakan tugas, Konsultan Pengawasan harus selalu memperhitungkan

bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
3. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen
Pengawasanuntuk siap di serah terima maksimal 240 (Dua ratus empat puluh) hari

Kalender sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.

IX. INFORMASI TENAGA AHLI

1. Informasi

a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawasan harus mencari informasi
yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Anggaran

/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Konsultan Pengawasan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang

dicari sendiri.
2. Tenaga Ahli dibutuhkan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Pengawasan harus

menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi konsultan
Pengawasanuntuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang

tercantum dalam KAK ini.

a. Profesional Staff

Pendidikan Penga-
No. Posisi Kualifikasi Jumlah
Minimal laman
Team Leader,
Memilik STRA dan S1 - Teknik
1 merangkap Ahli 1 org 2 th
SKA Arsitek Madya Arsitektur
Arsitektur
SKK Ahli Madya
S1 - Teknik
2 Ahli Struktur Teknik Bangunan 1 org 2 th
Sipil
Gedung
SKK Ahli Madya
Bidang Keahlian
Teknik Mekanikal / S1 Teknik
Ahli Mekanikal
3 Ahli Madya 1 org Mesin / 2 th
Elektrikal
Elektrikal Elektro
Konstruksi
Bangunan Gedung
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli
SKA/SKK Minimal Muda, dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan
referensi/surat keterangan), ijazah, KTP, dan NPWP.
b. Tenaga Pendukung
S1 - Teknik Semua
1 Petugas K3 Konstruksi - 1 org 2 th
Jurusan

2 Pengawas Lapangan - 1 org STM 3 th

Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Pendukung diatas cukup melampirkan, ijazah, KTP dan
NPWP.

X. LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

a. Laporan Pendahuluan, berisi :
1). Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh;

2). Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya;

3). Jadwal kegiatan penyedia jasa.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak SPMK

diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

b. Laporan Mingguan, antara lain berisi :
Laporan mingguan memuat laporan progress pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

kondisi cuaca, jumlah tenaga kerja, foto dokumentasi. Laporan harus diserahkan

setiap minggu selama pelaksanaan pekerjaan, dimulai dari 7 (tujuh) hari sejak SPMK

diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.
c. Laporan Bulanan, antara lain berisi :

Laporan bulanan memuat rangkuman progress pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

ringkasan kondisi cuaca dalam 1 bulan berjalan, jumlah tenaga kerja yag terserap
dalam 1 bulan berjalan, foto dokumentasi, beserta masalah di lapangan dan

rekomendasi penyelesaian, lampiran dokumentasi surat2 rapat koordinasi,

pengajuan material, dan ringkasan justifikasi teknis bila terdapat addendum.
Laporan harus diserahkan setiap bulan selama pelaksanaan pekerjaan, dimulai dari

1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

d. Laporan Akhir, berisi :
Laporan akhir memuat rangkuman seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

ringkasan kondisi cuaca selama pelaksanaan pekerjaan, ringkasan total jumlah

tenaga kerja, foto dokumentasi 0%-25%-50%-75%-100% dengan posisi yang sama,

ringkasan masalah di lapangan dan rekomendasi penyelesaian, lampiran
dokumentasi surat-surat rapat koordinasi, pengajuan material, dan ringkasan
justifikasi teknis bila terdapat addendum. Laporan harus diserahkan selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

XI. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Paket pekerjaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan

kualifikasi sebagai berikut :
a. SIUJK/Sertifikat Standar (telah diverifikasi) 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan

Konsultasi Teknis YBDI kualifikasi usaha Kecil;

b. NIB Berbasis Resiko 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
kualifikasi usaha Kecil;

1) SBU Kualifikasi Usaha Kecil, sub bidang klasifikasi layanan Jasa Rekayasa

Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian RK001.
2) Metode evaluasi Pagu Anggaran.

XII. PEMBAYARAN
Pembayaran dilakukan dengan tahap:

1. Uang Muka dibayarkan sebesar 30% dengan menyerahkan Jaminan Uang.

2. Termin I (Pertama) Pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik dapat
dibayarkan setelah prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan

serah terima pertama (Provisional Handl Over) pekerjaan konstruksi sebesar 70%

(tujuh puluh per seratus).
3. Jaminan Pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over)

pekerjaaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Kolonodale, Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

IR. FAHRUDDIN LALU, ST.
NIP. 19780917 200903 1 001

Tenders also won by CV Megatama Globalindo

		Authority
16 February 2024	Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Kawasan Industri Palu	Kementerian Perindustrian	Rp 14,600,000,000
27 December 2023	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan (Lanjutan)	Kab. Penajam Paser Utara	Rp 437,500,000
13 March 2024	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Disdikpora	Kab. Penajam Paser Utara	Rp 430,998,000
5 August 2021	Pengawasan Pembangunan Gedung Rs. Pratama Belajen	Kab. Enrekang	Rp 300,000,000
8 July 2025	Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar	Kab. Soppeng	Rp 291,900,000
8 May 2023	Pengawasan (Semua Kegiatan Fisik) Rs. Sepaku (Dak Fisik 2023)	Kab. Penajam Paser Utara	Rp 288,584,132
6 March 2019	Pekerjaan Jasa Pengawasan Renovasi Gedung Jurusan Tia	Kementerian Perindustrian	Rp 250,600,000
10 June 2021	Pengawasan Gedung Kantor Blk Sofifi	Kementerian Ketenagakerjaan	Rp 245,025,000
22 July 2021	Pengawasan Pembangunan Pasar Sudu	Kab. Enrekang	Rp 233,300,000
5 May 2025	Biaya Pengawasan Teknis Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Sinjai	Rp 226,000,000